satutingkatanyang sama, sedangkan pewaris menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islamadalah adalah orang yang pada saatmeninggalnya atauyang dinyatakanmeninggal berdasarkan putusan PengadilanberagamaIslam, meninggalkanahliwaris dan hartapeninggalan, pasaltersebutmenjelaskanpadasaatmeninggalnya pewaris;Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus kewarisan ini terdiri daribeberapa tingkatan pewaris dan ahli waris, maka sudah semestinya dalammemformulasikan gugatan kewarisan dirumuskan secara tegas dan jelastentang tingkatannya

Bahwa Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugat karna masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh MasriLenggang Mangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karenalelaki tertua dalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalahNarlis, tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwa ketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak

Eksepsi Penggugat bukanlah Mamak kepala waris dalam Kaum Penggugatkarena masih ada yang tertua dari Penggugat yaitu Bujang Lelo yang tingkatnya satu level dengan ibu Penggugat ; Bahwa Ranji Penggugat yang di buat dan ditandatangani oleh Masri LenggangMangkuto Tahun 1981 bukanlah mamak kapalo waris, karena lelaki tertuadalam kaum para penggugat pada tahun 1981 saat itu adalah Narlis,tingkatannya satu level dengan nenek penggugat yang bemama Raima; Bahwaketentuan di dalam Adat Minang Kabau yang berhak

Mahkamah Agung a quo yang menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugatmengajukan gugatan a quo dalam kapasitas pribadi terhadap TergugatTergugat selaku badan hukum publik bukan dalam kapasitasnya selakubadan hukum, adalah sebuah putusan Judex Juris Mahkamah Agung yangbersifat disparitas dan saling bertentangan dengan beberapa putusanJudex Juris Mahkamah Agung dalam perkara mengenai soal atau dasaryang sama yang diputuskan oleh Judex Juris Mahkamah Agung yang samaatau sama tingkatannya

Abdul GaniAbdullah, S.H;(kelima putusan tersebut di atas terlampir sebagai bukti);Bahwa di samping itu putusan Judex Jurs Mahkamah Agung a quo jugabersifat disparitas dengan putusan Judex Juris Mahkamah Agung dalamperkara mengenai soal atau dasar yang sama yang diputuskan oleh JudexJuris Mahkamah Agung yang tingkatannya sama, seperti dalam putusan:a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2153 K/Pdt/2015 tanggal 12 April2016, Penggugat H.

yaitu dari DPD Golkar Jawa Barat yang ditandatanganioleh Ketuanya Iriyanto MS Safiudin (Yance) adalah yang diberi sanksi olehTergugat berupa pemberhentian selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat,sanksi mana sampai sekarang oleh Tergugat belum dicabutnya begitupun DPDPartai Golkar Kabupaten Indramayu Daniel Mutaqin yang tidak memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Pasal12 ayat huruf a jo ayat 4 karena yang bersangkutan belum 5 tahun secara terusmenerus pada tingkatannya

kerugian bagi Penggugat;Bahwa terhadap adanya tindakan para Tergugat tersebut, akhirnyamembuat Penggugat sangat terkejut karena para Tergugat tidak pernahdikenal danjuga tidak pernah memberitahukan keberadaannyasebagaimana dalam Pasal 18 Undangundang Nomor 21 tahun 2000tentang serikat pekerja/serikat buruh, kemudian berdasarkan ketentuanpasal 23 UU Nomor 21 tahun 2000 ditentukan lagi bahwa pengurusserikat pekerja harus memberitahukan secara tertulis keberadaannyakepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya

Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu :kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajan sebagai sadarkepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids of noodzakelijkheids bewusizijn)dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis).Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk).

Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG(1) Pemilihaan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaahberdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan olehPemerintah Daerah sesuai tingkatannya.(2) Tata cara pemilihaan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkandengan Keputusan Camat dan Keputusan Lurah untuk MasjidJami dan Paniitia Pemililihan Ketua DKM untuk Masjid di TempatPublik TERGUGAT telah menerbitkan obyek gugatan sesuai prosedur yakni : Rapat aspirasiwarga ; Pemilihan pengurus DKM Al Mujahidin yang disaksikan

Pasal 8 Perwali yang berbunyi sebagai berikut :(1) Pemilihan Ketua DKM berasal dari dan oleh jamaah berdasarkanmusyawarah mufakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerahsesual tingkatannya ;(2) Tata cara pemilihan Ketua DKM Masjid Besar ditetapkan denganKeputusan Camatdan Keputusan Lurah untuk Masjid Jami danPanitia Pemilihan Ketua DKM untuk Masjid di tempat Publik ;b.

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mencermatibeberapa fakta hukum (sebagaimana yang tertuang dalam butir 9 sampai denganbutir 14; Menimbang, bahwa secara prosedural aturan yang menjadi landasanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Walikota BekasiNomor 82 Tahun 2017 Tentang Status Masjid wilayah di Kota bekasi Bab IV :Pemilihnan Ketua DKM Pasal 8 ayat (1) Pemilinan Ketua DKM berasal dari danoleh Jamaah berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan oleh pemerintahdaerah sesuai tingkatannya

dalam menyelesaikan kasuskasusatau mengambil keputusan atas halhal yang dihadapi secara konkret.Penafsiran ini tidak hanya dipakai oleh hakim dalam menerapkan suatuketentuan dalam undangundang untuk mengadili dan memutus suatuperkara yang dihadapkan kepadanya, melainkan penafsiran ini jugadibutuhkan oleh pembentuk peraturan perundangundangan dalam halmenjabarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggiuntuk digunakan dalam membentuk peraturan perundangundanganyang secara hierarki tingkatannya

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut BagirManan Implikasi dari tidak terpenuhinya salah satu dari 4 syaratkeberlakuan yuridis ini oleh suatu peraturan perundangundanganadalah peraturan perundangundangan tersebut batal demi hukum.Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

2004tentang perubahan atas UndangUndang No. 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 67 huruf (b) (c), (e)dan (f) yakni tentang apabila setelah perkara diputus, ditemukansuratsurat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan (NOVUM), apabila telahdikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut, apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Para Pemohon bertanggal22 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 26 Februari 2021 dengan nomor:1/SKKH/2021/PA.Lbj, yang

No. 14 P/HUM/2004.lebih tinggi atau secara tingkatannya sebagaimana yang telah ditentukandalam Ketetapan MPR tersebut sehingga dengan demikian KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor. 142 Tahun 2003 tidak dapat membatalkanPeraturan Daerah ;.

Hafsah binti Mahmud, Abubakar bin Taamin, Masran bin Taamindan Nurhayati binti Taamin sesuai dengan asas ijbari dalam setiap tingkatannya, agargugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil, tidak jelas, tidak rinci dankurang pihak;Menimbang, bahwa dengan tidak menyebutkan siapa yang menjadi ahli warisTaamin bin Abubakar, St.

denganpenanganan perkara ini, sama halnya dengan Penuntut Umum dan MajelisHakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalampenanganan perkara ini, tidak diperbolehkan sebagai saksi dalam perkara ini;Dari tingkatan peradilan ini jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugaspenegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkaraini, yaitu. tentang kebenaran kinerja pelaksanaan tugas fungsionalperadilannya terhadap perkara ini, yang masih harus dikoreksi peradilan yanglebih tinggi tingkatannya

Zainoel Abidin; Bahwa untuk pelaksanaan Pemeriksanaan Tes Kesehatan Jasmani, Rohani,dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Calon Gubernur dan WakilGubernur Aceh, KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya hanya berwenangmembuat Kesepakatan Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)Wilayah Aceh, sedangkan untuk pelaksanaan Tes Kesehatan Bagi CalonBupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, KIPKabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membuat KesepakatanBersama dengan Cabang Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) sesuai dengantingkatannya Kabupaten/Kota, sebagaimana instruksi yang terdapat padaangka 4 Surat Ikatan Dokter Indoensia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan dalampenyelenggaran pemriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasidengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDIHal 11 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMsesuai tingkatannya, dengan Penanggungjawab penyeleggara adalahKPU dan

IDI sesuai tingkatannya; 6.

Pengawasan tidak bolehmenjadi selubung atau tirai untuk menjalankan sentralisasipenyelenggaraan pemerintahan, kalau demikian bagaimanamenentukan batas pengawasan yang tidak akan mencederaiotonomi, salah satu batasnya adalah pemerintah pusat ataupemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya dilarang mengaturHalaman 22 dari 33 halaman.

Menyatakan Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 telah bertentangan dengan Peraturan perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya;3. Menyatakan mencabut dan tidak berlaku Surat Mendagri Nomor161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;4.

adanya norma yang sama berarti terjadi suatu ketidak sinkronanatau terjadi pertentangan aturan atau konflik norma antara norma Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan norma Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013sebagai peraturan yang lebih tinggi maka Majelis berpoedoman adanya suatuasas hukum lex superior derogat Jlegi inferior atau peraturan yang hal 29 Putusan Nomor 15/Pat.G/2017/PN Sdwtingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang tingkatannya

Sehinggaberdasarkan hal tersebut oleh karena UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan tingkatannya lebih tinggi dari pada PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka secara otomatis ketentuan Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Majelis tidak berlaku lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena norma Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 35 Tahun 1975 tersebut tidak berlaku maka tidak ada lagi kewajibanpanitera

No. 280 B/PK/PJK/2009"Di Indonesia, sepanjang mengenai peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang undang,pengujiannya dilakukan oleh Badan Peradilan Umum, BadanPeradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung"Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, meskipun secaraformal Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 telah dicabutoleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 dan selanjutnyaPeraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 telah dicabut olehPeraturan

Jika tidak demikian, makapembuat undang undang (dalam arti peraturan perundangundangan) yang tingkatannya lebih rendah akan dengan mudahmengabaikan atau menghindarkan berlakunya undangundang yangtingkatannya lebih tinggi secara efektif dengan cara membuatundang undang (peraturan perundang undangan) yang bertentangandengannya. Asas hukum "lex superior derogat legi inferiorijuga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antaralain, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.

No. 280 B/PK/PJK/2009menyatakan (Bukti PK19):"Hirarki perundang undangan tersebut di tas yangdidasarkan atas asas bahwa suatu ketentuan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangan yang lebih tinggi tingkatannya = sangatpenting untuk kepastian hukum. Asas ini biasanyadinyatakan dengan ungkapan Latin: Lex superior derogatlegi inferiori "b. Prof. Dr.

(Huruf tebal dari Pemohon PeninjauanKembali) .Bahwa dari uraian uraian di atas, terbukti secara jelas bahkanPasal 1460 KUH Perdata, yang tingkatannya sama dengan undangundang, dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan sesuaiHal. 66 dari 72 hal. Put. No. 280 B/PK/PJK/2009dengan anjuran Mahkamah Agung, jika memang ada alasan untukitu. Perkara a quo hanya berkenaan dengan Pasal 1 KeputusanDirektur Jenderal No.

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal11 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 3 Maret 2020 dengan nomor:12/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal3 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nomor:10/SKKH/2020/PA.Lbj, yang

(dalamtingkat kasasi No. 290/Pdt.Sus/2009)adalah antara pihakpihak yang = samamengenai suatu) soal yang sama atasdasar yang sama oleh Pengadilan yangsama tingkatannya, maka yang menjadipertanyaan mengapa putusan yangdiberikan terhadap perkara a quo,bertentangan dengan putusan yangdiberikan terhadap No. 292K/Pdt.Sus/2009 jo. perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., yangmana dalam Putusan Perkara No. 292K/Pdt.Sus/2009, yang telah membatalkanPutusan Perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pst (dalam tingkat KasasiNo. 290 K/Pdt.Sus/2009) adalah antara pihak pihakyang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasaryang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatannya,tetapi telah diberikan putusan yang bertentangan.Jika dalam pertimbangannya Majelis Hakim TingkatKasasi menyatakan bahwa perkara ini adalah samadengan perkara No. 292 K/Pdt.Sus/2009 yang telahmembatalkan Putusan Perkara No.74/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., quod non, baikmengenai para pihaknya maupun pokok permasalahannya,yaitu: