Ditemukan 561 data
102 — 13
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tinpersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
248 — 358
Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya olehArsip Nasional Republi Indonesia (ANRI) berupa Regeerings AlmanakVoor Nederlandsch Indie 1928, diberi tanda bukti T43;67.67.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya olehArsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa Regeerings AlmanakVoor Nederlandsch Indie 1916, diberi tanda bukti T44;68.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya oleh ArsipNasional Republi Indonesia (ANRI) berupa Staatsblad
Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan tanggal 20 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Ir.Bayudono, M.Sc, diberi tanda T57.a;86.Foto copy dari asli tembusan berupa Surat Pemberitahuan dimualainyaPenyidikan Nomor : SPDP / 74 / Il / 2018 / Direskrimum pada tanggalpada tanggal 20 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanTinggi DI Yogyakarta, diberi tanda T57.b;87.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi oleh Arsip NasionalRepublik Indonesia (ANRI) berupa Sttablad Van Nederalansch Indie
Putusan No. 102/Padt.G/2017/PN YykRaja , pada hari ini Selasa tanggal satu April Seribu SembilanRatus Dua Puluh Delapan .Bahwa setelah di cek di bukti Surat bertanda T43 RegeeringsAlmanak voor Nederlandsch Indie 1928, tanggal 1 April SeribuSembilan Ratus Dua Puluh Delapan bukan hari Selasa tetapiyang benar Hari Minggu ;Bahwa bukti Surat bertanda T44 Regeerings Alamanak voorNederlandsch Indie 1916 tentang Rad Van Justititie ada databahwa keberadaan Rad Van Justititie op Java pada tahun itu diJawa
1.ARI INDAH SETYORINI, SH
2.HARI AGUNG P. , SH
Terdakwa:
KARYANTO BIN JUSAINI
29 — 6
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
237 — 490
Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuan yangbiasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalam alatkelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktub dalamKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukum kolonial Belandayakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie
yang berlaku sejak Tanggal 1Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 Februari 1946hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif di Indonesia yang manaditegaskan didalam UU Nomor I Tahun 1946 yang menyatakan perubahan Wetboek Van Strafrechtvoor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian kita kenal hinga saat inimenjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya
22 — 5
Put Perkara No : 150/Pid.Sus/2015/PN.TGTNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituterdakwa MAHYUNI Als UNI Bin BAHRUN, terdakwa tersebut di persidanganpada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yangtercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan parasaksi
SUTINI,SH
Terdakwa:
CHOIRI
62 — 22
dilakukannya secara hukum sebagaimanadisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukumdalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidanadalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistemhukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
32 — 4
korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Pembanding/Tergugat II : FREDDY SINGON
Pembanding/Tergugat III : RITA SINGON
Pembanding/Tergugat IV : SYENI SIN SINGON
Pembanding/Tergugat V : ROBERT SINGON
Pembanding/Tergugat VI : JEIN SINGON
Pembanding/Tergugat IX : STENLY SINGON
Pembanding/Tergugat X : SOFAN SINGON
Pembanding/Tergugat XI : FIONA SINGON
Pembanding/Tergugat XII : KARLINA SINGON
Terbanding/Penggugat : BOY KALIGIS
Terbanding/Turut Tergugat : HUKUM TUA DESA RATATOTOK DUA
Turut Terbanding/Tergugat VII : KARTINI SINGON
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MIKE SINGON ALIAS UNGGU
32 — 17
Indie adalahmerupakan pendapat subyektif, tanpa suatu dasar hukum, karena ParaPembanding semula Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,IX,X,XI,XIIl hanya merujuk kepadabeberapa bukti surat yang berada dalam penguasaannya sebagaiperbandingan, yang menurut Para Pembanding semula TergugatIH, II,IV,V,VIIX,X,X1,XI adalah merupakan bukti surat yang benar karenamencantumkan logo Van Ned.
Indie dan dalam hal ini Pengadilan TingkatBanding tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kKeberadaanbuktibuktisurat yang diajukan bersamasama dengan memori banding tersebut karenaazas audi et alteram partem, dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak ada satu keadaan atau buktiyang menunjukkan dan menyatakan bahwa bukti P5.1 dan bukti P5.2 yangdiajukan Terbanding semula Penggugat tersebut adalah bukti yang tidak benaratau tidak mempunyai kekuatan
FAETONY YOSY ABDULLAH.,S.H
Terdakwa:
AGUS BISRI Bin Alm SUTARJO
80 — 18
- Box panel (kotak tempat modem Indie Home).
- alat switch Hub (alat Pembagi jaringan wifi) merk Tenda 7.
- Alat mocrotic (alat yang digunakan pembagi bandwitch/ kecepatan jaringan).
- 1 (satu) unit HP merk Redmi (sebagai Kontrol atau pembagi bandwitch dengan menggunakan aplikasi WIN BOX)
- 1 (satu) buah buku catatan pelanggan warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 67 (enam puluh tujuh) buah modem speedy.
162 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidibuktikan melalui:Dalam Encyclopedia Van Nederlands Indie,disebutkan bahwa gugusan Pulau Berhalatermasuk dalam wilayah administrasi AfdeelingJambi ;Menurut J. Tiddeman Kepulauan Berhala termasukHal. 39 dari 49 hal. Put.
Pemohon untuk membayar biayaperkara ;Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lainmohon kiranyaputusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil daliljawabannya, Termohon telah mengajukan bukti buktisebagai berikutFoto copy Het Elland Berhala Bij Djambi, Tahun 1925(Bukti T.1);Foto copy Nota Singkat tentang MAResidentie Djambi(Bukti T.2);Foto copy Piagam Tanah Simpang (1211 H) (Bukti T.3);Foto copy Staatblad Tahun 1906 No. 187 (Bukti 1T.4);Foto copy Ensyclopedie Van Nederland Indie
103 — 188
dan diketahui Lurah Cengkarengatas nama ABD HAMID ; Bahwa berdasarkan data dari kanwil BPN DKI Jakartabahwa tidak ada data pemilik tanah berdasarkan Girikdan tanah garapan, yang ada yaituberdasarkanEigendom Verponding dan Verponding Indonesia, danternyata Surat Keterangan Tanah Garapan No.35/09/1/1970 tanggal 23 September 1970 tidakterdaftar di kanwil BPN, namun untuk EigendomVerponding No. 5769 terdaftar atas nama Gouverment13 dari 27 Halaman Putusan Nomor : 114/PID/2011/PT.DKI14Van Nederlandech Indie
141 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
EigendomVerponding Nomor 6418 telah hapus dan tidak eksis lagi; (buktiPemohon Kasasi 16);e Bahwa SKPT Nomor 1116/1984 tertanggal 12 Desember 1984tersebut di atas, pada perkembangan selanjutnya kembali ditegaskanlagi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakartamelalui Surat Nomor 1.711.72/20/31/PT/1994 tertanggal 14 April 1994perihal Penjelasan Acta Grosse Nomor 6418 yang pada intinya bahwaTanah Eigendom Verponding Nomor 6418 sejak tanggal 13 Mei 1930tercatat atas nama Gouvernement Van Nederlandsh Indie
1.VARISKA .AK ,SH.MH
2.PALITO HAMONANGAN,SH
Terdakwa:
FERDIAN RANDI VRACNOCTA BIN IDIANSYAH
58 — 13
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
636 — 413 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemakai pertama atas merek diIndonesia menurut Undangundang No. 21 tahun 1961 tidak ada disebutsuatu keharusan untuk mendaftarkan merek melainkan hanya disebut diberiperlindungan hukum apabila sudah terdaftar.8. bahwa berdasarkan perjanjian K.M.B. semua hak dan kewajibanmengenai perjanjian Internasional yang ada dan mengikat PemerintahNederlands Oost Indie dahulu, sedang penyerahan/pemulihan kedaulatankepada Negara Republik Indonesia maka dengan sendirinya berdasarkanazas kontinuitas, semua hakhak
68 — 18
; Sebelah Selatan berbatas dengan HPL No. 2 = + 109 M2;Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa yang disebut diatasadalah merupakan bekas hak eigendom verponding nomor : 33tercatat atas nama Gouvernement Van Ned Indie, yang telah berakhirmasa berlakunya pada tanggal 24 September 1961 dan tidak pernahdimohonkan haknya oleh siapa pun karenanya kedua bidang tanahobjek sengketa adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negarasebagaimana disebutkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan KotaMedan/Terlawan
Terdaftar atas nama Gouvernement VanNet Indie, yang telah berakhir haknya tanggal 24 September1991 terletak di Jalan Jawa/ Jalan Madura Kel. Gg. Buntu, Kec.Medan Timur sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganpendaftaran tanah masingmasing tanggal 25 Februari 2004 No.20/PKM/2004 dan No. 21/PKM/2004 yang dimohon hakpengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;2. Bahwa Drs. H.
Fotocopy Hak Eigendom Verponding No. 33 sebelumnyaterdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indie, yang telahberakhir hak nya tanggal 24 September 1991 terletak di JalanJawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan MedanTimur, sekarang adalah tanah yang dikuasai langsung olehNegara seluas 13.578 m2 dan 22.377 m2 ( diberi tanda T.ll 1);Fotocopy mana untuk bukti surat tersebut diatas telah dilegaliserdan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidanganserta telah dibubuhi meterai secukupnya
93 — 33
Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak beradapada Menteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negaraaset PT.
Menteri Dalam Negeri, kecuali tanah negarayang sudah diserahkan kepada Kementerian, Jawatan atau DaerahSwatantra sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1953 tanggal 24 Januari 1953;Bahwa Tanah aset Staatsspoorwegen atau sekarang PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegensebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1953 dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalamStaatsblad Nederlandsch Indie
Kereta Api Indonesia(Persero) ternyata sudah diserahkan kepada Staatsspoorwegen sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953dan dilakukan berdasarkan ordonantie yang dimuat dalam StaatsbladNederlandsch Indie, sehingga penguasaan tanah itu tidak berada padaMenteri Dalam Negeri, melainkan sudah menjadi kekayaan negara aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang harus tunduk pada hukumperbendaharaan negara (komtabel), sehingga tidak boleh diberikan dengansesuatu hak atas
1.ANTON SUJARWO
2.ADE CANDRA OCTAVIA, SH
3.DESTY PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
1.YULI IRAWAN BIN BARLEN
2.SARKOWI ALS KOWI BIN MUSTAR
14 — 5
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
HALIDIMANJAYA, S.H.,M.H
Terdakwa:
SUGIANTO Alias SUGIARTO bin SAKARDIN
81 — 27
Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimanadisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Tas Halaman 14 dari 20Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
1.BENI PRANATA,SH
2.PALITO HAMONANGAN,SH
Terdakwa:
AGUS FITRIAN BIN UJANG ANWAR
20 — 5
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
30 — 8
dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie