Ditemukan 2302 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permusyawaratan permusyawatan permusyawartan permusyawarahan permusyaratan permusyawaratn permusyawarah permusyawarat
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 39/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
MARSAN
Tergugat:
BUPATI BANGGAI LAUT
135 — 57
  • Penggugat mendapatkan Dokumen obyeksengketa dari Pihak Badan Permusyawaran Desa itupun berbentuk Copyan,berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar AsasKeterbukaan ini.Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraandan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dantidak diskriminatif.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-09-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 75/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat:
Muh Khaerudin
Tergugat:
Kepala Desa Kebonagung Andi Kristiyanto, S.E
248 — 128
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 397.500, (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal27 Januari 2021 oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H. selaku HakimKetua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H. ,M.H. dan IKAWATI UTAMI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakim Anggota.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA TERNATE Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tte
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 44
  • Menolak gugatan Penggugat petitum 2.2 (dua titik dua) dan tidakmenerima selainnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlahn Rp4.631.000.00 (empat juta enamratus tiga puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi,bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami AbdulRahman Salam, S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-09-2015 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — YAYASAN TRISAKTI VS I. MENTERI KEUANGAN RI., II. UNIVERSITAS TRISAKTI
400 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atau dengan kata lain bahwayang tadinya eigendom beralih menjadi hak milik atas nama Baperki(organisasi sosial Indonesia/WNI);Jadi yang dimaksud Asing Cina oleh SK Menteri Keuangan tersebutadalah Badan Permusyawaran Kewarganegaraan Indonesia (Baperki);Baperki adalah bukan Organisasi Asing Cina, buktinya: Dari nama saja sudah membuktian bahwa Bukan Asing; Dalam Pemilihan Umum tahun 1955 Baperki menjadi salah satupeserta kontestan dan mendapat 2 (dua) Kursi di Konstituente(P.20); Surat bukti P.18,
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH .Alm
69 — 42

  • 16. 1 (satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa,Perangkat Desa,Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 di tetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;

    TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

    9.

    Semidang AlasMaras Bantan Kab.Seluma TA 201616. 1 (Satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa,PerangkatDesa,Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 ditetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tanganilangsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secaramenurut hukum dan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-02-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 07/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 26 Agustus 2014 — KARLAN VS BUPATI MUSI BANYUASIN; WIRDAN ALI HAZ
86 — 32
  • Rota dengan nomor urut 5.Bahwa Panitia Penyelenggara Pemilihan Kades itu diketuai oleh ISHARSINATRA, yang dibentuk oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) BabatBanyuasin yang diketuai oleh Harjono, sebagaimana ditentukan dalam PPNo. 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 35 huruf d, yang berbunyi BPDmempunyai wewenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.Bahwa surat suara yang telah dicoblos sebagai hasil pemilihan dikumpulkandi Balai Desa yang berasal dari 11 Tempat pemungutan Suara (TPS), masingmasing
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 06-09-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
SYAFRUDIN
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
248 — 117
  • BuktiT23 : Fotokopi sesuai dengan sli,Berita Acara Sumpah Anggota Penggantian Antar WaktuBadan Permusyawaran Desa Desa Mudalang dan DesaGusunge Kecamatan Kusan Hilir, Tanggal 2 Juli 2021;24. BuktiT24 : Fotokopi sesual denganfotokopi, Berita) Acara Musyasyawarah PerubahanSusunan Kedudukan Anggota BPD Desa GusungngePeriode 20202026, Tanggal 27 Juli 2021, besertalampiran;25.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 106/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG
Tanggal 22 Desember 2014 — SRI JOKO WALUYO BIN H. MUHAMMAD SAID (terdakwa)
91 — 20
  • Diadakan pada 22 Juli 2010, yang dibahas dalamRapat/ Musyawarah tersebut yaitu mengenai melakukan Pembentukan Panitiadimana dibentuk ada 8 (delapan) kelompok kemudian dilakukanPembentukan/ Penunjukan Kepengurusan Kepanitiaan dan adanya permintaandari Masyarakat Desa mengenai adanya permohonon pengembanganpenerima bantuan menjadi + 100 KK (seratus Kepala Keluarga). .58Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Kapala Desa SRI JOKO WALUYO danperangkat desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD) ada 3 orang, semua
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
ACHMAM FHAMROZIE
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO.
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
329 — 176
  • Menyatakan Obyek sengketa Surat Badan Permusyawaran desa (BPD)Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020 Tanggal 22Desember 2020 Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon KepalaDesa Terpilin atas nama ISPRIYANTO adalah sah dan memiliki kekuatanhukum ;4. Menyatakan surat suara sejumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) yangdinyatakan tidak sah oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuandan memiliki Kekuatan hukum ;5.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-08-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 2 Agustus 2017 — Ny. YUHANAN. L a w a n : JUMAH Bin DJAENI, 1. Kepala Desa Pete. 2. Camat Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang,
46 — 42
  • PenggugatIntervensi menghibahkan tanah lain untuk keperluan mendirikan KantorDesa Pete baru yang sudah disanggupi oleh Pihak Penggugat Intervensi.Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Intervensi diatas, telah jelas dan terang bahwa tanah obyek gugatan sesungguhnyameskipun secara formil masih tercatat dalam Buku Desa C No. 1571Persil 32 S atas nama Penggugat Asal, akan tetapi berdasarkan faktaberikut buktibukti berupa pengakuan Penggugat Asal kepada BapakMarjuk selaku Ketua Badan Permusyawaran
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 76/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
Budi Raharjo
Tergugat:
Kepala Desa Kebonagung Andi Kristiyanto, S.E
250 — 175
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 329.500, (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratusrupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSenin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami RIDWAN AKHIR, S.H., M.H. selakuHakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. , dan ERNA DWISAFITRI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakim Anggota.
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 17-01-2014 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 111/PDT.G/2013/PN.PLG
Tanggal 17 Januari 2014 —
36 — 3
  • Menolak Gugatan Penggugat selebihnya.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran majelis hakim padahari Kamis tanggal Jumat tanggal 17 Januari 2014 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SHselaku.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 03 / PID.TPK/2014/PNTK
Tanggal 10 April 2014 — WELLY KUSTANTI, SPD Binti HG. KUSNO.
179 — 26
  • (lima riburupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Senen 7 April 2014dengan susunan Majelis; FX. SUPRIADI , SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTAJI, SHMH dan SURISNO, SH.MH (Adhoc Tipikor) masingmasing sebagai hakim anggota.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-05-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
1.Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H.
2.Morlan Simanjuntak
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
Intervensi:
ANATONA NAZARA
236 — 182
  • Masa Jabatan 20192024 (ic.objeksengketa) (vide bukti P1 = bukti T11 = bukti T II Inv1);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat(i Gubernur Riau) dalam menerbitkan objek sengketa a quo, telahmemenuhi ketentuan prosedur sebagaimana ketentuanUndangUndangNomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan PerwakilanRakyat Daerahjo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Juli 2014 — ISKANDAR bin SARTALIP
78 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua menandatangani danmenerbitkan Peraturan Kepala Desa Semoi Dua Nomor : 001 Tahun2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis PelaksanaanBantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa SemoiDua, namun Peraturan Desa tersebut dibuat tanpa adapengesahan/penetapan dari Badan Permusyawaran Desa (BPD) yangberarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desasebagaimana dalam ketentuan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 19-11-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 239/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2014 — HUSNUL KHOTIMAH melawan BUPATI SITUBONDO.
137 — 82
  • Tulus Prijatmadji untuk segeramenetapkan hasil rekapitulasi pemungutan suara dan kemudian segeradiserahkan kepada Badan Permusyawaran Desa (BPD) Sumberanyar untukditetapbkan pula dan diserahkan kepada Bupati sebagai dasar penerbitanSurta Keputusan pelantikan Kades a quo oleh Bupati. Dalam hal ini jugasesuai (confirm) dengan informasi/keterangan yang diberikan oleh H. Abd.Rahman, SH.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/Pid.Tpk/2013/PN.TK
Tanggal 11 Juni 2013 — Drs. Hi. Risman Sesunan
84 — 13
  • (lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — RUDI HARTONO, DKK VS 1. BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI., 2. DPRD KABUPATEN BANYUWANGI;
205 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Pemohon Keberatan secara bersamasama mengajukanPermohonan ini kepada Mahkamah Agung RI untuk mendapatkanputusan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sebagaiAnggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) terkecuali Pemohon dan IX, yang kesemuanya berdomisili dalam wilayah hukumKabupaten Banyuwangi atas dasar kepentingan dan kerugianterhadap berlakunya Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan DaerahKabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 19/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 27 Juni 2013 — Hi. MA. YULIANTO, SH., MH Bin M. UMAR. RB
82 — 14
  • (lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 01-11-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 55/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 21 Nopember 2017 — SYAFRIL S.E., M.Si MELAWAN BUPATI ROKAN HILIR
207 — 327
  • perundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap dasar pemikiran Tergugat yang melihatpersoalan dasarnya adalah adanya dualisme kepanitian dalam proses pemilihanPenghulu di Kasang Bangsawan, dan oleh karenanya menerbitkan obyeksengketa dan dihubungkan dengan keadaan hukum dimana Keputusan BadanPermusyawaran Kepenghuluan Kasang Bangsawan NomorHalaman 107 dari 111Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.PBR013/KPTS/BPKep/KSB/2017 tanggal 5 September 2017 tidak ditentukankeberadaanya, pada keadaan hukum lain Badan Permusyawaran