Ditemukan 3590 data
8 — 1
layaknya suami isteri dan Pemohon merasa berat' untukmelanjutkan perkawinan dengan Termohon.Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon denganalasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadiperselisihan dan tidak ada harapan akan hidup' rukun lagidalam perkawinan dengan Termohon ;Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas,dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kirnya KetuaPengadilan Agama Brebes berkenen menetapkan dengan1
10 — 0
bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang' bahwa berdasarkan surat bukti P.1 = makaharus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telahterikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dantergugat adalah pi ebagai subyek hukumdalam perkara ini; panggilan nomor:2011 dan tanggalMenimbang,0830/Pdt.G/2011/PA10 Nopember 2011patut akan tetapi (dak pe hdd i wy s@ifdiri atau menyuruhsecara sah danorang lain sebagai dan menghadap dipersidangan tanpa maka sesuai dengan1
Pembanding/Tergugat : YETIMAR Diwakili Oleh : AFRIZAL B, SH.
Pembanding/Tergugat : UMUL KHAIR Diwakili Oleh : AFRIZAL B, SH.
Terbanding/Penggugat : NIBRAS GLR. DATUK BAGINDO BASA
Terbanding/Penggugat : MURNI
Terbanding/Penggugat : NOFIANDRI
64 — 31
Islam, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal KotoBaru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok,selanjutnya disebut sebagai Tergugat HI/ Pembanding ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama AFRIZAL, B,SHAdvokat/Pengacara berkantor di JIn Bay Pass Balai Baru KM 11 No.21 APadang, berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan KepaniteraanPengadilan Negeri Koto Baru Solok dengan Nomor.11/SK/X/2009/PN.KBR,untuk selanjutnya disebut sebagai para TERGUGAT/PEMBANDING;BERLAWANAN DENGAN1
48 — 22
Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 314.000, (Tiga ratus empat belas ribu rupiah).Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telahmenetapkan Para Penggugat (Para Pelawan) tidak diterima, dengan1. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan, termasuk ke dalam Keputusan TataUsaha Negara Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan atasa UndangUndang Nomor5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;2.
11 — 5
Bahwasebelum menikah Penggugatberstatus janda cerai hidup dengan1 (satu) orang anak bawaan dan Tergugat berstatus duda cerai hidupdengan 2 (dua) orang anak bawaan;Him. 1 dari7 him. Penetapan No.
21 — 6
Genteng KotaSurabaya nomor: XXXX, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan1.
9 — 0
Kabupaten Temanggung, tanggal21 September 2012, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, telah dinazzegelen dan bermeterai cukup, selanjutnyaditandai dengan P..1 jFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/15/VIII/2003, atas namaPenggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, tanggal 15 Agustus 2003,oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,telah dinazzegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan1
21 — 3
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran ;(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatcatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkanakta kelahiran ;Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatursebagai berikut :(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
9 — 0
Foto copi Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung Nomor : 144/06/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan1.
12 — 1
cukup pantas melakukan pernikahan,bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yangsudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatandosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akantimbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perludilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena ituMajelis berpendapat sesuai pasal 7 ayat (2) Undang undangNomor 1 Tahun 1974. perlu) = memberikan dispensasi kepadaPemohon untuk menikahkan anak kandungnya dan telah sesuaipula dengan1
36 — 17
Kampar.Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan1(Satu) orang kawan yaitu Terdakwa II;Bahwa adapun cara terdakwa dan Terdakwa II melakukan perbuatantersebut ketika itudengan cara memanjatmobil Dum Fuso Engkelpengangkut beras dan kemudian mengoyak tenda yang terbuat dariterpal menggunakan pisau carter lalu dijatunkan kejalan aspal dankemudian beras tersebut yang telah jatuh dilansir kepinggir jalan untukdisembunyikan.Bahwaperanan terdakwasaat melakukanperbuatan tersebutadalahsebagai
Kampar.Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan1(Satu) orang kawan yaitu Terdakwa ;Bahwa adapun cara terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatantersebut ketika itudengan cara memanjatmobil Dum Fuso Engkelpengangkut beras dan kemudian mengoyak tenda yang terbuat dariterpal menggunakan pisau carter lalu dijatuhkan kejalan aspal dankemudian beras tersebut yang telah jatuh dilansir kepinggir jalan untukdisembunyikan.Bahwaperanan terdakwasaat melakukanperbuatan tersebutadalahsebagai
174 — 93
Nopember 2009 kepada Tardi,SH.MH, Susiyanto Dadiarso, SH, YuniarPermadi, SH.MH, Dadan Husaeni, SH.MH,Indianto Suhardi, SH dan Yayu Yuniarti, SHselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; ~Telah membaca suratsurat sehubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 16 Oktober 2009 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibinong dibawah register No.133/PdtG/2009/PN.Cbn telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan1
21 — 7
Malang ;Menimbang, bahwa, menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 TahunTentang Adminsitrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;Menimbang,bahwa selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undangundangtersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
25 — 4
Menimbang, bahwa didalam UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan setiap penduduk wajibmelaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminyakepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalampendaftaran penduduk sedangkan didalam pasal 27 ayat (1) disebutkan setiapkelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempatterjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
29 — 5
Menimbang, bahwa di dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan Setiap penduduk wajibmelaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminyakepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalampendaftaran penduduk sedangkan di dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan Setiapkelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempatterjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
10 — 0
Syamsuddin, S.AgPerincian Biaya Perkara : Salinan sesuai dengan1. Biaya Pendaftaran Rp. 0.000, aslinya2. Biaya BAPP Rp. 50.000, Panitera3. Biaya Panggilan Pemohon Rp. 60.000,4. Biaya Panggilan Termohon Rp. 150.000,5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,4. Materai Rp. 6.000.,Jumlah p.301.000,( tiga ratus satu riburupiah) HJ. HAMDANAH, S.AG.Penetapan Nonor 1365/ Pdt.G/ 2015/ 5dari 5Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap sejakPenetapan Nonor 1365/ Pdt.G/2015/ 6dari 5
1163 — 529
., Jusby Eko Pratjojo, S.H. dan DwiDarojatun Patra Suwito, S.H. para advokat pada Kantor Hukum GANI DJEMAT& PARTNERS, ADVOCATES/SOLICITORS, beralamat di Plaza Gani Djemat Lt. 8, Jl.Imam Bonjol No. 7678, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Desember 2012 (asli terlampir dalam berkas perkara), yangselanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;Hal. 1 dari halaman Putusan No. 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar.BERLAW ANAN DENGAN1. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) cq.
9 — 1
demikian juga ditegaskan dalamketentuan Pasal 27 ayat (2) Undangundang No.23 tahun 2006, ditegaskan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatatpada Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akte kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa Pelaporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan1
27 — 6
, ( seratusribu) rupiah ) dengan No. seri1 ( satu) lembar uang kertas nominal.000, ( seratusribu) rupiah ) dengan No. seri1 ( satu) lembar uang kertas nominal.000, ( seratusribu. rupiah ) dengan No. seri1 ( satu) lembar uang kertas nominal.000, ( seratusribu) rupiah ) dengan No. seri1 ( satu) lembar uang kertas nominal.000, ( seratusXC5807160uang sebesarXC5807162uang sebesarXC5807162uang sebesarXC5807163uang sebesarXC5807164uang sebesarXC5807171uang sebesarXC5807173Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.ribu) rupiah ) dengan1
( satu) lembar uang kertas.000, ( seratusribu) rupiah ) dengan.1 ( satu) ) lembar uang kertas.000, ( seratusribu) rupiah ) dengan.1 ( satu) lembar uang kertas.000, ( seratusribu) rupiah ) dengan1 ( satu) ) lembar uang kertas.000, ( seratusribu. rupiah ) dengan.1 ( satu) ) lembar uang kertas.000, ( seratusribu) rupiah ) dengan.1 ( satu) lembar uang kertas.000, ( seratusribu) rupiah ) dengan1 ( satu) lembar uang kertas45No. serinominalnominalnominalnominalnominalnominalnominal46uang sebesar Rp. 100.000
10 — 3
cukup pantas melakukanpernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calonistrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkanakan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkanmafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagikeluarganya, maka perlu~ dilaksanakan perkawinan dengansegera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuaipasal 7 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 perlumemberikan dispensasi kepada anak pemohon untukmelaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan1