Selanjutnya diberi tandabukti P30.Fotocopy dari fotocopy Surat Walikota Palangka Raya kepada Camat SeKota Palangka Raya, Lurah SeKota Palangka Raya, Ketua RT/RW Se KotaPalangka Raya No.260.500.1.42 tanggal 30 April 2001 Perihal PengamananEtnis Madura di Palangka Raya.

Selanjutnya diberi tanda bukti P31.Fotocopy dari fotocopy Surat BPN Kantor Pertanahan Kotamadya PalangkaRaya No. 182.600.42 tangggal 3 Maret 2001 kepada Para pejabat PembuatAkta Tanah SeKota Palangka Raya Perihal Larangan Pembuatan AktePemindahan Hak Atas Tanah milik etnis Madura yang tidak sesuai aturandan atau dengan pemaksaan /tekanan.

sangat beralasan untuk meminta ganti rugi kepadaTergugat, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat,Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya perbuatan hukumtersebut;15.Bahwa, selanjutnya atas perobuatan para Tergugat sebagaimana tersebut di16.17.atas, mengakibatkan kerugian yang cukup besar, secara moril yang dideritaoleh Penggugat, yaitu hilangnya nama baik Penggugat di hadapan Ketuadan Anggota DPRD Kota Serang, serta di hadapan para kader dansimpatisan Partai Matahari Bangsa seKota

masing SDNegeri/Swasta diterima oleh Dinas Pendidikan KotaBandar Lampung selanjutnya Kepala DinasPendidikan Kota Bandar Lampung mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 050/475.A/08/2009 tentangPembentukan Tim Pra Survei/Perifikasi KegiatanDinas Pendidikan Kota Bandar Lampung TahunAnggaran 2009, dalam lampiran Surat Keputusantercantum nama Rihab Ardian, SH, Drs.Suharman,M.Pd, Sukrani Anwar, Djunaidi, Irwan Efendi dalamtim prasurvei.Bahwa hasil kerja tim Prasurvei terdapat 86Sekolah SD Negeri/Swasta seKota

masing SDNegeri/Swasta diterima oleh Dinas Pendidikan KotaBandar Lampung, selanjutnya Kepala DinasPendidikan Kota Bandar Lampung mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 050/475.A/08/2009 =itentangPembentukan Tim Pra Survei/Perifikasi KegiatanDinas Pendidikan Kota Bandar Lampung = TahunAnggaran 2009, dalam lampiran Surat Keputusantercantum nama Rihab Ardian, SH, Drs.Suharman,M.Pd, Sukrani Anwar, Djunaidi, Irwan Efendi dalamTim Prasurvei.Bahwa hasil kerja Tim Prasurvei terdapat 86Sekolah SD Negeri/Swasta seKota

Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita dilaksanakanpenandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Makassar danDPRD Kota Makassar yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD kotaMakassar, seluruh Kepala SKPD sekota Makassar, Unsur Muspida, dan awakmedia yang mana selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2017 atas dasar BeritaAcara Persetujuan Bersama tersebut dilakukan pengesahan DPA kotaMakassar Tahun Anggaran 2017; Bahwa pada tanggal 8 November 2017 terdakwa ERWIN SYAFRUDDINHAIJA kembali memerintahkan

Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita dilaksanakanpenandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Makassar danDPRD Kota Makassar yang dihadiri oleh selurun Anggota DPRD kotaMakassar, seluruh Kepala SKPD sekota Makassar, Unsur Muspida, dan awakmedia yang mana selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2017 atas dasar BeritaAcara Persetujuan Bersama tersebut dlakukan pengesahan DPA kotaMakassar Tahun Anggaran 2017; Bahwa pada tanggal 8 November 2017 terdakwa ERWIN SYAFRUDDINHAIJA kembali memerintahkan

menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, dalam halperbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendirisendiri, sehingga merupakan beberapakejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :Awalnya sekitar bulan Maret 2008 secara tidak sengaja terdakwa I bertemu denganSugiono (dalam berkas perkara lain) di warung Burengan, Kecamatan Pesantren,seKota

haktersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikatdan Kepala Kantor Pertanahn yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan ke Pengadilan, mengenai penguasaan tanah atau penerbitansertifikat tersebut, dengan demikian senyatanya Pengugat seharusnyamengajukan gugatan ini tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalamketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas, dan juga faktalain yang ada, Penggugat pada tanggal 28 April 2012 telah mengirimkansurat kepada notaris Sekota

Laode AbdulRauf, MS setelah mendapatkan surat Somasi tertanggal 25 Juni 2012,adalah Trik dan rekayasa hukum dari PENGGUGAT untuk terlepasdari pasal 55 Undangundang No.5 tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 ; TERGUGAT Il INTERVENSI beranggapan Gugatan PENGGUGAT telah lewatwaktu (DALUARSA) dengan adanya faktafakta hukum sebagai berikut :1.Bahwa secara fakta hukum PENGGUGAT pada tanggal 28 April 2012mengirim sura kepada Notaris seKota Kendari yang tembusannyadikirimkan

Menteri Keuangan RI untuk tahun 2010adalah sebesar Rp.6.285,/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh limarupiah per kilogram), yang dengan demikian, subsidi yang diberikan olehPemerintah melalui APBN adalah sebesar Rp. 4.685, (empat ribu enamratus delapan puluh lima rupiah) untuk setiap kilogram beras;Bahwa dari 64 kelurahan sekota Batam, terdapat 54 kelurahan yang telahmengambil Raskin ke13, yang mana pengambilan tersebut mengacukepada Surat Walikota Batam yang ditujukan kepada Kasub Divre PerumBulog

KK.412.2/78/1V/2009 yang di tujukankepada para Lurah sekota Kupang antara lain Lurah OepuraTergugat sekarang dengan perihal permintaan Data, yang isinyadalam rangka pendataan data Dusun/ Lingkungan BPD/LPM danRT/RW sesuai Inventarisasi Data Administrasi PemerintahanDesa/Kelurahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun = 2009diminta untuk mengirimkan data data tersebut paling lambatakhir bulan April atau. awal bulan Mei 2009 yang = akanditeruskan ke BPMPD Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Penggabungan Kelurahan (sesuaidengan salinannya) ; Bukti T.II.IN.22 : Foto copy Peraturan Daerah Kota KupangNomor : 8 Tahun 2001 Tentang Pedoman PembentukanLembaga Pemberdayaan Masyarakat (sesuai denganSalinannya) ; Bukti T.IIT.IN.23 : Foto copy Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun = 2007Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kesmasyarakatan(sesusai dengan salinan) ;58 Bukti T.II.IN.24 : Foto copy surat Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Kota Kupang yangditujukan kepada Para Lurah SeKota

No. 377 K/TUN/2009.10.Bahwa penguasaan fisik bidangbidang tanah tersebut oleh Penggugathingga sekarang juga diperkuat oleh Surat Saudara TADJUDDINRACHMAN, Kuasa Hukum dari saudara Erick Natsir, Nomor 17/TR/V/2008,Tanggal 16 Mei 2008, Perihal Pencegahan JualBeli, sebagaimana teruraipada Point 2 (dua) surat tersebut (Bukti P 12) ;11.Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian sejak surat tersebut dibuat dandisampaikan kepada PPAT seKota Makassar, maka Penggugat telahmemperoleh surat dimaksud berupa

Nutrisi Saputra Kota Bima);17. 1 (satu ) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02 Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomi pada CV KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);18. 1 (satu ) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02 Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM) Kelompok Tani sekota

pada CV.KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);1 (satu ) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomi pada CVKHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);1 (satu ) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM) KelompokTani sekota

Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);1 (satu ) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 0218192021222324Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Dana Nutrisi Mikro Ekonomipada CV KHAIR (Agen Nutrisi Saputra Kota Bima);1 (satu ) lembar foto copy kwitansi sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratusjuta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Bima tanggal 02Agustus 2007 untuk pembayaran Bantuan Ekonomi Mikro (UKM)Kelompok Tani sekota

Namunsetelah kepemimpinan Penggugat berakhir sebagai Ketua LPPM Universitas IBAkinerja LPPM menurun dan bahkan saat ini kantorpun sudah tidak ada lagi apalagikepengurusannya; (2) sebagai ketua pelaksana pertandingan bola volley setingkatSLTA seKota Palembang dan sekitarnya pada tahun 1994 yang pada saat itu dibukaoleh Kapolresta Palembang; (3) melaksanakan pelatihan kepemimpinan mahasiswa;(4) sebagai penggagas dan ketua pelaksana Seminar Nasional Sistem PertanianOrganik yang pelaksanaannya di Balai

Namunsetelah kepemimpinan Penggugat berakhir sebagai Ketua LPPM Universitas IBAkinerja LPPM menurun dan bahkan saat ini kantorpun sudah tidak ada lagi apalagikepengurusannya; (2) sebagai ketua pelaksana pertandingan bola volley setingkatSLTA seKota Palembang dan sekitarnya pada tahun 1994 yang pada saat itu dibukaoleh Kapolresta Palembang; (3) melaksanakan pelatihan kepemimpinan mahasiswa;(4) sebagai penggagas Seminar Nasional Sistem Pertanian Organik yangpelaksanaannya di Balai Diklat PT.

pikiran, biaya yang telah pengurusBEM lakukan, maka pengurus BEM melayangkan surat di manapengurus BEM akan melakukan aksi tanggal 17 Januari 2015,Rektor merespon surat tersebut dengan memanggil pengurus BEMdengan memohon (bukti Vedeo terlampir) supaya BEM janganmelakukan aksi pada tanggal 17 januari 2015 dan dapat melakukanhalaman 17 dari 45 halaman Putusan No. 15/G/2014/PTUNTPIaksi kapan pun ( Sebab tanggal 17 januari 2015 pengurus BEMtidak mengetahui akan ada kegiatan Expo dengan mengundangpelajar sekota

Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Penduduk KotaBekasi, Perserta Kartu Sehat (KS), yang bertempat tinggal di 56 (limapuluh enam) Kelurahan, 12 (dua belas) Kecamatan seKota Bekasi,sesuai dengan:2.1.22.2.3.Kartu Tanda Penduduk(Bukti P4, P4.1, P4.2, P4.3, P4.4, P4.5, P4.6, P4.7, P4.8, P4.9, P4.10, P4.11, P4.12, P4.13, P4.14, P4.15, P4.16, P4.17,P4.18, P4.19, P4.20, P4.21, P4.22, P4.23, P4.24, P4.25, P4.26, P4.27, P4.28, P4.29, P4.30, P4.31, P4.32, P4.33, P4.34, P4.35, P4.36, P4.37, P4.38

2011tentang Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa Pemohon adalah WARGO SUTRISNO, dankawankawan dalam kapasitasnya sebagai Warga Masyarakat Kota Bekasi,Peserta Kartu Sehat (KS) yang merasa haknya berpotensi dirugikan olehkarenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi, mendalilkan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Penduduk KotaBekasi, Perserta Kartu Sehat (KS), yang bertempat tinggal di 56 (limapuluh enam) Kelurahan, 12 (dua belas) Kecamatan seKota

No.207 K/PHI/2006 .21Hakim Majelis Agung Yang Mulia untuk mengoreksi dan memperbaikinya secaratepat guna mengakhiri kesesatan (hakim) dimaksud sekaligus dapat meluruskannya;5 Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Limboto sangat keliru oleh karena tidakmempertimbangkan kedatangan dan kehadiran Penggugat beserta seluruh pengurus DPDII Partai Golkar Kota Gorontalo hingga sampai ketingkat pengurus Kecamatan danKelurahan/Desa Partai Golkar seKota Gorontalo, yang pada saat itu diterima secararesmi oleh pengurus

Permintaan Musyawarah Cabang Luar Biasa dari lebih dari 2/3 (12 dari16 Kwartir Ranting Pramuka seKota Palembang) yang secara hukumsebagai Pemilik Hak Suara pada Musyawarah Cabang melalui SuratPernyataan masingmasing Kwartir Ranting, dan ini sesuai denganbunyi Pasal 115 ayat (1) dan (2) dalam Anggaran Rumah TanggaGerakan Pramuka (Bukti T12);b. Pernyataan Sikap MOSI tidak percaya terhadap Penggugat yangdiajukan oleh elemen organisasi Kwartir yaitu para Andalan CabangHalaman 14 dari 29 halaman.

(seribu meter persegi) bersama denganTergugat V, meskipun Para Penggugat melalui kuasanya Para Advokat dariKantor Hukum Ishak G, Pagalla & Rakan telah menghimbau kepada seluruhpejabat pembuat akta tanah sekota Palopo untuk tidak membiarkan terjaditransaksi atas tanah Pattene Il.

Artistika diterbitkan BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Semarang,tanggal 5 Februari 2008 ;Faktur pajak standar, tahun 2007 ;Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai)sebesar Rp. 3.381.818,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh saturibu delapan ratus delapan belas rupiah), Desember 2007 ;Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh sebesar Rp. 1.352.727,00(satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuhrupiah), Desember 2007 ;Buku register ijin pemakaian lift sekota

No. 2040 K/Pid.Sus/201454.55.56.57.rupiah), Desember 2007 ;Buku register ijin pemakaian lift sekota Semarang tahun 19972010 ;Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah TanggaGedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor : KEP05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentangPenunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RumahTangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahun anggaran2008 ;Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah TanggaGedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008

No. 2040 K/Pid.Sus/201454.55.56.57.ratus dua puluh tujuh rupiah), Desember 2007 ;Buku register ijin pemakaian lift sekota Semarang tahun19972010 ;Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah TanggaGedung Keuangan negara Semarang II tahun 2008 Nomor :KEP05/GK.11/SMG.II/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentangPenunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa padaRumah Tangga Gedung Keuangan Negara Semarang II tahunanggaran 2008 ;Surat Keputusan Kepala Rumah Tangga pada Rumah TanggaGedung Keuangan negara

Bahkan haltersebut ...13tersebut dikuatkan dengan diterimanya undangan pelantikan oleh Penggugat Idari Sekretaris Daerah Kota Denpasar perihal pelantikan dan Pengambilansumpah jabatan kepala Desa terpilih sekota Denpasar dengan surat undanganNomor : 005/830/BPM dan Pemdes perihal Undangan tertanggal 4 November2013 yang isinya akan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatanhanya kepada 22 orang Kepala Desa dari 23 Kepala Desa se Kota Denpasar ;23.

Obyek sengketa TUN in litis yang dikeluarkan Tergugat tidak melanggar azasKepastian hukum, karena Keputusan Walikota yang menjadi obyek sengketadikeluarkan telah sesuai dengan peraturan per Undang Undangan yangberlaku dan telah memberikan kepastian hukum yang jelas kepada Kepala Desaterpilih ...26terpilih tidak saja bagi Kepala Desa terpilih Desa Pemecutan Kaja, tetapi jugamemberikan kepastian hukum bagi 22 Kepala Desa Sekota Denpasar yangtelah terpilih lainnya ; ~e.

Bahwa Judex Facti, baik di TingkatPertama maupun di Tingkat Bandingtelah tidak memperhatikan buktibuktiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi,yaitu bahwa tuntutan mengurus klaimterhadap owner/asuransi KapalHyundai 105 yang tenggelam diperairanpulau Batam pada tanggal 23 Mei2004, berdasarkan rapat dengan RukunNelayan seKota Batam bertempat diSari Jaya Hotel, disepakati untukmelakukan gugatan terhadap pemilikKapal Hyundai 105 dan biaya gugatanditanggung oleh Penerima Kuasa/Konsultan; apabila gugatan tidakberhasil

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan oleh Majelis PemeriksaBawaslu Provinsi Lampung telah terbukti dan tak terbantahkanbahwa terdapat pelanggaran TSM yang dilakukan oleh WalikotaBandar Lampung beserta jajarannya dalam bentuk bantuanCovid19 yang disisipi pesan/janji agar memilin Pasangan CalonNomor Urut 03 yang terjadi di lebih dari 50% (lima puluh persen)dari total Kecamatan seKota Bandar Lampung.

Putusan Nomor 2 PK/PAP/2021 Pengerahan ASN dari mulai Camat, Lurah, RT dan Linmas di11 (sebelas) Kecamatan seKota Bandar Lampung; Pembagian uang Rp200.000,00 kepada kader PKK menjelanghari pemilihan kepada 100 orang di setiap Kelurahan dimanaCalon Walikota Pasangan Nomor Urut 03 Ibu Eva Dwianaadalah Ketua PKK Kota Bandar Lampung; Tindakan tidak netral ASN dimana Perangkat Kelurahan, RTdan Linmas yang Merangkap Sebagai KPPS: Terdapat tindakan tidak netral berupa pemecatan RT danLinmas dan penghentian