Ditemukan 233 data
Terbanding/Tergugat I : YULI HERAWATI, SE
Terbanding/Tergugat II : HERU MULYANTO
Terbanding/Tergugat III : TANJUNG TRI PERMADI
Terbanding/Tergugat IV : SETIJATI SEKARASIH, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Sugeng Purnawan, SH
Terbanding/Tergugat VI : WATIB S
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN FELANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
160 — 80
Dalam Konpentensi. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berhakmemeriksa dan mengadili atas gugatan yang diajukan olehPenggugat; Menyatakan yang berhak memeriksa dan mengadili PengadilanTata Usaha Negara atas Terbitnya Sertifikat Tanggungan No.10692/2017 tanggal 09 Agustus 2017;3. Dalam Pokok Perkara. Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolaknya seluruhnya ; Menyatakan TERGUGAT IV tidak melakukan PerbuatanMelawan Hukum ;Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 615/PDT/2019/PT.BDG.
408 — 277
.34tahun 2002,PP No.44 tahun 2004 pasal 1 angka 18,PP No,45 tahun 2004 pasal 1 angka8,PP No,6 tahun 2007 pasal angka 32 dan peraturan kehutanan lainnya antara lainKeputusan Menteri Kehutanan Np.6652/KPTSII/2002 tentang Penugasan danPenilaian dan RKT,ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atauhutan tanaman,maka semakin mempertegas bahwa Kementerian Lingkugan Huduptidak memiliki keududukan dan kepentingan hukum ( legal standing ) untukmenggugat,oleh karenanya perkara aquo menjadi konpentensi
293 — 156
Bahwa dengan demikian jelas Perkara initerkait dengan konpentensi Pengadilan Negeri Bogor atas dasar dimulainya gugatansengketa kepemilikan tanah yang diajukan dengan register perkara No. 161/Pdt.G/1997/PN.BGR tertanggal 15 Oktober 1997 di Pengadilan Negeri Bogor ;Bahwa dengan demikian sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkaitdengan kewenangan Pengadilan Negeri Bogor dan sekalipun Objek Gugatan saat iniberada di wilayah Pengadilan Depok dengan berdirinya Pengadilan Negeri Depok
73 — 48
Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukumpublik) dapatmenyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagaisengketa TUN.Bahwa sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat adalahuntuk membatalkan keputusan tata usaha negara, oleh karenanya gugatanPenggugat adalah merupakan konpentensi absolut peradilan Tata UsahaNegara, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadiliperkara ini.. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)1.
215 — 192
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, makaPengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;Menimbang, bahwa Tergugat Il, Ill WM, V, dan Tergugat VIsebagaimana dalam Jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukanEksepsi sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Turut Tergugat sebagaimana dalam Jawabannyaatas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebutdiatas;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Il, Ill VM, V, VI danTurut Tergugat tidak menyangkut masalah konpentensi
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3373 K/Pdt/2017i. menyebutkan konpentensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakanmewakili Kepentingan pemberi kuasa;il. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagaiPenggugat dan Tergugat):ill. menyebutkan secara ringkas dan kongret pokok objek sengketa yangdiperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkanjenis atau masalah perkaranya;iv.
169 — 13
Metafokus Sarana Agro, sehingga perkara Terdakwa bukanperkara tindak pidana umum, oleh sebab itu kami beranggapan PengadilanNegeri Kayu Agung tidak mempunyai kewenangan mengadili perkaraTerdakwa dalam Konpentensi Peradilan Tindak Pidana Umum.Bahwa surat tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 26 Pebruari 2015, berdasarkan uraian fakta dan bukti buktiserta petunjuk, sdr . Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa Terdakwa Drs.
250 — 89
pengurus Yayasan / Pendiri Yayasan tidak mempunyaipersona standi in yudisio untuk mengajukan gugatan Perdata terhadapYayasan yang pernah di kelolanya, baik itu berdasar Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Yayasan aquo / ataupun peraturan per UndangUndangan yang berlaku, maka anak keturunan / ahli waris bekas pendiriYayasan seperti para Penggugat Intervensi itupun tidak punyai PersonaStandi in Yudicio pula untuk menggugat Yayasan ;Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai gugatan prematurpada eksepsi Konpentensi
59 — 11
Sou Kau Hwee (Gereja YesusYang Sejati) ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Ill diatas, para Penggugatmenolaknya dan para Penggugat berdalil tanah milik Penggugat dan Penggugat IIsamasama menghadap kearah jalan/gang objek sengketa, dan para Penggugathanya memiliki satusatunya akses jalan masuk ke tanah dan bangunan milik paraPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan atas eksepsi dari parapihak diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masalah berkaitan dengan Legalstanding atau konpentensi
299 — 311
Jika dikaitkandengan perubahan nama tidak merubah ekonomi kompentensi dari si atidak ada pengaruhnya karena sekedar nama , nama kan hanyasimbul .semula pemegang sahamnya namahuda dan tolong dong dirubahmen jadi huda jadi itu tidak masalah , kecuali ada perubahan terhadapekonomi konpentensi kemampuannya, harus dijanjikan bahwa kalau adaperubahan wajib kasih tahu, konpentensinya harus ada secara tegas.artinya pihak EprikenPunya namanya pihak Kontraktor ada tidak dalam perjanjiannya, kalau nantiberubah
52 — 29
Penggugat Intervensi untukmengajukan Gugatan Intervensi kepada Tergugat Intervensi Idkk telahdibuat sebelum adanya gugatan dalam Perkara No.200/Pdt.G/2015/PN.TNG.Bahwa dengan demikian surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuanPasal 123 ayat (1) HIR yang telah disempurnakan dan diperbaikiolehSEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959jo SEMA No. 6 Tahun1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang menggariskan syarat kuasa khususyang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :i. menyebutkan konpentensi
Ir. ANTHON TORIKI, M.Si
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
135 — 58
Daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk pertama kalinya dilakukandengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatansetingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuanmemenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan dapatdilakukan pengukuhan jika memenuhi kualifikasi dan konpetensijabatan, bahwa dari ketentuan tersebut ternyata pengukuhan pejabattidak menjadi mutlak dilakukan karena hal tersebut jika memenuhisyarat yakni kualifikasi dan konpentensi
JACKY RISMAN DJUANDA PUTRA
Tergugat:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk. alias Bank CIMB NIAGA
157 — 66
=Rp.1.232.857.760.000.00, (satu trililun dua ratus tiga puluhHalaman 169 dari 178 Putusan Perdata Gugatan Nomor 885/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brtdua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratusenam puluh ribu rupiah) ;= Kehilangan kesempatan Penggugat selaku konsumen untukmenguji dan/atau mencoba layanan jasa Tergugat/FasilitasTergugat yang isertai dengan jaminan dan/atau geransi atslayanan jasa serta barangbarang Tergugat terkait sebesarRp.5.000.000.000.00, (lima milyar ruiah) ;" Kehilangan konpentensi