Ditemukan 236 data
179 — 83
.9.738.120.000, ;Bahwa untuk proyek APBD tahun 2006 senilai Rp.6.816.100.000, dipergunakan untuk pembangunan jaringan di Kantor Induk (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil), Kecamatan Cilacap Utara, KecamatanAdipala dan Kecamatan Kroya ;Bahwa untuk proyek APBD tahun 2007 senilai Rp.9.738.120.000, dipergunakan untuk pembangunan jaringan di 21 Kecamatan dan 3 relay;Bahwa yang menyusun DAS tahun 2006 adalah pejabat yang menjabatsebelum Saksi ;Bahwa volume untuk kegiatan pembangunan SIAK On Line mengacupada surat
Mendagri tertanggal 15 Desember 2005, yaitu untuk tingkatKabupaten sebanyak 2 unit dan untuk pelayanan di kecamatansebanyak 2 unit ; 105 Perkara KorupsiBahwa untuk Kabupaten Cilacap yang memiliki 24 Kecamatan, makasemuanya ada 50 unit yang terdiri dari 2 unit di Kabupaten dan 48 unit (2x 24 kecamatan) untuk pelayanan di Kecamatan ;Bahwa pembagian jumlah komputer tersebut dilakukan mengingat kondisi Kabupaten Cilacap, dan atas pembagian tersebut juga tidak adateguran dari Mendagri ;Bahwa pada pembangunan
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
413 — 1074
anggaran 2018.4 (empat) lembar copy petikan dan salinan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.113028Tahun 2017 tentang pengangkatan Bupati Bener Meriaha.n Ahmadi, S.E3 (tiga) lembar copy salinan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 132.113029 Tahun 2017 tentangpengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah= anSARKAWI.2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Aceh Nomor:131.11/ 19654 tanggal 05 Juli 2018 hal: PenugasanWakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana TugasBupati Bener Meriah beserta Surat
Mendagri Nomor :131.11/ 4353/ SJ tanggal 5 Juli 2018hal: PenugasanWakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana TugasBupati Bener Meriah1 (satu) buah buku hasil kesepakatan Program/kegiatan sumber DOKA dan TDBH Migas KabupatenBener Meriah Tahun Anggaran 2018.1 (Satu) lembar Kertas yang berisi catatan berwarna birudengan tulisan PL 19 x 1,5 = 28.500.0001 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangandiantaranya tertulis Pengadaan tanah untuk SportCenter Lhokseumawe...1 (Satu) lembar kertas kop Hermes
132.113029 Tahun 2017tentang pengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah a.nSARKAWI.2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Aceh Nomor:131.11/ 19654 tanggal 05 Juli 2018 hal: PenugasanWakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana TugasDalam Negeri Nomor :Bupati Bener Meriah beserta Surat Mendagri Nomor :131.11/ 4353/ SJ tanggal 5 Juli 2018 hal: PenugasanWakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana TugasBupati Bener Meriah1 (satu) buah buku hasil kesepakatan Program/kegiatan sumber DOKA dan TDBH Migas KabupatenBener
149 — 59
Perjanjian persewaan dari PNKA ke Saleh Bin Said Alwainy yangdiperpanjang s/d 31 Desember 1977; Surat PJKA kepada pemohon tanggal 10 Pebruari 1977 No.B.189/77 perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepadaNegara, PJKA tidak keberatan melepaskan tanah tersebut jembalimenjadi tanah Negara;Surat Mendagri Dirjen Agraria UB Direktur Pengurusan HakhakAtas Tanah yang ditujukan kepada Gubernur KDKI Jakarta up. KA.Direktorat Agraria DKI Jakarta tanggal 14 Juni 1979 No.
58 — 17
PulangPisau dengan penerima hibah, setelah dilakukan penandatanganan tersebutbarulah dilakukan transfer.e Bahwa sesuai dengan Surat Mendagri nomor 900 / 2677 / SJ tanggal 5 Juli 2011bahwa hibah dalam bentuk uang karena objek pemeriksaan adalah penerimahibah dalam hal ini DPD KNPI Kab.
79 — 45
PulangPisau dengan penerima hibah, setelah dilakukan penandatanganan tersebutbarulah dilakukan transfer.e Bahwa sesuai dengan Surat Mendagri nomor 900 / 2677 / SJ tanggal 5 Juli 2011bahwa hibah dalam bentuk uang karena objek pemeriksaan adalah penerimahibah dalam hal ini DPD KNPI Kab.
157 — 27
dilepas (14.860 m2) demikian juga kondisi tanah lebih produktifdibandingkan dengan tanah yang dilepas.23) Tanggal 20 Mei 2009, dilakukan bersama antara Berita Acara Kajian BersamaDitjen PMD DEPDAGRI, Pemprov Jateng, Pemkab Purbalingga, Pemerintah DesaDawuhan dalam rangka tukar menukar tanah bondo desa dengan tanah milikperorangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.24) Tanggal 01 Juni 2009, Gubernur menerbitkan surat Nomor 143/10587 tentangPelepasan Tanah Kas Desa yang isinya adalah menunjuk surat
Mendagri tanggal27 Mei 2009 Nomor 143/2088/PMD perihal Mutasi Tanah Kas Desa di KabupatenPurbalingga; 167 Perkara Korupsi25) Tanggal 01 Desember 2009, Kepala Desa Dawuhan menerbitkan Surat Keputusan(SK) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Mutasi tanah Bondo Desa Dawuhan yang1)isinya:a) Menyetujui dan tidak keberatan tanah bondo desa seluas 14.860 M?
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
100 — 82
Zulkardianto DT RJ Indo untuk Dinas dalamrangka workshop kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/timahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 yang diketahui olehan. Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap StempelSetwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanandinas oleh an.
Zulkardianto DT RJ Indo untuk Dinas dalam rangkaworkshop kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pascaberlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttgDPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RahmatRealson. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.
87 — 94
Sedangkan untuk TA 2004 posisi mataanggaran yang dipermasalah kan masuk dalam pos Sekretariat DPRD,sesuai dengan Surat Mendagri; Bahwa yang memilih Pimpinan DPRD adalah para anggota DPRD;; Bahwa Program Kerja berasal dari Pimpinan DPRD yang sudah disetujui paraanggota DPRD; Bahwa yang membuat Target Kerja adalah Pimpinan DPRD.
101 — 26
H.R.Zahedi pada bulan September tahun 2007 jugamelaporkan secara lisan kepada saksi bahwa :e Ada pekerjaan lanjutan dan hal ini sudah sesuai dengan pedoman/petunjukbaik dari surat Setda Provinsi Riau maupun surat Mendagri ;e Atas laporan Raja Zahedi tersebut sempat saksi tanyakan apa alasan pekerjaantersebut dilanjutkan, dan diperoleh penjelasan ada kendalakendala persiapanlahan dilapangan disamping itu seingat saksi juga curah hujan cukup tinggisehingga mempengaruhi kemajuan pekerjaan dilapangan
67 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti Setoran ke Bank Jabar Cabang Serang Rekening No.07.003.03.005.029.5 atas nama Pemda Provinsi Banten yang telahdilegalisir pada tanggal 12 Mei 2006 (Bukti PK.9);10.Rekening Giro No. 07.00.00.03.005029.5 atas nama Pemda Provinsibanten yang telah dilegalisir pada tanggal 12 Mei 2006 (Bukti PK.10);11.Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas Biaya Bantuan PengkajianKep.Mendagri No.29/2002 bagi Anggota DPRD Provinsi Banten (BuktiPK.11);12.Surat Mendagri Nomor : 161/3211Sj tanggal 24 Desember 2003, sifat :
112 — 25
Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( EmpatJuta Rupiah ) untuk pembayaran Konitribusi An.ZULKARDIANTO DT RJ INDO Mengikuti workshopkedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/timb.ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar olen RahmatRealson. SH.MM bertanda tangan serta bercapstempel Setwan DPRD Kab.
Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( EmpatJuta Rupiah ) untuk pembayaran Kontribusi An.ZULKARDIANTO DT RJ INDO Mengikuti workshopkedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/timahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ.Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Meis/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson.SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel SetwanDPRD Kab.
139 — 11
Pesisir Selatan dan diketahuidari tempat perjalanan dinas oleh atas nama PETO SYARIFSANJAYA bertanda tangan serta bercap stempel Puncak PrestasiInstitute.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kabupaten.Pesisir Selatan Uang sejumlah Rp. 4.000.000, (Empat JutaRupiah) untuk pembayaran Kontribusi Atas nama ZULKARDIANTODT RJ INDO Mengikuti workshop kedudukan tenaga ahli fraksi dankelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no.161/417/SJ.
174 — 24
ZULKARDIANTO DTRJ INDO Mengikuti workshop kedudukan tenagaahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pascaberlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ.Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggalHalaman 288 dari 1140 Halaman Putusan Pidana No: 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg628) a.629) a.26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar olehRahmat Realson. SH.MM bertanda tangan sertabercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel padatanggal 27 Mei 2011.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterimadari Bendaharawan DPRD Kab.
ZULKARDIANTO DTRJ INDO Mengikuti workshop kedudukan tenagaahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pascaberlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ.Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar olehRahmat Realson. SH.MM bertanda tangan sertabercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel padatanggal 27 Mei 2011.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterimadari Bendaharawan DPRD Kab.
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
Albar Arif,SE
59 — 0
- Fotokopi surat mendagri Prof. H.
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
ABDUL RAHIM, SE BIN ABDUL RAHMAN
95 — 0
- Fotokopi surat mendagri Prof. H.
589 — 215
Hutan tanaman itu dibangun diatas hutanhutan yang ada ;Bahwa saksi ada menyampaikan pada Gubernur waktu itu bahwasudah ada surat yang dikirim untuk Menhut yang tembusannya saksiterima dan surat itu ditujukan kepada Mendagri untuk mencabut SKPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR575IUPHHKHT yang diberikan oleh bupati bahkan surat itu saksi bacakan saat pertemuan dengan LSM ;Bahwa pada saat pertemuan dengan LSM saksi tunjukkan satu file ituberikut juga surat Mendagri, surat putusan, bahkan Mendagri