Ditemukan 1719 data
15 — 9
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
11 — 7
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanyaterbatas sebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap wargaNegara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
19 — 5
Kelahiran anak serta kepentinganpengurusan administrasi lainya ;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehatihatian, akan tetapi Majelis beroendapat bahwa dalam rangkamenjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, makasepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturanUndangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
12 — 10
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
13 — 7
dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwadalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, makasepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
11 — 7
anak serta kepentingan pengurusan administrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum
144 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri Banjarmasinmaupun Pengadilan Tinggi Banjarmasin serta Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Atau: apabila yang mulia hakum agung berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2019 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa
7 — 0
Hal 5 dari 8 halaman Penetapan xxx/Pdt.P/xxxx/PA.CjrMenimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehati hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
24 — 2
terdakwa AMIRUDDIN SIAGIAN Alias UDIN, pada hari Kamistanggal 24 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Aek Bonjo DesaBandarlama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Rantauprapat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannyakepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hakum
9 — 1
untukmengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa perkara pokok adalah perceraian secara Islam ,maka berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan undangundang Nomor 03 tahun 2006 dan undangundangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama ;Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksisaling bersesuaian; maka Majelis hakum
14 — 8
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1058/Padt.P/2020/PA.Cjrrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
29 — 17
Luka memar kebiruan dengan ukuran satu centimeterkali satu centimeter pada telapak tangan kiri.Kesimpulan : luka tersebut diatas, akibat kekerasan tumpul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini tealahterpenuhi pula ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Majleis Hakum sependapat dengan PenuntutUmum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telahterbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan
10 — 7
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
15 — 7
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukanItsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
1.Yayat Hendayana bin Warimi
2.Ai Sri Mulyani
15 — 3
Urusan Agama KecamatanBojongpicung Kabupaten Cianjur;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkanuntuk kehati hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara,maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan denganperaturan Undangundang No.1 tahun 1974 dan Hakum
12 — 7
Nikahnya ke Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatassebagaimana dalam pasal aquo, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalamrangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0992/Pdt.P/2020/PA.Cjrpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undangundang No.1tahun 1974 dan Kompilasi Hakum
56 — 23
halini Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa dasar/landasan hukum alasangugat cerai yang dikemukan oleh Penggugat/Terbanding telah jelas, yaitu telahterjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding denganTergugat/Pembanding didalam rumah tangganya dan tidak ada harapan untukdirukunkan lagi, seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hakum
13 — 7
,M.H. danNurhayati Mohamad, S.Ag. masingmasing sebagai hakum angota. putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakimanggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin S.Ag., sebagai panitera pengganti, yang,dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;Hakim Anggota,ttdMUH. ARIEF RIDHA,S.H.,M.H.ttdNURHAYATI MOHAMADSS.Ag.Perincian biaya perkara:Biaya Pencatatan Rp. 30.000Biaya Administrasi Rp. 50.000Ketua MajelisttdDrs. M. FAUZI ARDI, S.H.
8 — 0
bahwa perkara pokok adalah perceraian secara Islam ,maka berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan undangundang Nomor 03 tahun 2006 dan undangundangNomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama ;Putusan Nomor 5856/Pdt.G/2018/PA.ClpHalaman 7 dari 11 halaman7Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksisaling bersesuaian; maka Majelis hakum
9 — 4
anak serta kepentingan pengurusanadministrasi lainya;Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat dixxxxxankePengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi HukumIslam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untukkehatihatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjagaketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjangpelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan UndangundangNo.1 tahun 1974 dan Hakum