Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DAN Pasal 368 Ayat (1)Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju lengan pendek warna pink garis garis putih; 1 (Satu) potong celana pendek jeans warna biru mudaPutusan Pidana Anak No.1 8/Pid.SusAnak/2017/PN Gns, hal. 3 dari hal.38Dikembalikan kepada Anak Korban Selviana Binti Sabahi.4.

Anak datang mengetuk pintu rumahPutusan Pidana Anak No.1 8/Pid.SusAnak/2017/PN Gns, hal. 4 dari hal.38sambil berteriak SELVI...SELVI.... BUKAIN PINTU. KALO GAKDIBUKAIN, SAYA BUKA SENDIRI.

Anak No.1 8/Pid.SusAnak/2017/PN Gns, hal. 5 dari hal.38bernama KEYREN, SIFA dan NISA.

Anak No.1 8/Pid.SusAnak/2017/PN Gns, hal. 8 dari hal.381.

YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.HPutusan Pidana Anak No.1 8/Pid.SusAnak/2017/PN Gns, hal. 38 dari hal.38

Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Anak dengan uraianpertimbangan seperti tersebut dibawah ini;Ad. 2.

Kutipan Akta KelahiranNomor 5102LT260720180038, anak ANAK lahir pada tanggal 5 Mei 2004,sehingga pada saat melakukan tindak pidana Anak ANAK belum berumur 18(delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,sehingga kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasar pasal 71 Undangundang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknyapidana yang dapat dijatunkan kepada anak yang melakukan tindak pidanaialah pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok yang dapatdijatuhkan terdiri atas:a. pidana peringatan;b. pidana dengan syarat:1) pembinaan di luar lembaga;2) pelayanan masyarakat; atau3) pengawasan.c. pelatihan kerja;d. pembinaan dalam lembaga; dane. penjara;Menimbang, bahwa hakekat penjatuhan pidana dalam SistemPeradilan Pidana Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapimemiliki

Anak,dinyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan PenelitianKemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkanputusan perkara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam HasilPenelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak atas namaAnak ANAK Register Litmas: 02/Litmas Pros PN/2019/Bapas tertanggal 22Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Wayan Nardi selakuPembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan dan memberikan rekomendasiagar Hakim menjatuhkan

Anda RT. 25 No. 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan KotaBaru Kota Jambi, berdasarkan penunjukan Hakim dan Surat PenetapanNomor 7/Pen.Pid.SusAnak/2018/Pn Mbn tanggal 4 Oktober 2018;Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Putusan Pidana Anak Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 1 dari 18 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, tanggal 1 Oktober 2018 tentang PenunjukanHakim; Penetapan Hakim

Anak Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 10 dari 18atau setidaktidaknya pada bulan September tahun 2018, sehingga usia padasaat Anak diduga melakukan tindak pidana dan diajukan ke persidangan adalahsekira berusia 17 tahun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yangdimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapibelum berumur 18 (

Anak Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 12 dari 18Ad.4.

Perbuatan klien Anak merupakan pengulangan tindak pidana;Putusan Pidana Anak Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 15 dari 18b. Menghindarkan klien Anak dari kemungkinan mengulangi kembaliperbuatannya yang melanggar hukum apabila masih dibiarkan di luarlembaga dan tidak mendapat bimbingan dan pembinaan yang memadai;c.

,Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di MuaraTembesi dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak,Pembimbing Kemasyarakatan serta Orangtua Anak.Hakim Ketua,Andreas Arman Sitepu, S.H.Panitera Pengganti,Ismail BahaudinPutusan Pidana Anak Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 18 dari 18

Anak sebagai /ex specialis dalamketentuan hukum acara pidana termasuk juga dalam penjatuhan pidana kepadaAnak Pelaku;Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang UndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak diaturmengenai jenis pidana pokok bagi Anak, yang terdiri atas:a.

Undang Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah perampasankemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Adapun dalampenjelasan Pasal 2 huruf i dinyatakan bahwa yang dimaksud perampasankemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidakdapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentinganpenyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan UndangUndangSistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasankemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidanapembatasan kebebasan

11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhakmemperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan,Pendidikan dan Pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dan ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (3) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa LPKA wajibHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2020/PN Mnkmenyelenggarakan Pendidikan, pelatihnan ketrampilan, pembinaan, danpemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telahmenentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku

Kesepakatan Perdamaian / Diversi tanggal 14 Oktober 2020.Menimbang bahwa berdasarkan proses diversi yang telah dilalui dan Berita Acara Diversidiketahui bahwa terhadap kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya.Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaanperkara ini tidak dilanjutkan/ dihentikan.Memperhatikan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 52 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

4 Tahun2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.

Menetapkan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bernama AnjasMaulana Bin Anton Gunawan dalam Register Perkara Pidana Anak Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PN GnsMenyatakan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya;Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan segera setelah tanggalpenetapan ini ditetapkan;Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan diversi;Melanjutkan proses persidangan apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan;6.

Anak No. 8/Pid.SusAnak/2018/PN Gns, hal. 3 dari hal. 313.

Kemudian Anak PELAKU ANAK danPutusan Pidana Anak No. 8/Pid.SusAnak/2018/PN Gns, hal. 5 dari hal. 31Irfansyah Bin Muhammad Azis sebelum pergi sempat terjatuh darisepeda motor dan dipergoki oleh Saksi Mulyono Bin Ranu.

Bahwa, setelah sampai di rumah kontrakan milik Nenek SaksiPutusan Pidana Anak No. 8/Pid.SusAnak/2018/PN Gns, hal. 22 dari hal. 31Irfansyah Bin Muhammad Azis (Terdakwa dalam berkas terpisah) ternyata rumahtersebut dalam keadaan kosong.

Anak, Pasal 5 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI:Putusan Pidana Anak No. 8/Pid.SusAnak/2018/PN Gns, hal. 29 dari hal. 311.

YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.HPutusan Pidana Anak No. 8/Pid.SusAnak/2018/PN Gns, hal. 30 dari hal. 31

PUTUSANNomor 125/Pid.SusAnak/2015/PN Tul (Anak)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara Pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak ; +Nama lengkap : DANDI RENWARIN Alias DANDI ;Tempat lahir SD Lea mmm men nnn erence nnUmur/tanggal lahir :17 Tahun / 11 November 1998 ;Jenis kelamin P LaHLARKL eesti ererntmiemnnennieteKebangsaan IMAGES Ta jan enenenrencnonennnenrssesemennnnnssmmnnen

kemudian anak menjawabPutusan Pidana Anak Nomor 125/PidSus.Anak/2015/PNTul Halaman 3 dari 26ical maksudnya apa?

UndangUndang RI No.11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak.22ATAUKETIGA :wa= Bahwa anak DANDI RENWARIN Alias DANDI (17 (tujuhbelas) tahunberdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor : 8172021002090006) pada hariMinggu tanggal 26 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wit atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Kompleks Fidabot KecamatanDullah Selatan Kota Tual atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual telah menempatkan,membiarkan

sehingga terjadi perdebatan antara anak DANDIRENWARIN dengan saksi Rizal Reubun, kemudian Rizal Reubun tibatiba memukul anak DANDI RENWARIN sebanyak 1 (satu) kali mengenaihidung anak DANDI RENWARIN dengan menggunakan tangan kananhingga mengeluarkan darah, lalu orangorang yang ada diacara di jogetmemisahkan anak DANDI RENWARIN dengan saksi Rizal Reubunkemudian anak DANDI RENWARIN berjalan keluar dari acara jogettersebut untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung dan karenaPutusan Pidana Anak

UndangUndang RI No.11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Dandi melaluiPenasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukankeberatan atau ekSepsSi ; 2 22202202 20225~ Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut: 1.

Anak Nomor 03/Pid.SusAnak/2016/PN Bms5.

pasal 71 ayat 1 huruf (d) Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:1.

Anak Nomor 03/Pid.SusAnak/2016/PN Bmstergolong anakanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP sebagai berikut:1.

Menjatuhkan putusan Anak ANAK dengan hukuman dikembalikankepada orang tuanya;Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Anak Nomor 03/Pid.SusAnak/2016/PN Bms3.

Anak, denganpertimbangan sebagai berikut:1.

Kemudian 3 (tiga) orang teman Anak RIDUAN ABDULLATIF Als WAN BENJOL Bin SUDARMAN menodong dan mengambil barangbarang milik sopir tersebut dan Anak RIDUAN ABDUL LATIF Als WAN BENJOLPutusan Pidana Anak No. 16/Pid.SusAnak/2020/PN Gns, hal. 3 dari hal. 26Bin SUDARMAN menunggu diatas motor bertugas untuk mengawasi keadaansekitar dan Anak RIDUAN ABDUL LATIF Als WAN BENJOL Bin SUDARMANmelihat saksi RISKY SUGANDA Als KIKI Bin SAHAB dan saksi ALDY KUSUMAWINATA Bin AIDI ( Dalam Penuntutan Terpisah ) dan AHMAT

Kemudian Anak Riduan Abdul Latif Als WanBenjol Bin Sudarman menggunakan uang tersebut untuk keperluan seharihari;Putusan Pidana Anak No. 16/Pid.SusAnak/2020/PN Gns, hal. 8 dari hal. 26Bahwa, adapun peran dari Anak Riduan Abdul Latif Als.Wan Benjol BinSudarman adalah duduk diatas motor dan hanya memantau situasi bila adayang melihat atau memergoki tindak pidana yang saksi dan saski RiskySuganda Als Kiki serta Saudara Ahmat Als Mat Bolang (DPQ) lakukanterhadap saksi Kartoyo dan saksi Dari;Bahwa, akibat

Kemudian kami melihat 1 (Satu) unit mobil trukPutusan Pidana Anak No. 16/Pid.SusAnak/2020/PN Gns, hal. 9 dari hal. 26melintas di jembatan Fly Over kearan Gunung Batin dan kamimemberhentikannya.

Anak No. 16/Pid.SusAnak/2020/PN Gns, hal. 19 dari hal. 26 Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahnnya; Sudah ada perdamaian dengan korban;Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anakharus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke1 dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, serta UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

,MH ANUGRAH RLALANA SEBAYANG, SH., STPutusan Pidana Anak No. 16/Pid.SusAnak/2020/PN Gns, hal. 20 dari hal. 26Putusan Pidana Anak No. 16/Pid.SusAnak/2020/PN Gns, hal. 21 dari hal. 26

rupiah), 1 (satu) unitlaptop merek HP warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan warna silver, 2(dua) unit hand phone (HP) merek ADVAN dan VENERA, 2 (dua) unitHard Disk CCTV dan barangbarang elektronik lainnya yang tidak saksiketahui jumlah dan jenisnya sehingga ditaksir total keseluruhannyaadalah sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP jo UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;SUBSIDIAIRBahwa ia Anakpada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 11.00 Wibatau setidaktidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April dalam tahun 2015bertempat di rumah milik saksi korban di Jalan Sisingamangaraja No. 73DDoloksanggul Kec.

Anak;Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana/requsitoir yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurianterhadap korban Prayondan Sihotang, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke5KUHPidana Jo.

Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara anak tetapdalam tahanan;.

anak di atur dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; meskipun jenis dan macam pidanasebagaimana Pasal 71 UU SPPA tersebut, banyak dipandang belumemplementatif;Menimbang bahwa, penjabaran pidana sebagaimana Pasal 71 ayat (1) bangka 3 UU SPPA terurai dalam Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan bahwadalam hal menjatuhkan pidana dengan syarat maka hakim harus menentukansyarat umum dan syarat khusus; Syarat umum yakni tidak boleh melakukan tindakpidana sebelum

Bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anakhanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang ini.Bahwa mengingat ketentuan Pasal 73 Ayat (2), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1dan 2), Pasal 76 dan Pasal 77 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa terhadappenjatuhan pidana dengan syarat sebagaimana direkomendasikan olehPetugas Kemasyarakatan

Anak mengatur hukuman pokok bagianak yang terdiri atas :a.

Anak yang mengaturhukuman yang dapat dijatuhkan bagi anak.4.

Hal ini bertolak belakang dengansemangat UndangUndang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81ayat (5) yang menyebutkan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakansebagai upaya terakhir karena tujuan pemidanaan terhadap seorang anakbukan sematamata sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Anakakan tetapi lebin menitikberatkan agar Anak dapat menyadari atasperbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaikidirinya sendiri dikemudian hari.

Apalagi di Kabupaten Tanah Bumbu(Batulicin) belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) danLembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagaimanadimaksudkan oleh UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang No 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BapasBanjarmasin telah merekomendasikan agar Anak SITI RAHMIATI Alias SITIAlias RAHMI Binti RAMLI dijatuhi pidana bersyarat sesuai dengan

1. Menghentikan pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla atas nama Anak HENDRA KURNIAWAN Bin HADRI;
2. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BE 2457 DBD tahun 2023 nomor rangka MH1JM8127PK468310 nomor mesin JM81E2473013;-------------
   -

Anak (dalam DakwaanKesatu).2.

Anak.

Anak, sesuaidengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelummenjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 272/SA/VII/2019 olehPembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) KlasIl Pekanbaru Pos Bapas Dumai;Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar kesimpulan dan

Bahwa, menurut ketentuan pasal 96 UndangUndang RI NO 11Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Penyidik,Penuntut umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidanadengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda palingbanyak Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

Bahwa Undangundang RI No. 11 tahun 2012 tentang SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK menyebutkan Penyidik dan Penutut Umumdalam menangani perkara pidana anak, dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalamundangundang ini, Sementara udangundang yang di maksudtersebutadalah UU RI No 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN ANAKyang dengan tegas menyebutkan dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkanSISTEM PERADILAN ANAK wajib menggunakan pendekatan Restoratifyaitu penyelsain

Bahwa, pasal 5 ayat (2) undangundang RI No 11 tahun 2012menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi penyidikan dan Penuntutan pidana Anak yangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang,kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini. KarenaUndang Undang ini mengatur secara tersendiri Sistem Peradilannyamaka dalam hal perkara anak dapat dilakukan penyimpanganpenerapan ketentuan KUHAP. Halaman 8 dari 22 Putusan 1/Pid.Prap/2021/PN.Gns4.

Menyatakan Penetapan tersangka berdasarkan surat penetapanNo:S.Tap /32 /Ill/2021/Reskrim yang dikluarakan oleh TERMOHONTIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR HUKUM, karena tidak sesuaidengan ketentuan UU RI No 11 tahun 2012 tentang SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK.3. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan denganPenetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;4.

ANAK.1.

Anak, akan tetapi didalamAmar Putusannya berbunyi sebagai berikut:Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu denganpidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga dengan ketentuan(syarat umum) Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selamamenjalani masa pidana dengan syarat selama 6 (enam) bulan dan dengankeharusan (syarat khusus) mengikuti program pembimbingan danpenyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina, yaitu Kusnawidjaya, S.H.

Anak, apakah yangdimaksud Hakim tingkat pertama adalah menjatuhkan Pidana pembinaandiluar lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 1jo Pasal 74, ataukah Pidana dengan syarat sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 71 huruf b jo Pasal 73 UU No.11 Tahun 2012 tentang SistemPidana Perkara Anak yang menentukan adanya syarat umum dan syaratkhusus ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat bandingmembatalkan pemidanaan yang dijatunkan oleh Hakim tingkat pertama danmengadili

(6)Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang bahwa karena pada Pasal 73 ayat (2) dan ayat (4)UUSPPA mengamanatkan selain syarat umum harus juga ditetapkan syaratkhusus maka Majelis Hakim Banding menetapkan anak harus melakukankewajibannya sebagai umat muslim untuk melakukan sholat Jum/atberjamaah dengan tertib setiap minggunya di Mesjid yang ditentukan olehPejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas IIPangkal Pinang;Menimbang bahwamemenuhi

amanat Pasal 73 ayat (7) UU No.11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim Bandingperlu. pula memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukanpengawasan terhadap anak dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan BalaiPemasyarakatan Kls II Pangkal Pinang untuk melakukan pembimbinganHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor No.2/Pid.Sus.Anak/2018/PT.BBLagar anak menempati pembimbingan selama menjalani masa Pidanadengan syarat;Menimbang, bahwa karena anak berada dalam tahanan dan terhadapanak

ini.MemperhatikanUndang Undang RI No.11 Tahun 2001 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Undang Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitabundang undang hukum acara pidana dan ketentuanketentuan hukum lainyang berlaku khususnya Pasal 2 ayat(1) Undang Undang RI Darurat No.12Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor No.2/Pid.Sus.Anak/2018/PT.BBLTahun 1951;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 PebruariTahun 2018, Nomor: 4/ Pid.SusAnak

Anak ;AtauDakwaan Kedua :Bahwa ia terdakwa Andis Paradilla alias Bandos Bin Saenal pada hari Senin tanggal 18Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaktidaknya waktu lainpada bulan Agustus 2014 atau sekira waktu itu atau setidaktidaknya pada waktu laindalamtahun 2014 atau sekira waktu itu, bertempat di Desa Galung Kec.

Anak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuaidengan agamanya masingmasing, pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut yaitu :1 Saksi Briptu Agung Rama Putra Bin H.

Anak atau dakwaan Kedua,melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, dakwaan Ketiga, melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndangRepublik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau dakwaanKetiga, melanggar ketentuan Pasal 131 UndangUndang

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwasesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim jika melihat dari jenisdakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut akan memilih dakwaan manayang menurut Majelis lebih mendekati akan faktafakta yang telah terungkap di persidangan danoleh karena

itu terlebih dahulu akan diuraikan dakwaan Ketiga yaitu melanggar ketentuan Pasal11131 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yangmana unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,Pasal 119, Pasal 120, Pasal

IQBAL MUSDAL MUSTAFA ALS IQBAL BINMUSTAFATempat Lahir : Ujung PandangUmur/tanggal lahir : 17 Tahun / 18 Nopember 1996Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jalan Urip SumoharjoAgama : IslamPekerjaan : Tidak adaMenimbang, bahwa untuk melaksanakan proses diversi, perlu ditentukan haridan tanggal pertemuan ;Memperhatikan Pasal 8 jo Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang No.11 Tahun2012 tentang system Perdilan Pidana Anak ;MENETAPKAN: Proses diversi dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal

Urip Sumoharjo No.15 Aspol Tello KotaMakassar.Agama : IslamPekerjaan : Nihil.Bersama ini dilaporkan bahwa Proses Diversi telah berhasilsebagiamana terlampir dalam berita Acara dan kesepakatan Diversi .Selanjutnya mohon diterbitkan penetapan Diversi sesuai denganketentuan pasal 52 ayat (5) UndangUndang No.11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak .Demikian untuk menjadi perhatian.Maros, 8Oktober 2014Fasilitator DiversiBARYANTO, SH.

Kesepakatan Diversi tanggal8 Oktober 2014 ;Menimbang bahwa dari laporan Hakim tanggal 8 Oktober antara anak dankorban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 8 Oktober 2014 denganketentuan sebagai berikut :Pasal 1Bahwa Diversi yang dilakukan adalah berdasarkan kesepakatan bersamasebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistemperadilan Pidana Anak dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan

Anak, Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2014dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN1.

Kesepakatan Diversi tanggal8 Oktober 2014 ;Menimbang bahwa dari laporan Hakim tanggal 8 Oktober antara anak dankorban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 8 Oktober 2014 sebagaimanatercantum dalam kesepakatan Diversi tanggal 8 Oktober 2014 ;Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah dilaksanakan olehsemua pihak ;Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun2014 dan UndangUndang Nomor

No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danatau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN SakSaksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksihendak mengalirkan air dengan menggunakan

Pasal 1 angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain;3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, kKemudian berdasarkanHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN SakPasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana pokokbagi Anak terdiri atas:a.

Anak;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi PetugasPembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IIPekanbaru untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak yangdilaksanakan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang MemerlukanPerlindungan Khusus) Rumbai Pekanbaru yang lamanya memperhatikanketentuan Pasal 78 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana Hakimmemandang penjatuhan pidana pelatinan

Pasal 1 angka3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN Sak1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaanmemberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

PUTUS ANNo. 06/Pid.SusAnak/2015/PN Sim.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anakanak atas nama : Nama lengkap : ARJUN SULAIMANHAKIMTempat lahir : Bukit LimaUmur/tanggal lahir ; 17 tahun / 14 September1997Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/ : IndonesiakewarganegaraanTempat tinggal : Afdeling

bersalah dankepada Anakanak tersebut dapat dihatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanketentuan dalam Undangundang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena dakwaanPenuntut Umum diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun; Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan; Sistem Peradilan

Pidana anak wajibmengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidanadengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkaituntuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihankembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal angka 6 UndangundangNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan pihak korban,orang tua dari Anak yang bernama

JAYA AJI SARIadalah Tindakan; Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 82 Undangundang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktafakta hukum dalam persidangan beralasanuntuk menjatuhkan Tindakan berupa Pengembalian kepada orang tua (Pasal 82 ayat (1)huruf a Undangundang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengeluarkan Penetapan PenangguhanPenahanan pada tanggal 06 Maret 2015;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan

Undangundang No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundangundangan yang berkaitandengan perkara ini; MENGADILI: Menyatakan Anak yang bernama 1.

PUTUS ANNo. 02/Pid.SusAnak/2015/PN Sim.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anakanak atas nama :1 Nama LengkapTempat lahirUmur / Tgl. Lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan2. Nama LengkapTempat lahirUmur / Tg.

Anak Atau Dakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 jo Pasal132 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia tentangNarkotika jo UndangundangRepublik Indonesia No. 11Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 02/Pid.SusAnak/2015/PN Sim.14Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan persidangan perkara pidana adalah DakwaanPenuntut Umum; Menimbang, bahwa ternyata dalam berkas perkara ini dalam tingkat penyidikan,Kepolisian Resort

Anak; Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan;Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan,nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak,kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak,proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir danpenghindaran pembalasan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Dakwaan Penuntut Umum tidakmengacu pada

Anak AtauDakwaan Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 jo Pasal132 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia tentangNarkotika jo UndangundangRepublik Indonesia No. 11Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas,Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua tersebut dalam No.

Anak, Pasal 143 ayat (2 ) huruf b dan Pasal 143 ayat (3)MENGADILI Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.