• BAHWA PEMBERHENTIAN KERJA TERJADI DIKARENAKAN PROYEKSUDAH SELESAIBahwa pada saat pengerjaan proyek berlangsung terjadi suatu itikadtidak baik dari pihak ketiga (subkon), dimana pihak ketiga (subkon) tidakbertanggung jawab lagi terhadap proyek yang dikerjasamakan;Karena i'tikad baik dari Tergugat dan memang saat itu proyek Papuabelum selesai, maka Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dari bulan April2017 hingga April 2018.

• Nomor 64/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby16.17.18.Penggugat diminta untuk menandatangani berita acara yang sudahdisiapkan dan oleh karena dalam berita acara tersebut terdapat pointyang menyatakan sepakat mengakhiri hubungan kerja terhitung sejaktanggal 26 Agustus 2019, dan oleh karena belum ada kesepakatan, makaPenggugat menolak kemudian atas permintaan dari ibu Dyah,Penggugat membuat surat permohonan kepada Tergugat yang isinyasehubungan perintah pemberhentian kerja Penggugat, Penggugatmeminta kompensasi

• Permintaan Dokumen Pribadi, tanggal 29 April2015, diberi tanda P7;9 Scan dari scan surat perihal : Permohonan Rekomendasi Surat Izin KomunikasiRadio, tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor 532/POPSP/II/2015 diberi tandaP8;10 Scan dari scan Rekomendasi Perpanjangan Izin Stasiun Radio Kapal Lauttanggal 05 Maret 2015, No.NV.101/51/29/DV2015, diberi tanda P9 ;11 Copy dari copy Request Order tanggal 1022015, diberi tanda P10;12 Scan dari scan Request Order, diberi tanda P11;13 Copy dari copy Surat Keterangan Pemberhentian

  Kerja tanggal 10September 2011 No.044/POP/SP/TX/2011, diberi tanda P12;14 Scan dari scan Surat Keterangan, diberi tanda P13;15 Scan dari scan Surat Keterangan Tempat Usaha, tanggal 07 Oktober 2015Nomor : 691/DSKH/X/2015, diberi tanda P14;16 Scan dari scan Surat Pernyataan tanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda P15;17 Copy dari copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012tentang Manajemen Keselamatan Kapal, diberi tanda P16;18 Scan dari scan Akta Pendaftaran kapal No.2520, tanggal 13 April

• Surat Direktur PDAM Kabupaten Karangasem Nomor: 005/126/PDAM tertanggal22 Mei 2007 perihal : tanggapan atas Undangan Pembahasan Mutasi yangditujukan kepada Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Karangasem (buktiP.8) ; Surat Telaahan Staf dari Ketua Badan Pengawas PDAM Karangasem tertanggal 1Agustus 2007 yang ditujukan kepada Bupati Karangasem, perihal : PemberhentianKerja Karyawan di PDAM (bukti P.9) ; 10.13.14.15.16.Surat Bupati Karangasem Nomor :800/1377/Ekonomi tertanggal 2 Agustus 2007perihal : Pemberhentian

  Kerja Karyawan di PDAM yang ditujukan kepadaDirektur PDAM Kabupaten Karangasem (bukti P.10) ; Surat Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Karangasem Nomor : 800/129/BPPDAM tertanggal 9 Agustus 2006 perihal : Peringatan, yang ditujukan kepadaDirektur PDAM Kabupaten Karangasem (bukti P.11) ; Surat Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Karangasem Nomor : 800/03/BPPDAM tertanggal 11 Juni 2007 perihal : Peringatan II, yang ditujukan kepadaDirektur PDAM Kabupaten Karangasem (bukti P.12) ; 13.

• Bahwaterkait kesurupan dan pemberhentian kerja termohondemikian pula akan dibuktikan pada sidang pembuktian ;5. Bahwa terkait poin 5 (lima) Replik Pemohon dimana menolakjawaban Termohon terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon ibaratneraka di dunia tentunya tidak perlu kami tanggapi hanya pembenaran dariPemohon semata ;6.

• Soekarno Hatta, dari hasilpemeriksaan Diagnosa Dokter PENGGUGAT menderita STROKE sehinggaPENGGUGAT diharuskan untuk dirawat di RS ALISLAM.Halaman 8 dari 44 Putusan No. 82/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg.10.11.Bahwa setelah PENGGUGAT dirawat selama beberapa hari di Rumah Sakit,selanjutnya pada tanggal 16, 17, 18, 20, 21 April 2015 PENGGUGAT bekerjaseperti biasanya meski kondisi PENGGUGAT belum sehat.Bahwa pada tanggal 21 April 2015 pada saat PENGGUGAT bekerja sepertibiasanya di panggil dan diberi surat pemberhentian

  kerja, yang isinya bahwaPENGGUGAT tidak dipekerjakan kembali dengan alasan kehadiran yang tidakdapat dipastikan, sehingga mengganggu operasional pabrik , dan selanjutnyahakhak PENGGUGAT akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlakudengan cara dicicil dikarenakan ketidak mampuan perusahaan, akan tetapiPENGGUGAT menolak dengan mempertimbangkan biayabiaya yangdibutunkan PENGGUGAT untuk berobat, membayar kontrakan/sewa rumah,untuk makan, serta biaya sekolah anak.Bahwa faktanya secara sepihak TERGUGAT

• Pol: STM /X/ 2000 / INTERPAM, tanggal 23 10 2000, ; Fotocopy sesuai aslinya Salinan Akte Notaris (Notaris Wolfgang Penning,Notaris di Dortmund), berupa Urkundenrolle Nr. 173 / 2005, zu Dortmundam 22 August 2005 (Gulungan Dokumen Nomor 173 / 2005); dilampiriterjemahanke dalam Bahasa Indonesia ;Fotocopy sesuai asliinya Surat Pemberhentian Kerja terhadap Ratno,alamat : Telapwetan, Desa Karang, Karangpandan, Karanganyar; dibuatoleh DR. Ing.

• HGU PTPN II Kebun Tamora Di Desa DagangKrawang Kecamatan Tanjung Morawa, Padahal sudah dilakukan pembayaran kepadaTergugat dari pihak Pembeli;Bahwa tindakan Tergugat tidak membayarkan HakHak Penggugat setelahTergugat melakukan pemberhentian Kerja Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan Putusan Pengadilan NegeriLubuk Pakam dan Putusan Kasasi MARI yang menyatakan mengembalikan harkat danmartabat serta kedudukannya Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai pada poin 49

• li>

  • 1(satu) lembar Surat Tugas atas nama Manaek Hendrawan Sitinjak;
  • 1(satu) lembar Surat Kuasa atas nama Manaek Hendrawan Sitinjak;
  • 1(satu) Lembar surat Penempatan /Pengabgkatan kerja an HERU SULISTIYA Tanggal 19 Mei 2017;
  • 1(satu) lembar surat Keputusan Pengangkatan karyawan an HERU SULISTIYA tanggal 1 Desember 2017 ;
  • 1(satu) lembar surat Keputusan pengakatan An HERU SULISTIYA dengan Perincian gaji Karyawan;
  • 1(satu) lembar surat Pemberhentian

  Kerja dengan Hormat an.HERU SULISTIYA, tanggal 1 April 2019 ;

• 1(satu) lembar surat pernyataan HERU SULISTIYA tanggal 25 Maret 2019;
• 1(satu) lembar surat pengakuan dengan rincian Pemakaian Uang tanggal 25 Maret 2019;
• 1(satu) lembar surat bukti Pesanan buku sekolah SMK Swasta Swadaya hamparan perak tanggal 22 Maret 2018;
• 1(satu) lembar surat bukti Pesanan buku sekolah SMP Swasta Al Wasliyah 5 hamparan perak tanggal 11 Oktober 2018;
• 1(satu) lembar surat

• Candra akan diurus dan dikeluarkan;Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Penggugat mendapatkan undangan klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Pematang RayaSimalungun, mengenai pemberhentian kerja yang diajukan oleh Tergugat;Bahwa setelah dilakukan klarifikasi di kantor Dinas Ketenagakerjaan Pematang Raya Simalungun dan tidak mencapai kesepakatan, maka padatanggal 5 Oktober 2020, Dinas Tenaga Kerja Pematang RayaSimalunguntelah mengeluarkan anjuran dengan Nomor : 560/281/23.4/2020 tertanggal5 Oktober

• rupiah) per bulannya; Bahwa perusahaan meminta para pekerja gudang untuk menggantisekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannyaatas kerugian yang dialami di gudang;Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2019 Tergugattelah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dantelah diperlinatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T9, T10, T11, dan T12tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti diberi tanda sebagai berikut:1.10.Fotocopy Surat Pemberhentian

  Kerja No. 26/InternHRD/PPT/IV/2019tanggal 8 April 2019 selanjutnya diberi tanda sebagai bukti T1;Fotocopy Hasil Stock Opname Khusus Produk P&G Depo Medan Marelantanggal 31 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai bukti T2;Fotocopy Hasil Stock Opname Khusus Produk HIT Depo Medan Marelantanggal 31 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai bukti T3;Fotocopy Surat Panggilan No. 036/HRD/PPT/V/2019 tanggal 27 Mei2019, selanjutnya disebut sebagai bukti T4;Fotocopy Surat Panggilan II No. 046/HRD/PPT/VI/2019

• 1 (satu) lembar Surat pemberhentian kerja No: 0002/PHK-CLM/VI/2022 kepada Sdr. ARWIN WIDI PRAMUDYO tertanggal 2 Juni 2022.
• 1 (satu) lembar surat kuasa dari ENI INDRIASTUTI selaku direktur/pemilik PT. CITRA LUHUR MANDIRI kepada FAIS NUR ARIFAH selaku HRD PT. CITRA LUHUR MANDIRI tertanggal 27 Juni 2022.

Dikembalikan kepada PT. Citra Luhur Mandiri melalui saksi ENI INDRIASTUTI.

• HGU PTPN II KebunTamora Di Desa Dagang Krawang, Kecamatan Tanjung Morawa,Padahal sudah dilakukan pembayaran kepada Tergugat dari pihakPembeli; Bahwa tindakan Tergugat tidak membayarkan HakHak Penggugatsetelah Tergugat melakukan pemberhentian Kerja Penggugat; Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan Putusan PengadilanNegeri Lubuk Pakam dan Putusan Kasasi MARI yang menyatakanmengembalikan harkat dan martabat serta kedudukannya Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai pada poin

• untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, yaitu berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Pemohon yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 07 April 2016, ternyatacocok dengan aslinya (bukti P.1);2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tertanggal 14Februari 2011, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2);3.Fotokopi Surat Keterangan Pemberhentian

  kerja atas nama Pemohontertanggal 17 November 2017, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.3);4.Fotokopi buku tabungan BCA nomor rekenng 5211003201 atas namaPemohon, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.4);5.6ihe8Print out Chat WhatsApp (bukti P.5);Print out Chat WhatsApp (bukti P.6);Print out Chat WhatsApp (bukti P.7)Print out Chat WhatsApp (bukti P.8)Bahwa Pemohon juga mengajukan saksisaksi dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah yaitu:1.

• Put.Nomor 670K/Pdt.SusPHI/2014Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan sah dan berharga Surat Pemberhentian Kerja Nomor281/HRDDSVXV2013 tanggal 26 November 2013 ; Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terbuktimelanggar Pasal 140, 142 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo.

• ., tanggal 23 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan sah dan berharga Surat Pemberhentian Kerja Nomor281/HRDDSI/XI/2013 tanggal 26 November 2013; Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terbuktimelanggar Pasal 140, 142 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003

• Tentang PEMBERHENTIANKARYAWAN PERUSDA DAYA PRIMA Dahulu dan sekarang bergantiPERUMDA PRIMA JAYA TAKA, KABUPATEN PASER dari sejak dikeluarkannya surat Pemberhentian Kerja atau PHK Penggugat tidakPernah menerima atau mendapatkan gajih dari hasil selama Penggugatbekerja dengan Pihak Tergugat..

• Pacitan No. 609/Pdt.G/2020/PA.Pcttentu nilainya begitu besar, dan sudah barang tentu pula tergugatrekonpensi sangat tidak mampu dikarena bekerja baru 2 bulan dan olehkarena itu pula kemampuan tergugat rekonpensi hanyalah seorangpengangguran sejak tanggal 22 Maret 2020 yang dikarenakan adanyadampak Covid19 (dibuktikan dengan surat pemberhentian kerja):a. Nafkah Idah sebesar : Rp. 1.000,000,00 (satu jutarupiah) total selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga jutarupiah )b.

• Namun demikianTergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan in casuatas kebenaran adanya surat Pemberhentian Kerja (PHK) sepihak kepadaPenggugat dimaksud ;13. Bahwa sepengetahuan Tergugat I M&S Corporation (Tergugat ID) di ProvinsiGyeonggido Korea Selatan tidak pemah memberikan Surat PemberhentianKerja (PHK) kepada Penggugat.

• opsi ke3 yang dikeluarkan olehpihak Tergugat adalah merupakan bentuk tanggung jawab terhadappara pekerja/buruh yang diakibatkan oleh permasalahan perusahaanyang mengalami kerugian selama 2 tahun berturutturut yakni padatahun 2013 dan tahun 2014 yang dibuktikan dengan hasil auditorindependen, adapun dalam opsi ke3 yang disampaikan oleh ParaPenggugat dalam positanya yang berbunyi : bahwa jika para pekerjamenolak opsi ke1 dan opsi ke2 maka pihak CV.Top Ten Tobaccomemaksa menerbitkan surat keputusan pemberhentian

  kerja tanpamemberikan kesempatankesempatan para pekerja membela diri.Adalah tidak benar karena opsi yang ditawarkan oleh perusahaandalam opsi ke3 yang benar adalah jika menolak opsi ke1 dan opsike2 pihak pekerja/buruh dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.Hal ini sebagai bentuk perlindungan perusahaan terhadap hakhakpekerja/ouruh sebagaimana ketentuan UndangUndang, untuk itusudah selayaknya dalil posita nomor 5 Para Penggugat sebagaimanayang didalilkan ditolak;156.