Ditemukan 2041 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-11-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 159/PID.B/2016/PN.PSB
Tanggal 23 Mei 2017 — ALMAN GAMPO ALAM SH pgl GAMPO ALAM
86101
  • ) terdiri dari Penghulu, Manti, Malin dan dubalang ;Bahwa tidak boleh Ninik Mamak tidak memberikan hak kepada anakkemenakan, karena perbuatan tersebut sudah melanggar adat, mamakmengambil hak kemenaka terlalu besar, karena Ninik Mamak bertanggungjawab membela dan memelihara anak kemenakan dan mengawasi pusakatinggi yang dikuasai oleh anak kemenakan ;Bahwa di dalam adat dikenal pucuk adat, di setiap nagari mempunyaipucuk adat tetapi namanya berbedabeda disetiap nagari, dimana pucukadat merupakan petinggi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
21866
  • BILLY SINDORO karena saksi diperbantukankepada BILLY SINDORO atas permintaan SAMUEL TAHIR;Bahwa membaniu dalam hal ini adalah saksi bertugas menemani BILLYSINDORO;Bahwa menemani dalam hal ini adalah seperti ajudan;Bahwa tugas saksi adalah mengatur penggunaan mobil dan mengatur tempatmakan apabila BILLY SINDORO mau makan dan mengatur orangorang yangakan bertemu dengan BILLY SINDORO;Bahwa saksi diperbantukan pada BILLY SINDORO pada tahun 2015;Bahwa pada saat saksi menjadi ajudan, BILLY SINDORO adalah petinggi
    SITOHANG menyebut BILLY SINDOROsebagai petinggi Lippo; Bahwa saksi mengenal Sdr. BILLY SINDORO sebagai Owner RepresentativeGrup Lippo. saksi mengenal Sdr. BILLY SINDORO karena dikenalkan olehHENRY JASMEN P. SITOHANG pada bulan Agustus tahun 2017. Pada saatdikenalkan kepada saksi, Sdr.
    BARTHOLOMEUS TOTO menyampaikankepada EDI DWI SOESIANTO agar berhatihati dalam berkomunikasi karenaterkait pertemuan petinggi PT. LIPPO CIKARANG dengan Bupati. EDI DWISOESIANTO kemudian menghubungi E YUSUF TAUFIQ untuk mengaturpertemuan. Pada pertemuan tersebut BILLY SINDORO menunjukkan gambargambar pembangunan MEIKARTA kepada NENENG HASANAH YASIN.Beberaoa hari kemudian, setelah pertemuan tersebut EDI DWI SOESIANTOmenyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepadaE.
Register : 06-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 82/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Desember 2015 — PIDANA -IWAN CHERMAWAN
233128
  • , laludiiawab Terdakwa IWAN CHERMAWAN Handphonetersebut untuk para petinggi TVRI, kemudian Saksi H.MANDRA bertanya lagi berapa duit harga handphonenya,dijawab Terdakwa IWAN CHERMAWAN kurang lebih Rp.100 juta untuk 4 handphone, saat itu Saksi H. MANDRAtidak memegang uang sehingga disepakati uang untukpembelian handphone akan dipotong pada saat pembayaranditerima dari TVRI.Bahwa terjadi kesepakatan harga antara Saksi H. MANDRAdengan Terdakwa IWAN CHERMAWAN mengenainilaiharga film milik Saksi H.
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
5128
  • Bukuan telah diikatdengan Sertipikat Hak Tanggungan, sehingga terdapat kepentinganpihakpihak lain in casu Pemegang Hak Tanggungan yaitu PELAWANyang secara hukum harus dilindungi, maka Penetapan EksekusiNomor 80/Pdt.G/2010/PN.Smda dan Perintah Pengosongan atastanah seluas + 49.332 M2 harus dinyatakan TIDAK DAPATDILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABLE);TERLAWAN MENANGGAP'I :Penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi denganpengaduanpengaduan pihak terekseksusi kepada pihak petinggi di TingkatPusat
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
12854
  • Selanjutnya Terdakwa, ELI MULYADIdan TUBAGUS LUAYSOFHANI mengambil amplop bagiannya masingmasing, sedangnyasisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop oleh Terdakwadiserahkankepada EKA PUTRA SEPTIAWAN untuk dibagikankepada AnggotaBanggar lainnya;Pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 pukul 08:47:21 WIB TerdakwamenghubungiRICKY TAMPINONGKOLuntuk mengingatkan pemberiansejumlah uang kepada 6 (enam) orang Petinggi DPRD Provinsi Banten,agarrapat paripurna pengesahan APBD TA 2016 yang akan dilaksanakan
    Selanjutnya Terdakwa, ELI MULYADI dan TUBAGUS LUAYSOFHANI mengambil amplop bagiannya masingmasing, sedangnyasisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop oleh Terdakwadiserahkankepada EKA PUTRA SEPTIAWAN untuk dibagikankepada AnggotaBanggar lainnya;Pada hari Minggu Tanggal 29 November 2015 pukul 08:47:21 WIBTerdakwa menghubungiRICKY TAMPINONGKOLuntuk mengingatkanpemberian sejumlah uang kepada 6 (enam) orang Petinggi DPRD ProvinsiBanten,sehubungan rapat paripurna pengesahan APBD TA 2016 yang akandilaksanakan
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
12354
  • Selanjutnya Terdakwa, ELI MULYADIdan TUBAGUS LUAYSOFHANI mengambil amplop bagiannya masingmasing, sedangnyasisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop oleh Terdakwadiserahkankepada EKA PUTRA SEPTIAWAN untuk dibagikankepada AnggotaBanggar lainnya;Pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 pukul 08:47:21 WIB TerdakwamenghubungiRICKY TAMPINONGKOLuntuk mengingatkan pemberiansejumlah uang kepada 6 (enam) orang Petinggi DPRD Provinsi Banten,agarrapat paripurna pengesahan APBD TA 2016 yang akan dilaksanakan
    Selanjutnya Terdakwa, ELI MULYADI dan TUBAGUS LUAYSOFHANI mengambil amplop bagiannya masingmasing, sedangnyasisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop oleh Terdakwadiserahkankepada EKA PUTRA SEPTIAWAN untuk dibagikankepada AnggotaBanggar lainnya;Pada hari Minggu Tanggal 29 November 2015 pukul 08:47:21 WIBTerdakwa menghubungiRICKY TAMPINONGKOLuntuk mengingatkanpemberian sejumlah uang kepada 6 (enam) orang Petinggi DPRD ProvinsiBanten,sehubungan rapat paripurna pengesahan APBD TA 2016 yang akandilaksanakan
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
236125
  • Menteri Suswonokemudian menyetujui dan mengatakan nanti akan diatur waktu untukmendengarkan paparan dari Terdakwa.Bahwa saksi membenarkan pertemuan di Medan tanggal 11 Januari 2013yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa, Menteri Suswono, Soewarso danAhmad Fathanah di kamar saksi di hotel Aryaduta Medan pada pagi hari.Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memaparkan datadata dankelangkaan daging serta perlunya penambahan kuota impor.Bahwa saksi berangkat ke Medan bersama petinggi partai PKS pagi haritanggal
Register : 13-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 675/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
SIDARMAN Bin HASAN LAHAKIM
10457
  • Ali) dan Kepala Dusun II (BapakSarifudin Sisik); Bahwa PT APSL tidak mempunyai izin untuk mengelola lahan tersebut,akibatnya beberapa petinggi PT APSL (Aria Fajar) menjalani hukumanpenjara karena mengelola kKawasan hutan produksi.
Register : 13-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
114103
  • Ali) dan Kepala Dusun II (BapakSarifudin Sisik); Bahwa PT APSL tidak mempunyai izin untuk mengelola lahan tersebut,akibatnya beberapa petinggi PT APSL (Aria Fajar) menjalani hukumanHalaman 73 dari 159 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl4.penjara karena mengelola kawasan hutan produksi.
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. I GEDE JAGREM, MSi
11377
  • saksi I Nyoman Gede Sutamamemiliki pengharapan agar perlakuan yang dialaminya tersebut diliput danterekspose di Koran agar masyarakat tahu ada oknum di kantor DKPKab.Tabanan yang suka mempersulit pengurusan SK PNS;e Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Desember 2014 setelah saksi I NyomanGede Sutama menceritakan pengalamannya kepada wartawan, langsungmuncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Pos group) edisi tanggal 08Desember 2014 isinya menginformasikan tentang adanya pemerasan danpungli oleh oknum petinggi
    kembali olehPak Gede Jagrem namun saksi tidak pernah mau lagi menghadap sebab PakJagrem bukanlah atasan saksi langsung, dan saya juga malas bertemu PakJagrem karena sudah tahu pasti akan meminta uang untuk biaya* Bahwa saksi dipersulit untuk mendapatkan SK PNS saksi;eBahwa kemudian muncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Pos group) edisitanggal 08 Desember 2014 isinya menginformasikan tentang adanya pemerasanHal. 237 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PN Dpsdan pungli oleh oknum petinggi
Putus : 19-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 19 September 2016 — Drs. I Gede Jagrem, M.Si ;
7583 Berkekuatan Hukum Tetap
  • saksi Nyoman Gede Sutama memilikipengharapan agar perlakuan yang dialaminya tersebut diliput danterekspose di Koran agar masyarakat tahu ada oknum di Kantor DKPKabupaten Tabanan yang suka mempersulit pengurusan SK PNS;Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Desember 2014 setelah saksi Nyoman Gede Sutama menceritakan pengalamannya kepadawartawan, langsung muncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Posgroup) edisi tanggal 08 Desember 2014 isinya menginformasikantentang adanya pemerasan dan pungli oleh oknum petinggi
Register : 27-09-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
IYUS HENDAYANA, S.H.
Terdakwa:
SUDIYANTO, SE BIN WARNO
420
  • 1 (satu) Bundel Peraturan Bersama Petinggi Nomor: 01/PB-PET/X/2015 Bulan Oktober 2015.
  • 1 (satu) Bundel Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Donorojo .
  • 1 (satu) Bundel Anggaran Dasar (AD) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Donorojo.
  • 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kemenkumham Nomor : AHU-0016878.AH.01.07.
Register : 27-02-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Kds.
Tanggal 24 September 2013 — Penggugat I : SAMIUN bin KASNO WARIDJAN Penggugat II : SUPARNO bin KASNO WARIDJAN Penggugat III : KHUSAERI bin KASNO WARIDJAN M E L A W A N Tergugat I : MUSNI NAFIS MALICHAH alias ANIEK NAFIS MALIKHAH Tergugat II : NAILUL ISTIQOMAH Tergugat III : SYAMSUL ARIFIN
20468
  • Kudus,KEPALA DESA /PETINGGI Desa TUNGGUL Kec.Nalumsari Kab. Jepara, BPN Kabupaten Kudus dan BPN Kab. Jepara , sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini.b. Bahwa oleh karena ternyata sebagian tanah tanah sebagaimanatersebut pada posita Nomer 3 dan 4 gugatan Para Penggugat telahdibuatkan Akte Jual Beli oleh PPAT , yaitu :1. Drs. MALCHAN Camat Dawe Kab. Kudus , membuat akte jualbeli yaitu :a. No. 0.46/Dw/Ca/X/1992 tanggal 101992 ( tanah posita Nomer 3huruf (A) angka 3, gugatan Para Penggugat ).b.
Putus : 22-06-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 57/Pid.B/2010/PN Menggala
Tanggal 22 Juni 2010 — KI AGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE,MH
6022
  • Kegiatan (PPTK) yang memiliki otoritas dalammengambil kebijakankebijakan yang merupakan langkah strategis dalamBidang Pengawasan, Pengendalian Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan,Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari barangyang berkualitas baik ;e Bahwa dalam pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pada DinasPengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi KabupatenTulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdapat tekanan yang bersifat internal(yaitu tekanan yang berasal dari petinggi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Smg
Tanggal 25 April 2013 — Dra. Hj. MAESYAROH, MM binti FAOZAN
8025
  • Kudus sebesar Rp. 100.000.000, betulbetul digunakan untukkepentingan partai yaitu untuk pembuatan KTA, Kalender, Kartu Ucapan Lebaran, Halaqohatau pengajianpengajian, anjangsana ke beberapa petinggi partai, dan konsumsi untukrapatrapat kepentingan partai, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa Maesyarohyang membawa, mengelola dan membelanjakan uang dana banpol sebesar Rp.100.000.000, untuk kepentingan partai persatuan Pembangunan Kab.
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
520362
  • berdasarkan LHP yang saksi terima jadi pekerjaan mulai tahun 2007sampai dengan audit terakhir tahun 2012 ;Tindak lanjutnya setelah menerima LHP ini saksi langsung bersuratkepada Mitra terkait dengan point ini ;Pihak manajemen Traya keberatan pengembalian dengan itu ;Saksi baru mengetahui hasil audit ini dilaporkan kepada pihak yangberwajio ketika pihak BPK melakukan konferensi Pers di DPRD KotaMakassar ;Saksi tidak ingat, setahu saksi laporan kasus pidana ini dilaporkan keKPK ketika salah satu petinggi
Putus : 15-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 September 2014 — LUTHFI HASAN ISHAAQ
12573366 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik se harusnyamenjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan hartakekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sertamelaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terdakwa melakukan halyang sebaliknya yang bertentangan dengan citacita mewujudkan PenyelenggaraNegara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;Halhal yang meringankan :1.
Putus : 25-04-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 25 April 2013 — Dra. Hj. MAESYAROH, MM binti FAOZAN
6928
  • Kudus sebesar Rp. 100.000.000, betulbetul digunakan untukkepentingan partai yaitu untuk pembuatan KTA, Kalender, Kartu Ucapan Lebaran, Halaqohatau pengajianpengajian, anjangsana ke beberapa petinggi partai, dan konsumsi untukrapatrapat kepentingan partai, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa Maesyarohyang membawa, mengelola dan membelanjakan uang dana banpol sebesar Rp.100.000.000, untuk kepentingan partai persatuan Pembangunan Kab.
Register : 24-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 09-10-2012
Putusan PN KENDAL Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Kdl
Tanggal 24 Juli 2012 — - IRVAN PRATAMA HADISURYA, - GUNAWAN HADISURYA.
13441
  • memperoleh keyakinan memadai bahwalaporan keuangan yang dibuat oleh manajemen(perusahaan) bebas dari salah saja, biasanya halhal tersebut dikemukakan oleh Akuntan Publik dalamlaporan akhir Audit;Bahwa kalau hasil audit dibuat dengan cara yangtidak benar maka akan dicari bukti materiil yangtidak benar tersebut;Bahwa SE No.29 tahun 2003 kalau beracara diPengadilan Pajak tidak berlaku untuk Wajib Pajak,kalau dalam kasus ini berlaku untuk intern;Bahwa SE No.29 tahun 2003 tersebut merupakaninstruksi dari petinggi
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
14803074
  • Majelis Tinggi Partai yang isinya para petinggi/ketua di badanbadan lain maka anggota majelis tinggi, badan kehormatan dan lainsebagainya.