Sehingga tindakkan PPKD DesaBagu tersebut telah bertentangan dengan asashukum administrasi yaitu asas contrarius actus :ketika Suatu badan ATAU Pejabat Tata Usaha Negaramenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengansendirinya also (Otomatis), Badan ATAU Pejabat TUNyang disetujui yang dibatalkan.

untuk menggunakansaluran peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986.Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudulPeradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara di PengadilanTata Usaha Negara) Terbitan Pustaka Sinar Harapan JakartaTahun 2005 halaman 51 menyebutkan Seperti yang dikatakandalam penjelasan undangundang, maka upaya administrasi itumerupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturanperundangundangan untuk menyelesaikan suatu sengketa TUNyang

harus tertulis;Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara;Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkret, individual, dan final; dan;~ 9 29 5 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;Hal. 22 dari 48 hal.Put.No. 2199 K/Pdt/2011Berdasarkan unsurunsur tersebutdi atas yaitu berisi tindakan hukumTata Usaha Negara (TUN), yang artinya bahwa perbuatan Badanatau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum TUNyang

Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara;Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkret, individual, dan final dan;~@ 20Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;Berdasarkan unsurunsur tersebut diatas yaitu berisi tindakan hukumTata Usaha Negara (TUN), yang artinya bahwa perbuatan Badanatau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum TUNyang dapat menimbulkan suatu akibat hukum TUN.

Tentang Objek Gugatan bukan merupakan surat keputusan TUN Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka Tentang Objekgugatan, dan angka Il tentang Kewenangan Mengadili, pada dasarnyamendalilkan objek gugatan merupakan surat keputusan badan/pejabat tunyang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah beralasan hukumsehingga harus ditolak karena surat keputusan yang dijadikan objeksengketa oleh Penggugat a quo, belumlah merupakan kualifikasi dari suratkeputusan

Tentang Objek Gugatan bukan merupakan surat keputusan TUN Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka Tentang Objekgugatan, dan angka II tentang Kewenangan Mengadili, pada dasarnyamendalilkan objek gugatan merupakan surat keputusan badan/pejabat tunyang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah beralasan hukumsehingga harus ditolak karena surat keputusan yang dijadikan objekHalaman 42 dari 66 HalamanPutusan Nomor : 80/G/2021/PTUN.MDNsengketa oleh

Berdasarkan kedua alasan di atas terbukti bahwa Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukumterhadapPenggugat dan Keputusan TUN dimaksud sangatlah merugikan Penggugat ;Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Objek Gugatan TUN dalamperkara ini dapat dikategorikan sebagai Keputusan TUN karena telahmemenuhi seluruh unsur yang dimaksud dengan Keputusan TUN sebagaimanadimaksud dalam Pasal angka 9 UU PTUN ; Objek Gugatan TUN Dalam Perkara Ini Bukan Merupakan Keputusan TUNYang

dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang yang merasakepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan TUN dapat mengajukanGugatan Tata Usaha Negara ; Penggugat merupakan pihak yang dirugikan dengan adanya Keputusan TUNyang

suatu keputusan TUNberkaitan dengan pembatalan yaitu suatu keputusan TUNhanya dapat dibatalkan dengan keputusan yang setingkat,berkaitan pula dengan asas Praesumption iustae causayaitu. keputusan TUN harus tetap dianggap sah sampai adapembatalannya ;Bahwa sehubungan dengan bukti P6 dan P7, dimanaPenggugat mengajukan permohonan penciutan wilayahkepada Pejabat TUN, setelah syarat syarat yang telahditentukan dipenuhi ternyata tidak ada tindak lanjutguna pemrosesan Sknya, maka status / keberlakuan SK TUNyang

Kalau) yang mengeluarkankeputusan TUN tidak bersedia mencabut keputusan TUNyang bersifat individual dan konkrit maka untukmembatalkan keputusan TUN tersebut harus7~ melaluipengadilan TUN karena untuk membatalkan keputusanTUN yang bersifat individual adalah mutlak menjadikompetensi absolut peradilan TUN ;Walaupun pejabat TUN belum mencabut' keputusan TUNyang dikeluarkan dihubungkan dengan permohonanpenciutan yang diajukan oleh PT.

Apabila pejabat TUNyang diwajibkan TUN yang diminta oleh seseorangtidak direspon / ditindaklanjuti, maka dalam waktutersebut dianggap telah menyetujui hal ini untukkepastian hukum =;* Untuk mendapatkan kepastian hukum bisa dikatakanmodel tidak penting harus dipenuhi karena haltersebut bisa dijabarkan sesuai dengan penilaianhakim, model tetap penting tetapi bagaimanapun harusmendapatkan kepastian hukum.

Putusan Nomor 401 K/TUN/2015Penyelenggaraan Pemilihan Umum Terhadap UndangUndang Dasar1945 Ketika Penyelenggara Pemilu mendapat Putusan DKPP makadapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) inidisebabkan Putusan Presiden, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota danBawaslu yang didasari Putusan DKPP menjadi Putusan Pejabat TUNyang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang merupakan objekgugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);IV.

Berisi tindakan hukum TUNTindakan hukum TUN yang dimaksud adalah perbuatan hukum Badanatau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUNyang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain lebih lanjut.Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang TentangPeraturan, Buku I, Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,halaman 171 mengemukakan bahwa suatu tindakan hukum TUN adalahsuatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya ataumenghapuskannya suatu hubungan

quo;Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik22.Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telahmelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndangPeradilan TUN dan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang AdministrasiPemerintahan, yang dapat dikutip secara berturutturut sebagaiberikut:Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Peradilan TUNYang

Bahwa Zairin Harahap dalam bukunya Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara edisi revisi, cetakan ke 3, penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2002 pada halaman 73disebutkan Tergugat adalah selalu badan atau jabatan TUNyang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau dilimpahkan kepadanya.

tindakan Tergugat melakukanpenelitian administrasi ulang khususnya terhadap BPC telah mengikuti tahapanpencalonan di DPRP adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum (UltraVires);Oleh karena itu, sepatutnya Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh TermohonPeninjauan Kembali tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.Termohon Peninjauan Kembali Dalam Menerbitkan Keputusan TUN Telah MelanggarASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK14 Bahwa di samping itu, Judex Facti tidak cermat dalam menilai Keputusan TUNyang

Oleh karenanya Pertimbangan dan putusan PTUNJayapura adalah keliru dan bahkan melanggar tidak hanya UU OTSUS PAPUA,tetapi juga putusan Mahkamah Agung terkait yang telah berkekuatan hukum tetap.Dengan adanya novumnovum tersebut, jelas membuktikan bahwa Keputusan TUNyang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah nyatanyata bertentanganHalaman 57 dari 55 halaman.

Apakah keputusan TUN yang disampaikan memang berupa suatu keputusan TUNyang positif telah dikeluarkanataukah; b. Merupakan keputusan TUN fiktif menurut pasal 3 ayat 2 atau merupakan keputusanTUN yang menurut pasal 3 ayatHalaman 57 dari 75 halaman Putusan No.17/G/2015/PTUN.KPGKarena objek sengketa a quo merupakan keputusan yang positif maka perhitungantenggang waktu 90 (Sembilan puluh) tergantung cara penyampaian Keputusan TUNtersebut kepada Penggugat.

Maka cara yang dapat dilakukan oleh badan atau Jabatan TUNagar yang berhak menggugat itu (biasanya yang namanya disebut dalam keputusan TUNyang bersangkutan) benar mengetahui tentang adanya keputusan TUN yang ditujukankepada dirinya dapat dilakukan2. Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerimakan Keputusan TUNitu di Kantor Badan atau Jabatan TUN yangbersangkutan;3. Mengirimkan keputusan itu dengan perantaraan pos yang dapat terjadi dengan postercatat atau pos4.

TUNyang membenarkan.prosedur pemberhentian dengan menggunakan Perda Kab.

Oleh karena itu mohon sudi kiranya Majelis Hakim TUNyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusandengan petitum sebagai berikut :PETITUM :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;2. Menyatakan, batal atau tidak sah objek Sengketa :1 Girik No. C 110 Persill 11 S Il seluas 11.284 m? atas nama MardiyahTertanggal 19 Oktober 1977;2. SPPT PBB NOP : 317504000302901990 seluas 11.284 m? atas namaMardiyah;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :1. Girik No.

2018 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah MenempuhUpaya Administratif (Perma 6/2018), menyatakan sebagai berikut:Pasal 1 angka 5 Perma 6/2018:Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalambidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badandan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusandan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik;Pasal ini menunjukkan bahwa pengklusteran antara kamar Sengketa TUNyang

Selanjutnyakonsep perubahan paradigma yang membuat UndangUndang AdministrasiPemerintahan inilah, dan ketika kita bicara goverment maka yang munculadalah keputusankeputusan saja, memang lembaga ini atau peradilan TUNyang lahir tahun 1986 dan baru berfungsi tahun 1991 inilah tempatnya untukmenguji kalau memang ada ketidakpuasan, dan ketika kita berubah menjadigovernance maka ada hal lain yang diluar kKeputusan yang harus juga diuji, apaitu sikap tindakannya dan bukan keputusan.

JKT.bahwa dengan keputusan TUN yang masih sejenis karena tadi ada SK awal danada SK perpanjangan, dengan keputusan TUN yang sudah dibatalkan danketika putusan kasasi keluar terhadap keputusan TUN yang lama terhadapkeputusan TUN yang baru diciptakan itu turut terdampak dan batal juga;bahwa tindakan pemerintah yang terusmenerus mengeluarkan keputusan TUNyang sejenis itu padahal sudah dibatalkan oleh pengadilan, tindakan tersebuttidak sesuai dengan prinsipprinsip good gevernance dan yang paling menonjoldengan

Kedua, terhadap putusan TUNyang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (Putusan No.01/G/2010/PTUN.JBI) karena justru putusan tersebut telah menguatkankebenaran administratif SHM 557/Thehok yang mutlak yaitu) seluruhketerangan dalam SHM 557/Thehok tersebut adalah benar adanya yaituberada di The Hok.

Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan;Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusanTUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkanakibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUNyang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untukdigugat;Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai denganmengajukan gugatan yang bersangkutan.Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke PersidanganPengadilan TUN, tergugat dalam hal ini Bupati Ende sebagai PejabatTUN Tidak pernah membatalkan seluruh Keputusan Adminstrasi TUNyang telah ada sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 September2014; yang artinya bahwa Keputusan itu. ada dan sah ;b.

Oleh karena itu Surat Keputusan TUNyang diterbitkan oleh Tergugat terjadi penyimpangan dan tidak berdasar,sehingga termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkrit,individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugatsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ayat (3) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Halaman 9 dari 25 halaman.

TENTANG OBYEK GUGATAN ;Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Keputusan TUNyang telah dikeluarkan oleh Tergugat, yakni berupaSurat Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta No. 827/1.711.52 tanggal 4 Nopember 2008, perihal Penjelasanatas permohonan penyesuaian peruntukan tanah dari WismaBesar (Wbs) menjadi Suka Sarana Kesehatan (SSK) diJalan Sawo No.56 60, Kelurahan Gondangdia, KecamatanMenteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, seluas+ 1.670 M yang

PRM telah ada putusan Tata Usaha Negarayang menyatakan tanah aquo seluas 28 Ha adalah sah milikPembantah /Pembanding ; Bahwa Penggugat/Pembantah/Terbanding tidak pernahmelakukan perlawanan hukum (intervensi) ke Pengadilan TataUsaha Negara tersebut, melainkan hanya menyatakan bantahanke Badan Pertanahan Nasional yang menyebabkan BPN tidakbersedia menerbitkan sertifikat atas namaPembantah/Pembanding namun dengan adanya putusan TUNyang menghukum BPN untuk menerbitkan sertifikat atas namaPembantah/Pembanding