Ditemukan 2236 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Umr Lain-lain Kalimantan timur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnjia Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak. Hal?
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 26 Nopember 2013 — HARSONO, ST. Bin DARTO SUTARJO
78 — 25
  • 37.556,66 23,64 887.839,44 0,00%clang PempenTpe:s ps 4597860 44,38 616.732,87 0,00%tebal 15 mmBeton mutufc'=16,9Mpa (K200)9 ump (1222)em, S14.281.88 1,56 802.279,73 0,00%w/c=0,6110 Bekisting ne 98.048,75 10,00 980.487,50 0,00%Pembesian dengan11 besi polos atau besi kg 8.140,00 316,14 2.573.379 ,60 0,00%ulirPintu Ulir b = 1,00 h 10.500.000,B 645 m13 bh nd 1,00 10.500.000,00 0,00%Pek.
    28( Gatien Tanah Biasa. 44.060:50 32.73 460.265,63 0,00%Sedalam 1 meter2 Urugan Tanah of 7.811,25 32,73 255,662,211 0,00%kembaliUrugan Tanah3 (Mendatanekan) 51.625,00 1,37 70.726,25 0,00%4 Pemadatan Tanah m 16.875,00 34,10 575.437,50 0,00%jj Pasaniganbatulel os sigo000 57,03 18.073.947,60 0,00%camp. 1:46 Siaran 1: 2 ne 22.893,50 86,34 1.976.624,79 0,00%7 Resteran 3+ e 37.556,66 23,64 887.839,44 0,00%clang Berapen I pe:Sps > 15 248.60 44,38 616.732,87 0,00%tebal 15 mmBeton mutufc'=16,9Mpa (K200)9 ump
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 20-10-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2016 — IRPAN, DKK LAWAN P.T ADHYAKSA DHARMASATYA
264 — 726
  • Dengan demikian, Para Penggugat berhak untuk menuntut hakhaksebagai Tenaga Kerja/ Buruh dengan status hubungan kerja PKWTTsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berikut disampaikan mengenai hakhak seorang Tenaga Kerja/ Buruhdengan status PKWTT, yaitu :1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuaidengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — MALKIEL SIBAJAT
77 — 40
  • IrsyadHanafi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahuiterdakwa dengan kesadarannya melakukan addendum kontrak dengan PPK yangkontraknya adalah jenis /ump sum; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orangyang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga Majelisberpendapat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 1 April 2015 — Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si
101 — 39
  • ukur angin ke lapangan.Tahap II :Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelahkonsultan menurunkan para teknisi dan memulaipengukuran angin.Tahap III :Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelahpenyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin.Tahap IV:Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelahpenyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat DaerahKabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab.Rote Ndao.Adapun total ump
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Juni 2016 — Pidana Korupsi - WIRATMOKO SETIADJI
120 — 38
  • . :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTPembayaran peralatan dan/atau bahan harus memenuhi syarat yaitu untukpekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaanyang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan /ump sum danharga satuan.Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa :>Peralatan dan/atau bahan yang dapat dibayarkan berada di lokasipekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannyadan dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2181 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — Ir. BARTHOL DA CUNHA, M.Eng.
87 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan perbedaanperbedaan mengenai realisasivolume fisik pekerjaan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hargaharga kontrak yang diperjanjikan secara harga borongborongan (lumpsum price), yakni, bahwa pembayaran tidak melebihi harga kontrak yangdiperjanjikan secara lump sum price tersebut;Menurut hemat kami, apabila diperhatikan secara cermat lagi maka akandiketahui bahwa kontrak yang dianut dalam pembangunan Pasar Aloksesungguhnya bukanlah kontrak harga borongan (/ump sum price)melainkan kontrak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
206 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimungkinkan karena HukumPadjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom;Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), kKeadaan (kekajaan, bangsa asing), kedjadian(ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdata sebagaisasaran padjak. Hal?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
195 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak. Hal?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
153 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam HukumPerdata sebagai sasaran padjak. Hal? tersebut diatasdidjadikan Tatbestand jang diletakkan dalam undang?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
ADI ARDIANSYAH.DKK
Tergugat:
PT. DIAN RAKYAT
157 — 75
  • Dian Rakyat (Tergugat)masih tetap beroperasi;Bahwa Saksi menerangkan gaji Sesuai dengan UMP;Bahwa Saksi menerangkan THR ada namun hanya sampai tahun 2016aja;Saksi JANUAR ARIANTO :Halaman 160 dari 181 Putusan Nomor 52/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST. Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat tersebut dan mereka pernahbekerja di PT. Dian Rakyat (Tergugat); Bahwa Saksi tahu PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLAN
Tanggal 31 Juli 2017 — PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLAN
65 — 23
  • dana APBDP TA. 2012 padaBPBD Kabupaten Lahat senilai Rp. 473.004.697, (Empat ratus tujuh puluhtiga juta empat ribu enam ratus sembilan tujuh rupiah).meomnnn Perbuatan terdakwa PEKKI MEROLIS, ST bin KORLAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 UndangUndang RI No.31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1K UMP
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 12-01-2016 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 18 Maret 2016 — PT. LINTEC INDONESIA; L A W A N; ABDUL MALIK, DKK (178 ORANG) ;
125 — 72
  • Lintec berdasarkan UMP DKI dankenaikan upah diatur didalam PKB setiap bulan Januari.Bahwa pada saat perundingan ada gelas yang pecah olehketua bidang Advokasi kemudian diproses ke polisi.Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 pekerja bagian fitmate diPHK dan belum mendapatkan apaapa.Bahwa alas an tuntutan mogok kerja adalah kenaikan upahberdasarkan PKB sebelumnya ada perundingan sebanyak17 Kali.Bahwa tanggal 2 Juli 2015 tidak ada perundingan dan padatanggal 14 Juli 2015 ada pemberitahuan mogok.Bahwa hampir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
193 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
279 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Para Penggugat berhak untuk menuntut hakhaksebagai Tenaga Kerja/Buruh dengan status hubungan kerja PKWTTsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berikut disampaikan mengenai hakhak seorang Tenaga Kerja/Buruhdengan status PKWTT, yaitu :1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuaidengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
274 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 95 PK/Pdt.SusPHI/201719.20.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yaitu:(1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuaidengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),upah lembur, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek);(2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan lainlain yang berlakudi perusahaan;(3) Berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari pengusaha;(4) Berhak atas perlindungan keselamatan kerja, Kesehatan, kematian,dan penghargaan;(
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
190 — 72
  • Berdasarkan volume saksi kalikan dengan harga pasaryang telah disurvey, misalnya: harga semen, batu kali,pasir, karung plastic, dll disurvey ke Toko Material disekitar wilayah Jakarta Utara, Sewa pompa juga surveyke kontraktor di wilayah Jakarta Utara, ongkosPekerja/mandor berasarkan UMP (Upah MinimumPropinsi DKI Jakarta);d.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
158 — 30
  • BOQ (Bill Of Quantity);Bahwa metodenya adalah pascakualifikasi satu filesistem gugur, dimanapenawaran yang didalamnya terdapat kelengkapan administrasi dan teknisdimasukan bersama satu file:Bahwa pelelangan dilakukan pada tanggal 22 September 2015 denganjenis kKontrak gabungan /ump sum dan harga satuan dengan carapembayaran unit price dan pendaftaran dilakukan sejak tanggal 22September 2015 sampai dengan Oktober 2015 dimana yang telahmendaftar adalah sebanyak 26 perusahaan;Bahwa pelaksanaan aanwijzing
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
157 — 58
  • Hasil survey tersebut saksi hitung volume sesuai kondisi di lapanganmaupun jenisjenis kegiatan yang akan dilaksanakan;Berdasarkan volume saksi kalikan dengan harga pasar yang telahdisurvey, misalnya: harga semen, batu kali, pasir, karung plastic, dlldisurvey ke Toko Material di sekitar wilayah Jakarta Utara, Sewa pompajuga survey ke kontraktor di wilayah Jakarta Utara, ongkosPekerja/mandor berasarkan UMP (Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta);.