Rp220.647.963,00, Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksakarena biayabiaya atas Harga Pokok Penjualan merupakan Deductible Expensesyang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UndangUndang PPh Nomor 17 Tahun2000;bahwa berdasarkan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan atas PermohonanKeberatan dengan Nomor: KEP553/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juni 2010, makadengan ini kami mengajukan Banding atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa atasHarga Pokok Penjualan sebesar Rp 220.647.963,00;3 Pengurang

Penghasilan Brutobahwa Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 133.083.298.490,00 sedangkanmenurut Pemeriksa sebesar Rp 131.967.176.990,00 sehingga terdapat selisih Rp1.116.121.500,00 Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan olehPemeriksa karena biayabiaya atas Pengurang Penghasilan Bruto merupakanDeductible Expenses yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UndangUndangPPh Nomor 17 Tahun 2000;bahwa berdasarkan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan atas PermohonanKeberatan dengan Nomor

: KEP553/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juni 2010, makadengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksi yang dilakukanPemeriksa atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 1.116.121.500,00;bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka perhitungan Penghasilan Netofiskal menurut Pemohon Banding adalah sesuai dengan SPT yang telah disampaikansebagai berikut: Penyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifLaba Neto FiskalKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPajak TerutangKredit PajakPPh

Sengketa atas koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Rp18.220.305.639,00a.

perincian sebagai berikut : N Tanoeal Invoi Nama Jumlah Ket .Oo angga nvoice Peninal (Rp) eterangeKWITANSI PT Bio1 oo70 (190109) Farma 23.789,099 RegstePT Admin Fe2 23/10/20 eo Oy Expeditors 1.873.470 clearence09 (G110 02) Ind clearence, deliPT Admin Be:3 23/10/20 eo oo Expeditors 4.097.961 clearence,09 (1609 08) Ind clearence, deliPT Admin Fe4 23/10/20 iene oo Expeditors 1.763266 clearence,09 Ind clearence, deliFucnlah 29.760.530 bahwa Terbanding telah melakukan permintaan data terkait koreksi Pengurang

PenghasilanBruto berupa General Ledger Tahun 2009 terkait dengan koreksi Pemeriksa, bukti pendukungatas koreksi pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam surat keberatan,perhitungan dan bukti pendukung atas koreksi PPVLC Commercial Stock, perincian/rekapitulasi dan bukti pendukung atas koreksi PPVLC Commercial Stock sebesarRp531.268.511,00 melalui surat Nomor S9648/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 08 November 2011(permintaan ke1), S10905/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 (permintaan

PenghasilanBruto berupa General Ledger Tahun 2009 terkait dengan koreksi Pemeriksa, bukti pendukungatas koreksi pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam surat keberatan,perhitungan dan bukti pendukung atas koreksi write off discards, perincian/ rekapitulasi danbukti pendukung atas koreksi write off discards sebesar Rp99.059.869,00 melalui surat Nomor:S9648/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 08 November 2011 (permintaan ke1),S10905/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 (permintaan ke2),

Gross up pembelian 19.775 .295.999,00 7.981.563.611,00 11.793 .732.388,00Harga Pokok Penjualan (16.143.099.933,00) (11.977.553.653,00) (4.165.546.280,00)Pengurang Penghasilan Bruto 18.220.306.639,00 944.735.544,00 17.275.571.085,00a. Biaya PP VLocal Cost. 531.268.511,00 531.268.511,00 0Commercial Stockb. Biaya Write OffDiscards 99 .059.869,00 99.059 .869,00 0c. Biaya Nono Capital Office: 314.407.174,00 314.407.174,00 0Equipmentd. Local Travel 1.016.140.054,00 0 1.016.140.054,00e.

Sehingga kerugian selisih kurs daripinjaman tersebut juga bukan merupakan pengurang penghasilan bruto sepertidinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentangPPh sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yangmempertahankan koreksi positif Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.38.538.856.942,00dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:1 Sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dalam butir di atas, pinjamandari

Bahwa dengan demikian, bunga pinjaman juga dapat dibiayakansebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung besarnyaPenghasilan Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1huruf a UU Pajak Penghasilan yaitu digunakan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbergerak dalam bidang usaha perkebunan pisang.

Milyar Rupiah tidaksemuanya dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk pembangunan perkebunan pisang dan fasilitasfasilitasnya.Bahwa karena nyatanyata telah terbukti atas pinjaman yang diperolehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari BNI tidaksemuanya dipergunakan untuk pembangunan perkebunan pisang danfasilitasfasilitasnya (kegiatan mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan), maka bunga atas pinjaman dari BNI tersebut tidak dapatdibebankan sebagai pengurang

Bahwa dengan demikian pada tahun2001 tidak ada pembayaran bunga kepada PT Ivo Mas Tunggal.Bahwa karena nyatanyata telah terbukti pada tahun 2001 tidak adapembayaran bunga kepada PT Ivo Mas Tunggal maka tidak seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding membebankanbiaya bunga kepada PT Ivo Mas Tunggal sebagai pengurang penghasilanbruto dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak2001.Bahwa dengan demikian, nyatanyata telah terbukti bahwa berdasarkandata/dokumen/bukti

sehingga atas beban bunga dari pinjaman tersebut dapatdikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung besarnyaPenghasilan Kena Pajak.Bahwa karena nyatanyata telah terbukti atas pinjaman yang diperolehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari AFP tidaksemuanya dipergunakan untuk pembangunan perkebunan pisang danfasilitasfasilitasnya (kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara251718penghasilan), maka kerugian selisih kurs dari pinjaman tersebut jugatidak dapat dibebankan sebagai pengurang

KarenaManagement Contracts tersebut adalah dasar bagi Pemohon Banding untukmenagin biaya manajemen atas pengelolaan 7 hotel jaringan Hyatt diIndonesia, maka menurut Pemohon Banding biaya bunga tersebut dapatdijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UndangUndangNomor 17 Tahun 2000:Kelebihan membebankan biaya bunga sebesar US$.41,813.00.00Bahwa Koreksi Terbanding sebesar US$.41,813 terjadi karena Terbandingtidak/kurang memperhitungkan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PemohonBanding

Penghasilan Bruto sebesar US$.1,017,860.00.Bahwa koreksi Pengurang Penghasilan Bruto terdiri atas:Biaya Amortisasi US$.1,005,000Biaya LainLain US$. 9,260Biaya Sewa USS. 3,600Total US$.1,017,860Menurut TerbandingBiaya Amortisasi sebesar US$.1,005,000.00Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya Amortisasi karena eksistensiaktiva tidak berwujud yang tidak jelas;Biaya LainLain sebesar US$.9,260.00Bahwa Koreksi biaya lainlain terdiri atas: No Keterangan Jumlah1.

Biayabiayasehubungan dengan pendanaan atas ruangan, inventaris dan biaya operasionalWWRO dibebankan kepada Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemohon Bandingbiayabiaya tersebut merupakan biayabiaya sehubungan dengan biaya untukmenagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan dan seharusnya dapatdibiayakan;Bahwa dengan demikian berdasarkan pada penjelasan di atas, kami mohonagar koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesarUS$.1,017,860 dibatalkan

Koreksi atas kelebihan membebankan biaya bunga sebesarUS$ 41,813Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US$ 1,017,860, yangterdiri atas:8.3.1. Koreksi Biaya Amortisasi sebesar US$ 1,005,0008.3.2. Koreksi Biaya LainLain sebesar US$ 9,2608.3.3. Koreksi Biaya Sewa sebesar US$ 3,600Hal di atas dapat kami uraikan lebih rinci sebagai berikut:Koreksi HPP sebesar US$ 388,1178.1.1.

Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar US$ 1,017,860.Halaman 42 dari 49 halaman. Putusan Nomor 349 B/PK/PJK/20138.3.1.

Pengurang Penghasilan/Biaya Usaha USD 11.437.730,895. Penghasilan Neto dalam negeri USD 10.375.460,246. Penghasilan dari luar usaha USD (280.577,93)7. Penyesuaian Fiskal USDa. Penyesuaian Fiskal Positif USD 2.095.989,61b. Penyesuaian Fiskal Negatif USD 1.032.147,48c. Jumlah USD 1.063.842,138. Penghasilan Neto luar negeri USD 150.799,989. Penghasilan Neto USD 11.309.524 4210. Penghasilan Kena Pajak USD 11.309.524,4211. PPh Terutang USD 2.827.381 ,1112.

Putusan Nomor 3354/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD1.713.827,10, dengan perincian sebagai berikut:1 Peredaran Usaha USD 242.621 .582,332 Harga Pokok Penjualan USD 220.808.391,203 Laba Bruto USD 21.813.191,134 Pengurang Penghasilan/Biaya Usaha USD 11.437.730,895 Penghasilan Neto dalam negeri USD 10.375.460,246 Penghasilan dari luar usaha USD (280.577 ,93)7 Penyesuaian Fiskal USDa. Penyesuaian Fiskal Positif USD 2.095.989,61b.

Majelis Terbanding Majelis2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 8 (67)11 Koreksi Negatif atas Ekspor 0% 0% 0,00 0,00 0,00BKP (68.224.661.460,00)2 Koreksi Positif atas Penyerahan 36.018.414.651,00 10% 10% = 3.601.841.465,0 3.601.841.465,0 0,00yang PPNnya harus dipungut 0 0sendiri3 Lainnya (tidak disengketakan) 68.477.467.453,00 25.280.599,00 25.280.599,00 0,00Jumlah 36.271.220.644,00 3.627.122.0640 3.627.122.064,0 0,00 0 0 Menimbangterutang atau kredit pajak;: bahwa dalam Banding ini terdapat sengketa mengenai pengurang

pajak atas pajakbahwa yang dimaksud oleh Majelis sebagai kredit pajak adalah Pajak PertambahanNilai yang diperhitungkan sebagai pengurang terhadap Pajak Pertambahan Nilaiyang terutang atau Pajak Keluaran seluruhnya dalam menghitung jumlah PajakPertambahan Nilaiadministrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan PajakPertambahan Nilai, yang dapat meliputi:yang masih harus dibayarsebelum penerapan sanksiPajak Pertambahan Nilai dari Penjualan Retur sebagaimana dimaksud Pasal 5AUndangundang

Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 18 Tahun 2000, namun untuk kasus ini nilai penyerahanMenimbangretur telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung nilai objek pajak,sehingga tidak diperhitungkan lagi sebagai unsur kredit pajak;Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pembeli Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak (Pemungut Pajak Pertambahan Nilai) sebagaimana dimaksud dalamPasal 16A Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Pajak berikutnyasetelah Masa Pajak obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 18 Tahun 2000, sebagai kredit pajak negatif;Jumlah lebih bayar tersebut yang telah dikembalikan sesuai dengan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB), sebagai kredit pajak negatif;: bahwa perkembangan sengketa mengenai kredit pajak adalah sebagai berikut:bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai pengurang

melakukan SO atas barangbarang yangmenjadi tanggung jawabnya dan setelah itu apabila terdapat selisin jumlahbarangbarang di DC maka barulah hal tersebut dijadikan sebagai NBH:10.Bahwa sebelum dikeluarkannya NBH maka seluruh pekerja mempunyai hakuntuk membela dirinya masingmasing yaitu dengan memberikan buktipendukung pada saat prosedur SO dilakukan atas barangbarang yangmenjadi tanggung jawabnya;11.Bahwa atas NBH, Tergugat selain memberikan toleransi dalam bentuk BTK,Tergugat juga memberikan Insentif pengurang

NBH & Hutang, yaituHalaman 14 dari 36 halaman Putusan No.91/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdgmekansime pengurang NBH yang hanya diberikan kepada pekerja yangmasih memiliki NBH & Hutang;12.Bahwa atas uraian dan penjelasan mengenai NBH diatas, maksud dantujuan Tergugat dalam menerapkan prinsip menjaga dan bertanggung jawabatas aset perusahaan adalah agar seluruh pekerja dapat bertanggung jawabatas apa yang dikerjakannya dan pengenaan kewajiban menjaga danbertanggung jawabatas aset perusahaan ini tidak hanya

Bahwa dalam pemotongan upah dikarenakan NBH ini, Perusahaanmemberikan kebijakan BIK dan insentif kepada Penggugat sebagaikomponen pengurang NBH & Hutang Penggugat;c. Bahwa Tergugat melakukan pemotongan upah atas NBH & HutangPenggugat sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku di PP No.78/2015 dan Peraturan Perusahaan TERGUGAT.

kepada pekerja DCtersebut tidak serta merta ditanggung seluruhnya oleh Para Pekerja, karenaterdapat komponen Batas Toleransi Kehilangan (BTK) yaitu nilai toleransimaksimal barang hilang yang menjadi tanggungan perusahaan apabila nilai 29 selisih barang hasil SO masih beradadibawah nilai BTK maka nilaiselisin barangtidak dibebankan kepada pekerja;Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat selain memberikantoleransi dalam bentuk Batas Toleransi Kehilangan (BIK), Tergugat jugamemberikan insentif pengurang

NBH & Hutang yaitu mekanisme pengurang NBHyang hanya diberikan kepada pekerja yang masih memiliki NBH & Hutang, hal initelah dilakukan Tergugat dengan memberikan insetif pengurang NBH & Hutangyaitu mekanisme pengurang NBH yang hanya diberikan kepada Para Penggugatyang masih memiliki NBH & Hutang;Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut Majelis Hakim menemukan faktabahwa berdasarkan bukti P1.1 s/d P1.27 yaitu slip upah Para Penggugat bulanOktober 2015 telah dipotong upahnya dengan nama potongan

Pengurang Pos Sementara Solar belum dibuat Faktur Pajak, tapisudah menjadi pengurang saat penagihan dalam penyelesaianpekerjaan dan pengurang tersebut tercantum dalam FP;2). Biaya Bahan Bakar yang dibiayakan, tapi dalam penagihan FP, bahanbakar sebagai pengurang FP dan atas pemakaian Bahan Bakar inibelum dibuat PPN;3).

Solar YMH sebagai pengurang penagihan FP dan merupakan bagiandari Sale atas Solar ini belum dibuat Faktur Pajak;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Koreksi Terbanding adalah sehubungan dengan terdapatnyaselisin antara pelaporan pendapatan pada SPT PPh Badan Tahun Pajak2010 dengan pelaporan omzet dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010, yang disebabkan oleh adanya pemakaian BBM/Solaryang berdasarkan kontrak pekerjaan angkutan adalah merupakantanggungan pihak PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM

Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa menunjuk Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP512/PJ.07/2007tanggal 16 Juli 2007 tentang Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPhBadan Tahun Pajak 2004 atas nama Pemohon Banding (NPWP: 01.147.795.7.941.000)dan mempertahankan SKPKB PPh Badan Nomor: 00002/206/04/941/06 tanggal 13 Juli2006 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.190.505.906,00 Pemohon Banding mengajukanbanding dengan alasan sebagai berikut :Koreksi Pengurang

Penghasilan BrutoBahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas pengurang penghasilan bruto sebesarRp. 19.547.711, dengan alasan kurang pencatatan dalam buku besar, yaitu sebagaiberikut :Ledger SPT KoreksiCabang Ambon :By.Penjualan 48.328.986,00 51.328.986,00 (3.000.000,00)By.

Tahun Ajaran Sebelumnya sebagai berikut :Tunggakan Tahun Ajaran Sebelumnya sebagai berikut :TUNGGAKAN T.A 2006 /2010 5.400.000TUNGGAKAN T.A 2010 /2011 4.852.000TUNGGAKAN T.A 2011 /2012 18.645.000TUNGGAKAN T.A 2012 /2013 96.245.000 +Total Tunggakan Tahun Ajaran Sebelumnya : 125.142.000Uang sekolah seharusnya diterima untuk Tahun Ajaran 2013/2014. 2.027.966.000+Jumlah Uang Sekolah Sebelum dikurangi tunggakan yang belum 2.153.108.000Tertagih dari siswa.Tunggakan Yang Belum Tertagih Dari Siswa (Faktor Pengurang

1.829.794.000Tunggakan Tahun Ajaran Sebelumnya sebagai berikut :TUNGGAKAN T.A 2006 2010 3.480.000TUNGGAKAN T.A 2010 2011 2.640.000TUNGGAKAN T.A 2011 2012 3.750.000TUNGGAKAN T.A 2012 2013 1.000.000TUNGGAKAN T.A 2013 2014 10.658.000 +Total Tunggakan Tahun Ajaran Sebelumnya : 21.528.000Uang sekolah seharusnya diterima untuk Tahun Ajaran 2014/2015 1.897.944.000 +Jumlah uang sekolah sebelum dikurangi tunggakan yang belum 1.919.472.000tertagih dari siswa.Tunggakan Yang Belum Tertagih Dari Siswa (Faktor Pengurang

angka 18 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, sehinggasubstansi atas transaksi dengan modern market sudah menerapkankaidahkaidah yang lazim dan sesuai dengan standar akuntansi yangberlaku di Indonesia, sebagaimana diakui dalam laporan keuangantransaksi dengan modern market sudah menerapkan kaidahkaidah yanglazim dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia,sebagaimana diakui dalam laporan keuangan Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai beban biaya, bukansebagai pengurang

Putusan Nomor 491/B/PK/Pjk/2021bukan sebagai pengurang penjualan seperti halnya cash discount, karenamemiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih danMemelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata

.: bahwa apabila Majelis yang terhormat memutuskan berbeda dari permohonanPemohon Banding tersebut di atas, mohon agar menerapkan prinsip taxabledeductible secara konsisten dengan mengakui biaya perolehan TBS daripetani plasma sebagai pengurang penghasilan bruto badan tahun pajak 2003.: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman ModalAsing Lima nomor LHP338/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 22 Desember2011 dan Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP396/WPJ.07/2013tanggal 28 Februari 2013

diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari: copy SPT PPh Tahun 2001, copy SPT PPh Tahun 2002, copy SPT 4 (2) Tahun 2003, copy SPM PPN Masa Agustus Desember 2003, copy SPM PPN Masa Januari Desember 2004, LHP338/WPJ.07/KP.0600/ 2011 tanggal 22 Desember 2011, LHP321/WPJ.07/KP.0600/ 2011 tanggal 1 Desember 2011, LAP447/WPJ.07/2013 tanggal 6 Maret 2013, LAP396/WPJ.07/2013 tanggal 28 Februari 2013, SPT PPh Badan Tahun 2002 2003, Lampiran 1: MATRIKS DPP POTONG PUNGUT 2003 (PPh Pasal21/23/26) DENGAN PENGURANG

Muwardi No. 7, Kel.Sumerta Klod, Denpasar Timur, Kota Denpasar 80235, sehingga pajaknyadihitung kembali menjadi, sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Laba Bruto 1.715.764.397Penghasilan Dari Luar Usaha (2.998.373.307)Penghasilan Bruto (1.282.608.900)Pengurang Penghasilan Bruto 6.959.154.085Penghasilan Neto (Rugi) (8.241.762.995)Penghasilan Kena Pajak (Rugi) (8.241.762.995)Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2020 Uraian Jumlah (Rp)Laba Bruto 1.715.764.397Penghasilan Dari Luar Usaha (2.998.373.307)Penghasilan Bruto (1.282.608.900)Pengurang Penghasilan Bruto 6.959.154.085Penghasilan Neto (Rugi) (8.241.762.995)Penghasilan Kena Pajak (Rugi) (8.241.762.995)Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah

Putusan Nomor 360/B/PK/Pjk/2021Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagaibeban biaya, bukan sebagai pengurang penjualan seperti halnya cashdiscount beban biaya, bukan sebagai pengurang penjualan sepertihalnya cash discount, karena memiliki hubungan langsung dengan 3M(Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan

tigaratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)tersebut, maka uang yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalahsebesar: Rp3.198.837.800,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh delapanjuta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Menyatakan bahwa tagihan Tergugat kepada Penggugat sebesarRp370.267.300,00 (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuhribu tiga ratus rupiah) tersebut pada posita dan petitum nomor 3 di atas,dikompensasikan sebagai pengurang

Menyatakan bahwa tagihan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugatkepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sebesarRp370.267.300,00 (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuhribu tiga ratus rupiah) tersebut pada posita dan petitum nomor 3 di atas,dikompensasikan sebagai pengurang pengembalian uang pembelianproduk WOW40000;5.

Langgeng Makmur Industries, Tok. tidak membebankan biaya bunga ke luar negeri sebagai pengurang penghasilanbruto (not deductible), mengapa harus menjadi objek yangdikenakan pajak (taxable) melalui mekanisme pemungutan PajakPenghasilan pasal 26 ?

Langgeng Makmur Industries, Tok. tidakmembebankan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan brutodalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2003 dan pemeriksapun tidakmelakukan koreksi negatif atas biaya bunga tersebut ;Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, biaya bunga ke luar negeri yang telahdibebankan dalam Laporan Keuangan tahun 2003 tidak terutangHal.8 dari 13 hal. Put.

Langgeng MakmurIndustries, Tok. dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan WajibPajak Badan Tahun 2003 tidak membebankan biaya bunga ke luarnegeri sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melakukanpenyesuaian/koreksi tarif fiskal terhadap biaya bunga sebesarRp.13.536.497.769,, dan koreksi atas biaya bunga sebesarRp.13.536.497.769, tersebut dilakukan dengan pertimbangan,karena P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. sedang dalamproses mendapatkan pembebasan bunga dari para kreditor di luarnegeri.

Terbanding bahwa selisih antara saldo debitakun piutang usaha dan akun penjualan ekspor di mana selisih tersebut tidakserta merta dapat dianggap sebagai penjualan yang kurang atau lebihdilaporkan;Bahwa selisih lebih saldo debit akun piutang usaha dibandingkan penjualanyang diidentifikasi oleh Terbanding tidak serta merta merupakan penjualanyang kurang dilaporkan, dengan uraian sebagai berikut :1 Terdapat unsur freight yang tidak Pemohon Banding catat sebagaibagian dari penjualan tetapi merupakan pengurang

nya terdapat unsurfreight)Debet A/RCredit SalesCredit Accrued Export(untuk mencatat unsur freight pada Invoice)Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 468/B/PK/PJK/2012Pencatatan saat tagihan dari perusahaan freight diterima :Debet Accrued ExportCredit A/P OtherBahwa berdasarkan hal di atas, maka seharusnya tidak terdapat koreksiakibat selisih pencatatan akun piutang usaha dengan penjualan eksporkarena meskipun unsur freight tidak termasuk dalam penjualan tetapisudah dicatat dengan benar sebagai pengurang

Tidakada penjualan yang Pemohon Banding lakukan atas selisih perbedaantersebut;Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 468/B/PK/PJK/2012Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa secara totaladjustment akibat stock take menghasilkan pengurang biaya persediaansehingga tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk mengoreksi akun inisebagai penjualan;Bahwa terlampir rincian stock adjustment dan print out journal entrystock adjustment serta berita acara stock adjustment/stock take.

biaya freight.2 Terdapat unsur revaluasi karena perbedaan antara kurs yang digunakan pada saatpencatatan piutang dan pada saat pelunasan, atau pada akhir tahun (bagi piutangyang masih outstanding pada saat itu).Berikut adalah uraian lebih lanjut atas alasanalasan tersebut di atas:1 Terdapat unsur freight pada invoice yang tidak kami catat sebagai bagian daripenjualan tetapi merupakan pengurang biaya freightPemeriksa melakukan koreksi karena berdasarkan rekapitulasi jumlah penjualanberdasarkan dokumen

Penjualan Lokal sebesar Rp. 336.161.512,Pemeriksa melakukan koreksi dengan alasan terdapat selisih antara saldo awal danakhir piutang dagang pada general ledger dengan laporan auditKami tidak setuju dan keberatan dengan koreksi pemeriksa karena selisih tersebutsama sekali bukan disebabkan oleh adanya penjualan yang belum dilaporkan padapembukuan kami, tetapi sematamata disebabkan adanya reklasifikasi atas transaksipiutang dagang untuk menjadi pengurang pada akun hutang lainlain dari rekananyang sama

angka 1butir c) ditetapkan sebagai berikut:a. 0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar tidak termasuk SertifikatBank,b. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangidengan nilai,c. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangidengan nilai agunan, dand. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilaiagunan;Ayat (2):Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang

ditetapkan sebagai berikut:a) 0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar tidak termasuk Sertifikat BankIndonesia;b) 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengannilai agunan;c) 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengannilai agunan; dand) 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilaiagunan;Ayat (2):Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang

PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2019 tentang Piutang Yang NyataNyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dan Penghasilan Bruto:Pasal 2 ayat (1): piutang yang nvatanyata tidak dapat ditagih yang timbul dibidang usaha bank,lembaga pembiayaan, industry, dagang dan jasa lainnva dapat dibebankan sebagai biaya dalammenghitung penghasilan kena pajak:Pasal 3 ayat (1): Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dapat dibebankan sebagai pengurang

Pada akhir tahun tersebut pembentukan cadanganbaru juga menjadi faktor pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Secara ilustratif, Pemohon banding akan tampilkan penafsiran yang benar dan penafsiran yang salah:a.

Putusan Nomor 563/B/PK/PJK/201712.7.Bahwa nilai invoice sebagai dasar penagihan tersebut yangselanjutnya dicatat di dalam buku besar Piutang, dannilaitersebut pula yang diterima pembayaran sesuai denganRekening Koran dari Pembeli;Bahwa dengan demikian nilai invoice sebagai dasar tagihantersebut adalah nilai tanoa adanya pengurang berupa diskonpenjualan;Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa Faktur Pajak yangditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) merupakan bukti pemungutan

Dengan demikian bahwa syaratsuatu potongan harga/diskon penjualan tersebut dapat dijadikansebagai faktor pengurang dalam nilai DPP PPN adalah bahwapotongan harga tersebut dicantumkan dalam Faktur Pajak;Bahwa dalam kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan danmenunjukkan bahwa di dalam Faktur Pajak tersebut tercantumnilai potongan harga atau diskon penjualan sebagaimanapenjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).

koreksiTerbanding sebesar Rp25.815.354,00 tidak dapat dipertahankan danselisinnya sebesar Rp397.159.288,00 tetap dipertahankan; adalahamar pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan danbertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN atas penyerahankepada Pihak Lain yang PPNnya harus dipungut sendiri atas diskonpenjualan yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai atas penyerahan kepada Pihak Lain yang PPNnyaharus dipungut sendiri atas diskon penjualan yang tidak dapat dikurangkansebagai pengurang nilai DPP PPN sebesar Rp25.815.354,00; yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi HPPBiaya Gaji/Honor Sokongan RumahSakit/Bersalin Yang Tidak Mendapat Fasilitas Daerah Terpencil sebesarRp2.760.110.845,00; dan Koreksi Pengurang Penghasilan BrutoBiayaPakaian Dinas sebesar Rp/85.357.200,00; yang tidak dipertahankanHalaman 4 dari 9 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiHPPBiaya Gaji/Honor Sokongan Rumah Sakit/Bersalin Yang TidakMendapat Fasilitas Daerah Terpencil sebesar Rp2.760.110.845,00; danKoreksi Pengurang Penghasilan BrutoBiaya Pakaian Dinas sebesarRp/785.357.200,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan danpenenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PemohonBanding