Ditemukan 433 data
18 — 4
sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak oranglain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukantanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkandalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telahterbukti melakukan salah satu dari perobuatan yang dimaksud, maka unsurtersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
CHANDRA SUHERTO PUTRA Alias CAN NEPO Bin HEWARDI
27 — 3
(nol koma tiga puluh satu) gram ; 9 (sembilan) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan beratpembungkus 1,43 (Satu koma empat puluh tiga) gram ; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan PagodaPastiles Liquarice dan 1 (Satu) pipet skop ;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2018/PN.PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayarbiaya perkara ;Memperhatikan, ketentan
17 — 5
padapokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon Itsbat Nikah (PengesahanPerkawinan) atas pernikahan yang mereka laksanakan yang sesuai ketentuan syariatIslam dapat disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku gunakepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I denganPemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukunperkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum Islam dan ketentan
1.Buyung Anjar Purnomo,SH
2.PIETER LOUW, SH
Terdakwa:
Ibrahim
98 — 36
Akan tetapi sebaliknya, apabila Susunan tersebuttidak lengkap, seperti kurangnya Hakim Adhoc perikanan, seperti dalam perkaraini, sejak dilimpahkan dan sampai kepada acara Putusan belum tersedia HakimAdhoc yang lengkap dan hanya tinggal 1 (satu) orang di Pengadilan NegeriSorong, tentu Pasal 78 Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tersebut tidak dapat diterapkan dandalam hal ini dapat dipedomani ketentan peralihan yang masih berlaku sampaisekarang sebagaimana
46 — 14
disuatu tempat yang masih termasuk di dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Bondowoso ,yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan , mengolah mempromosikan , danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentan
21 — 3
perbuatan yang bertentanganHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1675/Pid.Sus/2015/PN Lbpdengan hukum atau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidakberdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalam unsur tindakpidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dariperbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang perolehannya berdasarkan Akta Jual Beli (buktiP.7) tanpa mempertimbangkan bahwa Jual Beli tersebut adalahmelanggar ketentan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Adat:a. Bahwa syarat sahnya perbuatan hukum adat harus terpenuhi 3(tiga) unsur yaitu: Nyata/riil adanya penyerahan nyata atas obyek jual beli; Tunai adanya pembayaran harga Jual Beli; Terang dilakukan dengan diketahui perangkat desa;b.
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1201 K/PID.SUS/2014merupakan Narkotika Golongan dengan menyerahkan uangRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Andi Hilal aliasKaraeng Eppe dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenisSabuSabu yang merupakan Narkotika Golongan tersebut;Bahwa Narkotika jenis SabuSabu yang merupakan Golongan yangditemukan dalam penguasaan Terdakwa sesuai ketentan perundangundangan hanya dapat diperuntukkan bagi pengembangan Ilmupengetahuan itu pun dalam jumlah tertentu, sementara pekerjaanTerdakwa
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jika dikaitkandengan ketentan musyawarah Desa Rantau Gedanf tertanggal 01 Januari2003 yang dibuat tidak berdasarkan UndangUndang No.10 Tahun 2004tentang Pembentukan peraturan perundangundangan dan PP. No.72Tahun 2005 tentang Desa Jo.
12 — 3
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi,Kabupaten Pandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT, ) terhadapPenggugat (PENGGUGAT,);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, danKantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan
52 — 28
Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :ChlLooll La ole po o8.0 2 Liclli jaArtinya : Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebihdidahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belumJelas.Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, secara filosofis (dasarhukum) pemberian hak asuh atas anak diatur dalam ketentan Pasal 41 huruf (a)UndangUndang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskanbahwa ; akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapakHal 15 dari 19 hal Put.
344 — 30
Melakukan KegiatanPengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dalamdakwaan alternatif kKesatu Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadapTerdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatanTerdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut,karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertenggungjawabkanperbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpaldengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa ketentan
18 — 4
mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah:Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria sebagai suami dan seorng wanita sebagai isteri dengan tujuanuntuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,;Menimbang, bahwa dari ketentan
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 90 PK/PID.SUS/2017bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masihberlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepasdari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapatditerima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentan pidana yanglebih ringan;Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkandugaan kuat tersebut adalah:1.
DEBY RITA AFRITA,SH.MH
Terdakwa:
1.JUFLAIZAR Als JUF Bin M. TASAR Alm
2.ANUAR JAMAL Als DOYOK Bin M. JAMAL Alm
25 — 2
terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalammemberantas penyalahgunaan narkotikaKeadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa mempunyai tanggungan keluargaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyasebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan, ketentan
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batasoleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkindisetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;16.Bahwa dengan demikian Tergugat II perlu melakukan pengukuran ulangatastanah terperkara sebagai dasar untuk menyesuaikan luas tanah di dalamSertifikat Hak Milik No. 1179 atas nama Tergugat sesuai dengan SuratJualBeli dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu seluas 56 m2 (lima puluhenam meter persegi) dengan mengingat ketentan
121 — 14
sebagaimana dimaksudpada ayat ( 2 ) dikenai sanksi administrasi berupa denda, paling sedikitRp 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dan paling banyak Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah);Maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disalahkan karena telahterbukti mengangkut/membawa 15 kardus rokok batangan yang belum dilunasicukainya, karena pada saat ditangkap barang tersebut tidak dilindungi dengandokumen cukai ;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan, apakah Terdakwatersebut dapat dihukum karena melanggar ketentan
98 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
menurut hukum,sekalipun demikian kami percaya masih banyak hakim yang baikyang masih memegang teguh keyakinan keimanan ahlakulkarimahyang memenuhi rasa takut dan bertanggung jawab kepada TuhanYang Maha Esa sesuai dengan irahirah putusan yang berbunyi :Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sertabertanggung jawaob kepada Negara, Bangsa dan Masyarakatpencari keadilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia jugasesual dengan sumpah jabatan hakim yang dilapalkan dikrarkanberdasarkan dengan ketentan
95 — 93
/ Desa Sempidi, seluas 4.470 m2 tidak pernah tertuangdan diperjanjikan dalam bentuk apapun;Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan dirugikan apabila harusmembayar dengan jumlah uang sebesar Rp. 27.235.500.000, (duapuluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)dengan jumlah keseluruhan luas tanah yang tidak sesuai dengan apayang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Akta Notaris Nomor 12,tanggal 4 Februari 2011 tentang PENGIKATAN JUAL BELI;Bahwa apabila menggacu kepada ketentan
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3157 /Desa Sempidi, seluas 4470 m2 yang overlap, bahkan PENGGUGATtelah bertindak diluar etika lazimnya dalam proses jual beli yaknimelakukan pemecahan terhadap Sertifikat ternadap Sertifikat Hak MilikNomor 3157 / Desa Sempidi, seluas 4470 m2 yang mana hal tersebutdiluar dari apa yang telah diperjanjikan dan tanpa persetujuan sertasepengetahuan TERGUGAT selaku PEMBELI;b.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada angka 3 (tiga)huruf (g) ; apabila mengacu kepada ketentan
;e Bahwa sangat jelas pula ketentan pasal 3 huruf ( e ) Akta Notarisnomor 12, tanggal 4 Februari 2011 tidak ada menyebutkan atasadanya Overlap Sertifikat Hak Milik Nomor 3157 / Desa Sempidi,seluas 4470 m2 dilakukan pemecahan sertifikat, namun ketentuanpasal 3 huruf (e) tersebut menyebutkan ; setelah adanya pengukurandilapangan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3157 / Desa Sempidi,seluas 4470 m2 yang mana apabila diperoleh kurang akan dibayarkurang oleh TERGUGAT;e Akibat dari adanya pemecahan sehingga
9 — 2
Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan