Penggugat:
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Cq Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Cq Komandan Lanud Pangeran M Bun Yamin
Tergugat:
1.PANGERAN SYAH ALAM
2.ERLITA Binti BASWI
3.MURNI
4.ERNA Binti BASWI
5.MARYADI Bin MURNI
6.SAENI AHMAD
7.NUR ZAETUN

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU), Cq. KOMANDAN PANGKALAN TNI AU SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN dan LATIHAN PERTAHANAN UDARA NASIONAL (DAN PUSDIKLAT HANUDNAS) tersebut;

KEPALA STAFANGKATAN UDARA (KASAU), Cq. KOMANDANPANGKALAN TNI AU SURABAYA, Ca.KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN danLATIHAN PERTAHANAN UDARA NASIONAL(DAN PUSDIKLAT HANUDNAS), berkedudukandi Jalan Wiratno Nomor 1, Kelurahan Kenjeran,Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, yang dalam halini memberi kasa kepada: AGUS MULYADI, S.H.

Keberatan pertama:Judex Facti terbukti tidak menerapkan hukum yang berlaku yakniketentuan mengenai batas waktu dalam mengajukan upaya hukumbagi pihakpinak yang mengaku' sebagai pemilik tanahsebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pertanahan;1.a Bahwa objek sengketa a quo merupakan tanah berikutbangunan yang saat ini digunakan sebagai Kantor PusatPendidikan dan Pelatihnan Pertahanan Udara Nasional(Pusdiklat Hanudnas) yang telah secara nyata dimiliki dandikuasai oleh TNI AU sejak tahun 1960 berdasarkan

PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA R.I.cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP3 cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG VS RUSHENDY EFFENDI, DKK

PUTUSANNomor 744 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA RI.cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP3 cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG,yang diwakili oleh Komandan Lanud Husein Sastranegara Y.

Nomor 744 PK/Pdt/2016tidak mengikutsertakan Primer Koperasi TNI Angkatan Udara LanudHusein Sastranegara sebagai Tergugat. Berdasarkan Surat Izin NomorSI/41ANVI/2012/Prim yang diterbitkan Primer Koperasi TNI AngkatanUdara Lanud Husein Sastranegara memberikan izin kepada H.

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pemerintah R.I. cqPanglima Angkatan Bersenjata R.l. cq Kepala Staf Angkatan Udara(KASAU) cq Pangkop 3 cq Komandan Lanud Husein Sastranegara Bandungsemula Tergugat :2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Agustus 2013Nomor 575/Pdt.G/2012/PN Bdg. yang dimohonkan banding tersebut:;3.

Bahwa dengan jelas surat inimenerangkan pembangunan sekolah tersebut di atas Tanah Milik TNIAU Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara (fotocopy SuratKeterangan terlampir), (bukti novum 2):3. Bahwa luas tanah 578 m? (lima ratus tujunh puluh delapan meter persegi)Halaman 13 dari 25 hal. Put.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATAR.I. cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP 3cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG tersebut:;2.

ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaantanah, data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanahuntuk pembangunan Bandara Udara Internasional Kulon ProgoYogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta dengan Surat Nomor

Bahwa lokasi objek pengadaan tanah untuk persiapan pembangunanBandar Udara Internasional Kulon Progo Yogyakarta ditetapkansebagaimana dalam lin Penetapan Lokasi dari Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta selanjutnya disebut IPL berdasarkan SuratHalaman 14 dari 50 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN WatKeputusan Gubernur Daerah Ilstimewa Yogyakarta Nomor68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Bangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakartatertanggal 31 Maret 2015 seluas 645,63 Ha yang terletak

Angkasa Pura (Persero)dalam rangka percepatan proses pengadaan tanah bagipembangunan Bandar Udara untuk kepentingan umum di KabupatenKulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei2015;UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta;Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa;Surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 500/2974tanggal 20 Mei 2016;Peraturan Bupati Kulon Progo

Penggugat:
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDARA UDARA KELAS II SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN BIMA
Tergugat:
3.H. A. LATIF H. M. ALI
4.YUNUS JAMALUDIN

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, Dkk vs Y. JABERLIN LUMBAN GOAL

KEPALA STAFTENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, berkedudukan diCilangkap Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAzhari,S.H.,M.H., Kasibankummil Subdis. Bankum Diskumau,beralamat di Dinas Hukum Angkatan Udara Gedung B. II Lantai 3Mabes AU Cilangkap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Maret 2011;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIPERTAHANAN REPUBLIK INDOENSIA cq.

SuryaDarma, Komodor Udara, dimana di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwaHal. 3 dari 55 hal. Put.

SekretariatDirektorat Jenderal Anggaran, pada pokoknya menerangkan bahwaberdasarkan dari datadata yang ada pada kami, untuk dua tahun terakhir initidak terdapat pembayaran ganti rugi atas perluasan Pangkalan Udara HalimPerdana Kusuma;2.27. Bahwa pada tahun 2006, Sekretariat Negara Republik Indonesia NomorB2166/Setneg/7/2006., ub. Deputi Menteri Sekretaris Negara BidangPengawasan telah menerangkan bahwa rekaman surat Kepala Staf TNIAngkatan Udara ub.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara menyarankanagar Para Penggugat hendaknya dapat menempuh jalur hukum melaluigugatan di Pengadilan;2.28.

Deputi Menteri Sekretaris Negara BidangPengawasan telah menerangkan bahwa Rekaman Surat Kepala Staf TNIAngkatan Udara ub. Asisten Logistik Nomor B/3150921/38., Disfakonautanggal 31 Mei 2006 an.

Penggugat:
WAHYUDIN
Tergugat:
1.PUSAT KOPERASI ANGKATAN UDARA KOSALA NIAGA LANUD ISWAHYUDI
2.SRI AMBARWATI
Turut Tergugat:
BPN Kabupaten Madiun

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA DKK

KEMENTERIANPERTAHANAN dan KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA cq.KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA, yang diwakili oleh Marsekal TNI IdaBagus Putu Dunia, berkedudukan di Markas Besar TentaraNasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sujono, S.H., M.H. dan kawankawan,Para Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara,beralamat di Dinas Hukum Angkatan Udara, Gedung B 2 Lantai3, Markas Besar Angkatan Udara, Cilangkap, Jakarta Timur,berdasarkan Surat

Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasaterganggu oleh perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah mengajukan kembali gugatan atas objek perkara yang sama sebanyakdua kali, sehingga akibat gangguan tersebut hilangnya biaya, waktu dangangguan pikiran dalam menjalankan tugas dinas seharihari di Mabes TNIAngkatan Udara;3.

Nomor 2320 K/Pdt/2018membuktikan penguasaan objek perkara berdasarkan alas hak yang sah yakniHak Pakai Nomor 3/Jatimekar, Surat Ukur Nomor 651/1977 yang tercatat atasnama Departemen Pertahanan Keamanan TNI Angkatan Udara yang berasaldari sisa tanah Eigendom Verponding (Tanah Eigendom) Nomor 5134 dan sisaNomor 7130 milik NV.

Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ENAROTALIN KABUPATEN PANIAI
Terbanding/Tergugat IV : WIB YOGI
Terbanding/Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai
Terbanding/Tergugat V : MARTHINUS YOGI
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Paniai

W30.U8/HK.02/ 4/ 2017 / 211 tertanggal 15 Mei2017;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;MELAWANKementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JenderalPerhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali KabupatenPaniai, yang berkedudukan Bandar Udara Enarotali, Distrik Paniai Timur,Kabupaten Paniai Provinsi Papua.

tambahanpertimbangan sebagai berikut; 02022 o eee n ene ne en nn neeHalaman 3 Putusan Nomor : 48/PDT/2017/PT JAPMenimbang, bahwa Penggugat / sekarang Pembanding mendalilkandalam surat Gugatannya 16 Januari 2017 antara lain kepada Tergugat I,II /Terbanding I, Il yaitu sebagaimana terurai dalam posita angka 15 yaitu :Bahwa proses pembebasan tanah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Ilsecara melawan hukum, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimanapenetapan besarnya biaya pembebasan tanan Bandar Udara

Dalam surat Penetapan besarnya biaya pembebasan tanah lokasibandar udara Enarotali atas nama WIB Yogi dengan surat Nomor :HL104/310/X/UPBU.YE2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar UdaraEnarotali dimana luas tanah yang dibebaskan dari WIB Yogi adalahpanjang 699 M x lebar 50 M = 34.965 M?

nn nnn nena nn nn nnn nn nnn nen nn neeMenimbang, bahwa untuk membuktikan terhadap dalil tersebut diatasternyata dari keterangan saksi Penggugat / sekarang Pembanding yaitu saksiSimon Yogi, saksi Yohanis Yogi, Saksi Alex Yogi, Saksi Yunus Yogi, Saksi AlfredYogi, tidak ada yang menerangkan secara jelas dan rinci perbuatan Tergugat ,Il / Terbanding I, Il telah melanggar peraturan yang ada dan melawan hukumsehingga merugikan Penggugat / sekarang Pembanding dalam prosespembebasan tanah untuk Bandar Udara

Enarotali dan dalamkepemilikan tanah bandar udara Enarotali yang dibebaskan, Tergugat V tidakberhak menerima sendiri dana ganti rugi tanah bandara Enarotali karenaTergugat V berasal dari marga Yumago Yogi satu marga dengan Tergugat IVdan tidak ada satu surat pun dalam dokumen pembebasan tanah bandar udaraEnarotali yang dikeluarkan atas nama Marthinus Yogi (Tergugat V) dan yangmenjadi dasar hingga Tergugat III memerintahkan untuk mindahkan dana gantirugi tanah Bandar Udara Enarotali sebesar Rp. 10.000.000.000

Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam.6.

MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam.19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011.20. Surat penawaran Harga mobil pemadam kebakaran (Fire Truck) No. 0014/PEN-ASA/har/I.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo.21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa 22.

Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy)35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (Asli).36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS IJAYA UTAMA (Asli).37.

Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli) 39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuaan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK dibandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy).40.

Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No.

pekerjaan pengadaan kendaraan PKPPK Type IlBandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II/3.2 /014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan10.11.12.13.14.15.16.54barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir AlamKotabaru.Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.Il/ 3.2 /014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaanbarang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir AlamKotabaru.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggarantahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.1/ 2.5 /150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketuaKelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam.6.

Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI, KADIS Perhubungan SITARO
Terbanding/Penggugat : TJINSIUS MARINGKA
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq.Panitia Pengadaan Pelabuhan Udara Thn Angg. 2014 di Ondong

Penggugat:
SETIAWATI TANUDIBROTO
Tergugat:
1.KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA
2.KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA
3.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
4.MENTERI PERTAHANAN RI
5.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq. PANGKOOP I cq. KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRA-NEGAR VS Dr. EDDY WIRAWAN, SH, DK

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq.PANGKOOP cq. KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA, berkedudukan di Pangkalan TNI AU HuseinSastranegara Bandung, diwakili oleh Nyoman Trisantoso, S.IP.

Padahal bukti surat Pll danPIV merupakan surat yang cacat hukum dengan alasan bahwa sesuaiSurat telegram Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: 1/18/1990 tanggal24 April 1990 ditujukan kepada Pangkoopsau Jakarta, Pangkoopsau IlMakassar dan Dankodikau Surabaya yang menyatakan bahwa:Kepala Staf Angkatan Udara menginstrusikan agar para Panglimaataupun Komandan Satuan untuk tidak menerbitkan Rekomendasiataupun Keputusan Mengenai Pemanfaatan Tanah TNI AU dimanaKeputusan Mengenai Pemanfaatan Tanah TNI AU hanya

diterbitkan/diberikan oleh Mabes TNI Angkatan Udara.

Kemudian Radiogram/Telegram tersebut pada tanggal 27Desember 2005 diperkuat oleh Radiogram/Telegram Kepala StafAngkatan Udara No. TK/22/2005 dan No. TK/22A/2005 yang ditujukankepada Pangkoopsau , Pangkoopsau Il, Dankodikau, Danseskoau, yangisinya menginstruksikan bahwa Surat Rekomendasi hanya diberikan olehMabes TNI Angkatan Udara.

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KSAU) cq.PANGKOOP cq. KOMANDAN LANUD HUSEIN SASTRANEGARA tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Hal. 24 dari 25 hal. Put.

Menyatakan barang bukti berupa ;- 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C-240 mm (dua ratus empat puluh mili meter) dengan panjang 36 m (tiga puluh enam meter), - 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C-150 mm (seratus lima puluh mili meter) dengan panjang 88 m (delapan puluh delapan meter) dan - 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C-35 mm (tiga puluh lima mili meter) dengan panjang 57 m (lima puluh tujuh meter)

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C240mm (dua ratus empat puluh mili meter) dengan panjang 36 m (tiga puluh enammeter), 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C150mm (seratus lima puluh mili meter) dengan panjang 88 m (delapan puluh delapanmeter) dan 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C35mm (tiga puluh lima mili meter) dengan panjang 57 m (lima puluh tujuh meter).Dikembalikan kepada

menuju gulungan kabel jaringan listrik yang adadi dekat pagar dan tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya tiga orang tersebutmengambil tiga gulungan kabel berupa 1 (satu) gulungan kabel Saluran UdaraTegangan Menengah (SUTM) A3C240 mm (dua ratus empat puluh mili meter)dengan panjang 36 m (tiga puluh enam meter), 1 (satu) gulungan kabel SaluranUdara Tegangan Menengah (SUTM) A3C150 mm (seratus lima puluh mili meter)dengan panjang 88 m (delapan puluh delapan meter) dan 1 (satu) gulungan kabelSaluran Udara

PLN tersebut ; Bahwa terdakwa pada akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian Polres PasamanBarat dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktisebagai berikut : 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C240 mm (duaratus empat puluh mili meter) dengan panjang 36 m (tiga puluh enam meter), 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A38C150 mm(seratus lima puluh mili meter)

dengan panjang 88 m (delapan puluh delapan meter) dan 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C35 mm (tigapuluh lima mili meter) dengan panjang 57 m (lima puluh tujuh meter).barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum maka dapat digunakan dalampembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yangterjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandisdianggap telah termuat

Menyatakanbarang bukti berupa ; 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C240 mm(dua ratus empat puluh mili meter) dengan panjang 36 m (tiga puluh enam meter), 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C150 mm(seratus lima puluh mili meter) dengan panjang 88 m (delapan puluh delapan meter)dan 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C35 mm(tiga puluh lima mili meter) dengan panjang 57 m (lima puluh tujuh meter).Dikembalikan kepada

Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;6.

MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011 ;20. Surat penawaran Harga mobil pemadam kebakaran (Fire Truck) No. 0014/PEN-ASA/har/I.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo ;21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa ;22.

Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy) ;35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (Asli) ;36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS IJAYA UTAMA (Asli) ;37.

Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli) ;39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuaan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK dibandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy) ;40.

diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti SyamsirAlam Kotabaru berdasarkan SK.

GSA/ B.II /3.2 /014/ 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaanbarang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir AlamKotabaru.Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

Sebagai kepala bandara, tugas terdakwa yaitu menyelenggarakankebandarudaraan sebagaiman tercantum dalam SK Kepala Bandaraantara lain yaitu mengawasi dan menyiapkan bandar udara,mengoperasikan fasilitas bandar udara, melayani pengguna jasatransportasi udara, mengamankan asetaset negara yang ada padabandar udara.2.

Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 /014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaanbarang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir AlamKotabaru ;3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Cq. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Soewondo - Medan

HARIJADI TAWAN Sp.B
Turut Tergugat:
1.KEPALA DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
2.KEPALA STAF TNI AU

• Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

• Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I untuk - mengetatkan Baku Mutu Udara

termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;

5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara

;

6. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara;

7. Menghukum Tergugat V untuk:

a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan

>c. Menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat;

d. Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

8. Menghukum Tergugat V untuk:

a. Melakukan inventarisasi

terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik;

b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;

c. Menyusun dan mengimplementasikan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi

Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Tergugat II dalammenyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial.b.

Bahwa Tergugat II tidak ada kaitannya dengan proses pembebasantanah untuk dijadikan Bandar Udara Sibisa tetapi Tergugat II mendapat tugasuntuk melakukan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Sibisa.5.

Tergugat IIdalam menyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial.8.

Tergugat IIdalam menyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial;Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan pembangunan Bandar Udara Sibisadilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Sibisaberdasarkan: Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Toba Samosirdengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian PerhubunganRepublik