Ditemukan 2374 data
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
222 — 148
Undangundang tidak akan menerima alasanadanya kekeliruan/kesesatan tentang situasi atau faktasebelum dibentuk kontrak;Kekeliruan/kesesatan yang semu (oneigenlijke dwaling),yang pada prinsipnya tidak akan dapat membentukkontrak, karena sebenarnya kata sepakat tidak tercapai.Artinya, syarat ketentuan undangundang belumterpenuhi mengingat kehendak tidak sejalan denganpernyataan satu dengan yang lainnya(Bandingkan dengan: Herlien Budiono, Ajaran UmumHukum Peranjian dan Penerapannya di BidangKenotariatan
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
206 — 152
Air Mata Cina,Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir di pasartagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobar ataslorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahusu seluruhnya; Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksikemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskan sebagai jalurpengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang burunh akan mulai memasukkansampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
256 — 160
Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1151 — 1583
Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahll. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra. Bahwa Terkait PNBP diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 2009.Terhadap pendapat Ahli tersebut.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
297 — 205
Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
277 — 195
Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
206 — 515
Air Mata Cina,Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir di pasartagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobaratas lorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahususeluruhnya; Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksikemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskan sebagaijalur pengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang burunh akan mulaimemasukkan sampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
1146 — 664
DGI,Tbk , melainkan dilanjutkan oleh karyawan dariPerusahaan Permai Group dimana tugastugas dari karyawan telah tersistemsesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari setiap orang yang duduk dalamsuatu. badan usaha /group permai dalam kasus ini hanyalah sebagai alat yangsecara semu untuk menampung komitmenkomitmen fee sebagai hasil jasapenghubung proyek yang dilakukan oleh Terdakwa ;e Bahwa secara formal legalistik nama Terdakwa tidak tertulis dalam akta tersebut,karena Terdakwa telah melepaskannya
689 — 473
saldo, saksihanya menyerahkan datadata nama tersebut sedangkan prosesselanjutnyadan bagaimana angsurannya saksi NARTI yangmengurusnya.Bahwa dari keempat pemohon kredit tersebut yang tahu hanya suamisaksi, yang lain tidak mengetahui.Bahwa angsuran kredit tersebut saat ini sudah selesai semuanya,dengan sistem ketika saksi SUNARTI masih aktif yang melakukanpembayaran angsuran adalah saksi SUNARTI namun ketika tidak aktifsaksi yang melakukan pembayaran.Bahwa permohonan kredit keempat orang tersebut semu
132 — 34
Apabilahanya copy paste dari satu brosur dan spesifikasi tersebut hanya dapatdipenuhi oleh satu produk sehingga tercipta persaingan semu ataupersaingan yang tidak sehat, maka tindakan PPK tersebutbertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 danperubahannya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 4 Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan perubahannya, HPS ditetapkan paling lama 28 (duapuluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 7 Perpres
228 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
dasarpenuntutan), telah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi olehKeputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts.1I/2003, tanggal 5 Februari2003, dimana hal ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalampembahasan sebelumnya dan dalam Memori Kasasi PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana ;2) Kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut adalah bukanmerupakan peraturan perundangundangan, akan tetapi hanyamerupakan peraturan kebijaksanaan (beleids regel) yang dikenaldengan nama pseudowetgeving (perundangundangan semu
Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/KptsII/2000 tanggal 6November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.21/KptsIl/2001 tanggal 31 Januari 2001 adalah bukan merupakan peraturanpeundangundangan, akan tetapi hanya merupakan peraturankebijaksanaan (beleids regel) yang dikenal dengan nama pseudoweigeving (perundangundangan semu) atau spiegelrecht) hukumbayangan) tersebut, yang berbentuk pedoman (reichtliinen).
165 — 71
Askrindo dari penempatan investasi berupa KPD, REPO SAHAM,REKSADANA dan OBLIGASI melalui Manajer Investasi bersifat semu, seolaholahmemperoleh keuntungan. Padahal uang yang diterima PT. Askrindo sebagai pendapataninvestasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Demikian pula uang yang dipakai untukmembayar sebagian pokok investasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Pada kenyataannyainvestasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan membeli PN nasabah PT.
182 — 75
Askrindo dari penempatan investasi berupa KPD, REPO SAHAM,REKSADANA dan OBLIGASI melalui Manajer Investasi bersifat semu, seolaholahmemperoleh keuntungan. Padahal uang yang diterima PT. Askrindo sebagai pendapataninvestasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Demikian pula uang yang dipakai untukmembayar sebagian pokok investasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Pada kenyataannyainvestasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan membeli PN nasabah PT.
Mudazzir Munsyir, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDI MUHADIR BIN MUHADIR
199 — 71
.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Lomba Peradilan Semu (Mood Court) kepada panitia HIDJAS STUDY CLUB UMI, Sesuai Disposisi Terlampir.
- 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.875 dan 973 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Sekolah Organisasi Kepada FORUM MAHASISWA NASIONAL (FORMANAS).