Ditemukan 1319 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 185/Pid.B/2018/PN RBI Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
WARTOYO UTOMO, SH.
Terdakwa:
ABDURAHMAN WAHID ALIAS WAHID
82 — 19
WARTOYO UTOMO, SH.
Terdakwa:
ABDURAHMAN WAHID ALIAS WAHID
82 — 19
Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalamHukum Indonesia, hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokan identitasnya dalamketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwaAbdurrahman Wahid yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Ad.2.
Register : 16-10-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1357/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR Tanggal 17 Desember 2015 — BUDI ILHAM KARIM
21 — 13
21 — 13
(Hukum Pidana halaman266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapatdidalam KUHP. la harus dicari didalam bukubuku karangan para Ahli Hukum Pidanadan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja)itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan olehUndangUndang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana halaman 266).Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud
Register : 08-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1052 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utrecht, S.H.,dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Cetakanke9, 1966, hal. 101 dan 102, sebagai berikut:"Jang menjadi dasar hierarchi tersebut ialah azas: peraturan yangkedudukannya lebih rendah dari pada kedudukan suatuperaturan lain, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lainitu...""
Utrecht mengenai kewenangan hakim untukmenyatakan suatu aturan tidak mengikat perkara yang sedangdiperiksa dapat diterima secara logika hukum karenaberdasarkan sumpah atau janji jabatannya, semua hakim dariHalaman 11 dari 48 Halaman.
Register : 04-10-2011 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 99/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 4 Oktober 2011 — IVAN PERMATA, DKK VS 1. BUPATI BOGOR, 2. KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR
98 — 61
98 — 61
Utrecht menegaskan perbuatan hukum publikbersegi dua (tweezijdige publiek rechtlijkehandeling) adalah :bilamana antara pemerintah dengan seorang partikelir diadakan suatuperjanjian maka hukum yang mengatur perjanjian itu Ssenantiasa hukumprivat (KUH Perdata). Perjanjian itu suatu perbuatan hukum yang bersegidua karena diadakan oleh dua kehendak yang ditentukan dengan sukarelayakni suatu persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) antara duapihak. (vide E.
Utrecht, Buku Pengantar Hukum Administrasi Negarahalaman 25 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor. 99/G/2011/PTUNBDGIndonesia, FH.
Register : 25-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Tjk Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
NURMALA DINIYATI Binti Ahmad Athor
Tergugat:
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung
91 — 31
NURMALA DINIYATI Binti Ahmad Athor
Tergugat:
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung
91 — 31
dilakukan oleh kedua belah pihak setiap3 (tiga) bulan7) Sehingga berdasarkan seluruh uraianuraian diatas, makaproses administrasi dan iuran Kepesertaan Penerima Pensiunsebagai Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan dapat menggunakan mekanisme KepesertaanPNS sebagai Peserta PPU dengan alasan:a)b)Adanya ketidakjelasan aturan hukum antara KepesertaanPNS sebagai Peserta PPU dengan Kepesertaan PenerimaPensiun sebagai Bukan Pekerja;Utrecht
Cara penafsiran ini, menurut Utrecht, yangpertama ditempuh atau usaha permulaan untukmenafsirkanc) Menggunakan metode penemuan hukum mengingatpermasalahan ini tidak ada peraturan yang mengatursecara khusuS mengenai peristiwa yang terjadi. Salahsatunya dengan cara menggunakan logika berpikir secaraArgumentum per analogiam atau sering disebut analogi.Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa,sejenis atau mirip yang diatur dalam undangundangdiperlakukan sama.b.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2001 tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapatdikesampingkan oleh Majelis Hakim.Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, hal 1414menyatakan bahwa men mag de norm waaraan men gebondenis niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg maggelden mengartikan : orang tidak boleh menafsirkan secarasewenangwenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiranyang sesuai dengan maksud pembuat undangundang menjaditafsiran yang tepat.Maka
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO);
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2001 tersebut sebagaiNorma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, hal 1414menyatakan bahwa men mag de norm waaraan men gebonden isniet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag geldenmengartikan : orang tidak boleh menafsirkan secara sewenangwenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuaidengan maksud pembuat undangundang menjadi tafsiran yangtepat;Maka
Register : 01-02-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 93/Pid.B/2021/PN Dps Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Agus Aryana A.S
22 — 12
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Agus Aryana A.S
22 — 12
Utrecht,dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, hal. 234). BahwaTerdakwa Agus Aryana A.S setelah dicocokan identitasnya dalam keterangansaksisaksi dan keterangan saksi dalam persidangan adalah Terdakwa AgusAryana A.S yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;Ad. 2.
Register : 06-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 09-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 534/Pid.B/2019/PN Kdi Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
Terdakwa:
SRI MULYANI
130 — 107
MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
Terdakwa:
SRI MULYANI
130 — 107
Reg.Perk: PDM 148/RP9/Ep.2/10/2019 tanggal 06 November2019, sementara pengetahuan saksi korban sesungguhnya telah sejak lama yaknikarena adanya gugatmenggugat sejak tahun 1988;Menimbang, bahwa terhadap delik aduan sesuai dengan ketentuanKUHAP memang dibatasi waktu untuk melakukan pengaduan, dan pengaduanmerupakan syarat mutlak untuk dapat ditindaklanjutinya Suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa menurut E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana Ilhim.7 : dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut
Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119/B/PK/PJK/2015 Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TOYOTA AUTO BODY-TOKAI EXTRUSION
63 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 olehErnst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414menyatakan bahwa men mag de norm waaraan men gebonden is nietwillekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden, dimanadapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenangwenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai denganmaksud pembuat undangundang menjadi tafsiran yang tepat.Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkarayang
Register : 13-08-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1081/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR Tanggal 7 Oktober 2015 — HASANUDIN Alias KOPLO
33 — 18
33 — 18
(Hukum Pidana halaman266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidakterdapat didalam KUHP. la harus dicari didalam buku buku karangan para AhliHukum Pidanadan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja)itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkanoleh UndangUndang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, HukumPidanal halaman 266).Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud
Putus : 14-06-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT IRMASULINDO VS SUHARYADI, DKK
124 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Keberatan Ketiga belas;Bahwa pembatalan SK mutasi oleh Majelis Hakim adalah sebuah tindakansewenangwenang, karena menurut utrecht, dalam sebuah ketetapan ada tigamacam yakni:1) Batal (nietig/absolute nietig);2) Batal demi hukum (nietigheid van rechtswege);3) Dapat dibatalkan (verniegbaar). Ketetapan yang batal (neitig/absolute nietig)berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. BagiHalaman 10 dari 14 hal. Put.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAKARTA SEREAL
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 olehErnst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414menyatakan bahwa "men mag de norm waaraan men gebonden is nietwilekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden", dimanadapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenangwenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai denganmaksud pembuat undangundang menjadi tafsiran yang tepat.Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkarayang
Register : 24-04-2014 — Putus : 18-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 165/Pid.B/2014/PN.Bkn Tanggal 18 Mei 2014 — FAHAM SAROSA Als FAHAM Bin BARNO
52 — 8
52 — 8
Oleh sebab itu,maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwaperbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300301);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merupakan sikap bathin yangletaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain denganmata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dandisimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orangmelakukan
Register : 08-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
ROBBY M. NUR, S.Pi
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
118 — 42
ROBBY M. NUR, S.Pi
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
118 — 42
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi NegaraIndonesia, Tjetakan keenam, diterbitkan oleh PT.
Utrecht mengenai pemberlakuan surut tindakanhukum, Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang terdapatkedudukan hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kedalamkeadaan sebelum surat keputusan dibuat merupakan surat keputusanbertentangan dengan Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Halaman 61 dari 68 Putusan Perkara No. 25/G/2019/PTUN.PBRtentang Administrasi Pemerintahan jo.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 435/PID.B/2014/PN.JKT.TIM Tanggal 16 Juli 2014 — MULYONO Alias DEWO
33 — 1
33 — 1
Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja)itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh UndangUndang(UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).
Register : 15-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 17/Pid.B/2019/PN RBI Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ROBI KURNIA WIJAYA, S.H.
Terdakwa:
IKHSYAN
46 — 23
ROBI KURNIA WIJAYA, S.H.
Terdakwa:
IKHSYAN
46 — 23
Utrecht, dalam bukunyaPengantar dalam Hukum Indonesia, hal. 234). Bahwa terdakwa IKHSANsetelah dicocokan identitasnya dalam keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; Ad.2.
Putus : 17-04-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/Pdt/2017 Tanggal 17 April 2017 — DEETJE JAHJA, DK VS EMILIA SOETJAHJA
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai kerugian yang bersifatimmateriil dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1937 HoetinkNomor 123, dikemukakan:perkara ini bermula dari pemilik dan penghuni sebuah rumah yang terletakdi dekat gedung pertemuan mahasiswa di Utrecht yang sering kalimengalami kebisingan, karena pesta malam yang sering diadakan. Pestapesta tersebut sangat menganggu tidurnya. Oleh karenanya, pemilik danpenghuni rumah kemudian menggugat perhimpunan mahasiswabersangkutan untuk membayar ganti kerugian.
Register : 22-05-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 12 September 2018 — Penuntut Umum:
1.HADZIQOTUL A, SH
2.Z.M YENI, SH
Terdakwa:
NARIPUDIN
21 — 3
1.HADZIQOTUL A, SH
2.Z.M YENI, SH
Terdakwa:
NARIPUDIN
21 — 3
Jkt.Pst.terdapat didalam KUHP. la harus dicari didalam bukubuku karangan para AbhliHukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja)itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan olehUndangUndang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana halaman 266).Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet)adalah : Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan
Register : 22-10-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 705/PDT/2020/PT SBY Tanggal 6 Nopember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
67 — 42
67 — 42
Bahwa terkait dengan Hakim yang menerima putusanHakim lain melanggarprinsip kKemerdekaan Hakim, Utrecht menyatakan pendapat bahwa tentangseorang Hakim membuat peraturan umum apabila memberi suatukeputusan yang kemudian diturut oleh seorang Hakim lain adalah suatukesalah pahaman. Seorang Hakim yang menuruti Suatu keputusan seorangHakim lain, tidak berarti bahwa Hakim yang disebut pertama secara tegasmendapat suatu perintah dari Hakim yang lain itu. Supaya menurutkeputusannya.
Karena menurut Utrecht, sesuai Pasal 1917 KUHPerdataHalaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 705/PDT/2020/PT SBY.keputusan Hakim hanya berlaku terhadap kedua belah pihak yangperkaranya diselesaikan oleh keputusan itu. Menurut ketentuan ini, makakeputusan Hakim tidak berlaku umum, namun tidak menutup untuk diikuti ;5. Bahwa adanya Penggabungan Gugatan yang dilakukan oleh ParaPembanding mengacu pada Asas Hukum Perdata (Cepat, Murah,danSederhana) dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut :a.