Ditemukan 1029 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 25 Nopember 2015 — A. FAIZAL TAUFIQ, S.Pd.I Bin FAIZ NASHAR
96304
  • ; Tim TAPD melakukan pembahasan bersama Kepala SKPD terkaitdengan mempertimbangkan rekomendasi calon penerima hibah danbansos tanpa membahas lagi kelayakan calon penerima hibah ygtelah diverifikasi oleh SKPD terkait ; Hasil pembahasan TAPD berupa Surat Ketua TAPD kepada GubernurBanten perihal Pertimbangan atas Rekondasi usulan Hibah danBantuan Sosial APBD TA. 2018 ; +Pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas
    TAPD ; .
    Tim TAPD melakukan pembahasan bersama Kepala SKPD terkaitdengan mempertimbangkan rekomendasi calon penerima hibah danbansos tanpa membahas lagi kelayakan calon penerima hibah yg telahdiverifikasi oleh SKPD terkait ; Hasil pembahasan TAPD berupa Surat Ketua TAPD kepada GubernurBanten perihal Pertimbangan atas Rekondasi usulan Hibah danBantuan Sosial APBD TA. 2018 ; +Pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas
    Adapun outputnya adalah Surat Ketua TAPD KepadaGubernur Banten No. 900/939.Adm.Pemb/ XI/2012 tanggal 23 Nopember2012 perihal Pertimbangan atas rekomendasi Usulan Hibah dan BantuanSosial APBD TA. 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selakuKetua TAPD (Ir. H.
    Hasil pembahasan TAPD berupa Surat Ketua TAPD kepada GubernurBanten perihal Pertimbangan atas Rekondasi usulan Hibah danBantuan Sosial APBD TA. 2018 ; f. Pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) ; 23g.
Putus : 25-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT JAMBI Nomor 25/PID/2011/PT.JBI
Tanggal 25 Maret 2011 — MUNIR, SE, MM Bin ZAHARUDDIN
7231
  • , saksi Syukur Kela Barajo selakuwakil Koordinator TAPD, saksi Candra Purnama selakuwakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizal selakuSekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkanuntuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa rapatpembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB.Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapatdihadiri oleh pihak TAPD
    tersebutoleh Panggar DPRD Kabupaten Kerinci dan sebelum rapatpembahasan ditutup Ketua Panitia Anggaran Legislatifmenyampaikan bahwa dari pihak TAPD = atas nama saksiMaaruf Kari Selaku Koordinator TAPD, saksi SyukurKela Barajo selaku wakil Koordinator TAPD, saksiCandra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksiSyamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidakmeninggalkan ruangan sedangkan anggota TAPD yang laindipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudianKetua Panggar DPRD Kabupaten
    selakuwakil Koordinator TAPD, saksi Candra Purnama selakuwakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizal selakuSekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkanuntuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa rapatpembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB.Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September2008 sekira pukul 20.00 WIB dimana dalam rapatdihadiri oleh pihak TAPD eksekutif yaitu) saksi
    ) Eksekutif denganPanitia Anggaran DPRD( Legislatif;Bahwa, saksi ada mendengar perihal sesuatudiucapkan oleh pimpinan rapat ( RUSLAN BK) padawaktu itu) adalah: dari TAPD Eksekutif An; MAARUFKARI,SYUKUR KELA BARAJO, CANDRA PURNAMA danSYAMSURIZAL untuk tidak meninggalkan ruangansedangkan anggota TAPD yang lain dipersilahkanuntuk meninggalkan ruangan;Bahwa, setelah ada kesepakatan antara TimAnggaran TAPD Eksekutif dengan Panitia Anggarankemudian barulah ditandatangani oleh Eksekutif (Bupati ) Kerinci
Putus : 02-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — IRMANTO, S.Pd., M.M. bin MAT SERAK
10058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tabril Dahlanyang mengatakan Resiko harus kita perhitungkan;Setelah setuju dengan usulan Munir perihal Ketua DPRD KabupatenKerinci harus hadir dalam pembahasan ini pertemuan tersebut akandilanjutkan pada malam hari pukul 20.00 WIB;Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul22.50 WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:1. Maruf Kari selaku Ketua TAPD;2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD:3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD:4.
    Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TimAnggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama saksi MarufKari Selaku Ketua TAPD, saksi Syukur Kela Berajo (sebagai terpidana yangtelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal03 Juni 2010) selaku wakil koordinator TAPD, Candra Purnama selaku WakilKoordinator TAPD dan Syamsurrijal selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan
    Tabril Dahlanyang mengatakan Resiko harus kita perhitungkan;Setelah setuju dengan usulan Munir perihal Ketua DPRD Kabupaten Kerinciharus hadir dalam pembahasan ini pertemuan tersebut akan dilanjutkanpada malam hari pukul 20.00 WIB;Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul 22.50WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:1. Maruf Kari selaku Ketua TAPD;2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD:4.
    Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TimAnggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama saksi MarufKari Selaku Ketua TAPD, saksi Syukur Kela Berajo (sebagai terpidana yangtelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal03 Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, Candra Purnama selakuWakil Koordinator TAPD dan Syamsurrijal selaku Sekretaris TAPD dimintauntuk tidak meninggalkan
    Maruf Kari selaku Ketua TAPD;2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;4. Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD;Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah:1. Nasrul Madin;2. Ruslan BK selaku Pimpinan Rapat:3. Samsul Arifin;4. Terdakwa IV (Irmanto);5. Munir:6. H. Mirza Yahya;7. H. Tabril Dahlan;8.
Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2565 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — ADI MUKHLIS, SH. Bin H. ADNAN ILYAS
3322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2565 K/Pid.Sus/201 1(TAPD) Kabupaten Kerinci menyusun Prioritas Plapon Anggaran Sementara(PPAS), yang kemudian Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yangdisusun oleh TAPD Kabupaten Kerinci diajukan kembali ke DPRD KabupatenKerinci untuk dilakukan pembahasan bersama ;Selanjutnya pihak Panitia Musyarawarah DPRD Kabupaten Kerincimenyusun jadwal sidang/rapat Pembahasan Kebijakan Umum PerubahanAPBD dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, pada masa Persidangan keIITahun 2008 sebagai berikut : No/Hari
    tersebut oleh Panggar DPRDKabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksiMaaruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku WakilKoordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD dansaksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan Anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkanruangan, kemudian Ketua Panggar DPRD Kabupaten
    No. 2565 K/Pid.Sus/201 1berhasil diselesaikan dikarenakan belum adanya kesepakatan disetujui atautidaknya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008 yang diajukan TAPD tersebut oleh Panggar DPRDKabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksiMaaruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku WakilKoordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku Wakil Koordinator
    TAPD dansaksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan Anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkanruangan, kemudian Ketua Panggar DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikanbahwa rapat pembahasan dilanjutkan malam pada pukul 20.00 WIB ;Bahwa pada pertemuan malam hari tanggal 10 September 2008 sekirapukul 20.00 WIB dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak TAPD KabupatenKerinci yaitu saksi Maaruf Kari, saksi Syukur Kela Barajo, saksi CandraPurnama dan
    tersebut oleh Panggar DPRDKabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksiMaaruf Kari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku WakilKoordinator TAPD, saksi Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD dansaksi Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkanruangan sedangkan Anggota TAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkanHal. 32 dari 58 hal.
Register : 22-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
HANALDIN, S.Sos Bin Alm MUSTAKIN
7950
  • ;Mekanisme pembahasan anggaran yang dilakukan oleh pihakbanggar adalah:e TAPD menyampaikan KUA PPAS kepada DPRD (sekwan atauketua)e DPRD menggelarkan rapat bamus (badan musyawarah)e Bamus menjadwalkan rapat Banggar, Komisi dan Paripurnae Setelan mendapat jadwal DPRD mengundang TAPD untuk rapatbersama membahas APBDe Setelah dibahas sesuai jadwal rapat, sesuai keputusan banggarmaka pagu yang sudah ditetapkan oleh banggar di kembalikan keOPD melauli TAPD selanjutnya Komisi mengundang OPD untukmembahas
    TAPD menyampaikan KUA PPAS kepada DPRD (sekwan atauketua)2. DPRD menggelarkan rapat bamus (badan musyawarah)3. Bamus menjadwalkan rapat Banggar, Komisi dan Paripurna4. Setelah mendapat jadwal DPRD mengundang TAPD untukrapat bersama membahas APBD5. Setelah dibahas sesuai jadwal rapat, sesuai keputusanbanggar maka pagu yang sudah ditetapkan oleh banggar dikembalikan ke OPD melauli TAPD selanjutnya Komisimengundang OPD untuk membahas anggaran di OPD tersebutuntuk dilakukan Hearing6.
    TAPD menyampaikan KUA PPAS kepada DPRD (sekwan atau ketua)2. DPRD menggelarkan rapat bamus (badan musyawarah)3. Bamus menjadwalkan rapat Banggar, Komisi dan Paripurna4. Setelan mendapat jadwal DPRD mengundang TAPD untuk rapatbersama membahas APBD5. Setelah dibahas sesuai jadwal rapat, sesuai keputusan banggar makapagu yang sudah ditetapkan oleh banggar di kembalikan ke OPDmelauli TAPD selanjutnya Komisi mengundang OPD untukmembahas anggaran di OPD tersebut untuk dilakukan Hearing6.
    Ketua TAPD membawa pagu anggaran APBD Kab. Benteng keGubernur untuk di verifikasi9.
    BengkuluTengah TA. 2017 saksi menjabat sebagai Ketua Tim TAPD;Bahwa sesuai SK BUPATI Nomor : 900 168 Tahun 2017 tanggal 7 Maret2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab.
Register : 19-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 22 Februari 2016 — Drs. TATANG SURATIS
5818
  • Bdg(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikanhasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Walikotamelalui Ketua TAPD.(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DaftarNominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC PBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.(5
    .(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DaftarNominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.(5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBHberdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.(6) Persetujuan Walikota terhadap DNCPBH
    (lima puluh jutarupiah).29.Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapat TAPD yangdihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (Kepala BadanPerencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran Belanja Pembiayaan danInvestasi DPPKAD Kota Bandung) yang dalam pertimbangannya dibahasmengenai dana bantuan hibah untuk KSU BMW jyaitu sebesar Rp.21.000.000, sesuai dalam rancangan Peraturan Walikota Bandung tentangpenjabaran APBD
    yang dilakukan olehsaksi selaku anggota TAPD, Drs.
    antara TAPD dan Banggaruntuk membahas kembali APBD Kota Bandung dan di dalamnya jugaHalaman 130 dari 166 Putusan Nomor 164/Pid.SusTPK/2015/PN.
Putus : 06-04-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 K /Pid.Sus/2015
Tanggal 6 April 2016 — H. SAID ABDULLAH, S.H. bin H. ABDULLAH
4621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua PanitiaAnggaran Legislatii menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MARUF KARI selakuKetua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06 /Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku WakilKoordinator TAPD dan SYAMSURRNAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan
    No. 1745 K /Pid.Sus/2015 Bahwa pada malam harinya pertemuan baru dilanjutkan pada pukul22.50 WIB, dari pihak TAPD Eksekutif yang hadir adalah:1. Maruf Kari selaku Ketua TAPD;2. Syukur Kela Brajo selaku Wakil Koordinator TAPD;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;4. Syamsurizal selaku Sekretaris TAPD;Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci yang hadir adalah:Nasrul Madin;Ruslan BK selaku Pimpinan rapat;Samsu Arifin;Irmanto;Munir;H. Mirza Yahya;H.
    No. 1745 K /Pid.Sus/2015 Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MARUF KARI SelakuKetua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku WakilKoordinator TAPD dan SYAMSURRNAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak
    KetuaPanitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama Saksi MARUF KARI SelakuKetua TAPD, Saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku WakilKoordinator TAPD dan SYAMSURRNAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan ruangan
    Maaruf Kari Selaku Koordinator TAPD;2. Syukur Kela Barajo selaku Wakil Koordinator TAPD;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD;4.
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
120113
  • tugas dan tanggung jawab saksi selaku TAPD, antara lain: a.
    Sementara TAPD di hadiri olehSekda (Drs.
    Dalam melaksanakan tugasnya TAPD bertanggung jawab kepadaBupati Bengkalis.
    Daerah (TAPD) Kab.Bengkalis TA. 2012, antara lain:Is10.
    tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kab.
Register : 07-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
12339
  • Kota Balikpapan diantaranya saksi SURYANTO(Kepala Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan/TAPD), AGUS BUDI (TAPD), ADIWIBOWO (Staf Bappeda), JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan)dan SUKARYANTO (Bagian Risalah Sekwan), rapat tersebut diadakantanpa menggunakan undangan dan hanya via telepon dari Sekwan kotaBalikpapan ke TAPD dan anggota banggar lainnya dengan alasan tidakterjadwal dan kegiatan mendesak
    Kota Balikpapan diantaranya saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan/TAPD), AGUS BUDI (TAPD), ADIWIBOWO (Staf Bappeda), JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan) danSUKARYANTO (Bagian Risalah Sekwan), rapat tersebut diadakan tanpamenggunakan undangan dan hanya via telepon dari Sekwan kotaBalikpapan ke TAPD dan anggota banggar lainnya dengan alasan tidakterjadwal dan kegiatan
    Kota Balikpapan diantaranya saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MADRAM MUHYARHalaman 111 dari 197 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Smr(Kepala BPKAD Kota Balikpapan/TAPD), AGUS BUDI (TAPD), ADIWIBOWO (Sitaf Bappeda), JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan) danSUKARYANTO (Bagian Risalah Sekwan), rapat tersebut diadakan tanpamenggunakan undangan dan hanya via telepon dari Sekwan kotaBalikpapan ke TAPD dan anggota
    Kota Balikpapan diantaranya saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan/TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan/TAPD), AGUS BUDI (TAPD), ADIWIBOWO (Sitaf Bappeda), JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan) danSUKARYANTO (Bagian Risalah Sekwan), rapat tersebut diadakan tanpamenggunakan undangan dan hanya via telepon dari Sekwan kotaBalikpapan ke TAPD dan anggota banggar lainnya dengan alasan tidakterjadwal dan kegiatan
Register : 24-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
12351
  • YAJID(Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO (Anggota DPRD KomisiIl), Saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan / Sekretaris TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / anggota TAPD) ,saksi BERTA TEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / anggota TAPD),saksi MADRAM MUHYAR (Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksiAGUS BUDI PRASETYO (Kabag Pembangunan SekdakotBalikpapan/anggota ), saksi JUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan),saksi SUKARYANTO
    Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M. RIZAL EFENDI dan Pimpinan DPRD sebagaimana NotaKesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor:170/94.1/DPRD/VII/2014 dan Nomor: 903/0361/BPDSKT tanggal 23 Juli2014. Setelah menerima telepon dari sdri.
    YAJID(Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO (Anggota DPRD KomisiIl), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO (KepalaBappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMAD YOSMIANTO(Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTA TEKKO(orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO(Kabag Pembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (SekwanDPRD Kota Balikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan danRisalanh
    (Suryanto), Sekretaris Bapedda Kota Balikpapan/TAPD(Muhammad Yosmianto), Anggota Bapedda Kota Balikpapan/TAPD (BerthaTekko), Kepala BPKAD Kota Balikpapan (Madram Muhyar) KabagPembangunan Sekdakot Balikpapan (Agus Budi Prasetyo) Sekwan DPRDKota Balikpapan (Jumali) Kabag Persidangan dan Risalan Sekwan(Sukaryanto), Kasubag Persidangan dan Risalah Sekwan (Drs.
Register : 25-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 30/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 30 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIEF S. NUGROHO, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : HERU WAHYUDI, SH Bin CHAIRUM NOSA
477147
  • sidang yang dipimpin JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsungdipimpin Sekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (DaftarInventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab.
    ;(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah;Pasal 9:(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA danPPAS;5.
    Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD sertapertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2)dilengkapi sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah danDPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2012;.
    KUA dan PPAS., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS:Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.
Register : 11-07-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 7 Januari 2015 — MURSIMIN, Bin M. Siam, dkk
7730
  • Ketua Panitia Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TimAnggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) eksekutif atas nama saksi MARUF KARI SelakuKetua TAPD, saksi SY UKUR KELA BERAJO (sebagai terpidana yang telah memperolehputusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai PenuhNo. 06 /Pid.Sus/2010/PN.SPN tanggal 03 Juni 2010) selaku wakil koordinator TAPD,CANDRA PURNAMA selaku wakil koordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selakuSekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan
    Munir. dandari Pihak Eksekutip (Pemda TK II Keinci) timanggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu : 1.Maruf Kari selaku Ketua TAPD, saksi SyukurKela Brajo selaku wakil TAPD 3.
    Munir. dan dari Pihak Eksekutif (Pemda TK II Kerinci) timanggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu : 1. Maruf Kari selaku Ketua TAPD,saksi Syukur Kela Brajo selaku wakil TAPD, 3. Candra Purnama selaku wakilKoordinator TAPD, 4.
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
116151
  • Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).27) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).28) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor ; 299 / KPTS / IX / 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
    Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 / KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli).30) Foto copy 1 (Satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp. 96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah; (dilegalisir sesuai asli).31) Dokumen Kebijakan
    Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).57) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).58) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor ; 299 / KPTS / IX / 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
    Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 / KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli).60) Foto copy 1 (Satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp. 96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah; (dilegalisir sesuai asli).61) Foto Copy 1
    Bengkalis yang dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selaku KDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRDselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmHasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, Jondi Bustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun :Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II TAPD dan dihadiri mamasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pbembahasan saat itu menyanrtentang isuisu daftar inventarisasi dengan mengikutsertakan
    Yunizar dan Azrafiany Azis Raof;Bahwa pada waktu pengesahan APBD, Saksi hadir;Bahwa Tim TAPD dalam penambahan anggaran itu tidak bisa bersendiri dan yang mengkordinasikan pada waktu itu adalah Sekda seKetua Tim TAPD;Bahwa Sekda selaku Ketua TAPD itu bisa mengambil keputusan senBahwa atasan dari Ketua TAPD tersebut adalah Bupati;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menambah pengajuan RanperdaBahwa Saksi mengatakan kalau penambahan itu tidak ada dibaha:TAPD dan Tim TAPD tidak ada melakukan koreksi;Bahwa
    Azrafiany Azis Raof selaku Sekretaris di TAPD;Bahwa ada dilakukan rapatrapat oleh TAPD, tetapi saksi tidak pemengikutinya, saksi pernah rapat bersama Sdr.
    Azrafiany Azis Raof dan Herlyan $setahu ada jabatannya di TAPD, tetapi didalam rapat Sdr.
    Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily Asisten Administrasi Umum selaku 10.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
130226
  • melalui Ketua TAPD (SAYIDM.N.
    Selanjutnyasetelah rapat tersebut, TAPD melaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI(selaku Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah kota Balikpapan) danyang bersangkutan menyetujuinya atas perubahan anggaran yang disertaikenaikan anggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.
    Selanjutnyasetelah rapat tersebut, TAPD melaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLIHalaman 180 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smr(selaku Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah kota Balikpapan) danyang bersangkutan menyetujuinya atas perubahan anggaran yang disertaikenaikan anggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.
Putus : 07-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT BTN.
Tanggal 7 Juli 2015 — H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM ; H. DUDI SETIADI, SE ; DRS. YUDIANTO.M.SADIKIN ;
10736
  • Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.414-Huk/2010 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) tahun 2010;6. Surat Nota Dinas No. 466/3732-1-KESRA/X/2010 tanggal 20 September 2010 perihal Usulan Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 dari Kepala Biro Kesra Setda Propinsi Banten kepada Gubernur Banten;7. Rancangan KUA PPAS TA 2011;8.
    Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.650-Huk/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2011;5. 1 (satu) berkas Surat Permohonan Dana Pengembangan Yayasan Nomor: 075/E.Y-BIC-Banten/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita (Proposal Usulan) tanggal 05 Oktober 2011, estimasi Rp 4.250.000.000,00;6.
    Fotocopy 1 (satu) berkas Nodis dari Kabiro kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ke Gubernur melalui Sekda Daerah selaku ketua TAPD Provinsi Banten Nomor: 978.3/4842-KesraXI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Rekomendasi Calon Penerima Hibah Tahun 2012;11. 1 (satu) bundel fotocopy Pertimbangan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012;12. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor: 910/MOU.15-Huk/2011 dan
    Setelah mendapat persetujuan Kabid BindalDPKAD Provinsi Banten (Ahmad Yusuf) lalu daftar namanamapenerima hibah tersebut oleh Jamaluddin diserahkan kepada BidangAnggaran DPKAD Provinsi Banten untuk diinput ke dalam Format RKAPPKD Tahun Anggaran 2011, sehingga 10 (sepuluh) namaLembaga/Yayasan tersebut tercantum dalam RKAPPKD tanggal 9November 2010 yang ditandatangani oleh TAPD terdiri dari Ir. Muhadi,MSP. (Sekda Provinsi Banten selaku Ketua TAPD), Engkos KosasihSamanhudi, SPd, MM, MSi.
    (Karo AdministrasiPembangunan selaku Sekretaris TAPD), Peraturan Daerah ProvinsiHal 39 dari 105 hal.
    Biro Kesramengusulkan/merekomendasikan kepada Gubernur Banten melaluiTAPD untuk dilakukan pembahasan oleh TAPD dan SKPD Biro Kesra,namun Sutan Amali, SH.
    ,MM. dalam jabatannyaselaku Asda Ill Setda Provinsi Banten yang juga sebagai KoordinatorTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersamasama denganWahyu Hidayat, S.Hut,MM.
    Putusan Nomor 2/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTN(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2),bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan pemberianhibah;(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadaGubernur melalui TAPD;(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah;(6) Hasil pertimbangan TAPD dituangkan dalam Rancangan KUAPPAS disampaikan
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
12633
  • H.CHAIDAR CHAIRULSYAH untuk merubahRKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesar Rp.12.500.000.000, ,selanjutnya setelah rapat tersebut Tim TAPD melaporkan kepada saksiSAID M.N. FADLI (selaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya. Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M.
    H.CHAIDAR CHAIRULSYAH untuk merubahRKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesar Rp.12.500.000.000, ,selanjutnya setelahn rapat tersebut Tim TAPD melaporkan kepada saksiSAID M.N. FADLI (Sselaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya. Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M.
    BERTHA TEKKO (selaku Tim TAPD),bahwa saksi Ir.
    ABDULLAH, S.Sos selaku Ketua DPRDKota Balikpapan memerintahkan tim TAPD (SURYANTO), TerdakwaMUHAMMAD YOSMIANTO, dan BERTA TEKKO) untukmenambahkan anggaran pembebasan lahan RPU menjadiRp.12.500.000.000, pada PPAS;Bahwa saksi menjelaskan melihat tim TAPD (Terdakwa MUHAMMADYOSMIANTO dkk) menelpon sdr.
    melalui Ketua TAPD (SAYIDM.N.
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Juni 2016 — 1.HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION 2.RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG P
12654
  • Sementara TAPD dipimpin olehAsisten Administrasi dan Umum sdr.
    Bengkalis TA. 2012, saksi tidak pernah melihat baik permohonanproposal tertulis dari penerima hibah, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD apa lagi pertimbangan TAPD saksi selaku Sekretaris TAPD tidakpernah membuat atau melihat pertimbangan TAPD tersebut.
    Memimpin TAPD;b.
    Azrafiany Aziz Raof, SH selaku Sekretaris TAPD jugaikut dalam rapat pembahasan Rancangan APBD antara TAPD denganDPRD Kab. Bengkalis TA. 2012.
    Pada saat Rapat Banggar dengan TAPD tentangfinalisasi Ranperda APBD Kab.
Register : 23-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 4 Nopember 2015 — Delganf, S.E BinNazar ST Saidi
6116
  • serta apa tugaspokoknya dan siapa penanggungjawab dan ketua Tim TAPD untukanggaran perubahan tahun 2011 adalah Tim yang dibentuk untukmempersiapkan proses penyusunan APBD dimanapenanggungjawabnya adalah Sekretaris Daerah dan ketuanya adalahKepala DPKD sesuai dengan SK pembentukan Tim TAPD;Bahwa saksi sebagai sekretaris Tim TAPD Kabupaten SijunjungSumber Dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 telahmelaksanakan tugas pokok saudara sesuai dengan SK Bupati Sijunjungyang saksi terima;Bahwa mekanisme
    MM:Bahwa saksi adalah Kordinator Tim TAPD dalam PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung TahunAnggaran 2011;Bahwa dasar saksi ditunjuk selaku Kordinator Tim TAPD berdasarkanSurat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/624/KPTSBPT/2010tanggal 11 Nopember 2010;Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim TAPD dalam PenyusunanPerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah KabupatenSijunjung Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:Halaman 70 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK
    Nursidin Jamil;Sementara anggota Tim TAPD Kabupaten Sijunjung yang hadir dalamRapat Pembahasan;KUPA & PPASP TA 2011 tersebut adalah :1.
    Menimbang bahwaselain sebagai anggota Tim TAPD, terdakwa jugadiangkat sebagai Plh. Kepala DPKD sekaligus sebagai Plh.
    dan Nurlina, SE, Ir Abdidar danSurya Saputra MAP termasuk dalam Kelompok IV;Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Asistensi dan Verifikasi(Kelompok IV) adalah membantu TAPD :1.
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2017 — 1.JOHAR FIRDAUS 2.SUPARMAN
488222
  • Pinjaman sementara untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan insidentil di lingkungan Pemprov Riau atas arahan pimpinan di kediaman pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sudah dilaporkan ke Karo Keuangan di Batam via telpon yang diketahui oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, dan ditandatangani oleh Suwarno selaku yang menerima di Pekanbaru tanggal 1 September 2014.18. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.581/VIII/2014 tentang Pembentukan TAPD
    Dan saksi menyetujuinya, selanjutnya Bappedamembuat surat kepada SKPDSKPD untuk mengajukan perubahannya.Selanjutnya di bentuk TAPD berdasarkan pada SK Gubernur Riau.c.
    Pembahasan antarabanggar dan TAPD inilah yang nanti akan disahkan oleh pimpinan DPRD.Berdasarkan pengesahan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalambentuk nota kesepakatan KUA dan PPAS. SKPD menyusun RKA programdan kegiatan masingmasing SKPD. Setelah RKA disusun, dihimpun olehPPKD, disampaikan kepada TAPD, maka jadilah dokumen rancanganAPBD.
    Catatandan koreksian itu yang kembali dibahas lagi oleh Banggar dan TAPD.
    untukmenyempurnakannya, hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD inilahyang dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
    Setelah dicermati ada koreksian, proses lanjutnyadilakukan perbaikan oleh Pemda dan DPRD yang dalam hal ini adalahBanggar dan TAPD.
Register : 19-04-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 10 Mei 2016 — Pembanding/Terdakwa : Drs.TATANG SURATIS
Terbanding/Penuntut Umum : Dra. LELI NILAMSARI
5628
  • administrasi pemerintah daerah yangbersangkutan; danc. memiliki sekretariat tetap.Pasal 8 :(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakatdan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secaratertulis kepada kepala daerah.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulansebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikanhasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD
    .(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah.Pasal 9:(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantumanalokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau Jjasa.> Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun
    memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuanHalaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDGkeuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif CalonPenerima Belanja Hibah (DNCPBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.(5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH berdasarkanhasil evaluasi SKPD dan pertimbangan
    adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilail nominal sesuairekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapatTAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (KepalaBadan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran BelanjaPembiayaan dan Investasi
    adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai nominal sesuairekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapatTAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (KepalaBadan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran BelanjaPembiayaan dan Investasi