Ditemukan 103579 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-03-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan MS TAKENGON Nomor 157/Pdt.G/2020/MS.Tkn
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
Siner binti Enam
Tergugat:
Ridwan bin Agus Salim
5915
  • Menetapkan

    1. Menyatakan telah tercapai pedamaian antar Penggugat dan Tergugat
    2. Menghukum kedua pihak untuk mentaati isi perjanjian dimaksud
    3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.442.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
Register : 27-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 20/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 18 Maret 2014 — RAHMI KOMALAWATI vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
8335
  • 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 27 November 2013, yang dimohonkan Banding; ---------------------------------------------------------------- Mengadili SendiriDalam Penundaan- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 6 September 2013 tentang Penangguhan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar
    Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepualauan Riau hingga sengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya; Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;Dalam Pokok Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya- Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat/Terbanding yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu
    Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atas nama RAHMI KOMALAWATI dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan 2009-2014; --------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atas nama RAHMI KOMALAWATI dari kedudukannya sebagai Anggota
Register : 24-07-2015 — Putus : 18-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 92/B/2015/ PT.TUN.MKS
Tanggal 18 September 2015 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, ;------------------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut..........TERGUGAT/PEMBANDING; MELAWAN : 1. HERMANSYAH PAGALA,;--------------------------------------------------------------------- 2. ASRAN LASAHARI, S,Pd,;------------------------ Selanjutnya disebut.....PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
6032
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sehingga berbunyi :---------------------------------DALAM PENUNDAAN;----------------------------------------------------------------------Menolak permohonan Para Penggugat/Terbanding tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ;--------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018 tanggal 20 Januari 2015 ;------------------------------------------------------------------------------4.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 05/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 22 April 2015 yang dimohonkan banding tersebutdengan perbaikan sehingga berbuny1 :DALAM PENUNDAAN 272 n2n none n nnnHal 7 dari 9 hal Put No. 92/B/2015/PT.TUN.MKSMenolak permohonan Para Penggugat/Terbanding tentang penundaan pelaksanaanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 03/Kpts/KPU Prov.026/TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Register : 05-03-2024 — Putus : 31-05-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Krg
Tanggal 31 Mei 2024 — Penggugat:
1.Arif Suharno
2.Agung Sutrisno
3.Suratno
Tergugat:
8.BPD Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso kabupaten Karanganyar
9.Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
10.Haryanto, SH
11.Rusmanto
12.Paiman
13.Hadi Gimun
Turut Tergugat:
Bupati Karanganyar
660
  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI;

    • Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala desa Antar Waktu Desa Berja nomor
    01 tahun 2024 Tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa berjo Kecamatan ngargoyoso tahun 2023-2024 tanggal 4 Januari 2024 Jo Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 tahun 2018 Tentang kepala Desa Jo Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 tahun 2018 Tentang Kepala Desa;
  • Menyatakan seluruh surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Antar Waktu Desa Berja tahun
    Penggugat:
    1.Arif Suharno
    2.Agung Sutrisno
    3.Suratno
    Tergugat:
    8.BPD Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso kabupaten Karanganyar
    9.Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
    10.Haryanto, SH
    11.Rusmanto
    12.Paiman
    13.Hadi Gimun
    Turut Tergugat:
    Bupati Karanganyar
Register : 28-06-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mam
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
MUNANDAR WIJAYA, S.Ip, M. Ap
Tergugat:
1.Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA Sulawesi Barat.
2.Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra
6028
  • DALAM EKSEPSI :

    • Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA) dan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige
    li>
  • Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Nomor 01-0026/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 18 Januari 2018, tentang pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA);
  • Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Nomor 01-0004/A/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 19 Januari 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penggantian Antar
  • Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat atas nama Penggugat sehingga Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat (sdr.
Register : 05-11-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 1177/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2020 — Penuntut Umum:
Teti Saraswati,SH
Terdakwa:
EUIS KOMALA, SH
12890
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening No. Rek.: 4371 244 209 a.n R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima No. Rek. : 3461 517 259 a.n JAROT HIKMAWAN sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 1 September 2015.
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening No. Rek.: 4371 244 209 a.n R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima No.
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening No. Rek.: 4371 244 209 a.n R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima No. Rek. : 3461 517 259 a.n CECEP RACHMAT sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 14 Agustus 2015.
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. Rek.: 4371 244 209 a.n R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima No.
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. Rek.: 4371 244 209 a.n R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima No. Rek. : 8470 049759 a.n SALIM YAHYA sebesar Rp. 130.000.000,- pada tanggal 7-4-2015.
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. Rek.: 4371 244 209 a.n R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima No.
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima SALIM YAHYA sebesar Rp. 120.000.000,-
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima SALIM YAHYA sebesar Rp. 95.000.000,-
  • 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari No. Rek.: 4371 244 209 a.n R. ARLY JUANDA NATAWISASTRA kepada penerima No.
  • 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari ENDANG KUSNANDAR nomor rekening BCA 7750910526 kepada SALIM YAHYA no.rek 8470049759.
  • 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari R ARLY JUANDA kepada SALIM YAHYA.
Register : 30-04-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN SITUBONDO Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Sit
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Unit Mangaran
Tergugat:
1.Zaini Mun'im
2.Rizka Fadila
3.Congenek
507
    1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan antar Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
    2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 761.000,00 (tujuh enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Register : 16-12-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 25 Maret 2014 — AMIR YIKWA; VS GUBERNUR PAPUA
9322
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013 tertanggal 6 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2009-2014 ; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013 tertanggal 6 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2009-2014 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
    Bahwa Pengganti Antar waktu (PAW) atas nama MAPERINCECOMBO TIDAK BERDASARKAN HUKUM untuk ditetapkan sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) dalam Surat Keputusan a quo,karena yang bersangkutan bukan berasal dari Daerah Pemilihan 3tetapi dari daerah pemilihan 2 dan tidak memperoleh suara samasekali;.
    Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMamberamo Tengah Nomor : 17/02/DPRDMT/2010 TentangTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMamberamo Tengah Periode 2009 2014, Bab XVIPemberhentian Antar waktu, Penggantian Antar waktu danPemberhentian Sementara.
    nama anggota DPRD yang diberhentikan dannama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRDyang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktukepada Gubernur.
    Papua yang pernahmengusulkan Amir Yikwa (Penggugat) sebagai Pengganti antar waktu,Hal. 43 dari 52 Hal.
    Legislatif tahun 20092014 tidakmendapat perolehan suara (vide bukti P11) ; Menimbang, bahwa oleh karena KPU Provinsi Papua hanyamemverifikasi Calon Pengganti Antar Waktu) dengan hanyamendasarkan pada Calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana yangdiusulkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah (vide buktiP4=T6), yang mengusulkan Calon Pengganti Antar Waktu dari DAPILyang berbeda tanpa disertai keterangan atau lampiran secara lengkaptentang surat pengunduran diri atau pemberhentian sebagai anggotadari
Register : 21-07-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN PURWOREJO Nomor 126/Pid.B/2014/PN Pwr
Tanggal 30 September 2014 — AGUNG PAMBUDIONO BIN PAIMAN
304
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit Bis Antar Jaya Nopol. AD-1518-CF warna putih hijau dalam kondidi rusak / pecah kaca depan dan kaca samping kiri, - 9 (sembilan) buah penthungan bambu dengan panjang 1,5 meter s/d 2 meter; - Pecahan kaca Bis Antar Jaya, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Maskur alias Gus Maskur bin Suwarto;6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
    Menyatakan barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit Bus Antar Jaya NopolAD1518CF warna putih hijau dalam kondisi rusak/pecah kaca depan dankaca samping kiri, 9 buah pentungan bambu dengan panjang 1,5 M s/d 2Mdan bus antar jaya menjadi barang bukti atas nama terdakwa Maskur alias GusMaskur;4.
    SURYO LUMAKSONO WIBOWOAls GEMBUS yang meninggal kecelakaan dengan bus Antar Jaya pada hariSenin tanggal 09 Juni 2014 dan Tedakwa mengucapkan pada waktu banyakanggota Pemuda Laskar Langit NEK ANTAR JAYA MELANGAR MANEHNGANTI MATENI UWONG TAK BAKAR BEN AKU SING TUMINDAK dan jugamengatakan AKU RA TRIMO MATINE ANAKE MAS GEMBUS, SESUK YENBUS ANTAR JAYA LEWAT DIBAKAR WAE. Lalu pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa menuju ke rumahSaksi R.
    Jarwo Santoso selaku pengurus Bis Antar Jaya;3.
    Jarwo Santoso selaku pengurus Bis Antar Jaya;R. SURYO LUMAKSONO WIBOWO ALIAS GEMBUS BIN KR.
    ;Bahwa tidak lama kemudian ada yang mengatakan kalau Bis Antar Jaya lewatPurworejo kemudian saksi menelpon Sdr.
Register : 07-10-2011 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 42/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 2 April 2012 — SESILIUS DIMI, S.E.; VS 1.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA; 2. OSEA PETEGE, SE., DKK
6617
  • Menunda Pelaksanaan Lebih Lanjut Dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; DALAM EKSEPSI ; Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; 2.
    Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; 3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; 4.
    Jayapura pada tanggal 07Oktober 2011, dengan register perkara Nomor : 42/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapantanggal 25 Oktober 2011, mengemukakan alasanalasan dalam gugatanyang untuk selengkapnya sebagai berikut ;OBYEK GUGATAN :2222nnnnnn ence nnn cence cccKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam gugatan iniadalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PapuaNomor : 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentiandan Penggantian Antar
    Bahwa pembentukan Dewan Kehormatan atas diri PENGGUGATberdasarkan pada alasan Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat(2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g UndangUndang Nomor 22 Tahun2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal ini sesuaidengan apa yang tertuang pada Surat Keputusan TERGUGAT(Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua), SK Nomor 24Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian danPergantian Antar Waktu) Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai (PENGGUGAT) bersama
    Bahwa Pasal 29 ayat (1), menyatakan Anggota KPU, KPU Propinsi,KPU Kabupaten/kota berhenti antar waktu karena :a. Meninggalb. Mengundurkan diri;Serta ayat (2) menyatakan, Diberhentikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf cFe) = 61 = a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Propinsi,dan KPU Kabupaten/a. Melanggar sumpah/anji jabatan dan/atau kodeetik;. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secaraberturutturut selama 3 (tiga) bulan atauberhalangan, .
    Waktu) Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai, yang memberhentikan PENGGUGAT sudahtidak lagi menerima sebagai Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai, yakni kerugian materiil berupa TunjanganKehormatan sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah);Bahwa oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24 Tahun2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian danPergantian Antar Waktu) Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai yang memberhentikan PENGGUGATdinyatakan Batal atau Tidak
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogjiyai;. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;.
Register : 06-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 September 2020 —
340128
  • ., M.H tertanggal 12 Juni 2019.2. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-03/09.2018/IH-BR tertanggal 05 September 2018 dan Perjanjian Kerjasama bagi hasil No.PKT-01/07.2018/IH-BR berikut lampiran data list penyertaan modal yang telah diserahkan.3. 1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp.270.000.000,-.4. 1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri.
    Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,-.8. 1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr. Iwan Hendrayanta tanggal 05 September 2018 senilai Rp.700.000.000,-.9. 1 (satu) lembar bukti transfer dana tertanggal 08 September 2018 dari rekening 3011563188 kepada sdr. Iwan Hendrayanta senilai Rp.100.000.000,-.10. 1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr.
    Iwan Hendrayanta tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.60.000.000,-.11. 1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri. Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.1.100.000.000,-.12. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 07 Agustus 2018 dari sdr. Desie Awalia kepada sdr. Daniel Rusli senilai Rp.360.035.000,-.13. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tertanggal 10 Agustus 2018 dari PT. Caturdaya Gema Industri kepada sdr.
    Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000..Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL8.10.11.12.13.14.1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri.Desie Awalia kepada sdr. lwan Hendrayanta tanggal 05 September2018 senilai Rp.700.000.000..1 (satu) lembar bukti transfer dana tertanggal 08 September 2018 darirekening 3011563188 kepada sdr. lwan Hendrayanta senilaiRp.100.000.000..1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri.Desie Awalia kepada sdr
    . lwan Hendrayanta tanggal 07 Agustus 2018senilai Rp.60.000.000,.1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri.Desie Awalia kepada sdr.
    Rifkianda Lubis senilai Rp.100.000.000,.8. 1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri. DesieAwalia kepada sdr. lwan Hendrayanta tanggal 05 September 2018 senilaiRp.700.000.000..Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL9.10.11.12.13.14.1 (satu) lembar bukti transfer dana tertanggal 08 September 2018 darirekening 3011563188 kepada sdr. lwan Hendrayanta senilaiRp.100.000.000..1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri.
    .,.1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri.Desie Awalia kepada sdr. lwan Hendrayanta tanggal 07 Agustus 2018senilai Rp.60.000.000,.Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 725/Pid.B/2020/PN JKT.SEL11.1 (satu) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri.Desie Awalia kepada sdr. Jimmy Budhijanto tanggal 07 Agustus 2018senilai Rp.1.100.000.000.,.12. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 07 Agustus 2018dari sdr. Desie Awalia kepada sdr.
    ) lembar slip pemindahaan dana antar rekening BCA dari sdri.Desie Awalia kepada sdr.
Register : 01-08-2022 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 815/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 10 Mei 2023 — ASURANSI PROTEKSI ANTAR NUSA
2.PT. PERTA LIFE INSURANCE d/h PT. ASURANSI TUGU MANDIRI
3.PT. MUTIARA CEMERLANG ABADI
14521
  • ASURANSI PROTEKSI ANTAR NUSA
    2.PT. PERTA LIFE INSURANCE d/h PT. ASURANSI TUGU MANDIRI
    3.PT. MUTIARA CEMERLANG ABADI
Register : 13-08-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 13/G/2013/PTUN.Dps
Tanggal 8 Januari 2014 — PENGGUGAT:
- I KOMANG SUANTARA,S.E. TERGUGAT:
- GEBERNUR BALI
9536
  • Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.625/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang Suantara, S.E. ;
    3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.625/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang Suantara, S.E. ;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 257.500,- ( Dua ratus lima puluh tujuh ribu rima ratus Rupiah ) ;
    Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah : KeputusanGubernur Bali, Nomor : 1.625/04A/HK/2013, tanggal 18 Juli 2013,Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun20092014, yang ditujukan kepada Komang Suantara, SE (Penggugat); Bahwa Keputusan Gubernur Bali, Nomor : 1.625/04A/HK/2013, tanggal18 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa BaktiTahun
    DALAM PENANGGUHAN :Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan GubernurBali, Nomor : 1.625/04A/HK/2013, tanggal 18 Juli 2013, TentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009201 4;13Il DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bali, Nomor:1.625/04A/HK/2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan
    Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti 20092014, atas nama usulan Bupati Klungkung Nomor 210/173/Pem tanggal 19Juni 2013 tentang mohon pengesahan Usulan Pemberentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Klungkung.
    Klungkung ; Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinyaKeputusan Gubernur Bali Nomor 1.625/04A/HK/2013 tanggal18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Klungkung Masa bakti 20092014 ;Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya BeritaAcara Hasil Penelitian Kelengkapan AdministrasiPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKlungkung Nomor : 171.1/13005/Bid/II/BKBP tanggal 16 JuliFoto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinyaKeputusan Gubernur
    Bali Nomor 386/04A/HK/2013 tanggal31 Januari 2013 tentang Panitia Pelaksana PenelitiAdministrasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsidan Kabupaten / Kota ; 8.
Register : 24-03-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 19 Juli 2017 — 1. Nama : LA SUWU LA HEJA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : KIFLI Hi. ABD. HALIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : JAKARIA JA ATA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 memberikan kuasa kepada 1. DARWIS MOHD. SAID, S.H.; 2. MALIK LA DAHIRI, S.H., M.H.; 3. MUAMMAR HUSEN, S.H.; 4. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara DARWIS MUHD. SAID, S.H. Dan REKAN, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No.18 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
16149
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20 Desember 2016;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20 Desember 2016;4.
    Kepala Badan PemberdayaanMasayarakat dan Desa perihal Pengusulan Pergantian Antar WaktuAnggota BPD Desa Sambiki yang selanjutnya oleh Kepala BadanPemberdayaan Masayarakat dan Otonomi Desa Kabupaten HalmaheraSelatan melalui surat nomor : 140/ 309/BPMD & Otdes/XIV2016 tanggal20 Desember 2016 mengusulkan ke Bupati Halmahera Selatan C.q.Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABNKabag Hukum Setda. Kabupaten Halmahera Selatan perihal UsulanPergantian Antar Waktu;3.
    Pasal 75 dan pasal 76 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa yang pada substansinya mengatur dalam halPeresmian Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPDditetapbkan dengan Keputusan Bupati;11.Bahwa olehnya itu oleh TERGUGAT menetapkan ditetapkan KeputusanBupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengisian Antar Waktu) Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD)
    Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa,tanggal 19 Desember 2016, yang isinya juga turut menyampaikan HasilParipurna Badan Permusyawaratan Desa Sambiki Nomor:03/BPD/DS/X1V2016 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota BPD, (videBukti T7);Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Otonomi DesaKabupaten Hamahera Selatan telah menerbitkan surat Nomor:140/309/BPM&OTDES/X1V2016, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW), yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Selatan Cq.
    Bahwa Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Pada Desa Sambiki Kecamatan ObiKabupaten Halmahera Selatan sebagaimana yang telah ditetapbkan dalamSurat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 adalahberdasarkan pada Berita Acara Hasil Rapat Paripurna BPD Desa SambikiKecamatan Obi Nomor : 03/BPD/XIl/ 2016 tentang Pergantian Antar WaktuPAW Anggota Badan Permusyaweratan Desa (BPD) Desa SambikiKecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan yang dibuat
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati HalmaheraSelatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian danPengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) padaDesa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20Desember 2016;4.
Register : 17-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Skh
Tanggal 31 Agustus 2021 —
Tergugat:
1.DARSO SUMARTO SAMIN
2.HARNI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN
2.DIREKTUR BANK PERKREDITAN RAKYAT ANTAR RUMEKSA ARTA
3.KEPALA CABANG PEMBANTU BANK BRI KCP UNIT GONDANG
367

  • Tergugat:
    1.DARSO SUMARTO SAMIN
    2.HARNI
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN
    2.DIREKTUR BANK PERKREDITAN RAKYAT ANTAR RUMEKSA ARTA
    3.KEPALA CABANG PEMBANTU BANK BRI KCP UNIT GONDANG
Register : 23-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 471/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
I NENGAH ASTAWA,SH.
Terdakwa:
Gandi Tobing
3217
  • Antar Mitra Sembada serta lampiranya.

dikembalikan kepada PT Antar Mitra sembada melalui I Made Sudika;

  1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Antar Mitra Sembada serta lampiranya.dikembalikan kepada PT Antar Mitra sembada melalui Made Sudika;4.
Antar Mitra Sembada sebesar Rp.3.300.000.
Antar Mitra Sembada yangberalamat di JI.
Antar Mitra Sembada yangberalamat di JI. Gatot subroto tengah VI C No. 2 Denpasar berupa 4(empat ) Box Epsonal .
Antar MitraSembada caranya Terdakwa GANDI TOBING selaku Sales yang tugasnyamenawarkan obat dan alatalat kesehatan yang di pasarkan pihakperusahaan PT Antar Mitra Sembada ke rumah sakit, apotik, toko obatmaupun minimarket di daerah Singaraja dan Negara.
Register : 09-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 315/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : ANTAR NASIB
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Indramayu
Terbanding/Tergugat II : Saifudin Juhri
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bandung
430
  • Pembanding/Penggugat : ANTAR NASIB
    Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Indramayu
    Terbanding/Tergugat II : Saifudin Juhri
    Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
    Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Bandung
Register : 26-04-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Tgrs
Tanggal 15 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
76
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Muhammad Antar Musallam) terhadap Penggugat (Mida Nur'aida Binti Juhaedin AZ) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Register : 13-02-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA
Tanggal 28 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SAIFUDDIN,SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HARIADI, S.K.M, M.K.M, MoH. Bin SABILUDDIN
8960
  • RSAL 22/05/068 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
367. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/069 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
RSAL 22/05/118 tanggal 11 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 26 s/d 29 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
369. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/119 tanggal 31 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 20 s/d 25 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
RSAL 22/05/084 tanggal 25 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 17 s/d 20 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
371. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/087 tanggal 25 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 14 s/d 16 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
RSAL 22/07/082 tanggal 11 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 04 s/d 06 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
383. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/090 tanggal 14 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
RSAL 22/07/101 tanggal 18 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
385. 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/158 tanggal 29 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 3/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
16678
  • strong>

    Dalam Eksepsi:

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal KeputusanBupati Muna Nomor 371 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lanobake Periode 2019-2025 Penggantian Antar
    Waktu;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KeputusanBupati Muna Nomor 371 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lanobake Periode 2019-2025 Penggantian Antar Waktu;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada posisi dan kedudukan jabatan semula sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lanobake;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
    Bahwa atas perbuatan Para Penggugat tersebut, Anggota BPD lainnya atas namaAlimura sebagai Wakil Ketua BPD dan Yanti Maadu sebagai Anggota BPD telahmenggelar rapat BPD dalam rangka pengambilan keputusan atas dugaanpelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknyamengusulkan Para Penggugat untuk diberhentikan dan mengusulkan penggantinyamasingmasing atas nama Amirudin sebagai Pengganti Antar Waktu dari Al Bardindan La Ode Hasani sebagai Pengganti Antar Waktu dari Nur Slamet
    Bukti P1 : Fotokopi dari Fotokopi, Keputusan Bupati Muna Nomor 371Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota BadanPermusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota BadanPermusyawaratan Desa Lanobake Periode 20192025Penggantian Antar Waktu tanggal 2 November 2020;2.
    KDIPenggantian Antar Waktu, yang ditetapkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagaiBupati Muna pada tanggal 2 November 2020.
    Waktu (PAW) BPD Desa Lanobake (vide bukti T3); dan (ili)Rekomendasi Camat Batukara Nomor: 45/BTKR/X/2020 perihal Pemberhentian danPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Lanobake (vide bukti T4).
    Menyatakan batal Keputusan Bupati Muna Nomor 371 Tahun 2020 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan PengangkatanAnggota Badan Permusyawaratan Desa Lanobake Periode 20192025Penggantian Antar Waktu;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Muna Nomor 371Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desadan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa LanobakePeriode 20192025 Penggantian Antar Waktu;4.