Ditemukan 901 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580/B/PK/PJK/201
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MARUBENI INDONESIA
4021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula dalam proses penangananpemeriksaan, Pemohon Banding juga mendapatkan penjelasan yang tidak pastiantara mau dikenakan dan tidak dikenakan PPN atas transaksi jasaperdagangan dan pada akhirnya Tim Pemeriksa mengusulkan untukmengenakan PPN atas jasa perdagangan tersebut;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam pelaporanpendapatan/revenue di Buku Besar maupun SPM PPN untuk Masa PajakJanuari 2011, dimana Pemohon Banding sudah menerapkan SE145/PJ/2010,jumlah handling commission
    yang dilaporkan adalah sebesar 100/110 dari totalhandling commission, dimana apabila jika jumlah handling commission sebesarRp3.870.009.894,00 (apabila diterapbkan dalam kasus Agustus 2010), makajumlah pokok revenuenya adalah 100/110 x Rp3.518.190.813,00 ataurevenue/DPP PPN sejumlah Rp3.518.190.813,00 dan PPN (10%) sebesarRp351.819.081,00.
    Handling Commission (Jasa Perdagangan), yaitu jenis transaksi dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung di dalamtransaksi perdagangan.Bahwa atas aktivitas yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berupa Jasa Handling,dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bertindak sebagai perantara, yaitu mencarikan penjual atau pembelidan juga memberikan jasa informasi perdagangan.
Register : 26-04-2013 — Putus : 18-07-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 157/PID.B/2013/PN.MTR
Tanggal 18 Juli 2013 — - WIYADI
5924
  • Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknyabahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidakakan mengulangi kembali ;Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwatersebut,selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada Tuntutannya semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa W I Y A DI oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa WIYADI sebagai Ar Handling
    Astra SedayaFinance Cabang Mataram yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pembiayaan PembelianMobil dengan alamat Kantor berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah Nomor. 87ECakranegara Kota Mataram dengan jabatan sebagai Ar Handling Officer (ARHO)menangani penagihan terhadap customer yang terlambat membayar angsuran kredit antara8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan ;Bahwa mekanisme operasional kerja terdakwa selaku karyawan
    Terdakwa WIYADI adalah Ar Handling Officer (ARHO)yang bertugas melakukan penagihan angsuran kredit kepada Para Debitur yangmengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d. 30 hari dariJadwal yang telah ditetapkan.
    Ar Handling Officer (ARHO) dijabat oleh Saksi IWAN, Sdr WAHYU,Sdr SUMIADA, Sdr ADIAKSA, Sdr GUNAWAN dan Sdr ARISNURMAN. AR ARHO diyabat oleh Sdri RULLIA.(2) Under Writing : Admin UnderWriting dijabat oleh Sdr ULFA KARTINI dan SdriJUWITA. Surveyor dijabat oleh Sdr PUTRA, Sdr FITRIADI, Sdr JAROT danSdr EKO. Base Master dijabat oleh Sdri ERNA.(3) Service : Teller dijabat oleh Sdri YUSNIA. Costumer Service Officer (CSO) dijabat oleh Sdr IDA MUSTIKA.
    Ar Handling Officer (ARHO) bertugas menangani penagihan terhadapcostumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit antara 8(delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.c.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT WORLDWIDE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2015dipenuhi guna menguatkan banding, sesuai permintaan Majelis Hakim;Kami dapat menunjukan buktibukti dokumen yang kami serahkan saatpersidangan antara lain: Akta Pendirian yang telah dilegalisir; Quotation For Handling Charge (Translate bahasa Indonesia) yangtelah dilegalisir; Laporan Auditor Independen tahun 2009 yang telah dilegalisir; Contoh proses penagihan dan pembayaran serta rekening koran Bank; Buktibukti lain telah kami siapkan namun tidak diminta oleh MajelisHakim
    Bahwa Pemohon peninjauan kembali telah menyerahkan QuatitaionFor Handling Charge yang telah disetujui oleh pihak supplier;.
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 12-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, SH
2.BAMBANG SUBIYANTO, SH, MH
Terdakwa:
1.RAHMAT HIDAYAT alias DAYAT
2.DHONNY NUFTIAR DWI
7012
  • CAS yang bergerak dibidang Ground Handling /jasapenyedia layanan disekitar pesawat), kKemudian 2 (dua) koper koli yang berisiHalaman 6 dari 93 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Tngbenih lobster yang dibawa masuk pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019sekitar pukul 03. 30 wib ditukar oleh terdakwa II DHONNY NUFTIAR DWIPUTRA dengan cara 2 (dua) koli yang berisi garmen dikeluarkan dari gerobaksedangkan 2 (dua) koper berisi lobster dinaikan ke atas Grobak milik PT.JAS, namun Cargo Manifest yang berisi
    CAS yang bergerak dibidang Ground Handling /jasapenyedia layanan disekitar pesawat), kKemudian 2 (dua) koper koli yang berisibenih lobster yang dibawa masuk pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019sekitar pukul 03. 30 wib ditukar oleh terdakwa Il DHONNY NUFTIAR DWIPUTRA dengan cara 2 (dua) koli yang berisi garmen dikeluarkan dari gerobaksedangkan 2 (dua) koper berisi lobster dinaikan ke atas Grobak milik PT.JAS, namun Cargo Manifest yang berisi tentang jumlah barang dan jenisbarang yang dibuat tetap
    CAS yang bergerak dibidang Ground Handling /jasapenyedia layanan disekitar pesawat), kemudian 2 (dua) koper koli yang berisibenih lobster yang dibawa masuk pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019sekitar pukul 03. 30 wib ditukar oleh terdkwa Il DHONNY NUFTIAR DWIPUTRA dengan cara 2 (dua) koli yang berisi garmen dikeluarkan dari gerobaksedangkan 2 (dua) koper berisi lobster dinaikan ke atas Grobak milik PT.JAS, namun Cargo Manifest yang berisi tentang jumlah barang dan jenisbarang yang dibuat tetap
    CAS yang bergerak dibidang Ground Handling /jasapenyedia layanan disekitar pesawat), kemudian 2 (dua) koper koli yang berisibenih lobster yang dibawa masuk pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019sekitar pukul 03. 30 wib ditukar oleh terdakwa II DHONNY NUFTIAR DWIPUTRA dengan cara 2 (dua) koli yang berisi garmen dikeluarkan dari gerobaksedangkan 2 (dua) koper berisi lobster dinaikan ke atas Grobak milik PT.JAS, namun Cargo Manifest yang berisi tentang jumlah barang dan jenisbarang yang dibuat tetap
Putus : 19-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 950/Pid.Sus/2017/PN Bks
Tanggal 19 Oktober 2017 — pidana - Rendi S. Susanto
10320
  • Terdakwa menggunakan uangtersebut untuk pembayaran upah handling/ bongkar muat sebesar Rp 5.000.000Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2017/PN Bks(lima juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada saksi Mauli Tua Purba dan saksiIsto Bangun masingmasing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sebesarRp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk terdakwa sendiri.Bahwa setelah 5 (lima) unit mobil boks yang memuat barang stock garmentersebut keluar dari gudang PT.
    Multi Bina Pura adalah perusahaan yangbergerak di bidang jasa pergudangan, trucking, handling barang dan depokontainer, sekaligus sebagai konsilidator barang ekspor dan sebagai stafoperasional dokumen pada departemen CBS (Customs Broker Station);Bahwa tugas saksi adalah merekam dokumen stufing plan dariPerusahaan Bongkar Muat untuk dikonsilidasi dalam PKBE dan membuatSPKBE guna pengurusan customs clearance dan pengeluaran barangbatal ekspor Perusahaan Bongkar Muat;Bahwa saksi tidak tahu kapan pemasukan
    Khendi, dimana uang tersebutdipergunakan untuk pembayaran upah handling/oongkar muat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada saksi Mauli TuaPurba dan saksi Isto Bangun masingmasing sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) dan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk saksi;Bahwa keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain telah mengahdirkan saksi jugatelah mengajukan barang bukti berupa :1.= ON FF11.12.13.14.15.16.17
    Khendi, dimana uang tersebutdipergunakan untuk pembayaran upah handling/oongkar muat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada saksi Mauli TuaPurba dan saksi Isto Bangun masingmasing sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) dan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk saksi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 102 A huruf d UndangundangNomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun1995
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MARUBENI INDONESIA
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula dalam proses penangananpemeriksaan, Pemohon Banding juga mendapatkan penjelasan yang tidak pastiantara mau dikenakan dan tidak dikenakan PPN atas transaksi jasaperdagangan dan pada akhirnya Tim Pemeriksa mengusulkan untukmengenakan PPN atas jasa perdagangan tersebut;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalampelaporanpendapatan/revenue di Buku Besar maupun SPM PPN untuk Masa PajakJanuari 2011, dimana Pemohon Banding sudah menerapkan SE145/PJ/2010,jumlah handling commission
    yang dilaporkan adalah sebesar 100/110 dari totalhandling commission, dimana apabila jika jumlah handling commission sebesarRp3.235.357.504,00 (apabila diterapbkan dalam kasus Agustus 2010), makajumlah pokok revenuenya adalah 100/110 x Rp3.235.357.504,00 ataurevenue/DPP PPN sejumlah Rp2.941.234.096,00 dan PPN (10%) sebesarRp294.123.409,00.
    Handling Commission (Jasa Perdagangan), yaitu jenis transaksi dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung di dalamtransaksi perdagangan;5.3. Bahwa atas aktivitas yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) berupa Jasa Handling,dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bertindak sebagai perantara, yaitu mencarikan penjual atau pembelidan juga memberikan jasa informasi perdagangan.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TATANUSA GARMINDO
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas kegiatan tersebut Penggugatmemperoleh imbalan jasa saja yaitu jasa pengepakan dan jasa pengirimanbarang ke luar negeri (ekspor);Bahwa kegiatan usaha Penggugat tersebut lebih sering disebut sebagai"handling exporter, dengan demikian walaupun dalam dokumen ekspor(PEB dan lainlain) tercantum nama perusahaan Penggugat, namunPenggugat hanyalah menerima fee atas jasa pengepakan serta jasapelaksanaan pengiriman barang ke luar negeri (ekspor);Bahwa Penggugat memang tidak mencantumkan "QQ" pada setiapdokumen
    Atas kegiatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) memperoleh imbalan jasa saja yaitu jasa pengepakan danjasa pengiriman barang ke luar negeri (ekspor); Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) tersebut lebih sering disebut sebagai "handling exporter,dengan demikian walaupun dalam dokumen ekspor (PEB dan lainlain)tercantum nama perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat), namun Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) hanyalah menerima
    dihubungkan dengan Konira Memori PK tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangHalaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 469/B/PK/PJK/2016terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo bahwa Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali adalah bukan eksportir dibidangperdagangan seperti yang didalilkan oleh Tergugat, yang kegiatannyasematamata melakukan pengiriman barang ke luar negeri atas dasarpesanan pemilik barang (handling
Register : 21-09-2010 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43458/PP/M.X/19/2013
Tanggal 25 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12136
  • bahwa harga barangyang diimpor sudah CIF;bahwa atas datadata yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan,Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan Pembukuan,Rekening Koran (walaupun melampirkan bukti transfer), Purchase Order;bahwa Terbanding menjelaskan bahwa dalam Perjanjian "Product and ServiceDealership Agreement harga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding belumtermasuk biayabiaya yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding termasuk didalamnya freight, taxes, and other handling
    All prices are ExWorks OE Schwaikheim officefreight, duties, taxes, and other handling charges regarding warranty returns are tobe borne by Dealer;bahwa dalam Purchase Order dan Invoice tidak menyebutkan terminologypenyerahan (term of delivery sesuai Incoterm), sehingga dari dokumendokumentersebut tidak dapat diketahui term of delivery dari transaksi;bahwa tidak ada dokumen atau keterangan yang menyatakan term of delivery daritransaksi berbeda dari yang tercantum dalam Product an Service DealershipAgreement
Putus : 28-11-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432/B/PK/PJK/2013
Tanggal 28 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NITTSU LEMO INDONESIA LOGISTIK
4620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2.917.775.165,00 tidak dapat Pemohon Bandingsetujui karena:Bahwa pembayaran yang Pemohon Banding lakukan kepada pihak luarnegeri adalan merupakan penggantian maupun merupakan sebagai biayatalangan atas Biaya Pelabuhan di Luar Negeri seperti: THC yang berlakusecara Internasional dan juga seperti biayabiaya:Bunker Adjustment Factor (BAF);Peak Season Surcharge (PSS);Fuel Adjustment Factor (FAF);Destination Delevery Charge (DDC);Currebcy Adjustment Factor (CAF);Yen Appreciation Surcharge (YAS);Terminal Handling
    Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PajakPertambahan Nilai menetapkan jenisjenis jasa yang tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa freightforwarding dan jasa terminal handling tidak termasuk jenis jasayang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. WORLDWIDE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14063 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Pajak dalam membuat kesimpulan hanyamendasarkan karena pemohon banding menerbitkan faktur atas namaPemohon Banding sendiri, maka tagihnan atas biaya yang sudahdikeluarkan Pemohon Banding sebelumnya (/nward & outward) yangditagihkan pada customer Pemohon Banding adalah merupakan objekPajak Pertambahan Nilai, Majelis Hakim tidak mempertimbangkansubtansinya bahwa faktur yang dimaksud hanya tagihan kami ke customeratas biaya yang kami bayar terlebin dahulu dan disertai perjanjian(quotation for handling
    Bahwa Pemohon peninjauan kembali telah menyerahkan QuatitaionFor Handling Charge yang telah disetujui oleh pihak supplier;7.
Register : 30-06-2009 — Putus : 01-04-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt/2009
Tanggal 1 April 2011 — PT. DIAN DEKA PRAWIRA VS. PT. NATS NUSANTARA
4822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembanding Il ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerakdalam bidang usaha jasa pelayanan kegiatan penerbangan di Bandar Udaradan bertindak selaku Handling
    Company termasuk Freight Forwarder /Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Perdagangan Umumyang memiliki Kemampuan, keahlian dan pengalaman dalam jasa bidangGround Handling dan telah mendapat ijin beroperasi di Bandar Udara PoloniaMedan ;Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut Penggugatmemerlukan peralatan tambahan dan untuk itu Penggugat telah mengadakanperikatan hukum dengan Tergugat dalam hal pengadaan peralatan berupaHal. 1 dari 17 hal.
Register : 05-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1586 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAGUNA MANDIRI;
9635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Expenses Rp 681.618.409,00Biaya COGMKTG Transport/Handling Rp 768.483.324,00Biaya CSROthers Rp 2.463.633.364,00Jumlah Rp76.859.863.1 10,00Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah atas biayabiaya sebesar Rp76.859.846.090,00 dapat dikurangkandari penghasilan bruto Tahun Pajak 2014 ?
Putus : 20-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 406 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda.
Tanggal 20 Oktober 2015 — KADEK WIN PURNAYASA
4514
  • GLOBAL SERVICE ASIA antara Tanggal 30 April2015 sampai dengan Tanggal 03 Mei 2015 bertempat atau setidak tidaknyapada Tahun 2015, bertempat di Cargo Handling PT. JASA ANGKASASEMESTA (PT.
    MEI LINSA tersebut mengajukan booking spacecargo barang dengan tujuan Singapura, masih dalam emai yang samadijelaskan tanggal keberangkatan 3 Mei 2015 commodity (Fresh Fish),Coly / Kg (45 Cly / 1.500 Kg) dan dimensi (75 x 42 x 32) ;Bahwa sksi tahu pada Tanggal 30 April 2015 sekitar Pukul 11.45 WIB,LISA langsung menjawab email tersebut berupa ketersediaan spacecargo dengan AWB 29751378180, kemudian sehari sebelumkeberangkatan pesawat LISA mengirim telex kepada Pihak GapuraAngkasa sebagai ground handling
    China Airlines yang berisikanmuatan cargo pesawat, dalam telex tersebut dari AWB 297 51378180 tujuan Singapura (Fresh Fish) dan AWB 297 51377734tujuan Taipe (Bird Nest) ;Bahwa pada Tanggal 03 Mei 2015 sekitar Pukul 01.00 WIB saksisebagai Staff Cargo China Airlines menanyakan kepada Pihak GapuraAngkasa ( HERRY RUSMANA ) sebagai ground handling ChinaAirlines tentang kesiapan muatan cargo barang dimana menurutHERRY RUSMANA atas AWB 297 51378180 dibatalkan karenamengalami masalah kemudian saksi segera
Putus : 30-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MARUBENI INDONESIA;
10997 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula dalam proses penangananpemeriksaan, Pemohon Banding juga mendapatkan penjelasan yang tidak pastiantara mau dikenakan dan tidak dikenakan PPN atas transaksi jasaperdagangan dan pada akhirnya Tim Pemeriksa mengusulkan untukmengenakan PPN atas jasa perdagangan tersebut;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam pelaporanpendapatan/revenue di Buku Besar maupun SPM PPN untuk Masa PajakJanuari 2011, dimana Pemohon Banding sudah menerapkan SE145/PJ/2010,jumlah handling commission
    yang dilaporkan adalah sebesar 100/110 dari totalhandling commission, dimana apabila jika jumlah handling commission sebesarRp3.870.009.894,00 (apabila diterapkan dalam kasus Agustus 2010), makajumlah pokok revenuenya adalah 100/110 x Rp3.518.190.813,00 atauHalaman 16 dari 34 halaman.
    Handling Commission (Jasa Perdagangan), yaitu jenis transaksi dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung di dalamtransaksi perdagangan.b.3. Bahwa atas aktivitas yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa Jasa Handling,dimanaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)bertindak sebagai perantara, yaitu mencarikan penjual atau pembelidan juga memberikan jasa informasi perdagangan.
Register : 20-04-2016 — Putus : 20-05-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK
Tanggal 20 Mei 2016 — Pembanding/Terdakwa : Ir. EDWARD LIENARDO, MM
Terbanding/Jaksa Penuntut : Adityo Utomo, SH
6557
  • . , , 488,000,1 Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm M 00 00.00 0.00(k.450, B.13 mm = 4 Btg)5 Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm Ma 13,592. 20, 271.840.00(Drop Hammer) 00 000.00 0.00 termasuk biaya handling dan penyambungantiang3 Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang Ttk 436. 93, 40,766,00 Halaman 5 dari 74 halaman perkara nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT PTK 00 500.00JUMLAH 1ll PEKERJAAN STANDARDPEKERJAAN PERSIAPAN253. 30< ,1 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank M 18 791.20JUMLAH Illl PEKERJAAN STRUKTUR
Register : 14-08-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 233/Pdt.P/2018/PN Sgm
Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
Ansar Sule
192
  • Pengetahuan Sosial, Tahun2010, atas nama Ansyar Sule, tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda P9;10.Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi :IImu Pengetahuan Sosial Tahun 2010, tanggal 13 Desember 2010, diberitanda P10Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor233/ Pdt.P/ 2018/ PN Sgm11.Fotocopy ljazah dan Daftar Transkrip Akademik Sarjana Ilmu Politik (S.IP)Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Ansyar Sule, diberi tandaP1112.Fotocopy Certificate Pendidikan Ground Handling
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GAPURA ANGKASA
5329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai dengan petunjuk padabutir 2 di atas, maka:1) apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut jugamemberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling olehkontraktor kepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang PajakPertambahan Nilai;2) sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaanpenerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasa ground handlingdimaksud
    Walaupun UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkanjasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan dan penyimpananpesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasionalyang diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkenaPajak Pertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut di atasdinyatakan jasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaikarena alasan pemberlakuan azas timbal
    Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/20143) Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia olehnegara yang mempunyai perjanjian bilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti jasa ground handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 25-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2580 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASMIN KOALINDO TUHUP;
9229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi DPP PPh Final Pasal 26 atas pembayaranjasa Local Handling dan Loading kepada VIM OCEAN Ltd melaluiAccount bank Niaga USD Masa Pajak April 2011 sebesarRp132.754.833,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori
Register : 05-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 B/PK/PJK/2021
Tanggal 15 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. GIORDANO INDONESIA;
19448 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP670/BC.06/2016, tanggal 25November 2016 sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA380/BC.092/IU/2016, tanggal 24 November 2016, yang menetapkanterhadap 157 (seratus lima puluh tujuh) Pemberitahuan Impor Barang(PIB) terdapat adanya kekurangan pembayaran atas biaya royalty,freight, dan handling charges barang impor yang belum ditambahkan keHalaman 4 dari 7 halaman.
Register : 01-10-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 31/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUH.FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
JUNALD. Y. JUSAY
11787
  • MHL-07969-12-16 as Tuna Handling for; Our Lady Of Light;
  • Commercial Fishing Vessel Licensi (new) an. Efren G. Cuaresma;
  • Tonnage Meassurement Certificate, F/BCA. Our Lady Of Light;
  • Certificate Of Philipines registry for. F/BCA. Al Rafi 02;
  • Tonnage Meassurement Certificate an F/BCA. Al Rafi 02 Maret 2017;
  • Certificate of Philipina registry an F/BCA. A; Rafi 02.
    MHL079691216 as Tuna Handling for; Our Lady Of Light;Commercial Fishing Vessel Licensi (new) an. Efren G.Cuaresma;Tonnage Meassurement Certificate, F/BCA. Our Lady Of Light;Certificate Of Philipines registry for. F/BCA. Al Rafi 02;Tonnage Meassurement Certificate an F/BCA. Al Rafi 02Maret 2017;Certificate of Philipina registry an F/BCA. A; Rafi 02. Marc2017;Certificate of Change of Nme of vesel.
    MHL079691216as Tuna Handling for; Our Lady Of Light;Commercial Fishing Vessel Licensi (new) an. Efren G. Cuaresma;Tonnage Meassurement Certificate, F/BCA. Our Lady Of Light;Certificate Of Philipines registry for. F/BCA. Al Rafi 02;Tonnage Meassurement Certificate an F/BCA. Al Rafi 02 Maret2017;Certificate of Philipina registry an F/BCA. A; Rafi 02. Marc 2017;Put. No: 31/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 11 dari 26 Certificate of Change of Nme of vesel.
    MHL079691216 as Tuna Handling for; Our Lady Of Light;Commercial Fishing Vessel Licensi (new) an. Efren G. Cuaresma;Tonnage Meassurement Certificate, F/BCA. Our Lady Of Light;Certificate Of Philipines registry for. F/BCA. Al Rafi 02;Tonnage Meassurement Certificate an F/BCA. Al Rafi 02 Maret2017;Certificate of Philipina registry an F/BCA. A; Rafi 02. Marc 2017;Certificate of Change of Nme of vesel.