Ditemukan 2484 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-03-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat:
KHOERUL HUSNA, DKK
Tergugat:
PT. GAS CASH SERVICES
35 — 10
KHOERUL HUSNA, DKK
Tergugat:
PT. GAS CASH SERVICES
35 — 10
Bahwa gugatan para PENGGUGAT diajukan setelah melewati prosesBipartit dan Mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UndangHalaman 2 dari 49 Putusan Nomor : 79/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKTPSTUndang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubunganIndustrial, dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Anjuran oleh MediatorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Jawa Barat padatanggal 02 Maret 2018 dengan No: 560/182HIK ;2.
Register : 29-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 346/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
BERLIANA HUTABARAT
Tergugat:
PT. SOJITZ INDONESIA
70 — 26
BERLIANA HUTABARAT
Tergugat:
PT. SOJITZ INDONESIA
70 — 26
Oleh karena itu,Penggugat hanya berhak untuk menerima paket PHK sebesar 1 kalimanfaat pengakhiran kerja berdasarkan Pasal Pasal 42 ayat (1) huruf(c) PKB.25.Bahwa karena selama Perundingan Bipartit Penggugat dan Tergugattidak dapat mencapai kesepakatan, Penggugat dan Tergugat dengantegas menyetujui untuk melanjutkan Perselisihan ke tahap Tripartit.11Tergugat kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 mengirimkan surat nomor003/07/HRGA/Dok/2018 perihal Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial kepada Suku
Putus : 30-09-0201 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 30 September 0201 — ARISANDI, DKK VS PT.ANDATU LESTARI PLYWOOD, DKK
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dalam penyelesaian Tripartit managemen Perusahaan PT.AndatuLestari Plywood, Km.11/10, Srengsem Panjang, Bandar Lampung BapakSuwarso,B.Sc., dan Bapak Budiman selaku mafia perusahaan terhadappemilik perusahaan dan Para Penggugat terPHK secara sepihak, semuaketerangan managemen perusahaan sematamata mengelabui pejabatpemerintah secara tertulis atau keterangan secara terbuka semuarekayasa.
Register : 24-09-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd Tanggal 16 Januari 2019 — -LEA INDRYANI DAUNAN LAWAN PT.JASATRANS SAMUDERA SULUT MANADO
157 — 34
157 — 34
berselisih maka masalahnya agar segera dilimpahkanke P4 Daerah, atau ke P4 Pusat untuk PHK Massal ;Dengan kata lain, penggugat sebenarnya dapat membayarkan upahkaryawan yang dirumahkan hanya 50% (dua puluh lima persen), dengancara, haltersebutharusdirundingkanterlebihdahulu denganserikat pekerja maupun pekerjanya (para tergugat), serta disepakatibersama;8.Bahwa sebelum gugatan ini dilayangkan, antara Para Penggugat danTergugat telah beberapa kali melakukan mediasi serta pertemuan baikbipartit dan tripartit
Putus : 22-03-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 22 Maret 2017 — PT WELTEKINDO NUSANTARA VS 1. ABDUL NAZAR, DKK
58 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017pihak yang mengajukan proses tripartit;C.2.1.1C.2.1.2C.2.1.3Mohon periksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RIbahwa Turut Termohon Kasasi II/Depnaker di dalammemeriksa permohonan mediasi tersebut nyatanya telahmelakukan pemeriksaan terhadap 93 (sembilan puluhtiga) orang dan berdasarkan anjuran tertulis TurutTermohon Kasasi II/Depnaker, Turut Termohon KasasiIl/Depnaker telah menyatakan 79 (tujuh puluh sembilan)dari 93 (Sembilan puluh tiga) orang tersebut berhak untukmenerima
Register : 19-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2011/PN.Yyk Tanggal 14 Nopember 2011 — AHMADI, dkk
Melawan:
DIREKSI PT. DELTA NUSANTARA
127 — 27
127 — 27
Delta Nusantara yang didampingi olehLABH selaku Kuasa Hukum telah berupaya agardipekerjakan kembali di perusahaan Tergugat, baik ditingkatBipartit maupun Tripartit. Akan tetapi sampai gugatan inidiajukan di persidangan, Tergugat tidak mau mempekerjakankembali ParaPenggugat. ;Bahwa selama perusahaan beroperasi, Tergugat mempunyaiasset berupa barangbarang bergerak yaitu :1 Satu (1) buah Mobil dengan No. Polisi : AB 1070 DZAtas Nama : PT.
Register : 04-05-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/PDT.SUS.PHI/2015/PHI/PN.BDG Tanggal 6 Juli 2015 — PT. NOF MAS CHEMICAL INDUSTRIES; L A W A N; ERWAN NOVIANDI;
63 — 20
63 — 20
Bahwa setelah seluruh hal tersebut diatas dilakukan, Penggugat tidak memilikipilihan lain selain mengajukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugatsesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama; PENGAJUAN GUGATAN A QUO TELAH MELALUI MEKANISME BIPARTIT MAUPUNTRIPARTIT r J oTKetenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yakni mekanismebipartit dan tripartit dengan penjelasan dan kronologi sebagai berikut:a.
Register : 22-10-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 210/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 25 Februari 2016 — RENDI HIDAYAT; APRIYADI; L A W A N; PT. YCH INDONESIA;
71 — 67
71 — 67
tentang statuskerja PKWT kepada Penggugat II (Apriyadi) dan jika Penggugat II(Apriyadi) tidak memenuhi panggilan tersebut dianggap2436.37.mengundurkan diri, bahwa Penggugat II (Apriyadi) tidak memenuhipanggilan Tergugat;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bekasi mengirimkan surat No: 565/89/HISyaker/I/15 perihal Pemanggilan Mediasi yang dilaksanakanpada :Hari : SeninTanggal : 26 Januari 2015Waktu : 09.30 WibBahwa setelah dilakukan penyelesaian pada tingkat Tripartit
Register : 28-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/G/2013/PHI.YK Tanggal 24 Februari 2014 — ARSIKO DANIWIDHO A
Melawan :
PT. JOGJA TUGU TRANS
83 — 67
83 — 67
Fota copy surat permohonan' Perantaraan PengaduanPenyelesaian Perselisihan Industrial secara Tripartit (mediasi)tertanggal O04 Juli 2013 kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bantul perihal status karyawan (PKWT)antara Penggugat dan Tergugat, dengan diberi tanda bukti13.
Putus : 11-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — PT. MARUNDA GRAHAMINERAL (PT. MGM) VS YONGKI SUTANTO
89 — 480 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 480 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat yang ingin melakuka PHK dengan caracaratidak benar dan tidak patut, termasuk dikeluarkannya lebih awal surat skorsingkepada Penggugat agar Penggugat tidak dapat menggunakan hakhaknyaselaku pekerja;Bahwa setelah dikeluarkannya surat skorsing tersebut, Tergugat telahmengajukan permohonan PHK atas Penggugat kepada kantot Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, denganNomor Surat 583/MG/HR/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;Bahwa selama berlangsungnya perundingan tripartit
Register : 02-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 203/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg Tanggal 22 Maret 2017 — AAN MARTA, dkk.; Melawan; PT. ROMINDO PRIMAVETCOM;
62 — 16
62 — 16
Bahwa gugatan diajukan setelan melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyaratkan oleh undangundang No. 2 tahun 2004 PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yakni dibuktikan dengan dikeluarkannyaAnjuran Tertulis oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor:7567/4660/HISyaker/VII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016. Dengan demikiangugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Bandung.25.
Register : 07-07-2017 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg Tanggal 30 Januari 2017 — PT. MUSI BANYUASIN INDAH lawan HENDRA LEO
191 — 31
191 — 31
Bahwa atas dalil Penggugat dalam gugatannya angka 7 sampai dengan 9 makadapat Tergugat kemukakan upayaupaya bipartite maupun tripartit telahdilakukan untuk menyelesaikan masalah PHK atas diri Penggugat akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau menerima haknormative atas PHK yang Tergugat berikan, termasuk anjuran dari Mediatordalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Musi Banyuasin telah ditolakoleh Penggugat;ALASAN GUGATAN6.
Register : 04-03-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 138/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 9 Juli 2015 — I. Sokgad Adi Triyono,
II. Anang Subianto,
M E L A W A N
Presiden Direktur PT. Lion Super Indo,
127 — 81
127 — 81
Keputusan Direksi Pihak Tergugat, tentang manajemen ritailsupermarket berpotensi menimbulkan ketidakstabilan Politis dan Ekonomis, didalam Undangundang Ketenagakerjaan kerap menimbulkan polemik dantantangan keras dari para pekerja, karena dinilai merupakan Justifikasiterhadap eksploitasi berkelanjutan, unjuk rasa baik yang dilakukan dalammemperingati Hari Buruh Nasional maupun yang berkenaan dengan otoritaskebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnya Perselisihan HubunganIndustrial, Bipartit dan Tripartit
Register : 30-07-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
1.RIDHA SUHENDRA TANJUNG
2.THAMRIN
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Gunung Melayu Estate
50 — 19
1.RIDHA SUHENDRA TANJUNG
2.THAMRIN
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Gunung Melayu Estate
50 — 19
No. 009/ORG/PBSERBUNDO/LonsumGME/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untukmelakukan perundingan tripartit membahas dan menyelesaikan masalahpenolakan Penggugat memasuki masa pension atas kebijakan programrasionalisasi yang dilakukan Tergugat;Dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, telahdikeluarkan surat anjuran Nomor 2075/IIIDKT/III/2020 tanggal 24 Maret2020 yang menganjurkan:a.
Putus : 13-07-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 13 Juli 2011 — PT. CARREFOUR INDONESIA vs IVAN ROMADHONI ; dkk
40 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa secara tanoa hak dan melawan hukum TERGUGAT s/dTERGUGAT XIV tibatiba membuat dalih yang pada intinya menyatakan bahwaPKWT tidak dapat diterapbkan kepada TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV.Dengan dalin tersebut TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV memintaPENGGUGAT untuk mengadakan perundingan secara Bipartit namun dalamperundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan maka perselisihanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV dicatatkan diDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, guna diselesaikan secara mediasi (Tripartit
Register : 14-09-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
138 — 81
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
138 — 81
Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat melakukan PHK secara sepihakoleh Perusahaan dan sudah dilakukan perundingan tripartit di kantorDisnaker setempat tetapi perusahaan tetap pada prinsipnya tidak maumembayar pesangon dan gaji Penggugat sejak itulah Tergugat tidak lagimemberikan gaji Penggugat mulai dari bulan Februari tahun 2018 sampaidengan bulan Agustus 2018 terhitung 7 (tujuh) bulan dan selanjutnyaHalaman 4 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Tteperkara ini masih dalam proses maka gaji
Register : 27-08-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
SUTIYAM
Tergugat:
PT. TUJU KUDA HITAM SAKTI
126 — 70
SUTIYAM
Tergugat:
PT. TUJU KUDA HITAM SAKTI
126 — 70
Gresik,bahwa pada mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor: 29/Pdt.SusPHI/2020/PN.Gsk17.18.19.Bahwa akan tetapi mediasi Tripartit tidak dapat diselesaikan oleh keduabelah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehinggaKepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik mengeluarkan Surat Anjurandengan Nomor : 567/1013/437.58/2020 tanggal 28Juli 2020 antara lainsebagai berikut:1. Agar PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk mengakhirihubungan kerja;2.
Register : 26-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 09-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG Tanggal 1 Juni 2015 — Bakri Thalib, dkk Melawan PT. PLN
183 — 80
183 — 80
Mediator mengeluarkan anjuran tertulis; 2) Bahwa oleh karena tidak adanya perselisihan hak antara PARA PENGGUGATdengan PARA TERGUGAT sebagaimana dijelaskan diatas , maka anjuransebagai hasil mediasi yang diterbitkan mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalamsurat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara TimurNomor : TKT.567/2001/PHIWAS/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 adalahtidak sah dan cacat hukum karena pertemuam tripartit
Register : 11-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG Tanggal 10 Februari 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk; L A W A N; H. DEDI KURNIADI;
100 — 19
100 — 19
kas bondulu atau bisa memakai uang kita sendiri.Bahwa dalam proses prosedur rembes sederhana prosedurnyamengumpulkan dokumendokumen yang kemudian minta persetujuankepada pemegang limit lalu pemegang limit sudah setuju kita langsungdiberikan pengajuan.Bahwa pemegang limit di Perusahaan CIMB Niaga hampir semua sektorada apa di kredit ada di mikro ada.Bahwa dalam proses tripaltio dilakukan di Disnaker Provinsi Jabaradalah Inisiasi nya dari Manajemen.Bahwa hasil tripaltip membingungkan karena didalam tripartit
Putus : 27-03-2012 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 27 Maret 2012 — PT LOTTE SHOPING INDONESIA, diwakili oleh Young Pyo Moon, selaku Presiden Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA, dalam perkara ini diwakili oleh Byung Hwa Jung dalam jabatannya selaku Direktur PT LOTTE SHOPING INDONESIA vs DRS. N.P. BASUKI ISMAEL, M.Si
65 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lotte Shopping Indonesia periode 2009 2011 pasal46 mengenai Norma Usia Pensiun Dini;Bahwa gugatan diajukan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun sejak awalperselisihan hak dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan olehPENGGUGAT terhadap TERGUGAT sehingga gugatan dapat diperiksa olehPengadilan Hubungan Industrial;Bahwa gugatan ini diajukan setelah melalui proses Bipartit dan dilanjutkandengan mediasi Tripartit, sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan