Landasan Sosiologis:1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasanfilosofishuruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalampenyelenggaraan negara, praktikpraktik usaha yanglebih menguntungkan sekelompok tertentu. yangmenyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusakHalaman 25 dari 50 halaman.

mengapa bahwa persyaratansebagai seorang calon Presiden dan calon WakilPresiden berlaku bagi siapapun warga negaraIndonesia namun dibatasi dan dikecualikan bagimereka yang secara sifat dan dampaknya pernahmelakukan tindakantindakan atauperbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, DanNepotisme, Penyelenggara Negara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Ccde) Hakim:)) Menteri;) Gubernur;)f) Pejabat negara yang lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negarasesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan rumusan ketentuansebagaimana angka 7, maka yang dimaksud denganPenyelenggara Negara termasuk di dalamnyaHalaman 31

Juga pejabat negara yang lainseperti misalnya Kepala Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagaiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, WakilGubernur, dan Bupati/Walikotamadya, jugatermasuk pula pejabat Pemerintanhan Daerah (DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis denganmengacu pada pengertian Penyelenggara Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 28/1999maka sudah semestinya DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota ditempatkan sebagai

Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara DanPenerima Pensiun/Tunjangan sehingga berdasarkan 2 (dua) ketentuan, maka sumberdana pensiun ke13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),dan di Kantor PT.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per38/Pb/2011Tentang Petunjuk Tehnis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas DalamDalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan PenerimaPensiun/Tunjangan sehingga berdasarkan 2 (dua) ketentuan, maka sumber danapensiun ke13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dandi Kantor PT.

Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan DanPeraturan ............30Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per38/Pb/2011 Tentang PetunjukTehnis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Dalam TahunAnggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan ;Bahwa berdasarkan 2 (dua) ketentuan diatas, adalah bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan di Kantor PT.Pos sama disebut juga bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan PenerimaPensiun/Tunjangan sehingga berdasarkan 2 (dua) ketentuan, maka sumber danapensiun ke13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dandi Kantor PT.

negara dan penenmapensiun /tunujangan dan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : Per38/Pb/2011 tentangpetunjuk tekhnis pemberian gaji pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepadaPegawai Negeri, pejabat negara dan penerima pensiun /tunjangan atas 2 ketentuan tersebut bahwa makasumber dana pensiun ke13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesual denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sementara, Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi:GF Pl be poPejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; danPejabat lain

negara diaturdalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(UU ASN).Pegawai negeri yang disebut dalam UU ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai AparaturSipil Negara (Pegawai ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan pegawaipemerintah dengan

Negara yang menjalankan fungsiEksekutif Legeslatif dan Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasHalaman 49 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sdapokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan UndangUndang yang berlaku dan dalam Pasal 2 nyadijelaskan siapa c yang menjadi penyelengara Negara disebutkan PejabatNegara lembaga Tertinggi Negara, ada Pejabat Negara lembaga TinggiNegara, ada Menteri ada Gubernur ada Bupati dan ada pejabat lain sesualdengan

Negara diwajibkan mengisi LHKPNPegawai Pabrik umpamanya, seorang manager sebuah perusahaantidakberwajiban moral mengisi LHKPN karena pejabat Negara disini menurut UndangUndang No.5 tahun 2014 disini disebutkan Presiden, wakil Presiden, Ketua, atauWakil Ketua anggota MPR, DPR, DPRD DPD MA, MK BPK Komisi Yudisial KPKdan lain sebagainya pejabat Negara yang ditentukan oleh UndangUndang,mereka melaporkan Harta Kekayaannya terkait dengan Transparasi kepadaNegara karena digaji oleh Negara Seorang komisaris

atau pimpinan dari persero milik Negara karenadiwajibkan membuat LHKPN bukantermasuk sebagai penyelenggaraNegara atau pejabat Negara, tetapi ini kewajiban bagi lingkungan daridireksi atau meneger itu untuk melaporkan tapi dia bukan pejabat NegaraHalaman 50 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sda Kita melihat diketentuan UndangUndang No.5 Tahun 2014 dipasal terakhir,itu ketentuan apa saja setelah munculnya UndangUndang ini ada beberapaketentuan yang harus dicabut .

AHON tersebut adalah Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI Als PAK BAYU.eBahwa Terdakwa ELLY LUSIYANTO Als ELI tidak ada memiliki ijindari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalammenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang didugaberisi Narkotika jenis Shabu tersebut.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak berkeberatan4.

AHON tersebut adalah Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI Als PAK BAYU.eBahwa Terdakwa ELLY LUSIYANTO Als ELI tidak ada memiliki ijindari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalamHalaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Sagmenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang didugaberisi Narkotika jenis Shabu tersebut.@ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga berisiNarkotika jenis Shabu yang dibungkus

="Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal mengkonumsi Shabu.

="Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal mengkonumsi Shabu.Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan inimaka segala sesuatu hal / pristiwapristiwa yang terjadi di persidangan yangtelah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuatdalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari =putusan inMenimbang bahwa, Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan

Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalammenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang diduga berisiNarkotika jenis Shabu tersebut.Menimbang bahwa terdakwa menerangkan tidak dalam masarehabilitas dalam penggunaan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak merasaketergantungan dalam penggunaan narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium BalaiBesar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak NomorLP.18.097.99.20.05.0871.K tanggal 10 Desember 2018

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4(empat) orang, masingmasing merangkap Anggota.(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntutumum.(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf

negara;3) ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik danmenyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi ataupegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi PemberantasanKorupsi yang melakukan tindak

PimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yangsemuanya adalah pejabat negara.

melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.Ayat (2)Cukup jelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Cukup jelasPasal 41Yang dimaksud lembaga penegak hukum negara lain, termasuk kepolisian, kejaksaan,pengadilan, dan badanbadan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindakpidana korupsi.Pasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Ayat (1)Yang dimaksud dengan prosedur khusus adalah kewajiban memperoleh izin bagitersangka pejabat

negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.Ayat (2)Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Cukup jelasPasal 49Cukup jelasPasal 50Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Yang dimaksud dengan dilakukan secara bersamaan adalah dihitung berdasarkan haridan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.Pasal 51Cukup jelasPasal 52Cukup jelasPasal 53Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelasPasal 56Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan

Negara, sehingga apabila dikajiHalaman 9 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Blb.secara hukum hal tersebut adalah lebin mengacu kepada dimanagugatan tersebut harus diajukan oleh Penggugat.

Negara, sehingga apabila dikajisecara hukum hal tersebut adalah lebin mengacu kepada dimana gugatantersebut harus diajukan oleh Penggugat, Untuk itu penggugat seharusnyaapabila mendalikan pembatalan Produk pejabat Negara ( Beschiking )maka gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negarabukan di Pengadilan Negeni.

Dan jelasserta tegas bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Akta PengikatanJual beli No 10 tanggal 02 Desember 2010 dan Akta Kuasa Menjual No 11 tanggal02 desember 2010 batal, yang mana hal ini mempertegas bahwa Pembatalanproduk pejabat Negara adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya GugatanPenggugat haruslah ditolak atau stidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Negara, sehingga apabila dikaji secarahukum hal tersebut adalah lebih mengacu kepada dimana gugatantersebut harus diajukan oleh Penggugat.

Untuk itu penggugatseharusnya apabila mendalilkan pembatalan Produk pejabat Negara (Beschiking ) maka gugatan Penggugat harus diajukan di PengadilanTata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa : Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama" ;Hal. 41 dari 58 hal. Put.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang padaPasal 9 menyatakan bahwa : Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali ataulebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, karenaapabila dibayarkan dari seluruh bagian/item yang tercantum dalam paket BelanjaPenunjang Kegiatan berdasarkan Perbub No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2009, maka akan terjadi pembayaran ganda uang pondokan/

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap ;Berdasarkan fakta persidangan dan bukti kwitansi pembayaran bahwa DanaPenunjang Kegiatan untuk 9 (sembilan) kegiatan dibayarkan secara raga dalam duatahap, yaitu Kunjungan Kerja ke Surabaya Sidoarjo tgl. 20 22 April 2005,Pelatihan Pilkada di DIY tgl. 06 08 Mei 2005, Workshop

Biaya Transportasi/ 5.000.000, Ganda dengan SPPDAkomodasi PesertaPertemuan Jumlah 9.000.000, Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan pembayaran gandasebagaimana fakta hukum di atas serta mempertimbangkan regulasi yang mengaturtentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003, Pasal 7 ayat (1) Biaya Perjalanan Dinaspada huruf e menyatakan : Uang harian yang mencakup

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;Bardasarkan uraian di atas, meskipun Belanja Penunjang Kegiatan/OperasionalPimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dalam Perbub No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah sah, karena belum dibatalkanmaupun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi karenapembayaran dana Biaya Perjalanan Dinas

YUS adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orangorang yangTerdakwa kenal dan memperoleh keuntungan.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1 (satu)kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (shabu) tersebut.Hal. 3 dari 10 hal.

55 (lima puluh lima) kantong plastik bening berklip kosong,1 (Satu) kantong plastik warna hitam di lemari baju yang ada di dalam kamar tiduryang didalamnya terdapat 1 (Satu) unit hp merk Nokia warna hitam berikut simcarddan uang tunai sejumlah Rp 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), setelahditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebihlanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 01 (satu)kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0774.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun PSF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian diPontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obatdan

RONI tersebut dan menanyakan kepada kami (petugaskepolisian) dimana keberadaan Sdra.RONI, kemudian karena kami(petugas kepolisian) curiga terhadap Terdakwa tersebut maka kami(petugas kepolisian) melakukan pengamanan terhadap Terdakwatersebut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap narkotika jenis shabu; Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saatdilakukan penangkapan Terdakwa yaitu Bripda Faisal Tanjung danKepala Dusun Pulau Tayan

RONI tersebut dan menanyakan kepada kami (petugaskepolisian) dimana keberadaan Sdra.RONI, kemudian karena kami(petugas kepolisian) curiga terhadap Terdakwa tersebut maka kami(petugas kepolisian) melakukan pengamanan terhadap Terdakwatersebut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap narkotika jenis shabu; Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saatdilakukan penangkapan Terdakwa yaitu Briptu Ocktabyanus.L dan KepalaDusun Pulau Tayan

negara atau instansinegara yang berwenang dalam menguasai 1 (Satu) lembar uang pecahanRp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkotika jenisshabu;Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa ada memiliki1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa ada melakukantransaksi jualbeli narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi mengetahui akan tetapi setelah penangkapan

Kemudian Terdakwa mengakui bahwa1 (Satu) lembar uang pecahan Rp5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnyaberisikan diduga narkotika jenis shabu dan dibungkus lagi menggunakan 1(satu) buah kantong plastik bening tersebut didapatkan dari Sdra.RONI dankemudian akan dijual kepada Sdra.DENIS melalui perantara Terdakwa.Kemudian terhadap semua barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke PolresSanggau untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap

Negara atau Instansi Negara yang berwenang terhadapnarkotika jenis shabu, dengan demikian diperoleh kesimpulan perbuatanTerdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga telah memenuhi unsur tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Mmembeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan I;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)UndangUndang RI

Sehingga ruang terjadinya penafsiran hukum secaraekstensif dapat terhindarkan, karena penafsiran hukum ini jauh lebih burukdaripada penafsiran analogi yang dilarang dalam hukum pidana.Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parepare tersebut, bahwapajabat pemerintah atau pejabat Negara dapat menunjuk kuasakhususnya untuk melaporkannya, justeru jauh lebih buruk daripadapenafsiran hukum secara ekstensif.

PelaporanSiapapun dapat melakukan sedangkan pengaduan mutlak dilakukanoleh pihak yang terkena kejahatan secara langsung dan tidak bolehdiwakili oleh siapapun.> Bertentangan Putusan Mahkamah Konstitus No. 31/PUUXII/2015.Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parepare tentang pejabatpemerintah atau pejabat Negara dapat dapat menunjuk kuasanyamelaporkannya adalah menyimpang/bertentangan dengan keputusanMahkamah Konstitusi NO.31/PUUXII/2015.

Hakekat kandungan putusanMK tersebut adalah bahwa kedudukan semua orang dihadapan hukumadalah sama, dan tidak adalah perlakuan khusus istimewa kepada PNS,pejabat pemerintah atau pejabat Negara.

Negara dapat memberikan kuasa khusus pada pihak lain untukmelaporkannya.

Pertimbangan hukum tersebut bertentangan denganasas legalitas, karena tidak satupun kententuan hukum yang jelas mengaturbahwa pejabat pemerintah atau pejabat Negara dapat menunjuk kuasanyauntuk melaporkannya atau mewakili personal pejabat pemerintahn ataupejabat Negara tersebut dalam memberikan pengaduan.2.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; == === = 22229 222 en nnn nnn nnn nanan394. Gubemnur ; 22222 2 5. Hakim ; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dan ; 7.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; + 2= 22222 oo nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn en nnn4. Gubemur ; 5. Hakim ; = === 2= #22 $25 22225 2222 ===6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ; == 2 $= 22 = non nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn oo7.

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai

Dalam artikata istilah tidak dapat ditarik kembali dalam Pasal 1666 KUHPerdatatersebut mengandung arti tidak dapat dibatalkan ;Bahwa, Judex Facti telah salah menafsirkan produk hukum yang terkaitdengan Pejabat Negara cq Notaris dalam arti kata baik Akta Notaris,legalisasi maupun waarmerking kesemuanya mempunyai makna bentukperikatan yang tidak mungkin dapat dibatalkan secara sepihakmengingat dalam perkataan telah timbul hakhak para pihak ; Telah salah dalam menerapkan Pasal 1678 KUHPerdata, pertimbanganhukum

Dalam arti kata Judex Factiseharusnya menghormati segala kesepakatan cq kuasa maupunpemberian hibah dimaksud yang mereka buat sendiri, apalagipembuatan perikatan dimaksud di hadapan pejabat Negara, sehinggaperikatan dimaksud tidaklah dapat dibatalkan secara sepihak ;Bahwa, pemberian hibah maupun pembuatan kuasa sebagaimanaobyek sengketa dalam perkara ini adalah dibuat di hadapan pejabatNegara yang notabene legalitas kKeabsahannya sangat akurasi, lagi pulasubyek hukum pemberi hibah dalam perkara dimaksud

Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA),dengan unsurunsurnya sebagai berikut:Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;11Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 21.00 WIT terdakwaselaku

pemerintahan dalam arti luas, untuk melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Keputusan BupatiHalmahera Utara Nomor: 141/260/HU/2013 tanggal 12 Juli 2013 Tentang12Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Kira KecamatanGalela Barat Kabupaten Halmahera Utara secara sah telah dilantik sebagaiKepala Desa Kira Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara,sehingga terhadap unsur setiap Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara,dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

TORO selaku pemilikrumah tidak sedang berada di dalam rumahnya.Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Halaman 7 dari 27 /Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN SagMenimbang

TORO selaku pemilikrumah tidak sedang berada di dalam rumahnya.Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan

Sus/2018/PN SagBahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak berkeberatan ;4.

terdakwa tersebutterdakwa keluarkan dan terdakwa simpan di bawah meja.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki/ menguasai 4 (empat)paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabutersebut untuk terdakwa konsumsi saja akan tetapi kalau ada temanmeminta bagi tersangak akan memberikannya.Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap terdakwa, ada warga yang ikut menyaksikan yaitu ketua RTsetempat yang tidak terdakwa kenal.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat

negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal memiliki serta menguasainarkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket plastik bening berklipyang diduga berisikan narkotika jenis shabu.Bahwa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotikajenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan sebelumnya terdakwaHalaman 16 dari 27 /Putusan Nomor 298/Pid.

Buyung untuk Terdakwa konsumsi sendiri;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor149/PID.SUS/2020/PT PTKBahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0146.K tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat danditandatangani

(Satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan diatap seng rumah Terdakwa Reza Elharis J Als Jambek Bin Ismed Y NR dan1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 908 warna hitambiru ditemukandiatas tempat tidur yang berada di lantai dua rumah Terdakwa Reza ElharisJ Als Jambek Bin Ismed Y NR, setelah ditanyakan Terdakwa mengakuimemiliki Semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor149/PID.SUS/2020/PT PTKBerdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0146.K tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

Disatu sisi Penggugat adalah Hakim yang diberikan statussebagai Pejabat Negara oleh undang undang dan dipanggil Yang Muliadisaat diruang sidang (meskipun kemudian dinonaktifkan), sehinggamemiliki kKedudukan dan status sosial yang cukup terpandangdimasyarakat, tetapi disisi lain KPKTergugat adalah lembaga PenegakHukum Negara yang disegani dan harapan masyarakat, namun sepertiLembaga Negara/Pemerintah lainnya umumnya tidak memiliki hartakekayaan sendiri, akan tetapi hanya menggunakan uang negara dariAPBN

Disatu sisi Penggugatadalah Hakim yang diberikan status sebagai Pejabat Negara olehundang undang dan dipanggil Yang Mulia disaat diruang sidang(meskipun kemudian dinon aktifkan), sehingga memiliki kedudukandan status sosial yang cukup terpandang dimasyarakat,..., makadapat disimpulkan bahwa Judex Facti dan Judex Juris mengakuikedudukan dan status sosial dari Termohon Peninjauan Kembaliuntuk tetap dipertimbangkan layaknya sebagai Pejabat Negara dandipanggil Yang Mulia di ruang siding;2) Bahwa untuk

Negara);Walaupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diucapkan padatanggal 28 Februari 2012, namun Putusan Judex Facti (PutusanNomor 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2012) tidakmempertimbangkan kedudukan dan status Termohon PeninjauanKembali, baik itu. sebagai tersangka, Terdakwa, dan kemudiandiberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hakim sebagaipertimbangan yang fundamental.

Negara;Pertimbangan Judex Juris tentang kedudukan dan status sosialTermohon Peninjauan Kembali tersebut tentu tidak sesuai denganfakta hukum, yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali, yangsebelumnya berstatus atau berkedudukan sebagai tersangka,Terdakwa, dan diberhentikan sementara dari kedudukan sebagaiHakim (Pejabat Negara), kemudian menjadi Terpidana dandiberhentikan secara tidak hormat dari kKedudukan sebagai Hakim(Pejabat Negara).

Negara dan yang dipanggil Yang Mulia di ruangsidang, harusnya memberikan contoh teladan bagi masyarakat danharus mempunyai integritas yang tinggi, tahan akan godaan suap yangHalaman 57 dari 64 hal.

shabuyang dibungkus dalam plastik bening berklip.Berat Bruto : 1,23 g (Satu koma dua tiga gram).Berat Netto : 0,87 g (nol koma delapan tujuh gram).Perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika Golongan jenis Metamfetamin dengan total netto +0,87 g (nol koma delapan tujuh gram) tersebut tanpa izin dan tanparekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat danMakanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenang mengeluarkannya;Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa TITO RONAL PARDEDE Als TITO Bin MARINGANPARDEDE (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 13.00 Wibatau setidak tidaknya dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaktidaknya diTahun 2020, bertempat di warung kosong yang beralamat di JIn.

Negara yang berwenang mengeluarkannya;Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Sanggau dan yang keenamkalinya Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Sanggau,sedangkan waktu Saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabudengan Terdakwa, saksi sudah lupa, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu; Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisiantersebut; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauinstansi negara yang berwenang dalam menguasai dan memiliki 2

negara atauinstansi negara yang berwenang dalam menguasai dan memiliki 2 (dua)paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Sag Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) kantong plastik berklip yang berisikan

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding akan menghubungkan unsur unsur tersebut denganfakta fakta yang diperoleh dalam dipersidangan ;Unsur ke1 yaitu : Pegawai Negeri / Pejabat Negara :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negerisebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,302. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,3. Menteri,4. Gubernur,5. Hakim,6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,ds Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagaisubyek hukumnya adalah terdakwa ABD.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret6.2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanandinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinassebagaimana

Negara,Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejaktanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggall4 Maret 2011 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b).Bahwa akibat perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. telah menimbulkankerugian keuangan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PejabatNegara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanandinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) .

Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor : 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah