Bahwa ketika Penggugat mengajukan permohonan asuransiatas Gedung Sekolah CHIS Bali tersebut, Penggugat telahmemberikan informasi bahwa gedung sekolah empat lantai telahdibangun sesuai dengan ijin dan rekomendasi yang dikeluarkan olehPemerintah setempat termasuk dan tidak terbatas pada bestekgambar dan IMB, persyaratan tekhnis serta elemen strukturbangunan yang telah direkomendasikan oleh pihak yang berwenang,sehingga berdasarkan Prinsip Asuransi Goodwill (itikad baik) dianggapinformasi tersebut adalah14

BUNGATANJUNG RAYA yang merupakan pemenang sebenarnya paket pekerjaandiatas, hal mana saksi JOKO PARYADI, ST, MT selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahulbahwa pekerjaan tersebut telah dialinkan kepada terdakwa, namun tidakmenghentikan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian dalam pelaksanaannyapekerjaan tersebut dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis,namun tetap dibayarkan, sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun2010 Jo

Sehingga atasdasar tersebut, dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai orang yangmenerima pengalihan pekerjaan dari saksi MUSASHI PANGERAN BATARA,maka perbuatan terdakwa menerima hasil pembayaran sepenuhnya atasHalaman 15 dari 82 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PT JMBpeket pekerjaaan tersebut melalui saksi MUSASHI PANGERAN BATARAbertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres No. 54 tahun 2010Jo.

BUNGA TANJUNG RAYA untuk pekerjaan Paket 11Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun Tahun Anggaran 2013 s/d TahunAnggaran 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis umum kontrak yang bertentangan dengan PerpresNo. 54 tahun 2010 Jo.

Sehingga atasdasar tersebut, dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai orang yangmenerima pengalihan pekerjaan dari saksi MUSASHI PANGERAN BARATA,maka perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT BUNGA TANJUNGRAYA menerima hasil pembayaran sepenuhnya atas peket pekerjaaantersebut melalui saksi MUSASHI PANGERAN BARATA bertentangan denganPasal 51 ayat (2) huruf c Perpres No. 54 tahun 2010 Jo.

tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa dari total pencairan anggaran Paket 11 Pengaspalan Jalan MuaraNiro Muara Tabun, yang telah diterima terdakwa selaku Kuasa Direktur PTBUNGA TANJUNG RAYA sebesar Rp 22.169.701.300,00 (dua puluh duamilyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratusrupiah),karena telah menerima pengalihan pekerjaan dari saksi MUSASHIPANGERAN BATARA selaku Direktur PT BUNGA TANJUNG RAYA,kemudian terdakwa tidak melaksanakannya tidak sesuai spesifikasi tekhnis

RIMBO PERADUAN yang merupakan pemenangsebenarnya paket pekerjaan diatas, hal mana saksi JOKO PARYADI, ST, MTselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dialihkan kepadaterdakwa, namun tidak menghentikan perbuatan terdakwa tersebut, kemudiandalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis, namun tetap dibayarkan, sehingga bertentangandengan Perpres No. 54 tahun 2010 Jo.

ContohCampuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuatbenda uji Marshall maupun untuk pemadataan membal (refusal).Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana spesifikasi tekhnis tersebut diatas,saksi JOKO PARYADI, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)bersama penyedia jasa dalam hal ini seharusnya saksi Ir. SARYONO(Direktur PT RIMBO PERADUAN) harus melaksanakan ketentuan tersebut.Namun dalam kenyataannya Terdakwa yang menerima pengalihan pekerjaandari saksi Ir.

Sehingga atas dasar tersebut,dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis, yangdilakukan oleh terdakwa sebagai orang yang menerima pengalihan pekerjaandari saksi Ir SARYONO, maka perbuatan terdakwa menerimahasilpembayaran sepenuhnya atas peket pekerjaaan tersebut melalui saksi Ir.SARYONO bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres No. 54tahun 2010 Jo.

KALINGGA JAYA SAKTI yang menerima pengalihan pekerjaan dari saksi Ir.SARYONO selaku Direktur PT RIMBO PERADUAN untuk pekerjaan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Tahun Anggaran 2013 s/d TahunAnggaran 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuaidengan spesifikasi tekhnis umum kontrak yang bertentangan dengan PerpresNo. 54 tahun 2010 Jo.

Sehingga atas dasar tersebut,dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis, yangdilakukan oleh terdakwa sebagai orang yang menerima pengalihan pekerjaandari saksi Ir SARYONO, maka perbuatan terdakwa selaku Direktur PTKALINGGA JAYA SAKTI menerima hasil pembayaran sepenuhnya atas peketpekerjaaan tersebut melalui saksi Ir. SARYONO bertentangan dengan Pasal51 ayat (2) huruf c Perpres No. 54 tahun 2010 Jo.

Tudingan tak memberikan Nafkah Lahir dan BathinSecara tekhnis, dan dalam kondisi kekinian hubungan kami, Nyaristidak ada ruang dan kesempatan yang diberikan kepada saya untukmenciptakan kedekatan pisik (hubungan biologis), bahkan hubungankomunikasi pertelopon seluleroun seolah ia hindari, sejak ia melanjutkankuliah beberapa waktu lalu hingga saat ini.

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyainilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagipemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicurioleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Zainal Abidin Sumber Dana APBATahun Anggaran 2017, jumlah peserta lelang yang mendaftarkan sebagaipeserta lelang sebanyak 32 (tiga puluh dua) perusahaan, dan yangmemasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) perusahaan, dan pada saathalaman 2 dari 14Putusan Nomor. 43/PDT/2018/PT BNAdilakukan evaluasi Tekhnis, Harga, dan Administrasi oleh Pokja Barang DanJasa Lainnya XXXV Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DaerahProvinsi Aceh, perusahaan Penggugat dinyatakan lulus dan mendudukiperingkat nomor: 1 dengan

.=> Bahwa berdasarkan Peraturan walikota Nomor : 49 tahun 2009tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan pengelolaan keuanganRSUD Gunung Jati Cirebon sebagai penyelenggara pengelolaanKeuangan Badan layanan Umum Daerah dan KeputusanDirektur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota CirebonNomor : 900/KEP.245RSUD.GJ/2010 tanggal 02 September2010 tentang Penetapan Pedoman Penatausahaan KeuanganRumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon SebagaiPenyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan badan LayananUmum

Bendahara Penerima / : Didi Suwardi, SAPKoordinator Kasir Induk: Dhiana WidiyantiKasir Radiologi10.= Bahwa berdasarkan Peraturan walikota Nomor : 49 tahun 2009tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan pengelolaan keuanganRSUD Gunung Jati Cirebon sebagai penyelenggara pengelolaanKeuangan Badan layanan Umum Daerah dan KeputusanDirektur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota CirebonNomor : 900/KEP.245RSUD.GJ/2010 tanggal 02 September2010 tentang Penetapan Pedoman Penatausahaan KeuanganRumah Sakit Umum

,MA: Didi Suwardi, SAP: Dhiana Widiyanti= Bahwa berdasarkan Peraturan walikota Nomor : 49 tahun 2009tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan pengelolaan keuanganRSUD Gunung Jati Cirebon sebagai penyelenggara pengelolaanKeuangan Badan layanan Umum Daerah dan KeputusanDirektur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota CirebonNomor : 900/KEP.245RSUD.GJ/2010 tanggal 02 September2010 tentang Penetapan Pedoman Penatausahaan KeuanganRumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon SebagaiPenyelenggara Pola Pengelolaan

,MA: Didi Suwardi, SAP: Dhiana WidiyantiKasir Radiologi= Bahwa berdasarkan Peraturan walikota Nomor : 49 tahun 2009tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan pengelolaan keuanganRSUD Gunung Jati Cirebon sebagai penyelenggara pengelolaanKeuangan Badan layanan Umum Daerah dan KeputusanDirektur Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota CirebonNomor : 900/KEP.245RSUD.GJ/2010 tanggal 02 September2010 tentang Penetapan Pedoman Penatausahaan Keuangan35Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon SebagaiPenyelenggara

tetapi terdakwamelakukannya berdasarkan perda No. 1 tahun 2008 tentang APBD tahunanggaran 2008 ;e Bahwa terdakwa pernah melakukan pembayaran pengadaan tanah pembangunanRusunawa ;e Bahwa Terdakwa membeli tanah pembangunan Rusunawa dari Jhonny Kainde;e Bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran tanah rususnawa adalah Rp.290.000.000. dengan luas tanah 2900 M2;e Bahwa selain Terdakwa ditunjuk juga PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) Bapak Steven Dotulong ;65Bahwa tugas dari PPTK (pejabat pelaksana Tekhnis

tanahmilik pemerintah daerah kota manado tersebut tersebut, sesuai dengan Kepres no. 65tahun 2006 dan didukung oleh permendagri No. 13 tahun 2006 dan perda no. 1 tahun2008 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah , serta dokumen pelaksanaanAnggaran (DPA) bagian penyusunan Program ;Menimbang Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 Terdakwa selaku KepalaBagian Penyusunan Program pada Sekretariat Daerah Kota manado membuat Suratidkeputusan No. 03 Tahun 2008 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Menimbang bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukan dalamKitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka hal itu harus dicari91dalam doktrin dan didalam doktrin ada syarat mereka yang bersamasama (medepleger)yaitu :1 Harus bekerja bersamasama secara fisik;2 Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain nya bekerja sama untukmelakukan satu tindakan ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ,Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersamasama Pejabat pelaksana Tekhnis

Revind E.U.Lewan Msi ;surat keputusan pengakatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) AnSteven H. Dotulong ST.MT ;Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara yanglain ;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000 (tigaribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratn Majelis Hakim pada hariSENIN tanggal 27 Februari 2012 oleh kami ARMINDO PARDEDE, SH., MAPselaku Ketua Pengadilan negeri Manado, sebagai Ketua Majelis,s NOVRY T.

PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untukSD/SDLB.Halaman 4 Putusan Perkara No. 23/Pid.SusTPK/2016/PN PgpPermendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Petunjuk tekhnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untukSD/SDLB.Kontrak pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ ) Nomor : 019 / KPBJ / DAK /BUKU / 2010 tanggal 29 November 2010 Pekerjaan pengadaan bukuperpustakaan sebagai sarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD danSMP.Surat Perintah

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 600/ 1994 / SK/ DINDIK / 2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Pengadaanpengguna Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan Tahun Anggaran2010Pada Dinas pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Permendiknas No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk tekhnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010untuk SD/SDLB.

Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Petunjuk tekhnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010untuk SD/SDLB.Halaman 165 Putusan Perkara No. 23/Pid.SusTPK/2016/PN PgpKontrak pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ ) Nomor : 019 / KPBJ / DAK /BUKU / 2010 tanggal 29 November 2010 Pekerjaan pengadaan bukuperpustakaan sebagai sarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD danSMP.Surat Perintah pencairan dana No.

Pengadaanpengguna Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pendidikan Tahun Anggaran2010Pada Dinas pendidikan Kabupaten Belitung Timur;Permendiknas No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk tekhnis Penggunaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untukSD/SDLB;Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Petunjuk tekhnis Penggunaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untukSD/SDLB;Kontrak pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ ) Nomor : 019 / KPBJ / DAK /BUKU / 2010 tanggal

PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010untuk SD/SDLB;Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Petunjuk tekhnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010untuk SD/SDLB;Kontrak pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ ) Nomor : 019 / KPBJ / DAK /BUKU / 2010 tanggal 29 November 2010 Pekerjaan pengadaan bukuperpustakaan sebagai sarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD danSMP;Surat Perintah pencairan dana No.

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagiantermasuk kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atausebahagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atas hartabenda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu merupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganyadan sebahagiannya telah dicuri oleh pelaku atau

sholeh dan berbakti kepadakedua orang tua;Pasal 5Nafkah AnakBahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk nafkah 2 (dua) orang anakyang bernama Pandu Nadif Fashih Bin Muhammad Idris ST tanggal lahir 28Mei 2008 dan Aurellia Orlin Binti Muhammad Idris ST tanggal lahir 6 Maret 2010diasuh oleh Termohon (TERMOHON), Pemohon bersedia memberikan nafkahuntuk 2 (dua) orang anak minimal Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiapbulan;Pasal 6Tekhnis Pembayaran Nafkah AnakBahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tekhnis

Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainMenimbang Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagipemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebaagiannya dapat ditaksirharganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Vrijspraak) atausetidaktidaknya menyatakan bahwa Terdakwa Hanafi, ST Bin Sahum dilepas dari segaladakwaan dan Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtsver Volging);Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupunPenasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :Primair :Bahwa terdakwa Hanafi,ST Bin Sahum selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan(PPTK) dalam kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Masjid pada DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar alam sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kota Pagar alam Nomor. 59 tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Peribadatan Masyarakat (Pembangunan Masjid) pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Pagar alam yang dana pembangunan tersebut bersumber dari APBD

negarasebesar Rp. 376.034.731, atau setidak tidaknya sebagian dari jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal dalam Pasal2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan undang undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tenteng pemberantasan tindak pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa Hanafi,ST Bin Sahum selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa terdakwa Hanfi, ST Bin Sahum pada tahun 2013 menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Peningkatan sarana dan prasaranapembangunan Masjid pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam Nomotr.59 tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

keselamatan lainnya ; Bahwa setiap kapal penangkap ikan yang akan berlayar harus mempunyaiSurat Persetujuan Berlayar ( SPB ) yaitu sesuai dengan Pasal 42 UU RI No.45 Tahun 2009 ; Bahwa Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) dikeluarkan/ diterbitkan olehSyahbandar ; Bahwa proses pembuatan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) adalahsetelah kapal perikanan mendapat Surat Laik Operasi ( SLO ) yangdikeluarkan oleh petugas perikanan dan SLO tersebut dikeluarkan setelahdipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan tekhnis

besertaperlengkapannya, dan pembuatan embung,dengan perincian kegiatan sebagaiberikut : Y Pembuatan irigasi tanah dalamsebanyak 2 (dua) unit dengan biayasebesar Rp.250.000.000 ; v Pengadaan pompa air besertaperlengkapannya sebanyak 10(sepuluh) unit dengan biayasebesar Rp. 300.000.000, ,Y Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga)unit dengan biaya sebesar Rp.715.000.000 : Bahwa selanjutnya terdakwa selaku KepalaDinas Pertanian Kabupaten ManggaraiBarat memerintahkan Bidang Perkebunanuntuk membuat Petunjuk Tekhnis

Bahwa oleh karenanya secara tekhnis administrasi surat keputusan tersebut masihproses penyelesaian dan satu dan lain hal klien kami menunggu proses tersebutHalaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/PLW/201 2/PTUNJKT.yang akhirnya menerima surat dari ombudsman tertanggal 10 Januari 2012, untukitu menurut hemat kami masih bisa diproses Ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan dasar pasal 1 ayat 3 Undangndang No.37 Tahun 2008 tentangOmbudsman;Bahwa dalam Surat Keputusan dimaksud ada tercatat kalimat

PasamanBarat pada tanggal 1 Oktober 2010 dan dikuat dengan Surat Keputusan BupatiPasaman Barat Nomor 188.45/650/BUP.PASBAR2010 tanggal 16 Desember2010tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) padaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab. Pasaman Barattahun anggaran 2010, bersamasama dengan MARDANI, S.Sos MM KepalaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemda Kab.

Adapun Apotekeradalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkansumpah jabatan ApotekerBahwa tenaga tekhnis Kefarmasian yaitu tenaga yang membantu Apoteker dalammenjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana Farmasi, ahli madyafarmasi, Analis Farmasi dan tenaga menengah Farmasi/Asisten ApotekerBahwa yang dimaksud Praktik kefarmasian adalah pekerjaan kefarmasian yangmeliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyim panan