TanjungHalaman 31 dari 85 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN TjtJabung Timur hadir menyaksikan penggeledahan dan tidak ada keberatanataupun menolak, sehingga ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan (5) KUHAPtelah dijalankan sebagaimana mestinya, Pemohon dalam hal ini telahkeliru) dalam menafsirkan Undangundang' diakibatkan hanyamenafsirkan secara parsial.10.

Bahwa Pembanding memahami ketentuan pasal 49 Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11tahun 2016 secara parsial dan tidak memahami ketentuan pasal 49tersebut secara menyeluruh yang mana Pembanding menitikberatkan padabutir e pasal 49 ayat 2 yang menyebutkan perintah penerbitan hak atastanah, padahal maksud dan isi dari pasal 49 ayat 2 tersebut adalahpengadilan dapat menetapkan pilihan bentuk amar putusan yang akandiberikan sesuai dengan kompetensi pengadilan

Mendatangkan kekacauan.Bahwa pola pendefinisian rumusan kata Mengganggu disusunberdasarkan pola artenasi, sehingga dengan terpenuhinya salah satuperbuatan secara parsial, maka harus ditafsirkan sebagai telahterpenuhinyanya rumusan unsur pembentuk delik secara kumulatif.Namun demikian, dalam pemenuhan unsur ini tidak tertutupkemungkinan bahwa rangkaian perbuatan dalam pendefinisiantersebut terpenuhi secara kumulatif olen perbuatan Terdakwa.Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 51 Prp Tahun 1960tentang

Nomor 364 K/Pid.Sus/20161)2)3)Bahwa Judex Facti hanya melihat bukti surat Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPKMRSSN/02/2013,tanggal 18 Februari 2013 tersebut secara parsial atausepotongsepotong, padahal munculnya surat Berita AcaraSerah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPKMRSSN/02/2013,tanggal 18 Februari 2013 ini didasari atas fakta telahdilakukan nya Uji Coba dan Uji Fungsi yang dilakukan olehTekhnisi PT. Siemen Indonesia yakni Saksi Erwin ChandraPutra, Saksi H.

perintah Pasal 5 ayatHalaman 75 dari Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT SMR1 UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, oleh karena itu dalilpernyataan hakim judex factie adalah dalil yang beralasan absurd bukankategori beralasan Hukum,sebabmembuat sebuah tulisan ataubacaanmenjadikerdil sebatas formalitastanpamemperhatikanPeristiwahukum yang terkandung didalamnya, sehinggajelas telah menerapkanhukum dengan cara yang salah;Bahwa hakim Judex factie tingkat pertama terbukti mengadili Perkara a quosecara Parsial

Bahwa TURUT TERGUGAT II dapat melepaskan HakTanggungan atas unit Apartemen yang dimohon melaluiHalaman 56 dari 121 halaman Putusan Perkara Nomor 99/PDT/2020/PT YYKSurat Roya Parsial setelah dilakukan pembayaran olehTERGUGAT sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit danAddendumnya.Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan PeraturanPerundangan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh TURUTTERGUGAT II dalam jawaban ini maka sudah sepatutnya apabilaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Tahutt 1974tentang Perkawinan, pada pokoknya persetujuan kedua belahpihak, tidak boleh parsial, harus bersama. Sedangkan dalamketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskanketentuan Pasal 36 UndangUndang No.

Kabupaten Bekasi).1 (satu) bundel Surat Bupati Bekasi Nomor : 003/SKKLDLH/2018 tanggal13 April 2018 kepada Pimpinan PT Lippo Cikarang Tbk, Easton CommercialCentre, hal : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana KegiatanPembangunan area komersil (apartemen dan fasilitas pendukungnya)seluas +/ 843.321 m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi.1 (satu) bundel Dokumen analisa dampak lalu lintas pengembangankawasan Meikarta Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.1 (satu) lembar Peta Lokasi Master Plan Parsial

Lippo Cikarang Tbk beserta 1 (satu) lembarPermohonan Master Plan Nomor 64/SP/LCLAND/XIV2017 tertanggal 4Desember 20171 (satu) lembar Master Plan (parsial) PT Lippo Cikarang Tok Nomor653/6/DPUPRPR/MP/IV2018 tanggal 7 Februari 20181 (satu) lembar Surat Permohonan Blok Plan Meikarta PT. Lippo CikarangTok Nomor 4/SP/LCLAND/V/2018 tanggal 12 Januari 20181 (satu) lembar Rencana Blokplan (parsial) PT.

PN.Bdg237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.1 (satu) bundel Surat Bupati Bekasi Nomor : 003/SKKLDLH/2018 tanggal13 April 2018 kepada Pimpinan PT Lippo Cikarang Tbk, Easton CommercialCentre, hal : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana KegiatanPembangunan area komersil (apartemen dan fasilitas pendukungnya)seluas +/ 843.321 m2 oleh PT Lippo Cikarang Tbk di Kabupaten Bekasi.1 (satu) bundel Dokumen analisa dampak lalu lintas pengembangankawasan Meikarta Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.1 (satu) lembar Peta Lokasi Master Plan Parsial

Lippo Cikarang Tbk beserta 1 (satu) lembarPermohonan Master Plan Nomor 64/SP/LCLAND/XIV2017 tertanggal 4Desember 20171 (satu) lembar Master Plan (parsial) PT Lippo Cikarang Tok NomorHIm 599 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdg315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.653/6/DPUPRPR/MP/IV2018 tanggal 7 Februari 20181 (satu) lembar Surat Permohonan Blok Plan Meikarta PT.

Lippo CikarangTok Nomor 4/SP/LCLAND/V/2018 tanggal 12 Januari 20181 (satu) lembar Rencana Blokplan (parsial) PT. Lippo Cikarang Tbk Nomor653.80/DPUPR/BP/V/2018 tanggal 14 Mei 20182 (dua) lembar Kartu Disposisi tanggal surat masuk 14.3.18 dari PT. LippoCikarang Tbk perihal Permoh.

Kehutanan, yang antara lainmenyampaikan:1) Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi maupun parsialyang telah diterbitkan Menteri Kehutanan serta segala perbuatanhukum yang timbul dari berlakunya Undangundang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Halaman 109 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNUndangundang Nomor 19 Tahun 2004 tetap sah dan mempunyaikekuatan hukum mengtikat.2) Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutanbaik provinsi maupun parsial

Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutanbaik provinsi maupun parsial yang diterbitkan Menteri Kehutanansetelah Putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan dimaknaisebagai penetapan awal dalam proses pengukuhan kawasan hutansebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 19 Tahun 2004.Berdasarkan hal tersebut huruf b dan c diatas, maka Surat KeputusanMenteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal

Bahwa terhadap dalil replik para Penggugat Intervensi angka 3tentang permohonan Tergugat Intervensi I, Il dan IIl kepada majelishakim yang memeriksa perkara a quo untuk mencabut sebagian darigugatan asal yang berkenaan dengan apa yang menjadi objek dalamgugatan intervensi dari para Penggugat Intervensi tentu tidak dapatdinilai secara parsial dari dinamika dalam persidangan khususnyaupaya mediasi/perdamaian sebagaimana yang terus diupayakanseluruh para pihak dalam perkara a quo, dan para PenggugatIntervensi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009, sehingga menimbulkan kekeliruanPara Pembantah dalam memaknai dan memahami Putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan No. 429/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10September 2009 atau setidaktidaknya Para Pembantah sengajamembaca Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri JakartaHal 45 dari 106 Hal Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel19.20.21.Selatan No. 429/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009secara parsial

tersebut kepadasaksi TARSIH selaku pemilik toko Arta Muara selaku konsumen TokoBarcode, dan setelah ditelusuri adanya memo pinjaman barang yangtelah dirubah jumlahnya (quantitynya) pada saat tukar invoice; dan padamemo lembar putih ada yang dirubah dan penambahan jumlahbarangnya;Bahwa cara para terdakwa merubah jumlah barang pada invoice yaitumisalnya pemesanan barang berjumlah 6 (enam) buah, dan oleh paraterdakwa ditambah angka 1 (Satu) di depannya menjadi 16 (enambelas) dan apabila pengiriman parsial

Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.Pasal 29(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,(2)(3)dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajibdiumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kKecamatan, dan tempatPengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari kerja.Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajibdiumumkan secara bertahap, parsial

Pemahamansecara parsial terhadap 1 (satu) pasal saja akan mengurangi arti kKeberlakukanpasal tersebut dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan dapatmenimbulkan dubius arti dan permasalahan yuridis lainnya, oleh karena itupendekatan hubungan antara pasalpasal dalam suatu undangundang adalahsuatu keharusan. Di sinilah pentingnya penggunaan pendekatan sistem dalamhukum perseroan. Hukum perseroan, harus melihat badan usaha dalamkaitannya dengan perbuatan hukum dari organnya.

Terdakwa yang telah keluar dari ketentuan Pasal 185 ayat (1)KUHAP;Bahwa pernyataan dan kesimpulan kami Penasehat hukum terdakwa HajiPua Saleh di atas dapat/diperoleh dan didukung oleh faktafakta hukum persidangan,sehingga adalah terbukti jika Penuntut Umum tidak mampu/sanggup lagimengalahkan bantahan/argumentasi hukum ini;Bahwa atas dasar tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang muliauntuk tidak terjebak dengan caracara tidak yuridis yang dilakukan oleh JaksaPenuntut Umum di atas, yang secara parsial

Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial dari rumusan pembentuk unsur ini, harus diartikan sebagai telahterpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaituberdasarkan keterangan saksi Rini Darmawati alias Cici, saksi Riski Darma PutraHalaman 131Putusan

tiga ratus dua puluh juta empat ratusdua puluh dua ribu rupiah).3) Pada bulan Juli 2014 digunakan untuk pembayaran kunjungan keSleman dalam rangka Study Banding BLUD dilaksanakan oleh saudariYUYUM sebesar Rp. 162.000.000, (Seratus enam puluh dua juta).4) Pada bulan Juli s/d November digunakan untuk pembayaran kegiatanpembinaan JKN ke Puskemas sebesar Rp. 103.240.000, (Seratus tigajuta dua ratus empat puluh ribu rupiah).5) Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatanpembahasan RAPBD parsial

November digunakan untuk pembayaran kegiatanpembinaan JKN ke Puskemas sebesar Rp. 103.240.000, (Seratus tigajuta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembelian makan,sewa gedung, pembelian snack, honor narasumber dari BPKPPerwakilan Provinsi Jawa Barat yaitu saudari RIMA NOVITA dan saudaraIWAN RIDWAN serta pembelian sarana dan prasarana, sebagaimanatanda bukti berupa tanda terima, kwitansi, nota belanja dan Bon.Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatanpembahasan RAPBD parsial

Halaman 219 dari 196 halaman,Putusan No.02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg2201) Pada bulan Juli 2014 digunakan untuk pembayaran kunjungan keSleman dalam rangka Study Banding BLUD dilaksanakan oleh saudariYUYUM sebesar Rp. 162.000.000, (Seratus enam puluh dua juta).2) Pada bulan Juli s/d November digunakan untuk pembayaran kegiatanpembinaan JKN ke Puskemas sebesar Rp. 103.240.000, (seratus tigajuta dua ratus empat puluh ribu rupiah).3) Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatanpembahasan RAPBD parsial

Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan ;Halaman 131Putusan No. 995/Pid.B/2013/PNLP132Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial dari rumusan pembentuk unsur ini, harus diartikan sebagai telahterpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaituberdasarkan keterangan saksi Riski Darma Putra

kerja.Halaman 18 dari 110 Halaman, Putusan Nomor 194/Pat.G/2020/PNCkr1.5.3.1.5.4.1.5.5.1.5.6.Pasal 29 Ayat (1) : Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatantanah, wajib diumumkan di kantor Desa/Kelurahan, KantorKecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukandalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.Selanjutnya Ayat (2) : Hasil inventarisasi dan identifikasipenguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatantanah, wajid diumumkan secara bertahap, parsial

Bahwa caramelihat ancamannya tidak bisa bersifat parsial dengan memisahkanantara /dad dengan jihad. Melihat ancaman harus secara integral sebagaisatu rangkaian /dad dan jihad. llustrasinya seorang ekstremis yang berniatmelakukan pemboman tak akan melakukan aksinya sampai dia punyakemampuan merakit bom atau ada temannya yang mampu menyediakanbom.