Dirjen Lembaga Keuangan / Dirjen Anggaran; Dirjen Pajak; KPP Wajib Pajak Besar Satu; Kepala Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara; BP Migas; dan, Perwakilan Kontraktor Kontrak Kerjasama/KKKS;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pertemuanpertemuan tersebut, selalu terdapat konfirmasiBahwa pajakpajak yang timbul sehubungan dengan biaya overhead,biaya technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing

tersebut merupakanpembebanan jasa yang dilakukan di luar negeri dan dimanfaatkan diwilayah pabean Indonesia, maka atas transaksi tersebut terutang PPhPasal 26;Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/20167.4.Fate7< 6,7.7.Bahwa sesuai S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 pajakyang terutang dari transaksi di atas ditanggung pemerintah yangpelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal LembagaKeuangan (DJLK);Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan tersebut KontraktorProduction sharing

dari home office sesuai dengan surat dari Direktur Pertaminanomor 947/c.0000/81 tanggal 5 Juni 1981 dan tidak ada realisasipembayaran atas biaya tersebut sehingga tidak diketahui pihak mana yangmemperoleh pembayaran/pembebanan/alokasi biayabiaya tersebut;Berdasarkan butir 1 Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998tanggal 24 November 1998 dinyatakan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya administrasi yang timbul dari Kantor Pusatdalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing

(Bermuda), selaku pihak yang terikat KontrakProduction Sharing. Oleh karena home office (kantor pusat) PemohonBanding berada di negara Bermuda, bukan Delaware, AmerikaSerikat, maka COD ConocoPhillips Company dari Pejabat yangberwenang di Amerika Serikat dan P3B antara Indonesia Amerikatidak berlaku. Karena tidak terdapat P3B antara Indonesia denganBermuda/ maka terhadap transaksi di atas tetap berlaku ketentuanperpajakan domestik Indonesia.

Surat bantahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) Nomor GBCOJFVENL00444 tanggal 25 Januari 2012menyatakan Dengan demikian seharusya Terbanding tidakmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan menunjukannya kepadaPemohon Banding karena sudah jelas bahwa apabila ada pajak yangtimbul sehubungan dengan biaya overhead, biaya technical servicesdan biaya timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing merupakan tanggung jawab Pemerintahyang pelaksanaanya

No. 250 K/Pdt.Sus/201 1 Sharing Comission : 3 US$ x total lot sebulan;Sebagai gambaran pada bulan Januari 2010, Penggugat seharusnya menerimapenghasilan bersih sebulan sebesar: Upah pokok : Rp2.600.000,00 Over Ride (OR) : 2,3 US$ x 284 lot = Rp6.626.000,00 Sharing Comission : 3 US$ x 284 = Rp8.520.000,00Jumlah : Rp17.746.000,00Tetapi kenyataan Penggugat hanya menerima upah pokok sebesarRp2.600.000,00 ditambah Over Ride (OR) sebesar Rp6.626.000,00 yangditransfer Pak Gunawan (ic.

Tergugat) ke rekening Penggugat pada awal bulanFebruari 2010, sedangkan Sharing Comission sebesar Rp8.520.000,00 belumditransfer Pak Gunawan (ic. Tergugat) ke rekening Penggugat;bahwa selama bekerja sebagai Senior Business Manager pada Tergugat,Penggugat selalu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tidakpernah melakukan suatu kesalahan apapun yang membawa kerugian bagiTergugat;bahwa tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas serta tanpa seizinpejabat yang berwenang, Pak Gunawan (ic.

atauanjuran No. 567/983/DSTKM/2010 tanggal 27 Mei 2010 (terlampir), akan tetapiTergugat tidak bersedia membayar hakhak normatif Penggugat sesuai anjuran;bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia membayar hakhak normatifPenggugat sesuai anjuran, maka Penggugat mengalami kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun2003 yakni sebagai berikut: Uang pesangon 2 x Rp2.600.000,00 =Rp 5.200.000,00 Pengobatan dan Perumahan 15% x Rp5.200.000,00 =Rp 780.000,00 Sharing

Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan diKabupaten Luwu Timur penerima dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dancost sharing daerah (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.Adapun rinciannya sebagai berikut :e Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 16 B Tahun 2007 Tentang Lokasi dan AlokasiDana

Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost SharingDaerah (APBD) Pada Program Nasitional PemberdayaanMasyarakat (PNPMPPK) Tahun 2007beserta..........beserta lampirannya, jumlah Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 50.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dari APBDsebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 54 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi danAlokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan CostSharing Daerah (APBD

Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan diKabupaten Luwu Timur penerima dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dancost sharing daerah (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)oFyang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.Adapun rinciannya sebagai berikut :Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 16 B Tahun 2007 Tentang Lokasi dan AlokasiDana

daerah (APBD).Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan diKabupaten Luwu Timur penerima dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dancost sharing daerah (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.Adapun rinciannya sebagai berikut :e Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 16 B Tahun 2007 Tentang

Lokasi dan AlokasiDana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost SharingDaerah (APBD) Pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPMPPK) Tahun 2007 besertalampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat67(BLM) dari APBN sebesar Rp. 450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah) dan dari APBD sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor: 54 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan AlokasiDana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost SharingDaerah

sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, hal tersebut sudahdinyatakan PENGGUGAT pada surat Nomor : 040/DirYR/VIII/2016,tertanggal 02 Agustus 2016, Perihal : Pembayaran Royalti.Halaman 6 dari 57.Putusan Perdata No.49/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.03/201710.11.12.18.dan pembayaran tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun danTERGUGAT menerimanya dengan baik, bukti pembayaran melaluitransfer dan Cek Tunai, dengan perincian sebagai berikut :14/11/2014, Profit Sharing

TERGUGAT, Oktober & November Rp.110.000.000.02/12/2014, Profit Sharing TERGUGAT, Desember Rp.55.000.000,04/02/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Januari dan Februari Rp.110.000.000,/03/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Maret 2015 Rp.55.000.000,02/04/2015, Profit Sharing TERGUGAT, April 2015 Rp.55.000.000,05/05/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Mei 2015 Rp.55.000.000,03/07/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Julis/d November 2015 ~ Rp.247.500.000.08/08/2015, Kekurangan profit TERGUGAT, Juli s/d November Rp.9.900.000,08

/12/2015, Profit Sharing TERGUGAT, desember 2015 Rp.50.000.000,08/01/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Januari 2016 Rp.25.000.000,11/01/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Januari 2016 Rp.25.000.000,10/03/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Februari 2016Rp.20.000.000,JUMIAN 20... tte rete ttre = RD.817.400.000.Bahwa pada pertengahan tahun 2016, kegiatan usaha PENGGUGATsangat terpuruk, sehingga sangat mempengaruhi Cash Flowpembayaran yang merupakan kewajiban PENGGUGAT, seperti kitaketahui kegiatan bidang usaha

GH.938667, tanggal 30 Oktober 2014sebesar Rp.2.000.000.000,(dua milyar rupiah), diberi tanda P27;Foto copy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 22 September 2014sebesar Rp.1.300.000.000,(satu milyar tiga ratus juta rupiah) diberitanda P28;Foto copy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2014, sebesarRp.500.000.000,(lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P29;Foto copy Surat Penggugat Nomor :040/DirYR/VIII/2016, PerihalPembayaran Royalti atau Profit Sharing tanggal 02 Agustus 2016 yangditujukan

kepada Tergugat, diberi tanda P30;Foto copy Bukti Pembayaran atau Profit Sharing dari Penggugat kepadaTergugat sejak bulan Oktober 2014 sampai Pebruari 2016, baik tranfermelalui ATM maupun transfer melalui Bank Mandiri, diberi tanda P31;Foto copy Surat dari PT.

Kedua, Production Sharing Contract merupakanperjanjian yang bersifat G to B yang berlaku nail down, maka biaya dariTotal SA yang dibebankan kepada Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali merupakan biaya atas Technical ServiceHalaman 5 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4595/B/PK/Pjk/2020Assistance dari kantor pusat Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan dariPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalamrangka memenuhi kewajiban Production Sharing Contract ("PSC") diwilayah kerja South East Mahakam bukan merupakan kewajibanPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali.

Kerugian Materiil berupa hilangnya pendapatan PENGGUGAT daribiaya transaksi, biaya administrasi dan fee sharing untuk hilangnyapendapatan Penggugat untuk periode 12 (dua belas) bulan yaitu Juli2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, NopemberHal 9 dari 71 hal. Put.

Dengandihentikannya akses layanan, tidak hanya Penggugat saja yang tidakmendapatkan fee sharing tapi juga Tergugat tidak mendapatkan bagian. Halini terjadi karena lambannya tanggapan dari Penggugat atas perubahanskema penyetoran tagihan listrik kepada PLN.

PLN(Persero) masih tetap berlangsung dengan kata lain tidak ada batasan waktuyang diberikan oleh TERGUGAT dalam melakukan pemutusan akseslayanan a quo yang berakibat hilangnya pendapatan PENGGUGAT yangberasal dari admin Bank maun sharing fee sebagaimana diatur dalamLampiran Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Antara PT.BankBRISyariah (TERGUGAT) dengan PT.

Sarwa Karya Wiguna tentangPenyediaan Jasa Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik danTagihnan Lainnya PT PLN (Persero) Secara Terpusat, Nomor050/BRIS/PKS/07/2013 tanggal 3 Juli 2013, telah dinazegelen), pada Pasal 12ayat (1) diperjanjikan tentang Sharing Fee dari PLN, sebagai berikut : (1) ParaPihak sepakat bahwa atas pelaksanaan penerimaan Pembayaran TagihanListrik dan Tagihan Lainnya yang dilakukan melalui Pihak Kedua atau loket,maka Pihak Kedua berhak atas sharing fee dari PLN sesuai dengan

PLN Persero aling terkait dalam akadwakalah, yang mana Penggugat menerima sharing fee dari PT. PLN Persero,oleh karenanya seharusnya PT. PLN Persero juga dijadikan sebagai pihakdalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan ini Penggugat tidakmemasukkan PT.

Atas nilai tersebutWayib Pajak tidak mengajukan keberatan, dengan kata lain, secaramateri tersebut telah benar dan sesuai.Dalam surat keberatannya, Wajib Pajak secara materi tidakmempermasalahkan besaran angka/nilai DPP PPh Pasal 26 atas CostAllocation tersebut, namun menurut Wajib Pajak bahwa sesuai denganS604/MK.017/1998 tanggal 24 Nopember 1998 pajak yang timbul dariCost Allocation atau biaya kantor pusat dalam rangka memenuhikewajiban production sharing seharusnya ditanggung oleh Pemerintah.Terkait

The method selected must be approved byPERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically byPERTAMINA and the CONTRACTOR.Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian Overhead Allocationadalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung, yangdapat dialokasikan pada operasi ini (production sharing) harusdidasarkan pada study yang rinci, dan metode yang ditetapkanberdasarkan hasil study tersebut harus diterapkan secarakonsisten setiap tahun.

Sehingga hal tersebuttelah memenuhi kriteria sebagai penghasilan yang wajibdilakukan pemotongan PPh sebagaimana diatur di dalamPasal 26 ayat (1) huruf d UU PPh.Sehubungan dengan alasan Wajib Pajak terkait Surat MenteriKeuangan Nomor: S604/MK.017/1998 tanggal 24 Nopember1998 perihal Masalah Pajak Atas Technical Services danBiaya Overhead Kontrak Production Sharing, PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) berpendapatsebagai berikut:a.

Berdasarkan isi surat tersebut ditegaskan bahwaterhadap overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontrak production sharing dikenakan pajaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku. Pajak tersebut ditanggung oleh Pemerintah yangHalaman 33 dari 46 halaman.

Putusan Nomor 1588/B/PK/PJK/20163)Namun demikian, Menteri Keuangan selanjutnyamenyatakan bahwa pajak atas overhead, technicalservices dan biaya yang timbul dari Kantor Pusatdalam rangka memenuhi kewajiban kontrakproduction sharing ditanggung pemerintah yangpelaksanaannya dilakukan oleh DirektoratJenderal Lembaga Keuangan (sekarang DJA) dan bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; Berdasarkan fakta bahwa Objek yang disengketakanberupa Biaya Overhead yang merupakan objek PPhPasal 26 sehingga berdasarkan

No.26 PK/Pid.Sus/2008yang sesuai dengan petunjuk teknis, karena tidak tuntasnyamasalah kepanitiaan ini berakibat tidak ada kepastian persetujuandari DPRD Hulu Sungai Tengah mengenai dana pendamping(dana sharing) sebesar 25% dari anggaran APBN atau 25% xRp.700.000.000, = Rp.175.000.000, yang harus disediakanPemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yangmerupakan syarat mutlak agar dana yang bersumber dari APBNsejumlah Rp.700.000.000, dapat diserahkan ke Kabupaten HuluSungai Tengah ;Pada tanggal

Abdul Latief dengan pertimbangan agar dana sharing(dana pendamping dari APBD) lancar dan pertimbanganpengalaman kerja dalam bidang pembangunan ;Khawatir dana sharing sebagai syarat mutlak turunnya dana blockgrant tidak akan disetujui DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah,sehingga H. MAHMUD, B.E. bin KANDAR tanpa berkonsultasi lagidengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengahdan Anggota Panitia lainnya sekitar pukul 21.00 Wita langsungmenghubungi Ketua .

Abdul Latief dengan pertimbangan agar dana sharing(dana pendamping dari APBD) lancar dan pertimbanganpengalaman kerja dalam bidang pembangunan ;Khawatir dana sharing sebagai syarat mutlak turunnya dana blockgrant tidak akan disetujui DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengahsehingga H. MAHMUD, B.E. bin KANDAR tanpa berkonsultasi lagidengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengahdan Anggota Panitia lainnya sekitar pukul 21.00 Wita langsungmenghubungi Ketua .

Abdul Latief dengan pertimbangan agar dana sharing(dana pendamping dari APBD) lancar dan pertimbanganpengalaman kerja dalam bidang pembangunan ;Hal.28 dari 68 hal. Put. No.26 PK/Pid.Sus/2008 Khawatir dana sharing sebagai syarat mutlak turunnya dana blockgrant tidak akan disetujui DPRD Kabupateri Hulu Sungai Tengahsehingga H.

Abdul Latief dengan pertimbangan agar dana sharing(dana pendamping dari APBD) lancar dan pertimbanganpengalaman kerja dalam bidang pembangunan ;Khawatir dana sharing sebagai syarat mutlak turunnya dana blockgrant tidak akan disetujui DPRD Kabupateri Hulu Sungai Tengahsehingga H. MAHMUD, B.E. bin KANDAR tanpa berkonsultasi lagidengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai TengahHal.40 dari 68 hal. Put.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman dan saling kenal sejaktahun 2014, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk berinvestasipada salah satu bisnis yang dijalankan oleh Tergugat yaitu bisnis Supplierdaging di McDermott Batam, dan berjanji akan memberikan keuntungan(profit sharing) dari hasil investasi tersebut sebesar 10% per 35 hari darijumlah modal investasi sehingga Penggugat tertarik dan memutuskan untukmenjadi investor dari bisnis Tergugat tersebut;2.

Bahwa setelah investasi berjalan Penggugat kesulitan untuk mengambiluang keuntungan (profit sharing) dari investasi tersebut kepada Tergugatdengan berbagai alasan;10.

Bahwa adapun kerugian Materiil yang dialami Penggugat berupa :1) Hutang pokok/sisa dana investasi yang belum dikembalikan olehTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 404.173.544, (Empat RatusEmpat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat PuluhEmpat Rupiah);2) Keuntungan/profit sharing yang seharusnya didapatkan olehPenggugat sejak tanggal perjanjian yaitu 20 Desember 2016 hinggasekarang, sebagaimana yang dimaksud pada angka 8 Posita Gugatanini yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat

Menyatakan sah menurut hukum hakhak Penggugat yaitu:1) Hutang Pokok/Sisa Dana Investasi usaha yang belum dibayarkanTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 404.173.544,00 (Empat RatusEmpat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat PuluhEmpat Rupiah);2) Keuntungan/profit sharing yang seharusnya didapatkan olehPenggugat sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 Posita Gugatanini yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar Rp. 2.103.238.972,032 (Dua Miliar Seratus Tiga Juta

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang belumdibayarkan secara tunai yaitu:1) Hutang Pokok (sisa dana investasi usaha) sebesar Rp.404.173.544,00 (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga RibuLima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);2) Keuntungan/profit sharing yang seharusnya didapatkan olehPenggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 2.103.238.972,032 (Dua Miliar Seratus Tiga Juta DuaRatus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua

LEGOWO selaku Direktur Jenderal.35. 93 (sembilan puluh tiga) lembar Draft Production Sharing Contract (PSC), 5 (lima) lembar EXHIBIT B, 2 (dua) lembar EXHIBIT B, 11 (sebelas) EXHIBIT C, 3 (tiga) lembar EXHIBIT D dan 1 (satu) lembar EXHIBIT E.36. 1 (satu) lembar Asli Receipt of Bid Document East Bontang Block dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi tanggal 18 Oktober 2013 kepada PT. INNOVARE GAS. 37. 1 (satu) lembar License No. 210/03/SJI-PND/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 penerima lisensi PT.

AGUS IMADUDDIN, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2015 berupa: 1. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contract between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT.

INSANI BINA PERKASA contract area: ALAS JATI BLOCK. 2. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contract between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and SARMI PAPUA ASIA OIL LIMITED contract area: NORTHERN PAPUA.3. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contract between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT.

NORTHERN YAMANO TECHNOLOGY OIL RESOURCES EAST PAMAI. contract area: EAST PAMAI. 4. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contract between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. HARPINDO MITRA KHARISMA. contract area: LAMPUNG III.5. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contract between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT.

BRILLIANCE ENERGY contract area: SULA I.6. 1(satu) Buah Asli buku kontrak Production Sharing Contract between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) and PT. BUMI HASTA MUKTI AND FORTUNE EMPIRE GROUP LTD. contract area: MANDALA. 7. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contract between Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) and PT.

INSANI BINA PERKASA contractarea: ALAS JATI BLOCK.2. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contractbetween Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak DanGas Bumi (BPMIGAS) and SARMI PAPUA ASIA OIL LIMITEDcontract area: NORTHERN PAPUA.3. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contractbetween Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak DanGas Bumi (BPMIGAS) and PT.

NORTHERN YAMANOTECHNOLOGY OIL RESOURCES EAST PAMAI. contract area:EAST PAMAI.4. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contractbetween Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak DanGas Bumi (BPMIGAS) and PT. HARPINDO MITRA KHARISMA.contract area: LAMPUNG IIL5. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contractbetween Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak DanGas Bumi (BPMIGAS) and PT.

BRILLIANCE ENERGY contractarea: SULA .6. 1(satu) Buah Asli buku kontrak Production Sharing Contractbetween Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak DanGas Bumi (BPMIGAS) and PT. BUMI HASTA MUKTI ANDFORTUNE EMPIRE GROUP LTD. contract area: MANDALA.Hal 43 Put. No. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI7. 1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contractbetween Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) and PT.

BRILLIANCE ENERGY contractarea: SULA .1(satu) Buah Asli buku kontrak Production Sharing Contractbetween Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak DanGas Bumi (BPMIGAS) and PT. BUMI HASTA MUKTI ANDFORTUNE EMPIRE GROUP LTD. contract area: MANDALA.1(satu) Buah buku Asli kontrak Production Sharing Contractbetween Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS) and PT.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada Perjanjian Investasi(bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalam akte Notaris tanggal 19 April2013 Nomor 612/LEG/2013 legalisasi oleh Kantor Notaris Pang AndreasPangestu SH., MKn. Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah BumbuProvinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 April 2013;4. Bahwa dalam Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuangdalam akte Notaris Pang Andreas Pangestu SH., MKn.

dimasyarakat dimanaPenggugat atau perwakilan dari Penggugat yang selalu datang menemuidan mencari Tergugat untuk melakukan penagihan uang kepada Tergugatyang seolaholah Penggugat yang berutang kepada Tergugat, yangbilamana dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 204.000.000 (Dua RatusEmpat Juta Rupiah), sehingga yang harus dibayarkan oleh Tergugat secaratunai kepada Penggugat adalah sebesar Rp.490.000.000 (Empat RatusSembilan Puluh Juta Rupiah);13.Bahwa dari Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing

Menyatakan sah Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yangtertuang dalam akte Notaris dari Kantor Pang Andreas Pangestu SH., MKn.Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi KalimantanSelatan tanggal 19 April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat;3.

* yang terletak di Desa Pejala, KecamatanKusan Hilir, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercatat di SHM Nomor 23dan sekarang Kabupaten Kotabaru) merupakan pemekaran menjadiKabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai jaminandalam Perjanjian Investasi (bagi hasil) profit sharing yang tertuang dalamSurat Pernyataan yang kemudian dibawa oleh Tergugat dan Penggugatdilegalisasi ke Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu) SH., MKn.Notaris/PPAT Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi KalimantanSelatan

Fotokopi Surat Perjanjian Investasi (Bagi Hasil) Profit Sharing antaraBahrudin Noor, S.T. dengan H. Juhriansyah bin H. Abdurrahman tanggal 18April 2013 yang telah didaftarkan oleh Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H.,M.Kn., yang telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tandabukti P1;2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tn.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :575/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh TimPenelaah Keberatan yang memutuskan bahwa penghasilan yang diterima PemohonBanding sebagai bentuk sharing income atas traffic incoming dari Luar Negeri adalahpenyerahan yang terutang PPN;: bahwa yang menjadi sengketa banding antara Pemohon Banding denganTerbanding adalah koreksi DPP PPN Masa Pajak Juli 2009 atas Jasa Interkoneksiincoming

pemberian jasa interkoneksi internasional trafficincoming call, adalah percakapan dari panggilan pelanggan provider telekomunikasiluar negeri yang berada di luar negeri ke pelanggan provider telekomunikasi diwilayah Indonesia yang dihubungkan melalui penggunaan system komunikasi kabellaut yang secara serentak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan provider diluar negeri dalam kegiatan melakukan panggilan ke penerima telepon di wilayahIndonesia;bahwa interkoneksi a quo merupakan bagi hasil (revenue sharing

No.131/B/PK/PJK/2007(Persero) secara bersama sama disebut sebagai "JointOperation (JO)".Bahwa pada kenyataannya, jasa peledakan yang Penggugatlakukan kepada Pemilik Proyek adalah atas nama DynoNobel Indonesia Dahana (Persero) J.O, tidak adapenyerahan jasa dari Dyno, selaku anggota J.O kepadaJ.O.Bahwa dalam hubungan kerja antara Penggugat selakuanggota J.O dengan J.O, Penggugat akan menerimapembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O, dalamsurat Tergugat Nomor : S244/PJ.53112000 tanggal 17Februari

2000 disebutkan bahwa atas pembagian pendapatan(revenue sharing) dari J.O kepada anggota J.O tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengandemikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepadaJ.O.Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S244/PJ.531/2000 tanggal 17.

Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dariJ.O kepada anggota J.O sehubungan dengan pelaksanaanproyek yang dibiayai dengan hibah tidak terutangPajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian anggota J.Otidak membuat Faktur Pajak kepada J.O.Bahwa dari Surat Nomor : S244/PJ.531/2000 secara jelasdisebutkan bahwa atas pembagian pendapatan (revenuesharing) dari J.O kepada anggota J.O sehubungan denganpelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengandemikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepadaJ.O.Bahwa tidak terutangnya Pajak Pertambahan Nilai ataspembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O kepadaanggota J.O adalah

untuk Kegiatan PembangunanUnit Sekolah Baru (USB) Taman KanakKanak Pembina Kecamatan melaluiProgram Perluasan Peningkatan Mutu TK.Satker Dinas Pendidikan danKebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembangunan gedungsebesar Rp.390.000.000,(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan untukpengadaan Meubelair sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan adanya dana pendamping(cost sharing

hal.Put.No.892 K/Pid.Sus/2010Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanakkanak Pembina Kecamatan melaluiProgram Perluasan Peningkatan Mutu TK Satker Dinas Pendidikan danKebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembangunan gedungsebesar Rp.390.000.000,(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan untukpengadaan Meubelair sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan adanya dana pendamping(cost sharing

Taman Kanakkanak Pembina Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timurtahun 2006) dengan Yohanes Fernandez (Penerima KSO);25.Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA.2006 DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tanggal 14Desember 2006;26.Bukti setoran uang dari Kara ke rekening Bank NTT Cabang LarantukaNomor : 011.02.02.04447427 tanggal 26 Desember 2006 atas namaLiany Tansil sebesar Rp. 225.000.000,Hal.15 dari 35 hal.Put.No.892 K/Pid.Sus/201027.Kwitansi pembayaran dana cost sharing

2006 antara Kara (Bendahara pembangunan Taman Kanakkanak Pembina Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timurtahun 2006) dengan Yohanes Fernandez (Penerima KSO);25.Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DASK) TA.2006 DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tanggal 14Desember 2006;26.Bukti setoran uang dari Kara ke rekening Bank NTT Cabang LarantukaNomor : 011.02.02.04447427 tanggal 26 Desember 2006 atas namaLiany Tansil sebesar Rp. 225.000.000,27.Kwitansi pembayaran dana cost sharing

Albaghdadi kepada seluruh pendukung daulah Islamiyah melaluijuru bicaranya AlAdnani agar segera melakukan hijrah dan apabila pintuhijrah sudah tertutup maka bukalah pintu jihad di negeri masingmasingmeskipun dengan pisau dapur sekalipun kemudian terdakwa termotivasiuntuk Hijrah ke suriah ;Bahwa langkahlangkah terdakwa sebagai bentuk dukungannyaterhadap Daulah Islamiyah/Isis dengan malakukan latihan Idad antara lainbersama kelompok ABU SALMAN di Bukit daerah Sentul dengan caraBerenang di Sungai, Sharing

Daulah, Camping, Long March, bersamakelompok ZIDAN di lokasi Kolam renang daerah Tambun Bekasi dengancara Berenang, Sharing tentang ISIS, latihan baris berbaris, lari kelilinglapangan, Push Up, Sit Up, loncat harimau, bela diri, long march ;Bahwa terdakwa memiliki keinginan untuk berangkat ke Suriahdan bergabung dengan Daulah Islamiah / ISIS sejak bergabung di dalamkajian kelompok Zidan yang tergabung Daulah Islamiah / ISIS dimanapada saat itu sdr.

Abu Hilya dan mengikuti kajian dalamkegiatan daurah dengan materi kajian Tauhid, syirik, kafir demokrasi,pembatal keislaman dan figih dan melaksanakan Idad Bojong RawaLumbu Bekasi dengan kegiatan memanah dan sharing tentang daulahIslamiyah / ISIS, Idad di gunung Gede Sukabumi dengan kegiatan JalanMalam dikebun teh, turun bukit dan bela diri, idad di gunung PuntangHalaman 9 dari 35 hal Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Jkt Timdengan kegiatan kajian Long March dan Mandi di Curug sertamelaksanakan Idad

Daulah, Camping, Long March, bersamakelompok Zidan di lokasi Kolam renang daerah Tambun Bekasi dengancara Berenang, Sharing tentang ISIS, latinan baris berbaris, lari kelilinglapangan, Push Up, Sit Up, loncat harimau, bela diri, long march ;Bahwa disamping melakukan Idad terdakwa juga melaksanakanseruan/perintah dari Amirul Mukminin Syekh Abu Bakar Albaghdadidengan berangkat ke Suriah bersama dengan Ikhwan Daulah sebanyak5 orang namun sebelum sampai ke Suriah, baru sampai SrilangkaColombo tiket

AbuHilya dan mengikuti kajian dalam kegiatan daurah dengan materi kajianTauhid, syirik, kafir demokrasi, pembatal keislaman dan figih danHalaman 18 dari 35 hal Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Jkt Timmelaksanakan Idad di Bojong Rawa Lumbu Bekasi dengan kegiatanmemanah dan sharing tentang daulah Islamiyah / Isis, Idad di gunungGede Sukabumi dengan kegiatan Jalan Malam dikebun teh, turun bukitdan bela diri, idad di gunung Puntang dengan kegiatan kajian LongMarch dan Mandi di Curug serta melaksanakan

No.119/B/PK/PJK/2009dari Terbanding bahwa coct' sharing yangdibayarkan Pemohon Banding dikenakan PajakPenghasilan 23. Berdasarkan hal tersebut,sebagai pemotong pajak, Pemohon Bandingsudah melaksanakan kewajiban sesuaiketentuan yang berlaku pada waktu ituyaitu.

No.119/B/PK/PJK/2009dengan Pasal 44ayat (2) PeraturanPemerintah No.35Tahun 2004dilakukan secaraproporsional, yangdalam pipe lineagreementditentukan sesuaidengan jarak danjumlah minyak yangdiangkut ; Pembayaran sebesarRp.9.238.362.475,keada PertaminaDirektoratEksploirasi danProduksi DevisiProduksi Minyak danGas Bumi adalahcost sharing yangmenjadi bebanPemohon Bandingsebagaimanadiuraikan di atas ;c.

Dengan demikian cost sharing sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah No.35Tahun 2004 tersebut bukan objek = yangHal. 8 dari 14 hal. Put. No.119/B/PK/PJK/2009dikenakan Pajak penghasilan 23 sebagaimanadimaksud UndangUndang No.17 Tahun 2000tentang Pajak Penghasilan juncto KeputusanDirjen Pajak No.170/PJ/2002 tanggal 28Maret 2002 ;V.

Menurut Pemohon BandingBahwa ketentuanketentuan Production Sharing Contract (PSC) atau KontrakBagi Hasil pada hakikatnya merupakan perjanjian antara Pertamina danKontraktor. Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata") menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlakusebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya."

Ketentuan tarif PBDR atau PPh Pasal 26 ayat (4)sebesar 20% juga telah sesuai dengan ketentuan perpajakan lainnya yangtelah berlaku sebelum berlakunya Tax Treaty IndonesiaBelanda yaituPasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK458/KMK.012/1984tanggal 21 Mei 1984 tentang Tata Cara Perhitungan dan PembayaranPajak Penghasilan yang Terutang oleh Kontraktor yang MengadakanKontrak Production Sharing dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak danGas Bumi dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara

Hal itu. membuktikan bahwa sebelumpenandatanganan PSC pihak Indonesia telah berpegang teguh padakonsep bagi hasil 85% : 15%, dimana hal ini juga diketahui oleh pihakkontraktor;Bahwa didalam buku International Petroleum Fiscal Systems AndProduction Sharing Contracts hal 49 disebutkan The most famousgovernment/CONTRACTOR take statistic is the Indonesian 85%/ 15%split.

Kontraktor akan memenuhi persyaratanUndangUndang Pajak secara khusus sehubungan dengan pelaporansurat pemberitahuan pajak, tagihan pajak dan menyimpan sertamenunjukkan pembukuan dan catatan.Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut jugaselaras dengan praktik Pemerintah RI yang telah menyetujui penerapantarif Branch Profit Tax menurut Tax Treaty (Persetujuan PenghindaranPajak Berganda) untuk Bentuk Usaha Tetap yang terikat denganProduction Sharing Contract dalam bidang minyak dan

BerdasarkanHalaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/201725.ketentuan dalam PSC, Pertamina (selaku pihak yang berwenang secaraeksklusif di dalam bidang pertambangan mineral, minyak dan gas dalamwilayah Indonesia yang dikuasai oleh Negara) telah bertindak untuk danatas nama Pemerintah RI untuk bekerja sama dengan Konitraktor dalammelaksanakan kontrak kerjasama produksi (Production Sharing Contract)eksplorasi dan pembangunan sumber daya minyak bumi di Indonesia.

Sedangkanatas kerjasama tersebut Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali akan menerima bagi hasil (production sharing)sebesar 12% dari setiap produksi yang dihasilkan oleh PT ABK di stockHalaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428/B/PK/Pjk/2021pile dan Pemohon Banding akan mendapatkan pembagian pendapatandari setiap hasil penjualan yang dilakukan oleh PT ABK (Pasal 8 AktaNo. 32 tangga!

17 Oktober 1997 dan addendum tanggal 8 Nopember2001); bahwa menurut Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali adanya pemberian kuasa pertambangan kepada PT ABK untukmelaksanakan seluruh kegiatan lapangan (sesuai Pasal 11 b AktaNomor 32 tanggal 17 Oktober 1997) merupakan penyerahan BKP tidakbeiwujud, dimana penggunaan hak pertambangan oleh PT ABK diikutidengan adanya imbalan (production sharing) ke Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak adapenyerahan Jasa Kena Pajak

Untuk profit sharing hasil penjualan BBM setelah dipotong bahan bakarOperasional kapal sisanya akan dibagi empat, jumlahnya tergantungkeuntungan.Bahwa saksi pernah mendapatkan catatan selain dari Terdakwa pada saatmasa Direktur Keuangan PT.HUDE yang bernama Sdr ALSANTAMAHal21 Putusan No.1209/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utratau Pak AL, bahwa catatan tersebut dibuat setelah kami berempatmeminta pertanggungjawaban Terdakwa Ir.lhmar terkait kewajibanpembayaran sewa kapal dan profit sharing yang tidak dibayar bulan

Ihmar membuat catatan tertanggal 21012015 tersebut danmenyampaikan kepada kami akan membayar semua kewajiban pembayaransewa kapal yang belum dibayar, profit sharing dan akan melakukanpembayaran terhadap kapal MT.HUDE 08 dengan perincian sebagai berikut:a. Sewa kapal yang belum dibayar sebesar Rp.6.00.000.000,(enam ratus jutarupiah) dengan perincian :1). Bulan Nopember 2013 Rp.150.000.000,(saratus lima puluh jutarupiah) ;2).

Untuk profit sharing hasil penjualan BBM setelah dipotong bahan bakaroperasional kapal sisanya akan dibagi empat, jumlahnya tergantungkeuntungan.Bahwa saksi pernah mendapatkan catatan selain dari Terdakwa pada saatmasa Direktur Keuangan PT.HUDE yang bernama Sdr ALSANTAMAatau Pak AL, bahwa catatan tersebut dibuat setelah kami berempatmeminta pertanggungjawaban Terdakwa Ir.lhmar terkait kewajibanpembayaran sewa kapal dan profit sharing yang tidak dibayar bulan Januari2014 sampai bulan Juli 2014 dan

atas tagihan kami tersebut maka terdakwaIr.Jhmar membuat catatan tertanggal 21012015 tersebut danmenyampaikan kepada kami akan membayar semua kewajiban pembayaransewa kapal yang belum dibayar, profit sharing dan akan melakukanpembayaran terhadap kapal MT.HUDE 08 dengan perincian sebagai berikut:a.Sewa kapal yang belum dibayar sebesar Rp.6.00.000.000,(enam ratusjuta rupiah) dengan perincian :1).

BulanDesember 2014 sebesar Rp. 150.000.000,(saratus lima puluhjuta rupiah) ;b.Estimasi Profit sharing yang belum dibayar sebesar Rp.2.255.750.000,(duamilyat dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut1). Bulan Nopember 2013 Rp.251.000.000,;2). Bulan Desember 2013 sebesar Rp.251.000.000,;3). Bulan Januari 2014 sebesar Rp.251.000.000.;4). Bulan Pebruari 2014 sebesar Rp.251.000.000.;5). Bulan Maret 2014 sebesar Rp.251.000.000.;6).

Putusan Nomor 3983/B/PK/Pjk/2019Juli sampai dengan Desember 2012 yang dilakukan oleh Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domesticlaw, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlakuinternational tax law.

Kedua, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yangmengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3Bmengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengantimbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasaldari kegiatan business profit yang mempunyai yuridiksi internasional,sehingga Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubio contrafisco.