Ditemukan 2085 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jabatan jonatan jabatanâ jabatanã jeratan jakatan jawaban janatan jawaten jawanan jawasan jawaman
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 146/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 11 September 2014 — DAUD EOH NDOLU LAWAN 1. JUBLINA A. PAH-MOOY 2. ROBBY CHR MOOY 3. JERMY MOOY 4. Dr. D. Z. MOOY 5. Drh. RONNY STEFANUS MOOY 6. Dra. LIDYA MARLIN KATIPANA MOOY 7. Ir. PAUL LAMBERTUS MOOY 8. SOFIA ADELINA VERA RAFAEL MOOY 9. ANITA Chr. AMNIFU MOOY 10. DONALD E. MOOY, SE 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 13. RIDWAN SUGIARTO 14. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
46 — 32
  • Ndolu Eoh alias Markus2.2.Ndolu Eoh keberatan tidak membuat dan memberikan Suratketerangan yang harus dilengkapi oleh pemohon;Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 831/KelurahanOebobo, kepala Jawatan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor AgrariaKabupaten Kupang telah menyelidiki riwayat atas tanah dan batasbatas tanahnya sesuai Pasal 3 dan 4 PP.10/1961 setelah itu KepalaKantor Agraria dimana obyek tersebut berada dalam WilayahOperasionalnya Kepala Kantor pertanahan Kota Kupangmengumumkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 29 Agustus 2013 — KASMURI BIN (ALM) KASNAWI
95 — 188
  • Pegadaian berubahubah dari Perusahaan negara Perusahaan jawatan Perusahaan Umum menjadi PT Persero.Bahwa Pegadaian dalam bentuk PT modalnya dari Pemerintah 100 % ,tidak ada penjualan saham, tapi ada modal pinjaman dari bank.Bahwa 55 % keuntungan untuk negara .45 % untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi dansumbangan dana pensiun.Bahwa ada survei di tempat usaha nasabah untuk tahan angsuran.Bahwa uang angsuran dikatakan sebagai uang pegadaian karena uangangsuran sudah dibayarkan
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 10-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 46/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 31 Maret 2016 — Sulaiman Ahmad, Dkk., Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 2. Muhammad Ilyas
149 — 35
  • pendaftaran peralihan hak, KeputusanTergugat berupa Sertipikat Hak Milik in casu obyek sengketa telah beralihhak yang semula atas nama Imam Wardiu beralih ke atas namaMuhamad llyas atau Tergugat Il Intervensi (Muhammad llyas);Putusan Perkara Nomor: 46/G/2015/PTUNPTK.Halaman. 159Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut, perlu diperhatikanbeberapa ketentuan sebagai berikut; Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangpendaftaran Tanah menyebutkan bahwa pendaftarantanahdiselenggarakan oleh Jawatan
Pengadilan PN DEPOK
Register : 21-10-2013 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 169/Pdt.G/2013/PN.Dpk
Tanggal 24 September 2014 —
124 — 69
  • JualMutlak tertanggal 1 April 1959 yang diketahui oleh Lurah Desa Tugu bernamaMUH.NJANIT, terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi Jual Beli tanahsengketa a quo antara Penjual Rahmat Bin Misan kepada Pembeli Husna Binti Husin(Orang Tua Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1.e berupa TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 19 September 1959, makaterungkap fakta hukum atas tanah sengketa a quo tersebut telah didaftarkan olehPenggugat ke Kantor Jawatan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.SRG
Nasirudin Bin Saiman (alm)
127 — 120
  • instansi pemerintah maupun swasta yang adahubungannya dengan pekerjaan dimaksud.2) Membuat, suruh membuat dan menandatangani serta mengajukansuratsurat permohonan kepada Instansi yang berwenang.3) Menandataangani Akta dan/ atau surat perjanjian pekerjaan atau suratsurat lain yang diperlukan.4) Menerima segala surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatatyang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut.5) Memberikan laporanlaporan tentang pekerjaan yang dilaksanakantersebut kepada Instansi atau jawatan
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 09-05-2012
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 115/PID.B/2010/PN.TTN
Tanggal 23 Agustus 2010 — T. ZAINAL TAYEB ALS. TAYEB BIN T DJAKFAR CS
103 — 13
  • Jakartadisebutkan bahwa pengertian dari :Menyalahgunakan adalah melakukan suatu tidak sebagaimana mestinya,menyelewengkan ( halaman 983 ) ;Kewenangan adalah sebagai Hak dan Kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu ( halaman 1272 ) ;Kesempatan adalah waktu, keluasan, peluang untuk ( halaman 1030 ) ;Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapaimaksud dan tujuan, alat, media ( halaman 999 ) ;Jabatan adalah pekerjaan ( tugas ) dalam pemerintahan atau Organisasi,Fungsi, Dinas, Jawatan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG Diwakili Oleh : SYAMSUWARDI, SH
121 — 69
  • Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106),sedangkan menurut Sudarto perkataan menguntungkan suatu badan(korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan,misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya ;Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini,termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidijelaskan Adami Chazawi bahwa unsur menguntungkan tersebutoleh para ahli diartikan sebagai memperoleh atau)
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 11-12-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 44 K/PM.III-14/AD/XII/2018
Tanggal 5 Maret 2019 — Sertu Taufan Sofyan Putra
140 — 72
  • Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenangmengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorangyang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit,yang berdasarkan undangundang dengan prajurit,anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atauyang dipersamakan atau dianggap sebagai prajuritberdasarkan undangundang.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 294/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : RUDY JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MINAWATI JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. PETROMAS PERSADA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : RATNA NINGSIH, SH Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Ir. SAHALA HUTAPEA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Diwakili Oleh : EDEN SIAHAAN
Terbanding/Penggugat : Ir. SWANDI SIMORANGKIR
Terbanding/Tergugat VI : HIMMELLENA NAPITUPULU, SH, SPN
Terbanding/Tergugat VII : MELANIE OKTAVIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : MARIANI WATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
362 — 179
  • Menurut UUPA masih ada ketentuanketentuan dan tahapan yang harus dipenuhiagar hak atas tanah GrandSultan tersebut memiliki tanda bukti hak yang kuat sebagai buktikepemilikan hak atas tanah yaitu melakukan pendaftaran tanahyang diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah (Pasal 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961), atau saat ini disebut Badan Pertanahan Nasional (Pasal 5 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997).14.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-10-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
Nakula Radji Bin Djaka Radji
Tergugat:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Intervensi:
1.Lay Meliana Fransiska,
2.Cindy Lorina
3.Brandy Devisco
4.Lay Meliana Fransiska
5.Cindy Lorina
6.Brandy Devisco
206 — 118
  • Penyelidikan riwayat tanah ;b. petepan batasbatasnya;(3) Pekerjaan yang dimaksud ...... dst ......(4) Hasil penyelidikan riwayat danpenunjukkan batas yang bersangkutandidalam isian yang bentuknya ditetapkanoleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanahdan ditanda tangani oleh anggotaanggota panitia serta oleh yangberkepentingan atau wakilnya;Pasal 4.1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksuddalam Pasal 3 selesai, maka dibuat petapeta pendaftaranyang memakai perbandingan.Halaman 28 dari 140 halaman
Pengadilan PN BLORA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BLORA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bla.
Tanggal 2 Desember 2015 — Dr. SOEGIARTO SOEHARDJO, Sp.PA(K lawan 1. ANITA KUMALA SARI .Dkk.
183 — 165
  • Dan pada tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah RINomor 61 Tahun 1971 Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) dirubah menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dilanjutkan pada tahun 1990berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1990 PerusahaanJawatan Kereta Api (PUKA) dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api(PERUMKA) dan terakhir pada tahun 1998 berdasarkan Peraturan PemerintahRI Nomor 19 Tahun 1998 Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) dirubahmenjadi PT. Kereta Api (Persero).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-06-2014 — Upload : 15-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 20 Juni 2014 — PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO) VS 1. MUARIP, DKK
61 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenegBUMN adalah Menteri sebagai wakil Pemerintah selaku pemegangsaham/pemilik modal pada BUMN, oleh karena itu pemegang saham PT.ISN adalah Kementerian Negara BUMN sebagimana tertuang dalam UUNomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP Nomor 41 Tahun 2003tentang Pelimpahan Kedudukan Tugas dan Kewenangan MenieriKeuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum(Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri NegaraBadan Usaha Milik Negara;Bahwa sebagaimana Surat Menteri Negara Badan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr
Tanggal 29 Nopember 2016 — BUDIONO,S.Hut Bin H. JUMIRIN
84 — 9
  • Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi, fungsi, dinas, jawatan ; (lihat hal.392). Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb)tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan ataumartabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negaradsb) ; (linat hal.245).Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. :Hal. 123 dari 135 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 12 Juli 2011 — Ir. Drs. AKAY SUKARYA,MM
69 — 18
  • Yayasan dan sebagainya tetapijuga Badan Pemerintahan misalnya Kantor, Jawatan Dinas dan sebagainya. Konkretnya perbuatanmenguntungkan ini membuat terdakwa, orang lain atau kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspekmateril maupun inmateril.Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangna saksisaksi, surat, petunjuk,keterangan ahli, penngakuan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut :Menimbang bahwa benar terdakwa Ir. Drs.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-02-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel
Tanggal 12 Agustus 2014 — GUNAWAN SUSANTO, Lawan 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUM H. MOHAMMAD KADARMAN, 2. PEMERINTAH RI cq. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN RI cq. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI, 3. PT. DAUN RINDANG UTAMA, 4. PT. PERMATA HIJAU. 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI qq. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH DKI JAKARTA qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 6. PT. WARGA BATIK 7. NOTARIS ANNA SUNARHADI, SH.
106 — 422
  • Mengingat tidak semua Pengusaha Batik menjadi anggota GabunganKoperasi Batik Indonesia (GKBD maka dalam Surat Bersama KepalaJawatan Perindustrian Umum dan Kepala Jawatan Koperasi No,6483/3828/5221/119 tanggal 9 September 1956 telah ditegaskan tentangnama uang pungutan sebagai berikut:a. "Pinjaman Wajib" bagi bukan anggota GKBIb. "simpanan Wajib" bagi anggota GKBI8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-05-2012 — Upload : 18-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Mei 2012 — SUARDI ALBE Bin MUHAMMAD
77 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 142 K/Pid.Sus/201292Bahwa katakata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatanseseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya.Pengertian jabatan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern, penerbitPustaka Agung Harapan Surabaya, adalah sebagai berikut :1 Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi;2 Fungsi;3 Dinas, jawatan;Menurut Drs. Sudjono.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. H. SYAHRASADDIN, MSi Bin H.M. THAIB, RH;
104 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Lebih lanjut dalam penjelasan Undangundang Pokok Agraria padaangka II Pasal 2 menjelaskan:Dikuasai Negara yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikantanah yang dikuasainya itu kepada seseorang atau badan hukummisalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau HakPakai atau memberikan dalam pengelolaan kepada badan penguasa(departemen, jawatan, daerah swatantra) untuk dipergunakan bagipelaksanaan tugasnya masingmasing.Hal ini sejalan dengan pendapat Prof.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 April 2016 — YAHYA ALIAS SAYED ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA Bin MUHAMMAD ASSEGAF
85 — 11
  • Kemudian mengenaiperkataan menguntungkan suatu badan (korporasi), maka dalam halini tidak hanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainyatetapi juga badan pemerintah, kantor, jawatan/dinas dan sebagainya;Meninbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukanpada perumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipergunakan untuk
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 14 Juli 2020 — Penuntut Umum:
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
JAFARUDDIN Bin DAHE.
120 — 32
  • Yang memiliki tugas antara Lain :> Mengkoordinasikan perumusan kebijakan perundangundangansecara Teknis dan bantuan Hukum;> Selain itu jawatan yang saksi emban menaungi Subag Tindak Lanjut.Yang memiliki tugas sebagai menindak lanjuti hasil pemeriksaanaparat pengawas Fungsional pemerintan (Laporan HasilPemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan, Badan Pengawasankeuangan dan pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian,Inspektorat Provisnsi, dan Inspektorat Kabupaten); Bahwa setiap pengembalian yang dilakukan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
499 — 577
  • Denganberpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapatmemberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badanhukumdengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hakmilik, hakgunausaha, hak guna bangunan atau hak pakai ataumemberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa(Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagipelaksanaan tugasnya masingmasing (Pasal 2 ayat (4)).