Ditemukan 2240 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsiah parsila parsiam partial parsidal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn., M.M
113 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2006 yang dilakukan oleh Para Terdakwa (kami paraPemohon PK) dalam pembelian tanah bekas HGB No: /Katu Merah tersebut;C Tentang Keliru/Khilaf/Salah Menyimpulkan Perbuatan ParaTerdakwa Telah Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara;1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah secara kelirudan salah menyimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwayang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atauorang lain telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara(Putusan halaman 81);2 Bahwa Majelis Hakim Kasasi secara parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/PID.SUS/2016
Tanggal 28 April 2016 — H. MAWARDI
533 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti hanya melihat bukti suratBeritaAcara Serah Terima Pekerjaan Nomor 6 A/PPKMRSSN/02/2013, tanggal 18 Februari 2013 tersebutsecara parsial atau sepotongsepotong, padahalmunculnya surat Berita Acara Serah Terima PekerjaanNomor 6 A/PPKMRSSN/02/2013, tanggal 18 Februari2013 ini didasari atas fakta telah dilakukan nya Uji Cobadan Uji Fungsi yang dilakukan oleh Tekhnisi PT.Hal. 80 dari 11 hal. Put.
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
238 — 137
  • itu di ferifikasi dimana sesuai denganpasal 16 UU Angraria No. 5 tahun 1960;Bahwa kalau memang ada sertifikat silahkan dikomfirmasi ke BPN tetangkeabsahan sertifikat tersebut;Bahwa Ahli belum membacanya tapi ahli sudah mengerti kenapa SK no.Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son783 tahun 2014 tentang kawasan hutan dan koservasi perairan provinsipapua barat tersebut dikeluarkan;Bahwa SK tersebut diterbitkan disesuaikan dengan telah terjadinyabeberapa kawasan hutan yang secara parsial
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 9 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
Pembanding/Tergugat III : MAX MILIAN SITANALA
Pembanding/Tergugat VII : FRANS BUSU PATTIRANE
Pembanding/Tergugat VIII : MARKUS PATTIRANE
Terbanding/Penggugat I : MAIMUNA LESTALUHU
Terbanding/Penggugat II : ADAM KOTTA
Terbanding/Penggugat III : UMAR LESTALUHU
Terbanding/Penggugat IV : KOTTA HARRIS
Terbanding/Penggugat V : RUSMAN LATUNANY
Terbanding/Penggugat VI : ABDUL KADIR KOTTA
Terbanding/Penggugat VII : SAMSUL BAHRI M. KOTTA
Terbanding/Penggugat VIII : HAIS AMAJAI LESTALUHU
Terbanding/Penggugat IX : H. ABDULLAH TEHUPELASURY
Terbanding/Penggugat X : IDRIS TUASALAMONY
Terbanding/Penggugat XI : M. SULAIMAN KOTTA
Terbanding/Penggugat XII : SALIM OHORELLA
Terbanding/Penggugat XIII : JUBAIDAH OHORELLA
Terbanding/Penggugat XIV : SULAIMAN TUASALAMONY
Terbanding/Penggugat XV : HALIMA POLANUNU
Terbanding/Penggugat XVI : ABDUL HAMING TUASAMU
Terbanding/Penggugat XVII : NURHAYA TUASAMU<br
119 — 73
  • dalam Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2012, diamanatkan bahwa :(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajibdiumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempatPengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari kerja.(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajibdiumumkan secara bertahap, parsial
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
177 — 137
  • Bahwa sebagai penyidikseharusnya paham benar perkara yang akan diperiksanya secara integral dankomprehensif mencakup peraturan perundangundangan yang relevan berkaitansatu sama lain, bukan secara sepihak atau parsial saja.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 4 Mei 2016 — PT. RIRA INDONESIA Lawan: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Sidoarjo, dkk
96 — 22
  • tersebut, Tergugat IllHalaman 81 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/PDT.G/2015/PN SDAmenjawab angka 5 adalah "Benar Tergugat ll menawarkan kepadaTergugat Ill obyek sengketa", angka 6 "tidak benar yang disampaikanPenggugat pada point 5 yang mengatakan bahwa tergugat membelitanpa proses lelang" dan 7 adalah "tidak benar apa yang disampaikanpada point 6 dalam gugatan, telah merugikan Penggugat menjual hargaobyek sengketa dibawah harga pasaran", dan angka 8 "bahwapemahaman penggugat hanya bersifat parsial
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 14-02-2013 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.TL
Tanggal 3 Juni 2013 — MUKATAP Bin PAIJAN
39 — 9
  • telahmenerbitkan Surat Edaran no.SE.3/MENHUTII/2002 tanggal 3mei 2012 yang isinya antara lain menyatakan bahwa: e Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan provinsi maupunparsial yang telah diterbitkan Menteri Kehutananserta segala perbuatan hukum yang timbul dariberlakunya UU no.41 tahun 1999 tentang Kehutanansebagaimana diubah dengan UU no.19 tahun 2004tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikatj ~ rrr rrrKeputusan ......e Keputusan Menteri tentang penunjukan kawasan hutanbaik provinsi maupun parsial
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 05-05-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 16 Nopember 2011 — - PT. PASIR PRIMA COAL - BUPATI PENAJAM PASER UTARA
259 — 163
  • TahapPasca Operasi (vide bukti P22) pada pokoknya disebutkanTahap pasca operasi merupakan tahap kegiatan yang dilakukansetelah kegiatan operasi penambangan secara parsial ataukeseluruhan selesai dilakukan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-12-2010 — Putus : 15-04-2011 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 185/G/2010/PHI/PN.BDG
Tanggal 15 April 2011 — BUDIMAN; AI. KUSJAMILAH ; NURMALA; YAYAH KOMAYAH; NANI EVAYANI, DKK; LAWAN; PT. MULTI GARMENTAMA;
175 — 101
  • Bahwa dikarenakan uraian Penggugat dalam gugatan tertanggal 17Desember 2010 baik dari sisi kronologis yang sangat tidak beraturan, dalildalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan aturan hukum perUndangundangan, maka dalam Jawaban Pokok Perkara ini akan Tergugat uraikansecara menyeluruh (tidak menjawab dengan sistem parsial butir per butir),sebagai berikut :3.1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
5044 — 9185
  • Semua ini harus dilihat secara komprehensif tidakboleh parsial atau sepenggal sepenggal;Bahwa baik di dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 danPERMA maupun petunjuk teknis termasuk di internal pemerintahan kitatidak ada format atau aturan mengenai wujud keberatan atau banding.Keberatan wujudnya surat biasa di kop surat judulnya keberatantermasuk juga banding.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 13 Juni 2017 — Ir. ABDUL MUNIR SAMAD
101 — 11
  • Balai latihan Kerja Dinas Sosial dan tenaga Kerja KabupatenSambas terjadi gagal bangunan yang tidak bisa dipertanggung jawabkanoleh rekanan;Bahwa ahli dalam menghitung kerugian negara dalam pekerjaanperencanaan pekerjaan pembangunan gedung Balai latihan Kerja DinasSosial dan tenaga Kerja Kabupaten Sambas, oleh karena terdapat hasilperencanaan yang dipakai oleh pelaksana pekerjaan, sehinggadiperhitungkan sebagai real cost yang dipergunakan oleh konsultanperencana dan mengurangi kerugian negara (parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 16 Desember 2014 — METTIUS NEHRIR, S.E
62 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 156 PK/PID.SUS/2014(Judex Juris) yang menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan NegeriJakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum, justru membuktikanbahwa Hakim Kasasi (Judex Juris) dalam memeriksa perkara ini telahmenginterpretasikan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalampenafsiran yang sempit dan parsial serta tidak memenuhi rasa keadilan,sehingga putusan Kasasi tersebut tidak mencerminkan kebenaran dan tidakmemenuhi rasa keadilan;Dengan demikian, maka Majelis Hakim Kasasi dalam perkara
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-03-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
1.MASRUKHI ALIAS ABY BIN M TAKMIL
2.ROY MARTIN ALIAS ROY BIN SUHENDI
3.SONY OKTOVIAN BION JOHAN ISMAYA
4.SUPRIADI alias SUPRI bin JEMARI
5.LUKMAN AFANDY alias LUKMAN Bin AHMAD YANI
183 — 175
  • Untuk bisa melakukan perintah jihad inipara pendukung ISIS di Indonesia seperti Pelaku kemudian melakukanberbagai /dad baik pelatihan fisik seperti berenang, naik gunung, latihanmemanah dan sebagainya atau latihan membuat bom.Bahwa cara melihat ancamannya tidak bisa bersifat parsial denganmemisahkan antara /Jdad dengan jihad. Melihat ancaman harus secaraintegral sebagai satu rangkaian /dad dan jihad.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — I. LAMRIA HUTASOIT, DKK., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHANBATU VS SALMON SIMANJUNTAK, DKK;
42 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggimenila bahwa Tergugat/Terbanding justru sebaliknya telah tidak cermat dalammenganalisis peraturan perundangundangan khususnya pasalpasal yangterkait dengan prosedur penerbitan Sertifikat yang dalam Ketentuan Pasal 26harus diumumkan (i.c. kedelapan Sertifikat Hak Milik objek engketa) perkaraa quo, yang hanya membaca pasal dari aliniea Paragraf 1 (yakni Pasal 23) dansebagian dari isi pasalpasal yang dimuat dalam Paragraf 2 (Pasal 24) denganmembatasi diri hanya berpedoman pada sebagian (parsial
    K/TUN/2015menila bahwa Tergugat/Terbanding justru sebaliknya telah tidak cermat dalammenganalisis peraturan perundangundangan khususnya pasalpasal yangterkait dengan prosedur penerbitan Sertifikat yang dalam Ketentuan Pasal 26harus diumumkan (i.c. kedelapan Sertifikat Hak Milik objek engketa) perkaraa quo, yang hanya membaca pasal dari aliniea Paragraf 1 (yakni Pasal 23) dansebagian dari isi pasalpasal yang dimuat dalam Paragraf 2 (Pasal 24) denganmembatasi diri hanya berpedoman pada sebagian (parsial
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — -Ir.AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI -ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA -Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
172 — 49
  • DIDI SUPRIADI binMUSTOFA adalahsebesar 25 milyar rupiah,dengan Jaminan102Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahal berdasarkanketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunantambahan) Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwabesarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30%dari maksimumkredit, sedangkan di dalam Juklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwaagunan pokok kelayakan usaha dan objek yang dibiayai, untuk Skimdimana perusahaan inti bertindak sebagai avalis parsial danrekomendator
    DIDI SUPRIADI binMUSTOFA adalahsebesar 25 milyar rupiah,dengan JaminanTambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahal berdasarkanketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan143tambahan) Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwabesarnya nilai agunan tambahan minimal sebesar 30%dari maksimumkredit, sedangkan di dalam Juklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwaagunan pokok kelayakan usaha dan objek yang dibiayai, untuk Skimdimana perusahaan inti bertindak sebagai avalis parsial danrekomendator
    terdakwa sematamata melaksanakan tugasdan fungsi selaku Wakil Pemimpin Divisi USK dalampenyaluran program pemerintah (KUR) yaitu. membantuPemimpin Divisi USK untuk menyusun kebijakan KUR,mengalokasikan target KUR, melakukan supervisi terhadappencapaian target, dimana nyatanyata hal tersebut tidakberkaitan dan tidak terlibat dalam proses pemberian KURdimaksud.Bahwa pola penyaluran kredit langsung ke end user ataumelalui kelompok dimana perusahaan inti dapat bertindaksebagai Avalis penuh, avails Parsial
    PKS avalist dibuat antara Divisi USK dengan perusahaaninti.Bahwa berdasarkan Juklak agunan pokok kelayakan usahadan objek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan intibertindak sebagai avalis parsial dan rekomendator, mitra(petani,/peternak atau end user) harus menyerahkan agunantambahan minimal 30% dari fasilitas kredit dan agunan tersebutdiikat sempurna.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 11 Mei 2016 — dr. H. BUDI SUBIANTORO, M.KM
104 — 29
  • November digunakan untuk pembayaran kegiatanpembinaan JKN ke Puskemas sebesar Rp. 103.240.000, (Sseratus tigajuta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembelian makan,sewa gedung, pembelian snack, honor narasumber dari BPKPPerwakilan Provinsi Jawa Barat yaitu saudari Rima Novita dan saudaralwan Ridwan serta pembelian sarana dan prasarana, sebagaimana tandabukti berupa tanda terima, kwitansi, nota belanja dan Bon.Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatanpembahasan RAPBD parsial
    320.422.000, (tiga ratus dua puluhjuta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).Pada bulan Juli 2014 digunakan untuk pembayaran kunjunganke Sleman dalam rangka Study Banding BLUD dilaksanakanoleh saudari YUYUM sebesar Rp. 162.000.000, (seratus enampuluh dua juta).Pada bulan Juli s/d November digunakan untuk pembayarankegiatan pembinaan JKN ke Puskemas' sebesar Rp.103.240.000, (seratus tiga juta dua ratus empat puluh riburupiah).Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatanpembahasan RAPBD parsial
    tersebut di atas,juga dipergunakan untuk kepentingan lain, yaitu :1) Pada bulan Juli 2014 digunakan untuk pembayaran kunjungan ke Slemandalam rangka Study Banding BLUD dilaksanakan oleh saudari Yuyum sebesarRp. 162.000.000, (seratus enam puluh dua juta).2) Pada bulan Juli s/d November digunakan untuk pembayaran kegiatanpembinaan JKN ke Puskemas sebesar Rp. 103.240.000, (Seratus tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah).3) Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatan pembahasanRAPBD parsial
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 13-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 10/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
1.DANIS ARIF
2.EKWAN KUSNURAHMAN
3.EDI PURWANTO
4.Parijal Anwar
5.DWI AMINANTO
6.KUSWINARTI
7.MUCHAMAD SHOLEH
8.TRIANTO
9.ARI WIBOWO
10.MAHROJI
11.SUTRISNO
12.MOHAMAD ILTI ZAMUDIN
13.AHMAD AMINUDIN. A. Md.
14.MUSTIKA SARI BULAN, SE
15.WAHYU PRASETIYO
16.HERMAN SURYADI
17.HERRY BESAR PURNOMO
18.MEFTAHUL JANNAH
19.LINAKE SEPTI ELFIANTI
20.ARI WIDIANTO, A.Ma.Pd.SD
21.SETIYONO WIBOWO
22.BEN YUDA PANJAITAN
23.MH Usamah Aruno Condro Buwono
24.Zaki Muhammad Wijaya
25.Febri Achmadi
26.Joko Lukito
27.Maria Ervina Kailuhu
Tergugat:
1.PIMPINAN PT SHUFA TATA GRAHA
2.PIMPINAN PT GRASINDO
3.PRADIYA YUNGTO RIZANJAYA PIMPINAN PT PAPAN AGUNG SOLUSION MASUK LAPAS SIDOARJO
4.BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA
5.NOTARIS YUNI WIGIATI, S.H., M.KN.
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN SIDOARJO
2.KEPALA DESA JUMPUTREJO
161 — 113
  • kredit tergantung pada bank yang memberi kredit, apakahaturan di bank tersebut membolehkan maka bisa dijadikan jaminan,tapi apabila aturan di bank tersebut tidak membolehkan maka tidakbisa dijadikan jaminan kredit Bahwa jaminan yang diberikan untuk konstruksi diberikan pada saatsertifikat masih atas nama PT dijaminkan Hak Tanggungan, tapi kalausudah dipecah sertifikiatnya misalnya jadi 100, masingmasingsertifikat ini sudah dibebani hak tanggungan, dalam kondisi begitu PTnya sudah bisa minta di roya parsial
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
dr. MARLIANA LUBIS,M.Kt
166 — 32
  • dengankebenaran yuridis formal dan kebenaran materil biaya yang dikeluarkanberkaitan dengan Klaim Dana BPJS RSUD Batu Bara sebagai hak prestasiyang seharusnya dibayar serta perbuatan melawan hukumataspenggunaan dana Klaim BPJS pada RSUD Baru Bara.Bahwa realisasi pelaksanaan dan pembayaran kegiatan penggunaan danaklaim BPJS pada RSUD Batu Bara tahun 2014 dan 2015 Yaitu dengan caraProses Penerimaan Dana.Bahwa Kesimpulan kerugian keuangan Negara, dalam menentukanpenghitungan kerugian keuangan jenis parsial
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 05-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 15/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 3 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
128 — 90
  • UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, makapatutlan dan adil menurut hukum mutatis mutandis untuk mengubahstraffmaat tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamutandis alasan keberatan Penuntut Umum bahwa hukuman pemidanaanterdakwa harus diperberat dengan pertimbangan : mencegah dilakukannya tindak pidana serupa melalui efek jera; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidanaPatut dikesampingkan karena bersifat parsial
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 29-01-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 25 Juni 2015 — PT. MITRA LIMA R VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI
117 — 55
  • 1986 telah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakanpengadilan yang berwenang untuk mengadili perkaraBahwa Penggugat mendalilkan menolak dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat IIIntervensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena berdasarkan Pasal butir 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat sebagai badan atau pejabatTata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan obyek sengketaBahwa dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur jelas salah dan keliru karenaTergugat hanya secara parsial