YAHYA K.NASIB tidak dipergunakan, akan tetapi Bupati Definitif membuatdokumen perencanaan baru berupa Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dengan biaya dan anggran yang barupula. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs. YAHYA K. NASIBselaku Penjabat Bupati Pohuwato dalam pengadaan penyusunanGBHD, Propeda, RENSTRA dan Asistensi LAKIP tersebut merupakanPenyalahgunaan Wewenang.

Kewajibannya yaitu meyerap, menampung, menghimpun, danmenindak lanjuti aspirasi masyarakat;e Selanjutnya BPD harus dilibatkan dalam penyusunan kegiatan desayang dituangkan dalam APBDesa yang mengacu pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan RencanaKegiatan Pemerintah Desa (RKPD) yang mengacu pada Visi Misi desadan RPJMD Kabupaten;Bahwa saksi dilibatkan dalam perencanaan penyusunan kegiatan desayang dituangkan dalam APBDesa, namun dalam hal pelaksanaan saksiselaku Ketua BPD tidak pernah

ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahDaerah bahwa Kepala daerah mempunyai tugas :Halaman 21 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglMemimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapbkan bersama DPRD;Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD

Kepahiang Kabupaten KepahiangTahun Anggaran 2015;Bahwa saksi sebagai Kabid Fisik dan Prasarana di Bappeda tahun20142015 adalah Surat Keputusan Bupati Kepahiang;Bahwa tugas Pokok Saksi sebagai Kabid Fisik dan Prasarana diBappeda adalah melaksanakan tugastugas yang diperintahkan olehHalaman 92 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN BglKepala Bappeda berkaitan dengan perencanaan pembangunan fisiksarana prasarana di Kabupaten Kepahiang, berkoordinasi denganinstansi terkait;Bahwa dalam RPJMD

Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang;Bahwa tugas Pokok saya sebagai Kasubdit Fisik dan Prasarana diBappeda adalah melaksanakan tugastugas yang diperintahkan olehKabid Fisik dan Prasarana di Bappeda berkaitan dengan perencanaanpembangunan fisik Ssarana prasarana di Kabupaten Kepahiang, danmendampingi Kabid saat rapaty;Bahwa Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah) Kab.

Kepahiang Tahun 2009 tahun 2015 yang dibuat olehBappeda ada pagu indikatif untuk pengadaan tanah di Kabupaten,tetapi untuk detilnya Saksi tidak ingat, Tapi RPJMD ini tidak menjadidasar yang wajib diikuti dapat berubah sesuai dengan kebutuhan danperkembangan keadaan;Bahwa Kabag Pemerintahan Pemda Kepahiang pada saat itu adalahsaksi SAMSUL YAHEMI;Bahwa pada awal tahun 2015 sekira bulan Januari atau Februari adasaya dipanggil dan saksi dijemput oleh saksi SAPUAN orang suruhanTerdakwa diundang untuk

Menyusun dan mengajukan rancanagan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahasbersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peda tentang APBD, rancanganPerda tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRDuntuk dibahas bersama;e.

Peternakan, dengan indikator kinerja:Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapl ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersamaDPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancanganPerda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahasbersama;e.

Tenaga ahli/pakar.Bahwa tugas dari TKKSD (Tim Kordinasi Kerja Sama Daerah)antara lain:a.Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensidaerah yang akan dikerjasamakan, dimasukkan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan ;Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah danpihak ketiga ;.

SK/02/PPI/M/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

SK/02/PPI/II/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

SK/02/PPI/I/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan

No. 1021 K/PID.SUS/20158. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telaahan staf);82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf);85. 1 (Satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf;86. 1 (satu)laporan penilaian aset tanah dan bangunan exkantor;87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah;88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010;89. 1 (satu) bundel

Panitia Pengadaan Tanah Nomor:SK/02/PPI/II/2010;77.1 (satu) Keputusan Bupati PPU Nomor: 593.33/253/2011;78.1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentinganumum tahun anggaran 2010;79.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011;80.1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011;81.1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin(telaahan staf);82.1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;83.1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger;84.1 (satu) copy RPJMD

jangka menengah daerah, dan rencana kerjapemerintah daerah, pada pasal 78 ayat (1) huruf i. penelaahanpokokpokok pikiran DPRD; ayat (2) Dalam penyusunan rancanganawal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRDmemberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDberdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagaibahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaranyang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telahditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pokokpokok pikiran DPRD dibahas bersama antaraDPRD dengan SKPD di dalam Forum SKPD sebelum RapatKoordinasi Pembangunan Kabupaten (Rakorbang);Bahwa saksi menerangkan ada tahapan yang akan menyelaraskan antararencana anggaran termasuk saranpendapat berupa pokokpokokpikiran DPRD dengan RPJMD yaitu melalui asistensi yang diketuaioleh Kepala Bappeda, dengan anggota Kepala BPKAD, KepalaBapennda serta evaluasi RAPBD Provinsi.

Adapun, apabila masihada kegiatan POKIR yang tidak selaras dengan RPJMD, merupakanhal yang tidak terbendung. Adapun berapa banyaknya POKIR yangtidak selaras dengan RPJMD yang mengetahui adalah Bappeda danSKPD. POKIR harus mencakup di dalam : 20% sector pendidikan,10% sector kesehatan, 25% sector infrastruktur, 10% sectorpertanian dalam arti luas, 5% sector social, dan lainlain;Bahwa saksi menerangkan dana aspirasi Bupati Kab.

jangka menengah daerah,dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 78 ayat (1) huruf 1.penelaahan pokokpokok pikiran DPRD; ayat (2) Dalam penyusunanrancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRDmemberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDberdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagaibahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaranyang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telahditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

memberi hadiah atau janjiterkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan PemerintahKabupaten Kutai Timur TA. 2019 sampai dengan TA. 2020 yangdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengkajian, Pengendaliandan Pelaporan Bappeda Pemkab Kutim sejak tahun 2019 sampaidengan sekarang;Bahwa saksi menjelaskan Tupoksi saksi selaku Kabid PengkajianPengendalian dan Pelaporan Bappeda Kutim adalah sebagai berikut :Melakukan pengkajian terkait Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD

(fotocopylegalisir);Dokumen berupa : 1 (satu) rangkap Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 20112016 dariBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natunatahun 2012. (asli). 1 (Satu) rangkap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Natuna tahun 2012 dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penanaman Modal KabupatenNatuna.

005/683/DPRD, perihalpenerimaan audensi tertanggal 13 Mei 2016, Bukti P12 yaitu Surat KetuaDPRD Kabupaten Badung kepada Ketua PC.KMHDI Badung Nomor005/685/DPRD, perihal penerimaan audensi tertanggal 13 Mei 2016 ;Menimbang, bahwa selain kedua bukti diatas, berdasarkan SuratKetua DPRD Kabupaten Badung Nomor : 005/699/DPRD tertanggal 16 Mei2016, Penggugat juga masih mendapat undangan dalam rangka Rapat KerjaPansus dengan SKPD terkait membahas Rancangan Awal RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

danPejabatPengawasLingkupPemerintanKabupaten Flores TimurTanggal 19 Januari 20171 (Satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11Oktober 20191 (Satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun2017 Tentang RPJMD

danPejabatPengawasLingkupPemerintahKabupaten Flores Timur Tanggal19 Januari 20171 (Satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2019tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 11Oktober 20191 (Satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenFlores Timur tanggal 19 Desember 2016.1 (Satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017Tentang RPJMD

PengawasLingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 19 Januari20171 (Satu) jepitan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun2019 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timurtertanggal 11 Oktober 20191 (satu) Jepitan Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 11 Tahun2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Flores Timur tanggal 19 Desember 2016.1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun2017 Tentang RPJMD

lembaran daerah;(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan olehSekretaris Daerah;(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat padatanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perdayang bersangkutan;Bahwa suatu Raperda masih dapat dilakukan Evaluasi Rancangandan dibatalkan dari Instansi atasannya sehingga Perda Nomor 4Tahun 2016 ini telah melalui mekanisme ketentuan hukum,;Evaluasi Rancangan Perda:Pasal 245:(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD,RPJMD

mendapat evaluasi Menteri sebelumditetapkan oleh Gubernur;(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsitentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan danuntuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruangdaerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang tata ruang;(3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentangRPJPD, RPJMD

Bahwa pemerintah daerah dalam menyusun Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) denganmenggunakan masukan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untukjangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana KerjaPemerintah (RKP).vide, Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun2009.Bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Restra SKPD yangdisusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatantahuntahun sebelumnya.

Flotim, yaitu : Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Menyusun Rencana Kerja Tahunan;24 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP); Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas.Bahwa mekanisme Penyusunan RENSTRA berawal dari RancanganPemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di brakdound ke RENSTRAdan disusun RENJA SKPD, bersama dengan SKPD yang lain, BAPEPEDAmembuat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), membuat KUA/PAPS(Kebijakan Umum Anggaran/Penetapan Plapon Anggaran Sementara)

Pemerintah Daerah dan Legislatif, lalu ditetapbkan RAPBD,melalui pembahasan ditetapbkan APBD, yang disetiap SKPD namanya DPA(dokumen Pelaksanaan Anggaran);Bahwauntuk melaksanakan tupoksi sebagaimana yang saksi sebutkan diatas,saksi dibantu oleh 2 (dua) orang Tenaga Kontrak antara lain : (1) StanislausReberu dan (2) Erin Bahy;Bahwa terkait Penyusunan anggaran sampai diterbitkannya DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2014, awalnya saksiberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD

Konawe Utara tahun 2015.Foto Copy RPJMD Desa PoloPolora 20152020.Foto Copy RPJMD Desa PoloPolora 2016.Foto Copy APBDes dan APBDes Desa PoloPolora perubahan tahun anggaran2016.Foto Copy RPJMD Desa PoloPolora 2017.Foto Copy laporan pertanggung jawaban Dana Desa tahap dan tahap II tahunanggaran 2016.Foto Copy laporan pertanggung jawaban Dana Desa tahap dan tahap II tahunanggaran 2017.Foto Copy laporan pertanggung jawaban alokasi dana desa triwulan s.d.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 20162021, disebutkan Sumber daya yang tidak diperbaharui tidak dieksploitasikansecara maksimal hanya demi kepentingan jangka pendek. Sehinggakonsekuensinya izin kegiatan eksploitasi tambang batubara di wilayahKabupaten Hulu Sungai Tengah baru diberikan kesempatan paling cepat padatahun 2025;Gambar 1:Halaman 23 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKT G.

(ad informandum);Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai TengahNomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD (RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah) KabupatenHulu) Sungai Tengah Tahun 20162021. (sesuaidengan cetakan);Kliping Koran Banjarmasin Post, tertanggal 15 Januari2018 Seniman dan Aktivis Beraksi. (fotokopi sesuaidengan cetakan);Desmond Dukung Tolak Izin Tambang KabupatenHST 12 Januari 2018. http://jejakrekam.com.

sudah melakukan penolakan;Halaman 160 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKTBahwa keresahan masyarakat dengan adanya pertambangan adalahpertama terkait dampak yaitu. apabila dilakukan penambangan makahutan yang ada di pegunungan Meratus itu akan hancur, kKedua akanbanjir;Bahwa belum ada kajian dari ahli terhadap dampak jika adapertambangan;Bahwa dalam dokumen RPJM tahun 2000 Perda Nomor 5 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten disebutkan salah satu misi dari RPJMD

Kapuas;23.1 (satu) bundel foto copy daftar hadir Rapat Paripurna ke 6 masapersidangan Ill tahun sidang 2013 Jawaban Kepala Daerah ataspemandangan Umum fraksi fraksi pendukung Dewan terhadap pidatopengantar RPJMD Kab.

Kapuas;1 (satu) bundel foto copy daftar hadir Rapat Paripurna ke 6 masapersidangan Ill tahun sidang 2013 Jawaban Kepala Daerah ataspemandangan Umum fraksi fraksi pendukung Dewan terhadap pidatopengantar RPJMD Kab. Kapuas Tahun 2013 2018 pada hari Senintanggal 21 Oktober 2013 di ruang rapat paripurna DPRD Kab, Kapuas;1 (satu) bundel foto copy daftar hadir Rapat Paripurna ke 12 masapersidangan Ill tahun sidang 2013 mengenai penandatanganankesepakatan bersama DPRD kab.

Put.No.23/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr.84.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).85.1((satu86.1 (satu(()) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.)laporan penilaian aset tanah dan bangunan exkantor.87.1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.88.1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.89.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugassekretaris Daerah Kab.

SK/02/PPVIV2010 .77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umumtahun anggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahanstaf) .82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .83. 1 (Satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf

(satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.satu)laporan penilaian aset tanah dan bangunan exkantor.)(satu)(satu)(satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.(satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretarisDaerah Kab.

Tahap Il (40%): Rp128.017.706.400,00 (seratus dua puluh delapanmiliar tujuh belas juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah);Dana Desa tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tolikara tanggal 28 Desember 2016;Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN menjelaskanpenggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa/Kampung (RPJMD/K) dan Rencana Kerja PemerintahDesa/Kampung (RKPD/K) dan berdasarkan Peraturan

Tolikaratanggal 28 Desember 2016;Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN menjelaskanpenggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa/Kampung (RPJMD/K) dan Rencana Kerja PemerintahDesa/Kampung (RKPD/K) dan berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desadengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun