RAMADHANI),sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 01/Paili/2009/PN. NIAGA SMG., tertanggal 25 Februari 2009. Dan karenanyaOBYEK SENGKETA menjadi berada pada penguasaan TERGUGAT II ;10.Bahwa, jika kita perhatikan ; ternyata Perkara Kepailitan Nomor : 01/Pailit/2009/PN. NIAGA SMG. tersebut, notabene TIDAK terkait denganPENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam kaitannya dengankepentingan Perusahaan PERSEROAN TERBATAS (PT) HADIRAMEGANTARA.

Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia (Asuransi PermataNipponkoa) ;Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam halaman 42 putusan Nomor :19/Paili/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagaimana dimaksud secara lengkapberbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari bukti Kreditur Lain dari Termohon yaitu PT.Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia sebagaimana Bukti KL.21, berupaDebit Note dengan total Rp 31.280.000, dan Bukti KL.21 berupa DenitNote dengan total Rp 110.250, serta Bukti KL.23 dengan Debit Notedengan total

Niaga.Sby. tertanggal 9 Mei 2017PN.Niaga.Sby/Paili/2018/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 Mei 2018 telah di tetapkanpenambahan Tim Kurator dengan mengangkat Sdr. Agung Kumiawan, SH, SE, MM, MH.,sebagai Kurator Tambahan, sehingga Tim Kurator menjadi 3 (tiga) orang, antara lain:Halaman 15 Nomor 13/Padt.Sus Gugatan Lain Lain/2018./PN. NiagaSby.a. Akhmad Fajrin, SH, MH.,b. Tafrizal H.Gewang, SH, MH., danc.

Paili/2017/ PN.NiagaSby tertanggal 9 Mei 2017,TERGUGAT/TERLAWAN (Dalam perkara a quo) telah bekerja secara profesionaldan sangat independen.

diucapkan diperhitungkan sebesar Rp3.186.000,00 (tiga jutaseratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri olen KuasaPelawan dan Kuasa Para Terlawan pada tanggal 25 November 2013, terhadapputusan tersebut Pelawan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor/Kas/Paili

Jumlah utang Penggugat kepada Tergugat yang telah diakui olehPenggugat bahkan lebih besar daripada nilai tuntutan Penggugatdalam Gugatan.Untuk jelasnya Tergugat akan menguraikan alasanalasan tersebut denganlebih rinci di bawah ini:Ad.i. rity D i kan Mer kan Harta Paili ri Pen19.Bahwa dalam mengajukan Gugatan a quo, Tim Kurator yang mewakiliPenggugat mendasarkan diri pada Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (1)Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undangundang

Ongko Surya Lokajaya) berdasarkan Putusan Pengadilan NiagaNo. 28/Paili/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2003 (Putusan) danoleh karenanya TERGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT. Mahkota SuryaLokajaya (d/n PT. Ongko Surya Lokajaya), dimana berdasarkan Surat PT. MahkotaSurya Lokajaya (d/h PT. Ongko Surya Lokajaya) kepada TERGUGAT tertanggal11 November 2003 (Surat Aset PT. MSL (d/h PT. OSL)) ditegaskan bahwa TanahTambak tersebut merupakan salah satu aset/boedel pailit PT.

Fotocopy Koran Kompas tanggal 19 Pebruari 2004 halaman 13, bukti T.19.b ;16.Fotocopy Penetapan No.28/Paili/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2004,bukti T.11017.Fotocopy Penetapan No.28/Pailit/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 April 2004, buktiT.1112. Fotocopy Koran Harian Ekonomi Neraca tanggal 14 April 2004 halaman 13 bukti,T.112.a3. Fotocopy Koran Bisnis Indonesia, tanggal 14 April 2004 halaman 15, bukti T.112,b ;714.

pailittersebut, maka berdasarkan Surat Bukti TI6 , TH7 b dan Til4 Direktur UtamaPT.Mahkota Surya Lokajaya telah menyerahkan Daftar Asset Harta PT.MAHKOTASURYA LOKAJAYA ( dahulu bernama PT.ONGKO SURYA LOKAJAYA ) kepadaKurator ( Tergugat ) yang didalamnya termasuk sebidang tanah tambak Petok DNo.264 Persil 47 a dan 47 b Dt.lll seluas 62.535 m2 yang terletak di KelurahanRomokalisari,;Kecamatan Benowo, Kotamadya Surabaya Jawa Timur ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tl7a yaitu Penetapan Hakim PengawasNo.28/Paili

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Tentang Kepailitan ( vide buktiTE5 a ) dan Pasal 185 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No.37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( vide bukti TI5b )yang pada pokoknya apabila penjualan dimuka umum tidak tercapai maka PenjualanDibawah Tangan dapat dilakukan atas adanya jin dari Hakim Pengawas, makaberdasarkan bukti T10 b dengan Penetapan Hakim PengawasNo.28/Paili

Kekayaan Negara dengan Nomor B/850/I1/2011/Dit.Reskrimum tanggal 7 Pebruari 2011 (vide Bukti TI&ll17),sesuai kutipannya:Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit V Subdit UmumDitReskrimum Polda Metro Jaya diperoleh keterangan, bahwa PT.KYMCO dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan surat No. 25/PAILI/2010/PN.Niaga.Jkt Pst tanggal 12 Mei 2010, selanjutnyasetelah PT.

Dalam perkara a quo, apabila pihakKPKNL Bekasi tidak ditarik sebagai pihak tergugat, maka tidak adaketerangan langsung dari KPKNL Bekasi mengenai apa alasan KPKNLBekasi tetap melaksanakan lelang harta paili, meskipun telah adaPenetapan PTUN;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quomengandung cacat kurang pihak (plirium litis consurtium), makaTergugat Ill mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agarmenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaara

Metropolitan Tirta Perdana);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya putusanMahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Penggugat (PTMetropolitan Tirta Perdana), maka seharusnya Tergugat dan Tergugat Ilbarulah dapat mengadakan lelang atas harta paili PT KLMI;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Tergugat dan Tergugat Il, Hakim Pengawas Pengadilan Niaga telah mengeluarkanPenetapan No.: 25/Pailit/2010/PN.

Bahwa Majelis Hakim Niaga No.20/Paili/2010/PN.Jkt.Pst kembali telahkeliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengankreditur lain dari Termohon Kasasi dikarenakan di satu sisi telahmengakui bahwa penawaran harga yang diajukan oleh PT SaetiConcretindo Wahana telah secara tegas ditandatangani oleh TermohonKasasi, akan tetapi di sisi lain masih menyatakan bahwa penawaranharga yang telah disepakati dan disetujui oleh Termohon Kasasi tersebutbelum membuktikan adanya hubungan hukum antara PT

Bahwa oleh karena Tergugat dan II dengan tidak mengembalikan tanah15.yang tidak dijual seluas 320 m2 ( tiga ratus dua puluh meter persegi )Kepada Penggugat , Maka Tergugat , II telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalamPerkara No.02/Paili/2011 /PN. Niaga.Smg , tanggal 03 Mei 2011TERGUGAT II ( PT. SARWO INDAH ) dinyatakan Pailit , danberdasarkan Surat Penunjukan~ korator dalam Perkara02/Pailit/2011/PN.

Nomor 887 K/Pdt.SusPailit/2017Termohon Paili/PT Pamindo Tiga T, maka Beni Heriyanto, S.H., telahmenyampaikan surat kesediaan yang isinya menyatakan bersedia untukdiangkat sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon Pailit/PT Pamindo Tiga Tdan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict ofinterest) baik dengan Pemohon Pailit maupun dengan Termohon Pailit sertatidak sedang menangani perkara kepailitan dan/atau Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) untuk 3 (tiga) atau lebih perkara

Pasal 1865 KUH Perdata maka beban pembuktian atasadanya kreditur lain yang didalilkan oleh Pemohon Pailit ada padaPemohon Paili sendiri;Bahwa penegasan tentang eksistensi kreditur lain yang harus dibuktikandengan kehadiran saksisaksi dan/atau alat bukti tertulis yang asli adalahsesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga No.50/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pstdalam perkara antara PT Harapan Sejahtera Bersama dengan SusantoLim alias Akang;Bahwa in casu, Termohon Pailit tidak memiliki hutang kepada Ibu CandraDewi

Denpasarsebagai penilai, sesuai dengan salian dan bermateraikan cukup ( bukti P 4A ).Berita Acara Pengambilan Sumpah Penilai Harta Pailit Nomor : 9/Pdt.SusPaili/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal 19 Januari 2016, copy dari copy danbermateraikan cukup ( bukti P 4B ).Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 9/Pdt.Sus Paili/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal11 Pebruari 2016 tentang ijin jual dibawah tangan dengan memperhatikan nilailikuidasi dari Laporan Penilaian Nomor : DPS

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 426/Pdt.G./2016/PN.Smg. tanggal16 Mei 2017, copy dari copy sesuai dengan salinan dan bermateraikan cukup (bukti P 8A ).Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 9/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal 7 Maret 2016tentang daftar pembagian hasil penjualan harta pailit, sesuai dengan aslinyadan bermateraikan cukup ( bukti P 8B ).Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 9/Pdt.Sus Paili

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.106K/Pdt.Sus/2007tertanggal 13 Maret 2008, Diberitanda bukti P125A ;45.Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri MedanNo.07/Pdt.SusPailit/2015/PN.Niaga.Mdn tertanggal 3 September 2015,Diberi tanda bukti P125B ;46.Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.54/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 September 2012, Diberitanda bukti P126 ;47.Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.51/Paili

TunggakanPembayaran, Diberitanda bukti P.Il 13B ;22.Fotocopy Surat No. 01/0517/BJM/2017 Tertanggal 03 Mei 2017, Perihal:Somasi/ Peringatan Keras, Diberi tanda bukti P.I14 ;23.Fotocopy Outstanding & Penalty CV Kalimass Jaya Utama kepada PTIntraco Penta Prima Servis, Diberi tanda bukti P.I15 ;Buktibukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai aslinyadan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meteraiMenimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannyaTermohon Paili

Nomor AHU.AH.04.0353, tertanggal 16Nopember 2009, yang ditunjuk selaku Kurator oleh Majelis Hakimperkara a quo sebagaimana tertuang dalam amar putusan, ternyatatelah menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga), hal mana sesuaidengan bukti putusan sebagai berikut: Putusan Nomor 23/Paili/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkaraHal. 26 dari 29 hal. Put. No. 331 K/Pdt.Sus/ 2012kepailitan PT. Harumsari Surya Ampuh (dalam pailit); Putusan Nomor 81 /Pailit/2010/PN.

Berdasarkan aktaakta tersebutPELAWAN adalah pemilik sah atas bangunan villa dan mempunyai haksewa selama 100 (seratus) tahun atau hingga tahun 2108 (tahun dua ribuseratus delapan) atas obyek yang didalikan sebagai harta pailit, sehinggaharta paili yang didalikan tidak akan mungkin dapat dyual kepadaorang lain, apalagi dimasukkan sebagai harta pailit, karena memangbukan harta pailit; 9.

Kedudukan Debitor/PT.Graha anggoro jaya (Dalam Pailit) dalam PerjanjianPemborongan.Debior Paili/PT.Graha Anggoro Jaya (Dalam Pailit) adalah sebagaiOwner/Pemilik proyek (Bouwheer) /Pihak yang memborongkan Pekerjaan/pemberi tugas. Bouwheer/Pihak yang memborongkan dapat berupaperorangan (Natuurliijke Persoon) maupun badan hukum (Recht persoon) baikinstansi pemerintah ataupun swasta.

No. 471 K/Pdt.Sus/2011Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pembantah pada tanggal 01 Juni 2011 kemudian terhadapnya olehPembantah dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 24 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal09 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 35Ka/Paili/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.

Bahwa terhadap DEVELOPER (PT CIPTAWIBAWA ADIPRANA) tersebutsaat ini dalam keadaan pailit sejak tanggal 22 Desember 2011 berdasarkanPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo.51/Paili/2011/PN.NiagaJkt.,Pst, tertanggal 22 September 2011 danatasnya teiah ditunjuk KURATOR untuk pengurusan boedel pailitnya;3.

Pelawandengan Debitor Pailit yang sudah sampai pada proses antrian AJB danbalik nama tersebut dapat dilanjutkan dan selanjutnya satuan rumah susun/ condotel milik Pelawan tersebut dicoret dan dikeluarkan dari Daftar HartaPailit ;Bahwa fakta fakta tersebut telah memperlihatkan ketidak cermatan danketidak telitian Terlawan yang telah memasukkan satuan rumah susun/condotel yang telah dibeli Pelawan tersebut ke dalam Daftar Harta Pailitdan dengan demikian maka Daftar Harta Pailit dalam perkara pailit Nomor20/Paili

PengadilanNiaga Makassar tertanggal 13 Mei 2014 tentang perubahan susunanMajelis Hakim ;Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassartanggal 24 Maret 2011 ;Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 360 K/Pdt/Sus/2011 tanggal22 Agustus 2011 ;Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 25 / Pat /sus / 2012 tanggal 19 Maret 2012 ;Laporan Hakim Pengawas tertanggal 30 Juli 2011 ;Surat keberatan atas daftar tagihan sementara yang disusun Kurator dalamperkara Kepailitan Nomor : 01/Paili

No. 01/Actio.Pauliana/2014/PN.Niaga Mks Hal 39diucapkan yang mengakibatkan berkurangnya harta budel pailit sehingga merugikanpara kreditur' Maka Penggugat sunggun sangat keliru, menggugat Tergugat Il dalamPerkara ini, oleh karena berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/2011, "TERTANGGAL 12Januari 2011", telah dilakukan Transaksi Jual Beli secara sah dan menurut hukum dihadapan Djeniati Djaperoutri Hendarto, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),SEBELUM adanya Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01/Paili