Ditemukan 195 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tppu tual tppo tuan tepat taad toad tp3d trad tpak tapd tpkd tp4d tpapd
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
140 — 46
  • Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgoleh pihak sekolah selanjutnya di disampaikan kembali ke TPAD setelahdisetujui kKemudian diterbitkan DPA.Bahwa gaji TKK (Tenaga Kontrak Kerja) dan GTK (Guru TenagaKependidikan) SMPN 28 Kota Bekasi memang benar ada dalam rincianDPA tanggal 2 Januari 2018 namun pada tanggal 15 Oktober 2018 sesuaidengan DPA Perubahan gaji tersebut tidak lagi masuk dalam rincian danaBOSDA sesuai dengan berita acara rapat pembahasan guru tenagakependidikan Nomor:800/9520Dissdik.Set
    melalui BendaharaPengeluaran Pembantu Sekolah setelah dikoreksi oleh pihak DinasPendidikan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dandiajukan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintahn Daerah) dan dilakukanverifikasi oleh tim TAPD setelah itu dituangkan dalam RKA yang selanjutnyadisampaikan ke pihak sekolah, kemudian pihak sekolah menginput RKAtersebut ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) setelahselesai di input diprint out oleh pihak sekolah selanjutnya di disampaikankembali ke TPAD
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
121 — 30
  • satu milyar enam ratusenam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratusdelapan puluh rupiah).Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2013tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten Pulau Morotai, pasal13 ayat (3), disebutkan : Berdasarkan surat perintah pencairan danasebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran BantuanSosial dan Belanja Bantuan Keuangan pada DPPKAD Kabupaten PulauMorotai menyalurkan ADD tahun anggaran 2013 pada rekening TPAD
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
119 — 37
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 13 Tahun2013 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Kabupaten PulauMorotai, pasal 13 ayat (3), disebutkan : Berdasarkan surat perintahpencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BendaharaPengeluaran Bantuan Sosialdan Belanja Bantuan Keuangan padaPutusan Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 68 dari...DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai menyalurkan ADD tahun anggaran2013 pada rekening TPAD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,Pemerintahan Desa,
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 4 Nopember 2016 — ERIANTO, ST Als UJANG Bin BAHRUN TAHER ( Terdakwa)
74 — 11
  • penyusunan rancangan anggaran SKPD, menyusun danmembahas rancangan APBD/PAPBD;Bahwa terhadap permohonan bantuan dana Hibah Badan PerjuanganMigas Natuna pada tahun 2011, 2012 dan 2013 kepada PemerintahKabupaten Natuna telah dilakukan pencairan kepada Badan PerjuanganMigas Natuna;Bahwa proses pemberian hibah kepada Badan/lembaga/organisasimembuat proposal yang diajukan kepada Bupati melalui BPKAD terlebihdahulu rekomendasi dari kepala Dinas teknis setelah itu diusulkan olehBPKAD untuk dibahas pada rapat TPAD
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
289 — 111
  • isi rapat pembahasan KUA dan PPAS saat itu Saksitidak mengetahuinya;Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa salah satu persyaratan bagi pinjaman kePT SMI ialah Persetujuan dari Pimpinan DPRD yang mana Surat persetujuan ituberbentuk Surat Keputusan (Sk);Bahwa SK pertama untuk persetujuan pinjaman dari Pimpinan DPRDKabupaten Lampung Tengah Saksi lupa tanggalnya yang kebetulan ada rapat di KUA Halaman 186 dari 346 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstPPAS tentang rencana pembahasan PP 18, kebetulan TPAD
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2016 — Putus : 04-11-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 4 Nopember 2016 — MHD. NAZIR Bin BUJANG ZAINAL Alias NAZIR ( Terdakwa0
74 — 11
  • penyusunan rancangan anggaran SKPD, menyusun danmembahas rancangan APBD/PAPBD;Bahwa terhadap permohonan bantuan dana Hibah Badan PerjuanganMigas Natuna pada tahun 2011, 2012 dan 2013 kepada PemerintahKabupaten Natuna telah dilakukan pencairan kepada Badan PerjuanganMigas Natuna;Bahwa proses pemberian hibah kepada Badan/lembaga/organisasimembuat proposal yang diajukan kepada Bupati melalui BPKAD terlebihdahulu rekomendasi dari kepala Dinas teknis setelah itu diusulkan olehBPKAD untuk dibahas pada rapat TPAD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
175 — 514
  • PembangunanTerminal Type A di Panyabungan sebesar Rp. 2.600.000.000, (dua milyar enam ratus jutaHal 73Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN MdnDrs.rupiah) apakah sebabnya pada Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2013tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah Tahun Anggaran 2013 padakegiatan Pembangunan Terminal Panyabungan (Ganti Rugi Lahan Terminal Panyabungan)adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) saksi menerangkan bahwa selakuKetua Tim TPAD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
85 — 38
  • Madina RKPD Tahun 2013 pada kegiatanPembangunan Terminal Type A di Panyabungan sebesar Rp. 2.600.000.000, (duamilyar enam ratus juta rupiah) apakah sebabnya pada Peraturan Bupati MandailingNatal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BenlanjaDaerah Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Pembangunan Terminal Panyabungan(Ganti Rugi Lahan Terminal Panyabungan) adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, (tigamilyar rupiah) saksi menerangkan bahwa selaku Ketua Tim TPAD Kab.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
262 — 361
  • Setelah dibahas dengan TAPD makadilanjutkan dengan pembahasan bersama dengan DPRD Kota Ambon.Setelah disetujui baru ditetapbkan menjadi APBD.Bahwa TAPD Kota Ambon terdiri dari :Ketua : Sekretaris Kota AmbonWakil Ketua : Ketua Bappeda Kota AmbonSekretaris : Kepala BPKAD Kota AmbonAnggota : Inspektur Kota AmbonKepala Dinas PUPR Kota AmbonKepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi DaerahBahwa dasar TPAD dalam penyusunan dan pembahasan anggaran adalahSK Walikota Ambon tentang Analisa Standar Belanja
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
251 — 70
  • ,M.Si selaku Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya olehKepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas proposalyang diajukan oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan danselanjutnya kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dan pertimbangan TPAD menjadi dasar pencantuman Alokasi AnggaranHibah dan Bansos dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ;Hal 289 dari 380Put.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
227 — 43
  • pembuatlegislasi.Bahwa kalau pembuatan peraturan daerah, pengesahannya terakhirnyatetap menghadirkan pemerintah dalam hal ini gubernur tapi bisa saja kalaugubernur berhalangan yang berkompeten artinya wakil gubernurmenghadiri boleh ataupun Pak Sekda boleh tapi tetap ada dari pihakpemerintah yang ikut serta menghadiri paripurna itu.Bahwa KUAPPAS itu diajukan oleh Gubernur itu di bulan Agustus,kemudian pimpinan DPR dan DPR membahas gambaran KUAPPAS lalusetelah itu. diadakan pertemuan antaran Tim TPAD
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
196 — 144
  • Setelah disetujui baru ditetapkan menjadiAPBD.Bahwa TAPD Kota Ambon terdiri dari :Ketua : Sekretaris Kota AmbonWakil Ketua : Ketua Bappeda Kota AmbonSekretaris : Kepala BPKAD Kota AmbonAnggota : Inspektur Kota AmbonKepala Dinas PUPR Kota AmbonKepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi DaerahBahwa dasar TPAD dalam penyusunan dan pembahasan anggaran adalah SKWalikota Ambon tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Ambon.Bahwa saksi ikut dalam pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
197 — 502
  • Setelah disetujuibaru ditetapkan menjadi APBD;Bahwa TAPD Kota Ambon terdiri dari :Ketua : Sekretaris Kota AmbonWakil Ketua : Ketua Bappeda Kota AmbonSekretaris : Kepala BPKAD Kota AmbonAnggota : Inspektur Kota AmbonKepala Dinas PUPR Kota AmbonKepala Badan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerahBahwa dasar TPAD dalam penyusunan dan pembahasan anggaran adalah SKWalikota Ambon tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Ambon;Bahwa saksi ikut dalam pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dan di
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
324 — 431
  • Dariawal kami menyusun kegiatan yang di bidang Terdakwa, bahwa kamitelah menyusun perencanaan kegiatan, dari tanggal 25 Mei 2013 22 Juli 2013 dimana disitu kami menginoput RKASKPD yang kamisusun mulai tanggal 25 Mei sampai 22 Juli, Kemudian input rencanakegiatan tanggal 22 Juli 2013, supervisi RKA SKPD 22 Juli 2013sampai termasuk Pra finaliasasi TPAD 2013 itu tidak ada kegiatanscanner dan printer.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
423 — 122
  • Sekda setelah ketok palu APBD TA 2017;Halaman 401 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN JmbSaksi pada saat itu selain Plt Sekda secara ex officio menjabatsebagai ketua Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD);Saksi mulai melakukan pembahasan APBD TA 2018 denganpenyusunan KUA PPAS yang disampaikan pada bulan Juni 2017;Bahwa benar diawali dulu dengan Musrenbang kemudian penyusunanKUA PPAS dan paripurna penyampaian RAPERDA APBD TA 2017yang disampaikan pada bulan Agustus 2017;Bahwa Pemandangan