Ditemukan 2435 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK Tanggal 11 Januari 2018 — HASANUDDIN AGANI, S.E;
84 — 55
84 — 55
,MH, INDRIYANTO, SH.,MH dan SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, SHadvokat dan penasihat hukum berkedudukan di Jalan C.
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
169 — 88
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
169 — 88
karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut tetap dapat dipidana;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalambukunya AsasAsas Hukum Pidana (1994: 115) menjelaskan yang dimaksuddengan melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan denganketentuan perundangundangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepadaundangundang;Halaman 230 dari 284 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN DpsMenimbang, bahwa menurut Indriyanto
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 30 Maret 2020 — - SYAFRIADI
301 — 380
301 — 380
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2.
Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 31 Januari 2019 — ANDIKA SURACHMAN
3432 — 3428 — Berkekuatan Hukum Tetap
3432 — 3428 — Berkekuatan Hukum Tetap
ke3)asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3)asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3)asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3)asli atas nama INDRIYANTO
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
359 — 102
359 — 102
Indriyanto Seno Adji,SH.
Register : 24-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 57/PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG Tanggal 11 Januari 2016 — - ABDUL DJALAL, S.T
- MELKZON BERI, SH, M.Si
155 — 67
155 — 67
Indriyanto Seno Adji juga dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawanhukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari Hukum Perdata.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006 2355 — 679
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Indriyanto Seno Adji, S H., M.H.. berpendapatdihadapan Mejelis Hakim Konstitusi bahwa "masalah kewenangan,baik proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan masuk dalamhukum pidana formil.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
135 — 33
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
135 — 33
Indriyanto Seno Adji,SH.
Register : 02-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
220 — 214
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
220 — 214
karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut tetap dapat dipidana;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bambang Poernomo dalambukunya AsasAsas Hukum Pidana (1994: 115) menjelaskan yang dimaksuddengan melawan hukum formil, apabila Suatu perbuatan bertentangan denganketentuan perundangundangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepadaundangundang;Halaman 231 dari 279 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN DpsMenimbang, bahwa menurut Indriyanto
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2015 Tanggal 1 September 2016 — Ir. IRWANSYAH bin MANSYUR, dkk
176 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
204 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2547 K/PID.SUS/2011126bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP No. 105 Tahun2000 Pasal 7 ayat (2) a;Menurut Indriyanto Seno Adji, menyatakan "Kewenangandiskresioner (discretionary power) dari Aparatur Negara, baikperbuatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan (kewenangan mengikat) maupun menyimpangiperaturan perundangundangan (kewenangan aktif), dan dilakukansesuai pula dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik,dalam kondisi mendesak, urgensi, dan atau darurat sifatnyamerupakan
Register : 18-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
71 — 45
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
71 — 45
Indriyanto SenoAdji, yang memandang perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaankewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalampenyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (Prof.
Register : 06-04-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 29 Oktober 2015 — - ARISUMARTO TASLIM Bin EDI SUMARTO (Alm)
105 — 24
105 — 24
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2.
Register : 29-10-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN Pgp Tanggal 16 Maret 2016 — WIHELMENA
124 — 101
124 — 101
Indriyanto Seno Adji, SH.,MH dalammakalahnya berjudul Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Strafbarehendeling, yangPutusan Perkara No. 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp Hal 312disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, padatanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan JeanWaline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasidalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :1.
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
107 — 80
107 — 80
Indriyanto SenoAdji, SH.MH, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. DiaditMedia ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan dalam 3wujud, yaitu : a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan; b.
Register : 31-01-2018 — Putus : 09-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG Tanggal 9 Maret 2018 — NICODEMUS REHABEAM TARI, ST.
127 — 53
127 — 53
Indriyanto Seno Adji, SH, MH .
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
268 — 185
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
268 — 185
Indriyanto Seno Adji, SH dalam bukunyaKorupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana hal 251, CV DiaditMedia Jakarta 2009 );Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian melawanhukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa menandatangan SKT atasnama Wisnu Afrianto, R.
Register : 16-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg Tanggal 27 Agustus 2015 — Indra Rivai, SE
132 — 36
132 — 36
Indriyanto Seno Adji dalammakalahnya tersebut juga mengutip pendapat Perancis Jean Rivero dan JeanWaline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukumadministrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut ; Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum = atau untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan ; Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebutadalah benar ditujukan untuk kepentingan
Register : 10-01-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG Tanggal 23 Februari 2018 — -. LEWI TANDI RURA, SE
118 — 65
118 — 65
Indriyanto Seno Adji, SH, MH .
Putus : 16-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2011/PNKPG Tanggal 16 Desember 2011 — - ADRIANUS PALA TEGU, S.T.
93 — 24
93 — 24
., Ajaran SifatMelawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PTAlumni, Bandung, 2002, hal.327Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidanadapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secaramateriel yang terdapat atau berasal dari hukum perdata.