• Penggugat:
  1.PAHALA SIRAIT
  2.RAMSION BERUTU
  Tergugat:
  2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
  3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
  Turut Tergugat:
  3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
  4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
  5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA

  Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

  Tergugat II dalammenyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial.b.

  Bahwa Tergugat II tidak ada kaitannya dengan proses pembebasantanah untuk dijadikan Bandar Udara Sibisa tetapi Tergugat II mendapat tugasuntuk melakukan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Sibisa.5.

  Tergugat IIdalam menyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial.8.

  Tergugat IIdalam menyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial;Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan pembangunan Bandar Udara Sibisadilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Sibisaberdasarkan: Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Toba Samosirdengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian PerhubunganRepublik

• ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.

• KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA CG UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RENDANI MANOKWARI,

  KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIRJENPERHUBUNGAN UDARA CG UNIT PENYELENGGARABANDAR UDARA RENDANI MANOKWARI, berkedudukan diJalan Trikora Rendani Manokwari, Kelurahan Sowi, KecamatanManokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi PapuaBarat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIl;dalam hal ini dikuasakan kepada Emilianus Jimmy Ell, S.H.

  Penggugat 10, Rein Jemy Musyeri, menguasai dan menempatisebidang tanah seluas 625 M2, dengan batasbatas :Sebelah Utara : dengan Keluarga Rudi Baransano;Sebelah Barat : dengan Keluarga Zakeus Rarbab;Sebelah Selatan: dengan Keluarga Feri Way; Sebelah Timur : dengan Telaga Rendani;Bahwa Tergugat Ill, dalam rangka pengembangan Bandar Udara RendaniManokwari, merencanakan perluasan areal parkir Bandar Udara RendaniManokwari, yang akan meliputi tempat tinggal Para Penggugat padaTahun 2018 ini; Bahwa tanpa

• KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU), Cq. KOMANDAN PANGKALAN TNI AU SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN dan LATIHAN PERTAHANAN UDARA NASIONAL (DAN PUSDIKLAT HANUDNAS) tersebut;

  KEPALA STAFANGKATAN UDARA (KASAU), Cq. KOMANDANPANGKALAN TNI AU SURABAYA, Ca.KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN danLATIHAN PERTAHANAN UDARA NASIONAL(DAN PUSDIKLAT HANUDNAS), berkedudukandi Jalan Wiratno Nomor 1, Kelurahan Kenjeran,Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, yang dalam halini memberi kasa kepada: AGUS MULYADI, S.H.

  Keberatan pertama:Judex Facti terbukti tidak menerapkan hukum yang berlaku yakniketentuan mengenai batas waktu dalam mengajukan upaya hukumbagi pihakpinak yang mengaku' sebagai pemilik tanahsebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pertanahan;1.a Bahwa objek sengketa a quo merupakan tanah berikutbangunan yang saat ini digunakan sebagai Kantor PusatPendidikan dan Pelatihnan Pertahanan Udara Nasional(Pusdiklat Hanudnas) yang telah secara nyata dimiliki dandikuasai oleh TNI AU sejak tahun 1960 berdasarkan

• yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian ;

2.Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

3.Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat seluas 1.233.234 M2; berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.14/Hasanuddin Tahun 1996 gambar situasi No.324/1996 adalah sah penguasaan Hak Pakai TNI Angkatan Udara

Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin ;

4.Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.956/Desa Tenrigangkae atas nama Hj.

Komandan Pangkalan Angkatan Udara Sultan Hasanuddin
Terbanding/Penggugat : H. Becce Nursiana
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros

PUTUSANNomor: 158 / PDT / 2014/ PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalamperkara gugatan antara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PERTAHANAN CqPANGLIMA TNICq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA(KASAU) Cq PANGLIMA KOMANDOOPERASIONALANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II) Cq KOMANDANPANGKALAN ANGKATAN UDARA SULTAN HASANUDDIN,Mandai, Kabupaten Maros.

TNI Angkatan Udara C.g.

berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun 1996,Gambar Situasi Nomor 324/1996 adalah Sah Tanah Negarapenguasaan Hak Pakai TNI Angkatan Udara C.q. Pangkalan TNI AUSultan Hasanuddin;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensiadalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 956/DesaTenrigangkae atas nama Hj.

hakpenguasaan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Kepalastaf... 18staf Angkatan Perang No.023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 sehingga sejak itupula secara defacto dan dejure TNI Angkatan Udara Cq.

Pangkalan TNI AngkatanUdara Sultan Hasanuddin menguasai lokasi tanah sebagai tanah negara untukkepentingan pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia .Bahwa Pangkalan TNI Angkatan Udara (LANUD) Sultan Hasanuddinmelaksanakan kordinasi dengan Kantor Agraria (sekarang Kantor BadanPertanahan Nasional) untuk melakukan pengukuran sehingga terbit surat ukur dangambar situasi No.34/1976/tanggal 6 April 1976 seluas 1.315.210 M?

• Menyatakan barang bukti berupa :- 20(dua puluh) Cm Kabel udara 40 pair;- 20(dua puluh) Cm Kabel udara 20 pair;- 20(dua puluh) Cm Kabel udara 10 pair; Dikembalikan kepada pemiliknya;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

  Menyatakan barang bukti berupa :e 20(dua puluh) Cm Kabel udara 40 pair; 20(dua puluh) Cm Kabel udara 20 pair;e 20(dua puluh) Cm Kabel udara 10 pair;Dikembalikan kepada pemiliknya.4.

  20 pair, 20(dua puluh) CmKabel udara 10 pair;7Bahwa Kabel tersebut milik PT.

  20 pair, 20(dua puluh) CmKabel udara 10 pair;Bahwa Kabel tersebut milik PT.

  40 pair, 20(duapuluh) Cm Kabel udara 20 pair, 20(dua puluh) Cm Kabel udara 10pair;Bahwa benar Kabel tersebut milikPT.

  Menyatakan barang bukti berupa : 20(dua puluh) Cm Kabel udara 40 pair;e 20(dua puluh) Cm Kabel udara 20 pair;e 20(dua puluh) Cm Kabel udara 10 pair;15Dikembalikan kepada pemiliknya;5.

• Penggugat:
  SETIAWATI TANUDIBROTO
  Tergugat:
  1.KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA
  2.KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA
  3.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
  4.MENTERI PERTAHANAN RI
  5.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
  Turut Tergugat:
  1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
  2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA

• KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, Dkk vs Y. JABERLIN LUMBAN GOAL

  KEPALA STAFTENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, berkedudukan diCilangkap Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAzhari,S.H.,M.H., Kasibankummil Subdis. Bankum Diskumau,beralamat di Dinas Hukum Angkatan Udara Gedung B. II Lantai 3Mabes AU Cilangkap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11Maret 2011;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIPERTAHANAN REPUBLIK INDOENSIA cq.

  SuryaDarma, Komodor Udara, dimana di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwaHal. 3 dari 55 hal. Put.

  SekretariatDirektorat Jenderal Anggaran, pada pokoknya menerangkan bahwaberdasarkan dari datadata yang ada pada kami, untuk dua tahun terakhir initidak terdapat pembayaran ganti rugi atas perluasan Pangkalan Udara HalimPerdana Kusuma;2.27. Bahwa pada tahun 2006, Sekretariat Negara Republik Indonesia NomorB2166/Setneg/7/2006., ub. Deputi Menteri Sekretaris Negara BidangPengawasan telah menerangkan bahwa rekaman surat Kepala Staf TNIAngkatan Udara ub.

  Kepala Staf TNI Angkatan Udara menyarankanagar Para Penggugat hendaknya dapat menempuh jalur hukum melaluigugatan di Pengadilan;2.28.

  Deputi Menteri Sekretaris Negara BidangPengawasan telah menerangkan bahwa Rekaman Surat Kepala Staf TNIAngkatan Udara ub. Asisten Logistik Nomor B/3150921/38., Disfakonautanggal 31 Mei 2006 an.

• PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI CQ PENITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI PERLUASAN BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI, DKK

  ANGKASAPURA IT BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, KelurahanPaal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam halini memberi kuasa kepada Rostatriani M,SH.CN dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus2013;3. PEMERINTAH RI CQ. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL JAMBI CQ. KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALHal. 1 dari 20 hal. Put.

  SeiGelam, Kabupaten Muaro Jambi;Bahwa berdasarkan kuasa tersebut Penggugat mengkavlingkan tanah tersebut diatas kepada para calon pembeli termasuk juga didalamnya Penggugat mempunyaijumlah kavlingan sebanyak 14 (empat belas) kavling;Bahwa dengan dikavlingkan tanah tersebut di atas Penggugat telahmerencanakan sebuah bentuk perumahan atau pemukiman lengkap dengan rencana jalanyang digunakan untuk akses masuk ke tanah masing masing pemilik kavlingan;Bahwa dengan keadaan yang ada pada saat ini, Bandar Udara

  Muaro Jambi;Bahwa atas dasar Keputusan Bupati Muaro Jambi tersebut, maka pihakTergugat I dan Tergugat II melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah yangakan dibebaskan tanahnya guna perluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi;Bahwa Berita Acara Penetapan Harga Tanah Untuk Perluasan Bandar UdaraSultan Thaha Jambi Nomor 027/26/PPTMJ/ 2010 yang diadakan pada hari Senin tanggal10 Mei 2010 tersebut berisikan tentang luasan tanah yang akan di bebaskan untukperluasan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi seluas

  Sultan Thaha Jambi maka Penggugat mangalami kerugian yang ditaksirdengan nilai pemebebasan lahan untuk Bandar Udara Sultan Thaha Jambi sebesarRp110.000,00/m2 (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi) = 7.404 m?

  Thaha Jambi maka Penggugat mangalamikerugian yang ditaksir dengan nilai pemebebasan lahan untuk Bandar Udara SultanThaha Jambi sebesar Rp110.000,00/m?

• Penggugat:
  WAHYUDIN
  Tergugat:
  1.PUSAT KOPERASI ANGKATAN UDARA KOSALA NIAGA LANUD ISWAHYUDI
  2.SRI AMBARWATI
  Turut Tergugat:
  BPN Kabupaten Madiun

  di Pinangranti RT/Rw. 13/01 KelurahanPinangranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur Propinsi DKIJakarta ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ARIFIN,SH advokat yangberlamat di Jalan Diponegoro No.11 B Kelurahan Bangunsari KecamatanMejayan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KabupatenMadiun Nomor : 18/Daf.Pdt/2021/PN.Mjy tertanggal 17 Maret 2021 Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT:MELAWANPUSAT KOPERASI ANGKATAN UDARA

  Bahwa dahulu Djali adalah seorang anggota TNI AU yang berdinas diLanud Iswahyudi Magetan dan sekaligus sebagai salah satu pengurus diTergugat ( Pusat Koperasi Angkatan Udara ( Puskopau ) KOSALANIAGA Lanud Iswahyudi ) dengan jabatan Kepala Unit Minyak ;2.

• Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru ;3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

  KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ;5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;6.

  MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam ;19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011 ;20. Surat penawaran Harga mobil pemadam kebakaran (Fire Truck) No. 0014/PEN-ASA/har/I.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo ;21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa ;22.

  Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy) ;35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (Asli) ;36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS IJAYA UTAMA (Asli) ;37.

  Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli) ;39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuaan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK dibandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy) ;40.

  diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti SyamsirAlam Kotabaru berdasarkan SK.

  GSA/ B.II /3.2 /014/ 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaanbarang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir AlamKotabaru.Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

  Sebagai kepala bandara, tugas terdakwa yaitu menyelenggarakankebandarudaraan sebagaiman tercantum dalam SK Kepala Bandaraantara lain yaitu mengawasi dan menyiapkan bandar udara,mengoperasikan fasilitas bandar udara, melayani pengguna jasatransportasi udara, mengamankan asetaset negara yang ada padabandar udara.2.

  Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 /014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaanbarang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir AlamKotabaru ;3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

• ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.

  Angkasa Pura (Persero) KantorProyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : AP.1.4236/HK.04/2016/PD tanggal10 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriWates pada tanggal 12 Agustus 2016 Register No. 195/Sk.K/VII/2016/PNWat. Selanjutnya penerima kuasa telah memberikan kuasa substitusi kepadaTONY T.

• Menyatakan barang bukti berupa ;- 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C-240 mm (dua ratus empat puluh mili meter) dengan panjang 36 m (tiga puluh enam meter), - 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C-150 mm (seratus lima puluh mili meter) dengan panjang 88 m (delapan puluh delapan meter) dan - 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C-35 mm (tiga puluh lima mili meter) dengan panjang 57 m (lima puluh tujuh meter)

  Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C240mm (dua ratus empat puluh mili meter) dengan panjang 36 m (tiga puluh enammeter), 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C150mm (seratus lima puluh mili meter) dengan panjang 88 m (delapan puluh delapanmeter) dan 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C35mm (tiga puluh lima mili meter) dengan panjang 57 m (lima puluh tujuh meter).Dikembalikan kepada

  menuju gulungan kabel jaringan listrik yang adadi dekat pagar dan tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya tiga orang tersebutmengambil tiga gulungan kabel berupa 1 (satu) gulungan kabel Saluran UdaraTegangan Menengah (SUTM) A3C240 mm (dua ratus empat puluh mili meter)dengan panjang 36 m (tiga puluh enam meter), 1 (satu) gulungan kabel SaluranUdara Tegangan Menengah (SUTM) A3C150 mm (seratus lima puluh mili meter)dengan panjang 88 m (delapan puluh delapan meter) dan 1 (satu) gulungan kabelSaluran Udara

  PLN tersebut ; Bahwa terdakwa pada akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian Polres PasamanBarat dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktisebagai berikut : 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C240 mm (duaratus empat puluh mili meter) dengan panjang 36 m (tiga puluh enam meter), 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A38C150 mm(seratus lima puluh mili meter)

  dengan panjang 88 m (delapan puluh delapan meter) dan 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C35 mm (tigapuluh lima mili meter) dengan panjang 57 m (lima puluh tujuh meter).barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum maka dapat digunakan dalampembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yangterjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandisdianggap telah termuat

  Menyatakanbarang bukti berupa ; 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C240 mm(dua ratus empat puluh mili meter) dengan panjang 36 m (tiga puluh enam meter), 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C150 mm(seratus lima puluh mili meter) dengan panjang 88 m (delapan puluh delapan meter)dan 1 (satu) gulungan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) A3C35 mm(tiga puluh lima mili meter) dengan panjang 57 m (lima puluh tujuh meter).Dikembalikan kepada

• • Dalam Eksepsi:

  - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

  • Dalam Pokok Perkara:

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

  2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

  3. Menghukum Tergugat I untuk - mengetatkan Baku Mutu Udara

  termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

  4. Menghukum Tergugat II untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat;

  5. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara

  ;

  6. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta, yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Tergugat V dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara;

  7. Menghukum Tergugat V untuk:

  a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan

  >c. Menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat;

  d. Mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

  8. Menghukum Tergugat V untuk:

  a. Melakukan inventarisasi

  terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik;

  b. Menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat;

  c. Menyusun dan mengimplementasikan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi

• HARIJADI TAWAN Sp.B
  Turut Tergugat:
  1.KEPALA DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
  2.KEPALA STAF TNI AU

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan-1 (22 Juli S/D 18 Agustus 2014), Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Plat Decker 3.300 M2. Kontraktor : PT.Unggul Sarana Kontruksi.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan-1 Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT.UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

• Gambar Pengawasan, Program : Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan: Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Kontraktor : PT. UNGGUL SARANA KONTRUKSI.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kantor Bandar Udara Beringin Muara Teweh; As Build Drawing, Program : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara, Paket Pekerjaan : Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker, 3300 M2, Tahun Anggaran 2014.

• Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Bandara Beringin, Alamat : Jalan Pendreh Km. 1 Muara Teweh, Telp (0519) 21350 Fax (0519) 21350, Laporan Bulanan 01 S/D Bulan 05 (Periode 22 Juli 2014 s/d 08 Desember 2014) Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, Kegiatan: Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Bandar Udara, Pekerjaan : Pengawasan Pembuatan Jalan PKP-PK dan Pembuatan Plat Decker 3300 M2 Lokasi : Bandar Udara Baru Muara

• ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.

  Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

  Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaantanah, data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanahuntuk pembangunan Bandara Udara Internasional Kulon ProgoYogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta dengan Surat Nomor

  Bahwa lokasi objek pengadaan tanah untuk persiapan pembangunanBandar Udara Internasional Kulon Progo Yogyakarta ditetapkansebagaimana dalam lin Penetapan Lokasi dari Gubernur DaerahIstimewa Yogyakarta selanjutnya disebut IPL berdasarkan SuratHalaman 14 dari 50 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN WatKeputusan Gubernur Daerah Ilstimewa Yogyakarta Nomor68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Bangunan untukPengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakartatertanggal 31 Maret 2015 seluas 645,63 Ha yang terletak

  Angkasa Pura (Persero)dalam rangka percepatan proses pengadaan tanah bagipembangunan Bandar Udara untuk kepentingan umum di KabupatenKulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei2015;UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta;Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa;Surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 500/2974tanggal 20 Mei 2016;Peraturan Bupati Kulon Progo

• Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

  KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam.6.

  MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam.19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011.20. Surat penawaran Harga mobil pemadam kebakaran (Fire Truck) No. 0014/PEN-ASA/har/I.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo.21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa 22.

  Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy)35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (Asli).36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS IJAYA UTAMA (Asli).37.

  Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli) 39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuaan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK dibandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy).40.

  Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No.

  pekerjaan pengadaan kendaraan PKPPK Type IlBandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT.

  Bahwa Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II/3.2 /014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan10.11.12.13.14.15.16.54barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir AlamKotabaru.Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

  Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.Il/ 3.2 /014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaanbarang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir AlamKotabaru.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.

  KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggarantahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.1/ 2.5 /150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketuaKelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam.6.

• Penggugat:
  Panglima Komando Operasi Udara I
  Tergugat:
  1.SERE SAGHRANIE DAULAY
  2.AMIR HUSIN DAULAY
  3.ARMYN HAKIM DAULAY
  4.SYARIFUL ADIL DAULAY

• ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.

  Angkasa Pura (Persero) Kantor Proyek Persiapan PembangunanBandar Udara Internasional Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Agustus 2016. Selanjutnya penerima kuasa telah memberikankuasa substitusi kepada TONY T. SPONTANA, SH, MHum., KepalaKejaksaan Tinggi DIY selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal Agustus 2016.

  Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMNyang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari MenteriBUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013(TK21) dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun2015 tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero)dalam Rangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi PembangunanBandar Udara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon ProgoPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

  Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaan tanah,data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untukpembangunan Bandara Udara Internasional Kulon Progo Yogyakartakepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SuratNomor

  Bahwa lokasi objek pengadaan tanah untuk persiapan pembangunanBandar Udara Internasional Kulon Progo Yogyakarta ditetapkansebagaimana dalam Izin Penetapan Lokasi dari Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta selanjutnya disebut IPL berdasarkan Surat KeputusanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :68/KEP/2015 tentangPenetapan Lokasi Bangunan untuk Pengembangan Bandara Baru diDaerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 seluas 645,63 Hayang terletak di Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo