Pustaka Al Kautsar (incasu Tergugat) dengan penempatan diPerwakilan Kota Batam dengan jabatan sebagai Pejabat Sementera (PJS)Kepala Cabang Batam dengan wilayah kerja Batam dan Pekan Baru sampaidengan 6 Pebruari 2011; Bahwa Penggugat sejak tanggal 7 Pebruari 2011 dalam kedudukannya sebagaiPekerja Kontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bekerjapada C.V.

Pustaka Al Kautsar (incasu Tergugat) dengan penempatan diHalaman & dari 28 Putusan No. 163/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.MdnPerwakilan Kota Batam dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Batam denganwilayah kerja Batam dan Pekan Baru sampai dengan 3 Maret 2013;Bahwa Penggugat sejak tanggal 4 Maret 2013 dalam kedudukannya sebagaiPekerja Tetap/Karyawan Tetap C.V.

Pustaka Al Kautsar (incasu Tergugat) yangbertugas sebagai Koordinator Sales Cabang Medan dengan wilayah kerjaSumatera Utara dan Aceh;Bahwa tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Koordinator Sales CabangMedan selain mengkoordinir penerimaan dan pengiriman atau pendistribusianbarang berupa buku milik Tergugat (incasu Penerbit Buku C.V.

Pustaka AlKautsar (incasu Tergugat);Bahwa sejak sekitar tanggal 13 Pebruari pertengahan bulan Pebruari 2014Penggugat tidak lagi melakukan pekerjaan di C.V.

Pustaka Al Kautsar(incasu Tergugat) sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan sekitar tanggal12 Pebruari 2014 (vide Pasal 59 ayat (1) huruf d.

perkataan bahwa tidakdisebutkan secara ringkas perbuatan hukum apa dan atauspesies yang mana dari genus perikatan (apakahwanprestatie ataukah onrechtmatige) yang telah dilakukanoleh pihak yang hendak digugat terhadap' paraprinsipal/pemberi kuasa (incasu Anton Wijaya dkk).

Perusahaan Listrik Negara Persero dan berkantor diPekanbatu. 22 20 222 non nn one ene nne =Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor :179/Pdt.G/2014 PN.Pbro Bahwa oleh karena berdasarkan surat kuasa berperkara paraPenggugat tersebut ternyata bahwa subjek yang hendakdigugat oleh para prinsipal/pemberi kuasa (incasu AntonWijaya dkk) adalah P.T.

PLN (Persero)setingkat Sektor (incasu Sektor Pekanbaru) tidak dikenalorganisator atau jabatan bernama Direktur tetapi adalahManager Sektor. b.

PLN (Persero) yaitu : Tergugat (incasu Direktur P.T. PLN (Persero) KITLURSUMBAGUT Sektor Pekanbaru); dan @ PT.PLN Persero Wilayah Ill Cabang Pekanbaru. Bahwa akan tetapi ternyata para Penggugat tidak turut menarik PT.PLN Persero Wilayah Ill Cabang Pekanbaru sebagai formil partij(tergugat) dalam perkara inl. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak turut menarik PT.

Bahwa oleh sebab itu, apapun alasannya dan pretensi apapunyang didalilkan para Penggugat, maka gugatan para Penggugatterhadap Tergugat (incasu P.T.

Secara hukum bila PENGGUGAT bertindakuntuk dan atas nama Ahli waris Laode Tuga, maka sudah barang tentudalam proses hukum incasu PENGGUGAT juga bertindak mewakili adiknyajuga yang bernama Waode Ilham tersebut.

Oleh karena PENGGUGAT jugamewakili adiknya dalam perkara incasu, maka dapatlah diketahuiadanya fakta hukum bila PENGGUGAT juga dianggap secara hukumtelah mengetahui adanya Sertifikat tanah milik Tergugat II Intervenssejak Wa ode Ilham menandatangani surat pernyataan tertanggal 30Desember 2012 tersebut.

Laode Tuga dahulu mengakui tanah perkara incasu adalah tanah milik Prof. Dr. H. La Ode Abdul Rauf M.S sebagaimanaSurat Pernyataan Waode Ilham tertanggal 30 Desember 2011 yangditandatangani sewaktu hendak meminjam tanah Prof. Dr. H. La Ode AbdulRauf M.S untuk membangun rumah Nonpermanent sebagai tempat tinggalsementara. Secara hukum tanah Perkara incasu adalah milik Prof. Dr. H. LaOde Abdul Rauf M.S sebagaimana Sertifikat HBG No. 11 tahun 2012, yangkemudian atas tanah Prof. Dr. H.

Waode Ilham telah diberitahukan dan juga ditunjukkan adanya Sertifikattanah incasu SHM No. 259 tahun 1979 oleh Prof. Dr. H. La Ode Abdul RaufM.S.

secarafisik dan terusmenerus terhadap tanah perkara incasu, karena yangmemiliki dan menguasai baik secara hukum dan secara fakta hukum adalahTERGUGAT Il INTERVENSI.

Fotocopy surat dari Maman Sjarimin incasu Turut Tergugat, tertanggal 15 Juli 1992, yangditujukan kepada Tim Keamanan RT : II / RW : II, Kelurahan Dukuh Pakis, di Surabaya,bukti P3 ;4. Fotocopy surat dari Maman Sjarimin incasu Turut Tergugat, tertanggal 22 Juli 1992, yangditujukan kepada Bapak Simin selaku Ketua RT dan Bapak Sukarno selaku Ketua RW,Kelurahan Dukuh Pakis di Surabaya, bukti P4 ; 5.

Fotocopy surat dari Bapak Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat, tertanggal06 Maret 2006, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bukti P5 ;6. Fotocopy surat tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tertanggal 29 Jum 2006,No. 600.16108, perihal : Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 414/Dukuh Pakisdan No. 415/Dukuh Pakis, ditujukkan kepada Sdr. Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat,bukti P6 ;7.

Fotocopy NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahun pajak 1996 s/d 2008, nama wajib pajakSoegiarto Soerjanto incasu Penggugat yang telah dibayar lunas, bukti P7 ; 8.

Fotocopy..........10.11.12.13.14.26Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahunpajak 2003, nama wajib pajak Sugiarto Suryanto incasu Penggugat, terhadap objek pajakyang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, buktiFotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NOP 35.78.022.002.0010018.0, tahunpajak 2004, nama wajib pajak Sugiarto Suryanto incasu Penggugat, terhadap objek pajakyang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis

, nama pemegang hak : Soegiarto Soerjanto incasu Penggugat ; Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Penggugat masing masingbernama Saksi Kuncoro Bakti Hanum dan saksi H.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan pemohon (Incasu: RITA SUGIANTO) sebagai kuasa dari anak-anak Alm RINAH SIMANJUNTAK atau cucu dari Alm URIN HS dan Ny.

perkara ini yang pada pokoknya menyatakan,Menimbang buktisurat P1 dan P2 berupa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis berpendapatbahwa dalam Pasal 19 ayat 92) keC UndangUndang Pokok AgrariaHalaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 64/PDT/2018/PT MKSdinyatakan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atastanah yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat, dengandemikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat incasu

No, 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Pebruari1960 yang menyatakan bahwa surat pajak bukan merupakan suatu buktimutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanyatercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakansuatu tanda yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan;Sedangkan parasaksi Penggugat Incasu Pembanding,, di dalamketerangannya bahwa para saksi tersebut tidak tahu asal usul tanahsengketa.

perkara ini,, maka putusan yangdimohonkan dalam pemeriksaan banding tersebut, harusDIPERTAHANKAN; TANGGAPAN KEDUA;Bahwa selanjutnya alasan keberatan di dalam Memori BandingPengggugatPembanding yang pada pokoknya mengatakan; Bahwa pembuktian para Tergugat tidak memiliki nilai pembuktiankarena didasarkan testimonium de auditu............. .Alasan keberatan Penggugat Pembanding tersebut, tidak dapatdibenarkan menurut hukum, karena berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan justeru para saksi Tergugat incasu

Dan alasan keberatan Penggugat Pembandingtersebut, tidak beralasan hukum, karena beban pembuktian dibebankankepada Penggugat incasu Pembanding, sebab siapa yang mendalilkan,maka harus membuktikan.

Oleh karena Penggugat Incasu Pembandingtidak MAMPU membuktikan dalil gugatannya, maka tidak perlu ParaTergugat dituntut untuk membuktikan dalil jawabannya; (Vide HukumAcara Pembuktian Perdata/ HIR/R.Bg.); Olehnya itu, Pertimbanganhukum Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudahtepat dan benar, maka patut menurut hukum, putusan tersebut harus DIPERTAHANKAN;w TEGASNYA, Bahwa seluruh~ alasan keberatanPenggugat Pembanding di dalam Memori Bandingnya tidakdapat dibenarkan menurut hukum

Setelah mendengar keterangan saksisaksi ;Setelah memperhatikan dan meneliti buktibukti suratyang diajukan di persidangan ;TENCANG ssscscesesse Tentang Duduknya Perkara Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatanggal 24 Pebruari 2004, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjentanggal 24 Pebruari 2004 dibawah nomor register perkara No.08/Pdt.G/2004/PN.Kpj.telah menggemukakan halhal sebagaiberikutBab IPERNYATAANPERNYATAAN TERGUGAT MERUPAKAN PENGHINAAN(INCASU

Bahwa pernyataan Tergugat adalah tidak benar, tidakmempunyai alasan mendasar dan merugikan Penggugat karenapada kenyataannya keberadaan Penggugat incasu PusatPenyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu dibangun atas dasarkesepakatan antara Pemerintah dalam hal ini DirektoratJenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (DirjenPHKA) Departemen Kehutanan Republik Indonesia denganGibbon Foundation (Bukti P3) ;3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Bukti P5)menyatakan sebagai berikut : Tumbuhan dan satwa liar untukkeperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapatdilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi ;Bahwa dalam perkara pemeliharaan satwa dilindungi yangtelah dilakukan oleh Bapak Mudjianto sebagaimana dimaksudpernyataan Tergugat merupakan bentuk pelanggaran hukumkarena pada kenyataannya Bapak Mudjianto telah memeliharasatwa yang dilindungi incasu

Tergugat tersebut jelasjelas merupakanpenghinaan karena Tergugat telah menyamakan kedudukanPenggugat dengan Bapak Mudjianto yang notabene tidakmemiliki hak atas satwa dilindungi incasu orangutan.

Ataspernyataan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat karena telah memicu anggapan di masyarakatbahwa keberadaan PPS tidak lebih adalah sama denganperbuatan kriminal incasu memelihara satwa secara ilegalpadahal pada kenyataan Penggugat incasu PPS Petungsewuadalah lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintahuntuk menangani satwa sitaan Negara.

Solusi Mandiri Terampilke PT Berjaya Indo Prima;4 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat (incasu) PT Berjaya Indo Prima) tidak pernah putus;5 Menghukum Tergugat (incasu PT Berjaya Indo Prima) untuk memanggildan mempekerjakan Penggugat ditempat semula terhitung sejak putusanHalaman 4 dari 11 hal. Put.

Nomor 1277 K/Pdt.SusPHI/2021ini dibacakan;6 Menghukum Tergugat (incasu PT Berjaya Indo Prima) untukmembayarkan upah/gaji Penggugat dari bulan Oktober 2020 sampaiputusan ini dibacakan sebesar Rp22.320.151,00 (dua puluh dua juta tigaratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan perincian:7 (tujuh) bulan x Rp3.188.593,00 = Rp22.320.151,00;7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari setiap kali lalaimelaksanakan putusan

Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat (incasu PTBerjaya Indo Prima) putus sejak putusan ini diucapkan;4. Menghukum Tergugat (incasu PT Berjaya Indo Prima) untukmembayarkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat sejumlah Rp80.671.403,00 (delapan puluh juta enam ratustujuh puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah);5.

Hara DgHalaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 113/PDT/2019/PT MKS.Rannu Bin Maradang mengajukan gugatan perkara TUN melawan BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar terhadap 14 sertifikat yangterbit diatas tanah miliknya termasuk tanah objek sengketa dalamperkara a quo yang diatasnya terbit sertifikat HGB Nomor 92/RappociniGS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat Kalimantan Timur incasu Tergugat.

Setelah sertifikat HGB Nomor92/Rappocini GS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda)Tingkat Kalimantan Timur incasu Tergugat dinyatakan batal berdasarkanputusan tersebut diatas, Termohon dahulu Tergugat memunculkan lagisurat Hak Pakai Nomor 120/Kel Rappocini an. Pemerintah Daerah Tk.

Kalimantan Timur incasu Tergugat yang belum menyelesaikanstatus tanah tersebut dan masih dikuasai sampai sekarang olehTergugat;Berdasarkan dalil Gugatan Pemohon/Penggugat diatas bahwa perbuatanhibah dan jual beli yang terdapat dalam bukti surat yang diberi tanda P 1sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalamputusannya adalah perbuatan hibah dan jual beli dilakukan olehPemohon/Penggugat setelah putusan Perkara TUN telah berkekuatanhukum tetap (lihat bukti surat P 4, P 5, P 6

), yang mana ke 13sertifikat HGB yang dinyatakan batal tersebut ditindaklajuti melalui prosesPerdamaian (dading), pelepasan Hak, dan Proses jual beli antara paraahli waris, dan hanya pemegang hak sertifikat HGB Nomor 92/RappociniGS. 32/1976 atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat Kalimantan Timur (Tanah Objek Sengketa) incasu Tergugat yang belummenyelesaikan status tanah tersebut dan masih dikuasai sampaisekarang oleh Tergugat (tanah objek sengketa).

KalimantanTimur incasu Tergugat.

Karena Judex factiePengadilan Negeri Watampone, LALAI menghubungkan bukti surat yang diberitanda P1 s/d P6 berupa bukti pembayaran pajak atas nama TOYYIB B BACO danJawaban Tergugat, I, Il, Ill, 1V dan XV incasu Para Terbanding yang dimuat didalam putusan ini pada halaman 5 dan 6 pada pokoknya menyatakan;Bahwa tanah sengketa benar harta warisan dari Baco Muhioddin danbelum terbagi waris kepada para ahliwaris Baco Muhiddin.Hal 5 dari 9 hal No.378/PDT/2017/PT.MksBerdasarkan uraian tersebut di atas,

maka terungkap fakta hukumdipersidangan bahwa Surat bukti Pemberian Hibah yang diberi tanda P2 tersebut,objeknya adalah tanah sengketa, karena tidak ada tanah lain peninggalan BacoMuhiddin yang terletak di Kelurahan Toro, selain daripada tanah sengketa, hal inidiakui oleh Tergugat, I, Il, Ill, IV dan XV incasu Para Terbanding di dalamjawabannya dalam perkara ini;Selain itu, Pertimbangan hukum Judex FactiePengadilan NegeriWatampone yang memeriksa dan mengadili perkara inipada halaman 25 alenia 3yang

Olehnya itu,keterangan para saksi Penggugat incasu Pembanding tersebut denganmemberikan keterangan dibawah sumpah, dan berhubungan / bersesuaian denganbukti surat yang diberi tanda P1 s/d P6 atas nama ayah penggugat bernama ToyyibBin Baco, lebih khusus bukti surat Hibah diberi tanda P2. dan juga dikaitkandengan jawaban Tergugat, , Il, Ill, IV dan XV incasu Para Terbanding, tentang asalusul tanah sengketa semula berasal dari Baco Muhiddin, maka keterangan parasaksi penggugat incasu pembanding tersebut

Olehkarena itu Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/ Pedamaran Teluk Bano2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis(sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir) incasu TergugatIl mempunyai kekuatan sebagai tanda bukti hak.B.

Suratdimaksud menyatakan antara lain: bahwa adanya 2 (dua) sertipikat tanahyang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (SekarangKabupaten Rokan Hilir) incasu Tergugat II atas nama Hak PengelolaanHPL Transmigrasi dan sertipikat HGU atas nama Tergugat I.

Bahwa oleh karena permohonan pelepasan dan pemanfaatan sisaareal HPL transmigrasi yang diajukan oleh Penggugat sementara belummendapatkan persetujuan dari Bupati Rokan Hilir incasu TurutTergugat, ...."b.

JATIM JAYA PERKASA incasu Tergugat mendapatkan hak guna usaha dengan terbitnya Sertifikat HGU No. 11Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005, seluas 8.200 Ha, menurut PetaBidang Tanah tanggal 28 September 1999 No. 06/199, yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir incasu Tergugat II"Posita Nomor 19;...Terbitnya HGU Nomor 11 tahun 2005, diketahui karena adanyapermohonan yang diajukan Tergugat kepada gubernur Kepala DaerahTingkat Riau sebagaimana Surat Tergugat Nomor: 102/PJP/ SBY/X/1995

Kantor Pertanahan Kabupaten RokanHilir Incasu Tergugat II Tidak Melaksanakan Instruksi Kementerian AgrariaDan Tata Ruang/BPN Dan Kantor Wilayah Bpn Provinsi Riau UntukMenyelesaikan Masalah Lahan Tumpang Tindih (OVERPLAP)a.

Bahwa adalah hak para Pembanding semula para Pelawan untuk merubahdan memeperbaiki gugatannya incasu gugatan perlawanan perkara No.18/Pdt.Bth/2020/PN.Mam,dan telah memenuhi syarat materil dan formilmenurut tertib hukum Acara tersebut (vide : ketentuan pasal 127 Rv), yaitu: Perubahan/perbaikan dimaksud incasu gugatan perlawanan perkara No.18/Pdt.Bth/2020/PN.Mam Tidak merubah pokok perkara (possita), yaitu(tetap sengketa kepemilikan tanah, dan gugatan Perlawanan perbuatanmelawan hukum); Bahwa Perubahan

HASAN T,dan karenanya berhak mewarisi harta peninggalan (alm.)HASAN T incasu tanah/sawah obyek sengketa a quo;Bahwa selain saksisaksi yang memberi keterangan dibawah sumpah di depanpersidangan, juga orangorang yang kebetulan berada di sekitar tanahsengketa memberikan keterangan dan pernyataan melihat sendiri alm.

,Tani terpisah dengan tanah obyek sengketa incasu yang menyatu denganKelompok Tani masyarakat Petani (KT. BuraSendana) di sebelah barat Jalantani;18.Bahwa sesuai keterangan saksi H. MUH.

Bahwa obyek daripada jualbeli incasu, yaitu tanah obyek sengketa sejaktahun 1975 dimiliki dan dikuasai serta dikelolah HASAN T semasa hidup,hingga sekarang tetap dimiliki dan dikuasai serta dikelolah Tururt Terlawan 1(TASMAN) anak kandung HASAN T, kecuali Separuh darinya sejak tahun 2017digarap oleh AHMAD.

HASAN T incasu tanah obyek sengketa.. Bahwa Pembanding semula para Pelawan,Turut Terlawan 1, dan saudaranyayaitu Muh. Sail adalah pemilik yang sah dan kuat tanah obyeksengketa(sawah) yang diperoleh dari harta warisan orangtuanya alm. HASAN T, olehkarenanya patut untuk mendapatkan perlindungan hukum;.

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 471K/Padt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:1.Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat selaku peradilan tingkat pertama, telah melampaui bataskewenangannya dalam memutuskan perkara hubungan industrial incasu

,karena tersurat dengan tegas dan jelas bahwa Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Banding tidak memeriksadengan seksama dasar fakta (fetelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijkgrond) perkara incasu tetapi memutuskan penerapan hukum yangmerupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagai Judex Yuris;Putusan "Judex Facti dimaksud di atas tidak sesuai dengan maksud,hakekat dan tujuan penerapan undang undang, terutama Pasal 23 ayat (1)Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970

juncto Pasal 184 ayat (1) HIRjJuncto Pasal 51 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 sehingga sudahsangat berdasar dan beralaskan hukum untuk dimohonkan kasasi atasputusan "Judex Facti Tingkat Banding" a quo sesuai maksud ketentuanPasal 30 huruf b dan c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung RI, yakni Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasimemiliki kewenangan untuk membatalkan putusan karena badanpengadilan telah melampaui batas kewenangannya;Bahwa dalam putusan perkara perdata incasu adalah

, mengingatpenerapan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mengaturhukum acara (dalam hal ini HIR) tidak di terapkan dan atau diabaikan olehMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara incasu di tingkatPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;3.

Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara incasu, telahterjadi pergeseran dalam hal substansi permasalahan.

Surijatin) secara lisansudah memberitahukan kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) incasu (PT. URS Indonesia) (Andrew Morton) bahwa cuti akan dijalankanPemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casu Dra. Surijatin) sekiranyapada bulan November 2008. Namun sangat disayangkan sekali suratPemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casu Dra. Surijatin) tersebuttidak digubris oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (in casu PT. URSIndonesia), malahan upah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra.

URS Indonesia) dalam hal ini (in casuJohn Fargher) telah menelepon Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) dan meminta Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)(in casu Dra. Surijatih) untuk berhenti. Jadi tidak benar jika pekerjaanBakti Sudaryono Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (in casu PT. URSIndonesia) berbeda dengan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) dan tidak benar juga banwa Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat) (in casu Dra.

Surijatin) untukmengambil cuti lagi setelah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatin) selesai menjalani cuti dan masuk kantor padabulan November 2008;Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksaperkara a quo, dari halhal yang telah Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat) (in casu Dra.

No. 416 K/Pdt.Sus/2010melaksanakan cuti. mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agungyang memeriksa perkara a quo, anjuran a quo dari Disnakertrans Jakartatersebut sangat jelas dan terang bersifat berat sebelah atau sangat tidakadil serta hanya menguntungkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (incasu PT. URS Indonesia) saja.

URSIndonesia) membayar hakhak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (incasu Dra. Surijatih) sebesar US$ 136,026.55 (seratus tiga puluh enamribu tiga puluh enam dolar Amerika Serikat dan lima puluh lima sen)dengan ditambah upah Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (in casuDra.

Tergugat I), selaku Penggugat; Melawan :Walikotamadya Dati II Surabaya, selaku Tergugat ;PT Tridjaya Kartika (incasu Turut Tergugat I), selaku Tergugat II ;Sdr.

Isi gugatannya adalah permintaan ganti rugi dan disertai dengan permintaan sitajaminan, dengan menarik pihakpihak yaitu :PT Sinar Fontana Raya (incasu Tergugat I), selaku Penggugat ;Melawan :PT Tridjaya Kartika (incasu Turut Tergugat I), selaku Tergugat I ;Sdr.

Padahal senyatanya iasudah mengetahui sejakgugatan terdaftar obyek yang ditunjuk itu terdaftar atas nama danmiliknya PT.Taman Permai Indah (incasu Penggugat dalam perkara ini), bukan miliknya PT.Tridjaya Kartika, juga bukan miliknya Sdr.

Tridjaya Kartika Selaku Tergugat (incasu Turut Tergugat dalam perkara ini) ;Walikota Surabaya cq Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Selaku Tergugat II ;Budi Said ditarik Selaku Tergugat III (incasu Turut Tergugat II dalam perkara ini) ;Notaris Wahyudi Suyanto Selaku Tergugat IV ;Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 488/Pdt.G/1999/PN.Sby, pada tanggal31 Januari 2000telah membacakan putusannya dan amarnya berbunyi: Mengadili:Dalam Provisi:Mempertahankan putusan provisi tanggal 11 Oktober 1999

Taman Permai Indah ;(incasu Penggugat dalam perkara ini) : Selaku Pelawan ;Melawan :PT Sinar Fontana Raya ;(incasu Tergugat dalam perkara ini) : Selaku Terlawan ;PT Tridjaya Kartika(incasu Turut Tergugat dalam perkara ini) : Selaku Turut Terlawan ;Budi Said ;(incasu Turut Tergugat II dalam perkara ini) : Selaku Turut Terlawan II ;2930Bahwa perlawanan oleh Pelawan (atau Penggugat dalam perkara ini, atau PT.

Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI VIII (incasu Ir. SUPRIYANTI) membeli3 Unit MAJESTIC PONT APARTMENT SERPONG, Lantai 08 Unit Nomor02, 03, 12 yang beralamat proyek di Jalan Raya Kelapa Dua, GadirngSerpong, Tangerang 15810, dengan harga yang disepakati Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) dari TERGUGAT NTERVENSIll berdasarkan : Surat Pemesanan Unit Nomor SP: Ill/SP/MPAS/V2014 tertanggal 28Januari 2014.

PENGGUGAT INTERVENSI (incasu atas nama SUSAN S. SI. APT)yaitu Unit THE KALYANA CONDOTEL, Bandung ID 18.07, Lantai 18Nomor 07 yang beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Bandung No. 5RT. 02. RW. 04 Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul,Kota Bandung, berdasarkan SHGB No. 1714 dengan harga yangdisepakati Rp. 845.000.000, (delapan ratus empat puluh lima jutarupiah).6.6.

PENGGUGAT INTERVENSI II (incasu atas nama DIMAZ MIRZAPRAMUDYA) yaitu Unit THE KALYANA CONDOTEL, Bandung ID19.18, Lantai 19 Nomor 18 yang beralamat di Jalan Terusan Buah BatuBandung No. 5 RT. 02. RW. 04 Kelurahan Batununggal, KecamatanBandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan SHGB No. 1714 denganharga yang disepakati Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh jutarupiah).6.c.

PENGGUGAT INTERVENSI IV (incasu atas nama FERRY WAHYUJAYA) membeli Unit THE KALYANA CONDOTEL, Bandung ID 21.06,Lantai 21 Nomor 06 yang beralamat di Jalan Terusan Buah BatuBandung No. 5 RT. 02.

PENGGUGAT INTERVENSI V (incasu atas nama ANDI M.

Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bmsundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa ketundukan personalitasmuslim kepada lingkungan Peradilan Agama, bukan ketundukan yang bersifatumum meliputi semua bidang hukum perdata, tetapi ketundukan personalitasmuslim kepadanya, hanya bersifat khusus sepanjang bidang hukum tertentu;Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan incasu

Incasu, Asas Personalitas Keislaman merekaditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan.

Olehkarena itu, sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka Para Pemohontidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tapi jatuh menjadikewenangan Pengadilan Negeri incasu Pengadilan Negeri Banyumas;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpermasalahan pokok dari permohonan Pemohon yaitu apakah permohonanpengakuan anak yang diajukan oleh Pemohon sah secara hukum dan tidakbertentangan dengan Undangundang, kepatutan, kesusilaan ataupunketertiban umum ?

Pengakuan melalui akta otentik, misalnya akta notaries;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pengadilan berwenangmemeriksa pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah dalam permohonananak luar kawin incasu?

petugas pencatatan sipil, notaris ataupunpetugas pencatat nikah;Menimbang, bahwa dengan menafsirkan perluasan Pasal 32 UU No.23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait tujuan pemeriksaan dipengadilan atas keabsahan suatu kelahiran anak luar kawin, maka hakim dalamhal ini menyatakan berwenang untuk menerima pengakuan seorang ayahterhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan, dengan pertimbangan bahwaHalaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Bmsanak luar kawin tersebut (incasu

sebesar Rp. 20.000, (dua puluh riburupiah)/hari Karena terlalu kecil dan cenderung tidak dapat digunakan untukmencukupi kebutuhan hidup minimal seharihari Pembanding;Menimbang, bahwa asas penetapan nafkah adalah kemampuan suami(vide, Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan) dan kebutuhan minimal isteri (vide, abstrak hukum putusanMahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004);Menimbang, bahwa asas kemampuan berkaitan dengan penghasilansuami seharihari (incasu

1438 Hijriyahsepanjang berkaitan dengan kewajiban Terbanding untuk membayar mutah berupauang kepada Pembanding, namun majelis tingkat banding tidak sependapat denganbesaran nominal uang mut ah yang dijatunkan oleh majelis tingkat pertama sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena terlalu kecil dan tidak sesuaidengan asas pemberian mutah, yaitu: kepatutan dan kemampuan suamisebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa masalah kemampuan suami (incasu

, Terbanding) telahdipertimbangkan diatas, sehingga majelis tingkat banding tidak perlu mengulang danmengulas kembali masalah kKemampuan suami dalam gugatan mut ah;Menimbang, bahwa asas kepatutan menurut majelis tingkat bandingbermakna bahwa mutah yang diberikan oleh suami haruslah patut dan layakditerima oleh isteri (incasu, Pembanding) yang telah menjadi isteri Terbandingsejak bulan Maret 2016 dan telah melayani lahir bathin kepada Terbanding.Apalagi masih dalam suasana bulan madu (perkawinan baru

berjalan 3 bulan)Terbanding mengajukan permohonan untuk mentalak Pembanding/PenggugatRekonpensi tanpa jelas kesalahan Pembanding;Menimbang, bahwa seorang isteri (incasu, Pembanding) yang ditalakoleh suaminya (incasu, Terbanding) dalam suasana masih bulan madu dantanpa jelas kesalahannya tentunya akan menimbulkan beban psychologis dankekecewaan yang mendalam, sehingga pemberian mutah (berupa uang)diharapkan dapat mengobati dan/atau meringankan beban psychologis dankekecewaan Pembanding;Menimbang,

Satrio dalamHalaman 12 dari 39 halaman perkara nomor 624/PDT/2017/PT SBYartikelnya yang berjudul, Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi(Bagian IV) dalam keadaan ini Penggugat tidak memiliki hak untukmenuntut kepada pihak lain agar melaksanakan prestasinya, jikalau iasendiri (incasu Penggugat) belum selesai berprestasi.

Dukuh No. 70, Surabaya, dengancara dikenalkan oleh seseorang bernama Halifi (incasu Tergugat1), yang saat itu Hadrawi Mubarok (incasu Tergugat III) perlumembeli bahan bangunan di tempat usaha Tergugat V.b. Pertemuan kedua sekitar satu bulan kemudian, HadrawiMubarok (incasu Tergugat Ill) dengan sengaja mendatang!Tergugat V yang saat itu membawa dan menawarkan 5 (lima)fotokop! sertipikat yang diakui miliknya tetapi suratnya belumdibaliknama dan ditawarkan seharga Rp 500.000.000,C.

Dalam perkembangannya kemudian, Hadrawi Mubarok(incasu Tergugat Ill) tidak saja menawarkan 5 sertipikat tanahtetapi menawarkan beberapa lainnya.d. Oleh karena jumlah aset yang ditawarkan oleh HadrawiMubarok (incasu Tergugat Ill) cukup banyak, maka Tergugat Vmenggunakan 3 jasa Appraisal untuk menilai berapa harga tanahtanahnya menurut kondisi wajar ;e.

Bahwa belakangan Tergugat V dan Tergugat VI baru mengetahuibahwasanya beberapa bidang tanah yang ditawarkan~ dandijual oleh Hadrawi Mubarok (incasu Tergugat II) kepada TergugatV dan Tergugat VI ternyata bukan miliknya, serta pengurusanSurat Surat peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh HadrawiMubarok (incasu. Tergugat Ill) selaku orang yang dipercayapenuh oleh Tergugat V dan Tergugat VI dilakukan dengan caracara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.11.

Halifi(incasu Tergugat I), H. Supriyadi Yamin (Incasu Tergugat II) dan HadrawiMubarok (incasu Tergugat III) yang membujuk Penggugat untukmenyerahkan SHM No. 229/Desa Moarah ;17.