Ditemukan 2091 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : standard sandarman sandarwan sandaran standar'dan standardae standardpen syanuardan standarpen
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
197 — 24
  • ., MM telah melakukan pemutusan kontrak denganmengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintahpasal 93 (2) dari Perpres tersebut serta Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang standardan pedoman pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa kontruksi buku 01.A bagian B.6 butir35.5 yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan kontrak penyedia jasa diharuskan agara. Jaminan Pelaksana di cairkan.b.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2954 — 1553
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.Paragraf2...SK No 050511 A(1)(S)(6)Ned,PRESIDENREPUBLIK INDONESIAllParagraf 2Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan RuangPasal 14Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kesesuaianrencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya denganRDTR.Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakanRDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar.Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standardan
    oleh PemerintahPusat wajib melakukan pembinaan terhadap PerizinanBerusaha, pemenuhan standar, Standar NasionalIndonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.(7) Dalam...SK No 052087 A(8)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 584 Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (4) memiliki risiko menengah atau tinggi terhadapkesehatan, keamanan, dan keselamatan sertalingkungan selain melakukan registrasi untukmendapatkan nomor induk berusaha, Usaha Mikro danKecil wajib memiliki sertifikat sertifikasi standardan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2653 — 5659
  • Riad Horem, Dipl.HE tersebut didasarkanpada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2015 mengenai Standardan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT NKE yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan,diketahui bahwa biaya kantor pusat dan kantor cabang (overhead) PTNKE yang telah nyatanyata dikeluarkan oleh
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Nopember 2015 — Raden Nurma Sapta Gumbira Bin Muhammad Wasmin (Alm)
63 — 12
  • Tahun 2010 dan perubahannyatidak dijelaskan secara khusus mengenai persyaratan SertifikatKeahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT), namun apabiladidalam dokumen pengadaan mensyaratkan adanya SKA dan SKTdimaksud, maka SKA dan SKT tersebut menjadi syarat mutlak,sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat SKA dan SKT sepertiyang disyaratkan dalam dokumen pengadaan maka menggugurkanpenawaran.Pemberlakuan SKA dan SKA ini mengacu kepada PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tentang Standardan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
YUDAS SWASRA ALS ALOY anak dari Alm. SIAUNAM JUNG.
231 — 447
  • juga yang Ahli lakukan postem observation, jadi pekerjaan itusudah dilaksanakan;Bahwa Berdasarkan observasi lapangan dan berdasarkan standar yang adakarena tidak ada analisa hidrolik yang ada kemudian air outputnya tidakmengalir , Ahli tetap menyatakan sesuai dengan keahlian Ahli itu adalahkegagalan sistemik;Bahwa Untuk pembangunan Intake yang ada dikolong PLN bermanfaatkarena intake yang lama mengalami roboh, kemudian dibangun kemballiintake yang baru sehingga bisa berfungsi kembali sesuai dengan standardan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 08-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
183 — 86
  • Konawe dalam pelaksanaan tugasdesentralisasi pembinaan satuan Pol PP dan Linmas sertatugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusatdan pemerintah pripinsi kepada kabupaten sesuai standardan prosedur peraturan dan perundangundangan yangberlaku2. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakkan perdadan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertibanUmum dan ketentraman masyarakat serta perlindunganmasyarakat3. Pelaksaan kebijakan penegakkan perda dan peraturankepala daerah4.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
269 — 85
  • PPK menyusun HPS tanpa keahlian dan tanpa persetujuan SekretarisDaerah dalam bentuk Rencana Perkiraan Biaya (RAB).Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahanperubahannya,pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 66 ayat (7) sertaPeraturan Menteri PU Nomor 7/Prt/M/2011 tahun 2011 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa KonsultansiPasal 1 angka 16 dan Pasal 5;Bahwa penyimpangan dalam proses Pelelangan
    Untuk nilai paket pekerjaan diatas Rp100 miliar dan Jasa Konsultasidiatas Rp10 miliar, PPK menetapkan HPS setelah Rencana PerkiraanBiaya yang disusun mendapat persetujuan pejabat eselon 1, berdasarkanPasal 5 Permen PU No. 07 / PRT / M/ 2011 tahun 2011 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; Bahwa biaya produksi adalah termasuk bahan material, peralatan dantenaga kerja; Bahwa di Lampiran 3 LHP sudah tercerminkan semua biaya, upah ada,peralatan ada di nomor 6
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
313 — 78
  • PPK menyusun HPS tanpa keahlian dan tanpa persetujuan SekretarisDaerah dalam bentuk Rencana Perkiraan Biaya (RAB).Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahanperubahannya,pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 66 ayat (7) sertaPeraturan Menteri PU Nomor 7/Prt/M/2011 tahun 2011 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa KonsultansiPasal 1 angka 16 dan Pasal 5;Bahwa penyimpangan dalam proses Pelelangan
    Untuk nilai paket pekerjaan diatas Rp100 miliar dan Jasa Konsultasidiatas Rp10 miliar, PPK menetapkan HPS setelah Rencana PerkiraanBiaya yang disusun mendapat persetujuan pejabat eselon 1, berdasarkanPasal 5 Permen PU No. 07 / PRT / M/ 2011 tahun 2011 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi; Bahwa biaya produksi adalah termasuk bahan material, peralatan dantenaga kerja; Bahwa di Lampiran 3 LHP sudah tercerminkan semua biaya, upah ada,peralatan ada di nomor 6
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/PID.TPK/2018/PT BDG
Tanggal 11 April 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : TASJRIFIN M.A HALIM,SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. YAYAT AHMAD SUDRAJAT
318 — 1194
  • Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.Pasal 33 Ayat (2) Keppres 80/2003, dinyatakan bahwa khusus untuk pekerjaankonstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telahterpasang, tidak termasuk bahanbahan, alatalat yang ada di lapangan.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Buku 4 BAB II angka 5 huruf b danBuku 5 BAB II angka 4 huruf b, antara lain dinyatakan bahwa: Dalam hal yangdievaluasi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
183 — 68
  • lapanganitu harus di cek oleh Dinas Kehutananan, melihat kondisikondisi saranadan prasarana, kemudian juga kondisi tentang adanya tegakan eksistensi kayu yang ada di areal itu;Bahwa pedoman pengesahan RKT sebenarnya tidak ada masalah jenispotensi kayu, persyaratan potensi kayu seperti apa penilaian RKT itu tidakada disyaratkan; Bahwa saksi dalam penilaan RKT itu tidak mengacu kepada 10.1 tahun2000 ;Bahwa saksi membuat SK pengesahan RKT, di SK. 45 pada pasal 22 aya1 bahwa Dinas Propinsi akan menilai standardan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 330/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Jarot Supriadi
2.James Kantono
Tergugat:
1.Darmi Sumiati
2.Shannedy Ong
3.Rita Wahjudi selaku ahli waris almarhum Rudy Rene De C Van C
4.Novia Setiawan
5.Dr.F.X.Marseno
6.Maria Wongso
7.Hj.Saraswati Purnomo
8.Liong Tiong Goan
9.Andi Candra
10.Khoe Mie Siang
11.Dra.Lina Haryanti Latif
12.Ruby Citraningrum Anderson
13.Harjono Djamaludin
14.Roby Lasmana
15.Ny.Zainab Aryani FT
16.Dr.Muhammad Feisal Tamin, SSEP
17.Hantoro Purnomo
18.Keti Salim
19.Djusmawati
20.Jenny Wiriyanto
21.Tjhin Setiadi Sutanto
22.Sutarto Budi
23.Walid Hidayat
24.Roy Christianto
25.Surjandy Sadeli
26.Grace Jolen
27.Sri Ismiyati
28.Caroline
29.Ang Andri Pribadi
30.Fanny Kumalasari
31.Wibowo
32.Dra. Januaty Sadeli
33.Surja Hartono
34.Meryana Hartono
35.Suryadi Hartono
36.Djojo Hartono
37.Oeij Hui Pek
38.Diana Mangesti
39.Muhardiyanti
40.Lisda Sungkono
41.Drg Prih Amiranti
42.Felicia
Turut Tergugat:
1.Irene Kurnia
2.Yuliawati Sadeli, SE, MM
3.Weny Isawati
4.Evy L Tanu
5.Rudi S Komajaya
6.Janti Komajaya
7.Steffi Narpati,
8.Steven Narpati
9.Agustinus Santoso
10.Joan Ai Lee Rombouts dan Angela Lestari
11.Hanny Yuliany
12.Julianty Njo dan Soesilawaty Njo, SE
13.Geri Azriel Siddik
14.Tania Rahayu
15.Ridwan Halim dan Sonis
16.Kang Theresia Yuanita
17.Christin
18.Indamayanti
19.Meria
20.Junardi Sarmili
21.Alexander Satryo Wibowo,
22.Dr.H.Firdaoes Saleh
23.PT. Citra Mandiri Permai
24.PT. Tonsco International
25.PT. Total Bangun Persada Tbk
26.PT. Total Persada Development
27.PT. Graha Pariwisata Sukses
28.Ambo Enre, Sh
897 — 350
  • Bahwa Prinsip dan Hakekat dari suatu perjanjian adalahkesepakatan, kesepatakan artinya para pihak harus dalam kedaanbebas tidak terikat maupun tertekan, tidak ditipu mapun tidakdipaksa, apabila kesepakatan dalam keadaan bebas dituangkandalam sebuah perjanjian maka itu diangap sah, apabila sebaliknyakesepakatan tersebut dalam keadaan tidak bebas makakesepakatan tersebut batal demi hukum, yang jelas tidak ada unsurpaksa dalam sebuah perjanjian; Bahwa Perjanjian ada 2 (dua) yaitu perjanjian baku atau standardan