5. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) Berkas nomor : 004/RT.30/02/SJ-KM/2021 tgl 4 Februari 2021 perihal permohonan inclap tanah negara yang digarap masyarakat dari HPL PT.Pelindo 2 Pulau Baai Bengkulu yang ditelantarkan sudah 41 tahun.
2. 1(satu) buah cap stempel Panitia Pembangunan Masjid AL-QIYAMAH Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Bengkulu berwarna merah hitam.

8. 1(satu) bundle sertifikat HPL PT.Pelindo 2 Bengkulu No.1 / Bu / 1979 (print-an).
9. 1 (satu) bundle ( Print-an ) hapusnya hak milik karena kardaluarsa ( Print-an ).
10. 2(dua) bundle surat mohon kepastian hukum tanah garapan masyarakat lokasi antara pagar PT. Pertamina s/d lokasi pagar TPI RT 30 RW. 02 kel.

Bahwa awal terjadinya keretakan rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat mulai terjadi pada Pertengahan Tahun 2014 disaatPenggugat berada di Jakarta bekerja sebagai ajudan Direktur PT.Pelindo, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua dan AdikPenggugat.

PELINDO IV MAKASSAR dan selaku pelaksana pekerjaan yakni PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN dimana proyek tersebut merupakan proyekstrategis nasional percepatan pembangunan tol laut yang dicanangkan olehPresiden RI JOKO WIDODO.Setelah Kontrak kerja tersebut selesai ditanda tangan, PT.PELINDO IVMAKASSAR mengirimkan surat yang ditujukan ke Pemerintah KotaMakassar Nomor: 14/PR.102/2/DUT2015 tanggal 10 Juni 2015 yang intinyaLahan untuk rencana akses jalan masuk ke lokasi MNP dapat segera kamigunakan untuk mobilisasi

GIPPYNG LANTARA) dengan Register Nomor :88/07/IX/2003.Karena pekerjaan Makassar New Port belum juga dapat dilaksanakanmaka saksi MADE KARTU melaporkan kendala tersebut ke pihak PT.PELINDO IV MAKASSAR (saksi ARWIN) dan PT. PELINDO IV MAKASSARmenindaklanjuti dengan meminta bantuan kepada pihak pemerintah KotaMakassar agar difasilitasi supaya tanah garapan milik Terdakwa A.JAYANTI RAMLI dan Terdakwa RUSDIN bisa dilalui untuk pengerjaanProyek Makassar New PortBahwa Terdakwa Drs.

MNP/VIIV2016 tanggal 18 Agustus2016.Dokumen Asli Surat Undangan Rapat PersiapanPembangunan Makassar New Port Nomor1/HM.003/3/DKP2015 tanggal 10 Februari 2015;Dokumen Asli Surat Permohonan tambang Pasir Lautuntuk pembangunan Makassar New Port Nomor9/PR.102/1/DKP2015 tanggal 18 Februari 2015;Dokumen Asli Surat Kesepakatan PembangunanMakassar New Port (MNP) Nomor 14/PR.102/1/DUT2015 tanggal 04 Maret 2015;Dokumen Asli Kesepakatan Bersama antara PemprovSulSel, Pemkot Makassar, Otoritas Pelabuhan dan PT.Pelindo

PELINDO IVMAKASSAR yaitu kepada saksi ARWIN selaku Kepala KesatuanPengelola proyek dan atas laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PT.PELINDO IV MAKASSAR dengan meminta bantuan kepada pihakPemerintah Kota Makassar agar difasilitasi supaya tanah tersebut yangmerupakan tanah garapan hak wmilik Terdakwa dan saksiRusdin bisa digunakan oleh PT.

,YAYANG GUNAWAN masingmasing sebagai pegawai PT.PELINDO II (Persero) berdasarkan Surat Kuasa, Nomor:HK.03/7/3/66/D1.2/D5/C.PTK18, Tanggal 7 Maret 2018 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawahdalam register Nomor: 149/SK/LEG.PDT/2018/ PN.MPW,Tanggal 8 Maret 2018 dan memberi kuasa khusus juga kepadaSUGIYONO, S.H.

Pelindo tidak ada itikad baik dalam pembebasanlahan milik masyarakat tersebut, malahan masyarakat yang ditekan, dan tidakada negosiasi dalam pembebasan lahan tersebut;Bahwa musyawarah antara masyarkat sebagai pemilik lahnan dengan pihak PT.Pelindo ada dilakukan pada Tanggal 8 Februari 2018;Bahwa saksi ada memiliki lahan yang akan diganti rugi dan nilai NJOP lahan miliksaksi yaitu sejumlah Rp8.000,00 (Delapan ribu rupiah) permeter;Bahwa harga jual tanah sebelum dibangun pelabuhan tersebut permeternyasekitar

Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) tidak pernah memberikan kuasa/persetujuan kepada General Manager PT.Pelindo ll Cabang Taniung Perak untuk mengadakan kesepakatan baru dengan Termohon Kasasi.Oleh Karena General Manager PT. Pelindo Ill Cabang Tanjung Perakpada saat menandatangani Berita Acara Hasil Rapat tanggal 15 Juni2005 (P13) :1) Tidak memiliki kuasa dari Direktur Utama PT.

Nomor 427/B/PK/PJK/2011249.3.9.4.mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yangbersifat final tidak dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 4huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000;Bahwa dengan demikian terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa rugi selisin kurs yang dibebankanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebesar Rp 1.699.461.388,00 adalah rugi selisih kurs yangberkaitandengan pengadaan kapal yang akan diserahkan ke PT.Pelindo Il dimana penghasilan yang diperoleh

Bank Mandiri Cabang Baruna Terdakwa43tidak meneliti mengenai sewa menyewa lahan antara PT.Pelindo dengan Abdul Kadir Abdullah ;e Bahwa setelah ada somasi dari PT. Pelindo sewa menyewaantara Abdul Kadir Abdullah dengan PT.

Bank MandiriCabang Baruna Surabaya diputuskan ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah terbukti bahwaTerdakwa melakukan pelanggaran terhadap Surat Edaran Bank MandiriNo. 002/106/DNW.AMT/2005 tanggal 26 September 2005 karena pada saatTerdakwa mengusulkan penawaran Abdul Kadir Abdullah ke Bank Mandiri AreaSurabaya Terdakwa tidak meneliti lebin dahulu mengenai status hukum objek yangakan disewa serta tidak meneliti lebin dulu masa sewa antara PT.Pelindo IIl dengan Abdul Kadir Abdullah ;Menimbang

Bahwa, terhadap kebijakan tersebut Penggugat menggugat PT.Pelindo Ill dan PT. Pelindo Il, yaitu PT. Pelindo Ill digugatPenggugat David V Lengkong di Pengadilan Negeri Surabaya, danDavid V Lengkong juga menggugat PT. Pelindo II di PengadilanNegeri Jakarta Utara, dengan gugatan perbuatan melawan hukumkarena Penggugat David Lengkong merasa PT. Pelindo Ill, PT.Pelindo II telah menentukan tarif bongkar muat secara sewenangwenang dan melawan hukum.

ZainulBahri, MM, sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah);Diterima Saksi Hasudungan Manurung, Dkk (Bagian Operasi PT.Pelindo Cabang Dumai), yang beberapa kali menerima penyerahanuang dengan total sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)atas permintaan dari Terdakwa;Sedangkan sisanya dari uang tersebut sebesar Rp. 153.086.000,(seratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah),diserahkan kepada Terdakwa pada saat di ruangan kerja Terdakwatanpa adanya saksi, tanpa

Diterima Saksi Hasudungan Manurung, Dkk (Bagian Operasi PT.Pelindo Cabang Dumai), yang beberapa kali menerima penyerahanuang dengan total sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ataspermintaan dari Terdakwa;.

Terdakwa adalahsebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Atas keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya dibenarkan olehTerdakwa;3.SAKSI AHMAD MUHRIWI Alias NiJI BIN JAMRURI, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, danketerangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidikadalah benar;Bahwa benar pekerjaan saksi seharihari adalah sebagai ServiceMorning di PT.Pelindo

setelah menilai rencanakontruksi pembangunan pada kontruksi buis beton satu lapis sampai topHal 7 dari 66 hal Putusan No. 7/Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGL level Kurang memenuhi persyaratan pengamanan kontruksi penahangelombang dan menginginkan perubahan kontrtuksi buis beton menjadisegitiga bagian bawah hingga setengah level kontruksi dan tetap satu lapishingga top level kontruksi susunan buis beton, selain juga menemukanpada lokasi yang akan dibangun terdapat adanya gunung pasir hasildregging pekerjaan PT.Pelindo

setelah menilai rencana kontruksi pembangunanpada kontruksi buis beton satu lapis sampai top level kurang memenuhipersyaratan pengamanan kontruksi penahan gelombang dan menginginkanHal 22 dari 66 hal Putusan No. 7/Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGL perubahan kontrtuksi buis beton menjadi segitiga bagian bawah hinggasetengah level kontruksi dan tetap satu lapis hingga top level kontruksi Susunanbuis beton, selain juga menemukan pada lokasi yang akan dibangun terdapatadanya gunung pasir hasil dregging pekerjaan PT.Pelindo

ratustujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1,210.000.000; (satu milyar duaratus sepuluh juta rupiah) terdakwa bayar dengan menyerahkan 2 (dua) lembarcek dari Bank Mandiri Cabang ParePare dengan masingmasing nomorHD 061629 dengan perintah bayar uang sebesar Rp 500.000.000; (limaratus juta rupiah) dan cek nomor HD 061630 dengan perintah bayar uangsebesar Rp 710.000.000; (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 21dan 22 Desember 2017.Namun ketika saksi Nur Aisyah, SE ke Bank Mandiri cabang PT.Pelindo

MITRA BAHTRA MANDIRIkepada perusahan tempat saksi bekerja melalui DENNY SEPTIAN merupakan uang jasakeagenan kantor kami yang mana uang tersebut untuk untuk pembayaran ke PT.PELINDO sama PNBP ke SAHBADAR akan tetapi uang tersebut telah digelapkan olehterdakwa DENNY SEPTIAN;Bahwa saksi jelaskan yang ditugaskan untuk mengambil uang atau dana dari mitraperusahan sebagai jasa pembayaran pelayaran yaitu bukan terdakwa DENNY SEPTIANyang mana untuk cara pembayarannya dilakukan melalui transfer cuma terdakwaDENNY

ke Jepang sebelumSampai di Pelabuhan Dumai saksi Yusri bersama saksi Herson bertemu20dengan ENDICH (DPO), ENDICH (DPO) mengatakan barang sudah readySiap untuk dikirim sebanyak 13.000 Ton, kemudian pada tangga 10Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi Yusri bersama saksi Hersonpergi melihat gudang tempat penyimpanan (stockfile) kemudian mulaitanggal 11 Januari 2014 s/d 15 Januari 2014 dilakukan pengangkutandan penimbangan cangkang dari stockfile milik terdkawa disampingmakam pahlawan oleh pihak PT.Pelindo

dikirimkan ke Jepang sebelumSampai di Pelabuhan Dumai saksi Yusri bersama saksi Herson bertemudengan ENDICH (DPO), ENDICH (DPO) mengatakan barang sudah readysiap untuk dikirim sebanyak 13.000 Ton, kemudian pada tangga 10Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi Yusri bersama saksi Hersonpergi melihat gudang tempat penyimpanan (stockfile) kemudian mulaitanggal 11 Januari 2014 s/d 15 Januari 2014 dilakukan pengangkutandan penimbangan cangkang dari stockfile milik terdkawa disampingmakam pahlawan oleh pihak PT.Pelindo

Soekarno HattaKota Dumai dengan mengatakan tolong bapak mengajukan suratpenunjukan kerja kepada PT.Pelindo cabang Dumai ;Kemudian Sdr. ENDICH WAHYU DIYATAMA atas nama Cv DiyatamaBiomass Jaya melakukan surat penunjukkan kepada PT.

saya dalam melakukan pemeriksaan Jabatanatas barang ekspor tersebut adalah Surat Perintah kepala KPPBCTipeMadya Pabean Belawan Nomor : Print785/WBC.02/KPP.MP.01/2012,tanggal 27 Juli 2012 ;Bahwa , pada saat saya melakukan pemeriksaan jabatan atas barangekspor yang terdapat dalam container Nomor CHU8156497/40 tersebutpihak perwakilan CV.Deli Citra Belawan dan PT.Intrafero tidak ada yanghadir, yang menyaksikan pemeriksaan jabatan atas barang ekspor yangsaya lakukan tersebut adalah Perwakilan dari PT.Pelindo

Bahwa, upayaupaya yang ditempuh Penggugat merupakan upayamusyawarah yang dilakukan secara patut untuk mencapai mufakat, namunHal. 12 dari 30 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHV/201413.14.15.tidak berhasil disebabkan Tergugat sepertinya tidak mempunyai itikad baikuntuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana diaturdalam ketentuan perundangundangan ketenagakerjaan (UndangUndangNomor 13 Tahun 2003);Perlu Penggugat kemukakan bahwa setiap menjelang akhir tahun buku, PT.Pelindo IV (Persero), melalui

Pelabuhan Indonesia lll(PERSERO) Cabang Tenau Kupang sekarang ini ;Bahwa Karantina tidak mempunyai sertifikat hak pakai ;Bahwa saksi tidak tahu bahwa karantina pernah membuat surat untukPenggugat ;Halaman 24 dari 34Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Kpg Bahwa pemilik tanah yang dibangun mesjid tersebut adalah tanah PT.Pelindo; Bahwa tanah Karantina dapat dari Pemerintah Kabupaten Kupang;Terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi diamkesimpulan;Menimbang, bahwa Tergugat

pelabuhan, pemeliharaanpenahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringanJalan serta sarana bantu Navigasi Pelayaran,Bahwa, dengan berlakunya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran dan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan serta Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 36 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan, maka telah terjadi pergeseran fungsi, dimana fungsipengaturan diambil alin oleh Otoritas Pelabuhan sedang Tergugat (PT.Pelindo

MEGAH UTAMA SELARAS ABADI.mengenai Pemutusan Perjanjian, apabila sewaktuwaktu Pihak PT.Pelindo Il (Persero) cq Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara akanmenggunakan seluruh area lahan pertambangan maka Perjanjiandibatalkan oleh Penggugat dan Tergugat;11. Oleh karenanya, tanpa menarik PT. ADI MILINDO MESIN danPT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Pihak maka sudahsepatutnya GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN KURANGPIHAK DAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.B. GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIE DILOTARIA).1.

PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Cq ProyekPenyiapan KIPP Bojonegara dan DINYATAKAN juga dalam Pasal 10mengenai Pemutusan Perjanjian, apabila sewaktuwaktu Pihak PT.Pelindo Il (Persero) cq Proyek Penyiapan KIPP Bojonegara akanmenggunakan seluruh area lahan pertambangan maka Perjanjiandibatalkan oleh Penggugat dan Tergugat;9. Oleh karenanya, tanpa menarik PT. ADI MILINDO MESIN danPT.

Setelah dilakukanpemeriksaan saksisaksi dan Ahli kemudian dilakukan gelar perkaradan ekspose di Kejaksaan Tinggi Bengkulu didapati fakta bahwaperkara dengan Nomor: LPB/ 630/ VII/ 2020/ Polda Bengkulutanggal 17 Juli 2020 tentang dugaan Penyerobotan Lahan PT.Pelindo mengarah kepada dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Suratsebagai mana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana denganTersangka yang diduga Melakukan tindak Pidana Pemalsuan Surattersebut adalah Pemohon;b.