M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar tanpa tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Rimau Indonesia.

5. Menetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rimau Indonesia dapat diambil dan sah berdasarkan suara adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia.

6. Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rimau Indonesia untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Penetapan ini.

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Sunway KreasiBestindo;hal 3 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKIBahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1.Pengangkatan Sdr.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;6.

Sunway KreasiBestindo;Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut:1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;hal 10 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI6.

Sunway KreasiBestindo.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.

dengan Peristiwa Hukum yang telah terjadi yaituRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sehinggatatacara pelaksanaannya juga berbeda oleh karena itu GugatanPenggugat tidak jelas dan Kabur ;5.

Bahwa Turut Tergugat membantah dalil angka 8 dan 9mengenai ada proses di selenggarakan RUPS, Karena yang terjadiadalah proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan Proses Jual Beli saham antara Penggugat denganTergugat Il, serta Pergantian Susunan Pengurus, dimana seluruhagenada RUPSLB telah di laksanakan sesuai hukum;7.

Kondisi yang menyebabkan harusdilaksanakannya RUPSLB antara lain adalah sebagai berikut: Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masatugasnya berakhir, baik karena pengunduran diri dan/atau sebabsebab lainnya.

Asli dan Fotokopi Daftar hadir RUPSLB PT Active MarineIndonesia no: 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II8;9. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari Jempol Kanan pada Akta BeritaAcara RUPSLB PT. Active Marine Indonesaia No. 6 pada tanggal 21Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II9;Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btm10. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari jempol kanan padaAkta Jual Beli saham PT.

Asli dan Fotokopi Daftar hadir RUPSLB PT Active MarineIndonesia No: 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.II2;3. Asli dan Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PTActive Marine Indonesia Nomor 6 tanggal 21 Juni 2021, selanjutnyadisebut bukti T.III3;4. Asli dan Fotokopi Tanda Sidik Jari Jempol Kanan pada Akta BeritaAcara RUPSLB PT. Active Marine Indonesaia No. 6 pada tanggal 21Juni 2021, selanjutnya disebut bukti T.III4;5. Asli dan Fotokopi Akta Jual Beli Saham PT.

Bahwa dengan beritikat baik Penggugat menghadiriUndangan dimaksud Bukti P7 aquo, kendatipundemikian dalam rapat dimaksud Penggugat telahmenyampaikan bahwa Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dimaksud adalah tidakbenar ( tidak sah) menurut hukum oleh karena halhal sebagai berikut1.

Bahwa RUPSLB ini dipimpin oleh Tergugat selakuPresiden Komisaris yang seharusnya/selayaknyadipimpin oelh Penggugat selaku Presiden Direktur,namun olehTergugat tetap dilaksanakan secaramelawan hukum (tidak lazim) yakni melanggar pasal 19dan pasal 21 ayat 1 Akte Pendirian Perseroan (BuktiP1 Aquo) dan ketentuan perundangundangan yangbelaku tentang Perseroan ;2.

Bahwa RUPSLB ini tidak melaksanakan amanat Pasal 20yakni diselenggarakan di luar tempat kedudukanPerseroan atau diluar tempat Perseroan melakukankegiatan Usaha tanpa persetujuan Penggugat danPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaHal 7 dari 50 halaman Put. No.15/Pdt.G/2009/PN.Cbd.KEPANITERAAN PERDATA( RUPSLB ) dilakukan tidak dengan surat tercatat yangharus. dikirim 14 (Empatbelas) hari sebelum Rapatdiadakan :3.

BAJU INDAH, tanggal 8Agustus 2008 ( Bukti P8 ), padahal Penggugatadalah orang asing yang tidak terlalufasih/mengerti berbahasa Indonesia dan bahkanterhadap isi Berita Acara RUPSLB PT. BAJU INDAH (Bukti P8 ) aquo tidak dibacakan kembali kepadaPenggugat oleh Tergugat maupun oleh TergugatIl, sehingga isi Risalah RUPSLB PT. BAJU INDAHdimaksud secara keseluruhan tidaklah dimengertiPENGADILAN NEGERI CIBADAKOleh PenGGUGaL 5 ~~

pengadilan yang berkekuatanhukum pasti dalam perkara ini;Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan provisitersebut dihukum untuk membayar uang paksa sebesarRp100.000.000,00 per hari;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakart Pusat Nomor271/ Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum;Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB

Thamrin, Nomor 6, Jakarta Pusat;Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangtimbul kKemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel International tanggal 12 Februari 2015;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas kerugianmateril yang diderita olen Penggugat senilai

Nomor 920 PK/Pdt/2019Pengadilan Negeri, dan bukan bukan bukti yang telah ada sebelumnya;Bahwa dalam putusan judex juris tidak terdapat kekhilafan hakimataupun kekeliruan nyata, olen karena pendapat judex juris bertumpu padafakta bahwa Tergugat (Termohon Peninjauan Kembali) memiliki /egal/standing untuk mohon penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Tergugatadalah sebagai pemegang saham 50 % sehingga memenuhi syaratsebagaimana ditentukan

dalam Pasal 79 ayat (2) UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa terbukti permohonan mengadakan RUPSLB dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2015 dan sesuaiketentuan Pasal 80 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, penetapan ijin mengadakan RUPSLB tersebut tidakdapat dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT.

President Taksi sudah tidak ada pengurusnya,sehingga Permohonan RUPSLB Ketiga untuk pengisianjabatan yang lowong adalah suatu keteranganpalsu.6.

President Taksi (Penggugatbeserta pemegang saham lainnya) untuk menyelenggarakan RUPSLB sekaligus melakukan pemilihan Pengurus PT. President Taksiyang sah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tahun2007 Tentang PerseroanT@1Datas. nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn nnn ens ne ncn nnncns4. Bahwa menyatakan pelaksanaan RUPSLB untuk memilih pengurusPT.

RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 1 Maret 2011 .Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2011sebagai RUPSLB kedua karena tidak mencapai kuorum ketentuansesuai dengan UU RI No. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat (2). RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Notaris Bonar Sihombingtanggal 18 Maret 2011.Bahwa RUPSLB kedua tanggal 18 Maret 2011 tidak memenuhikuorum maka Pengurus PT.

Bahwa RUPSLB berdasarkan Penetapan tersebut telah berlangsungpada tanggal 12 Oktober 2011 dan dihadiri / diwakili oleh 351 helaisaham atau 7.8 % melebihi kuorum yang ditetapkan oleh PenetapanPengadilan sebesar 5 %. Sehingga dapat mengambil keputusan yangsah....... Berita Acara RUPSLB PT. Presiden Taksi No. 2 NotarisHenry Siregar, SH tanggal 12 Oktober 2011.12.

Foto copy Surat Perihal Permohonan Penurunan Kuorum RUPSLB ketigakalinya No : 065/A/Dirut/VII/2011, tertanggal 21 Juli 2011, (bukti bertandaPPS) see een ee1810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Salinan Penetapan PN.

Ting.Biasa (RUPSLB) yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2013,namun direksi tidak bisa menyelesaikan dan memberikan laporan tersebut;Bahwa pada RUPSLB perseroan tanggal 9 April 2013 telah diputuskanuntuk dilakukan audit dengan menunjuk Auditor Independen dari KantorAkuntan Publik atas kinerja perseroan, namun Direksi (Gouw Herry Golly)tidak mau melakukan audit tersebut.

yang dilaksanakan pada tanggal 9 April2013 tidak disahkan akibat adanya kelalaian dalam administrasinya, makaPemohon selaku Komisaris perseroan kemudian mengambil alih perseroandan menyelenggarakan RUPSLB PT.

Agra Prima Criya pada tanggal 1 Juli2013 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Agra PrimaCriya tanggal 6 Juli 2013 Nomor: 7 yang dibuat dihadapan Nyoman Pageh,SH, Notaris di Jakarta, yang diputuskan adanya perubahan susunanpengurus PT. Agra Prima Criya sebagai berikut:Direksi: Direktur: Nona Silvia Suwardi;Komisaris: Komisaris: Tuan Ir. Apta Anuttama (Pemohon);Perubahan susunan pengurus PT.

Apta Anuttama) kepada NonaSilvia Suwardi tanggal 10 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris DewaPutu Oka Diatmika, SH, diberi tanda P5 ;Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Agra Prima Criya No. 7tanggal 6 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nyoman Pageh, SH,diberi tanda P6 ;Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

Agra Prima Criya sejak tanggal 1 Juli 2013saat ada RUPSLB;Bahwa hasilhasil RUPSLB dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 6 Juli2013, sebagaimana bukti P 6;Bahwa alasan dilakukan RUPSLB karena adanya indikasi kecurangan yangdilakukan oleh Direktur yang lama;Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012 saksi diberi kuasa oleh Pemohonselaku komisaris PT.

Bahwa menyikapi adanya surat Panggilan RUPSLB tersebut di atas,pada tanggal 05 Februari 2021 Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat dimana pada intinya Penggugat menyatakan keberatan denganpelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari2021 tersebut, dan untuk itu Penggugat menyarankan agar RUPSLBdilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, dengan agenda yang sama.

Oleh karena itu Penggugat harus menyiapkansegala dokumen dan/atau datadata terkait dalam rangka pembelaan diri danpertanggung jawaban pada pelaksanaan RUPSLB tersebut. Untuk ituPenggugat menyarankan agar RUPSLB dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021dengan harapan agar Penggugat benarbenar dapat mempersiapkan diridalam rangka pembelaan diri dan pertanggung jawaban pada RUPSLBtersebut;9.

RUPSLB tersebut adalahtelah sesuai dengan mekanisme danprosedur hukum yang berlaku;6.

dalam RUPSLB tersebut adalah sudah benar dan sah berdasarkanaturanaturan hukum yang ada;10.

Fotokopi Surat Tanggapan atas Undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) dari Penggugat Carla Marie Swanson yangditujukan kepada Komisaris PT.

Bahwa mengingat keadaan operasional, kinerja dan keadaan keuanganPerseroan oleh karena itu PEMOHON berpendapat secara hukum perlumengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan;.

Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Ilselaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 1732016(tujlun belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas) (Bukti P3).

RUPSLB dari TERMOHON (videBUKTIP2 dan P3);13.Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepadaTERMOHON tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan (verzoek, petition) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;iii. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notarisuntuk RUPSLB;iv. Menunjuk PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;v.

Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroandalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;vi.

Pada 25 April 2020, Penggugat mengirim Surat No.TMN.D.SM.002.010/04/2020/00 kepada Para Tergugat yang pada intinyamenyatakan penolakan atas rencana RUPSLB pada 27 April 2020 karenatata cara pemanggilan dan pelaksanaan RUPSLB telah melanggaranggaran dasar Tergugat dan UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UU PT).20.

Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka dapat dipahamisecara sederhana bahwa tidak akan pernah ada RUPSLB tanpadidahului dengan adanya pemanggilan melalui surat tercatat.27. Faktanya, Penggugat sebagai pemegang 40.950 saham Seri Apada Tergugat TIDAK PERNAH MENERIMA surat tercatat mengenaipanggilan RUPSLB yang keputusannya menjadi dasar adanya AktaNo.1/Maret 2020.28.

Mengingat Sam Pranoto dan David Sahputra Hadiwibowo adalahpemegang saham Penggugat, maka kalaupun permintaanpenyelenggaraan RUPSLB dari pemegang saham lainnya yaitu TergugatIl dan Tergugat III memang benar ada, maka pasti PENGGUGAT SUDAHMENGETAHUI ADANYA RUPSLB tersebut termasuk mengetahui lebihdahulu tentang Akta No.1/Maret 2020, bukan mengetahui melaluipenelusuran Profil Tergugat per 27 April 2020.32.

Oleh karenanya timbul pertanyaan: Kalau tidak pernah adapermintaan mengadakan RUPSLB dan tidak pernah ada surattercatat panggilan RUPSLB, lalu bagaimana mungkin ada RUPSLByang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020?34.

Satusatunya jawaban adalah Para Tergugat DENGAN ITIKADBURUK DAN MELAWAN HUKUM berkonspirasi secara diamdiammengadakan RUPSLB tanpa sepengetahuan dari Penggugat yangdibuktikan dengan TIDAK PERNAH ADA UNDANGAN RUPSLB kepadaPenggugat yang hasilnya dinyatakan dalam Akta No.1/Maret 2020.35.

Olehkarenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas,penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 16 Januari 2020 secara sepihakoleh PT.

NUR KENCANA LESTARIINTI dengan mendasarkan RUPSLB tanggal 16 Januari 2020yang dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luas Biasa PT.

Diberhentikannya secara sepihak oleh RUPSLB jabatanPENGGUGAT sebagai Direktur tanpa alasan yang jelas,tanpa diberitahukan terlebin dahulu dan tanpa diberikanhak untuk hadir pada saat RUPSLB diadakan sehinggatidak dapat mempertanyakan alasan pemberhentiantersebut dan tidak dapat menjalankan haknya sebagaiDirektur yang diberhentikan sebagaimana diatur dalampasal 105 UUPT.il. Pencantuman komposisi saham milik PT.

NUR KENCANA LESTARI INTI denganmendasarkan RUPSLB tanggal 16 Januari 2020 yangdituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luas Biasa PT. BELAYAN INTERNASIONAL COALyang pelaksanaan RUPSLB nya cacat hukum karenadilakukannya secara melawan hukum bertentangandengan UUPT, Kepmenaker nomor 228 tahun 2019 dananggaran dasar PT. BELAYAN INTERNASIONAL COAL.6.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON I, PEMOHON II dan/atau PEMOHON III untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PANDAWA CAKRA PERSADA (TERMOHON III);
3. Menetapkan pemberian izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT PANDAWA CAKRA PERSADA (TERMOHON III) dengan segala akibat hukumnya, yang

Bentuk RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PANDAWA CAKRA PERSADA;

b.

Mata Acara RUPSLB

Perubahan dan/atau pengangkatan Direksi PT PANDAWA CAKRA PERSADA;

Perubahan dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris PT PANDAWA

Jangka Waktu Pemanggilan RUPSLB

selambatnya 14 (empat belas hari) setelah PARA PEMOHON memperoleh salinan penetapan a quo, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB;

d.

Kuorum kehadiran RUPSLB

Sama dengan atau lebih dari (satu per dua) atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

e.

Persayaratan pengambilan keputusan RUPSLB

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari (satu per dua) atau 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB;

f.

Olehkarenanya untuk TURUT TERGUGAT menandatangani Berita Acara RUPSLB Tahun 2009 harus diwakili oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II.

Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelasjelas telah menjelaskanmengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkah tidak masukakalnya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakan bahwa mengenaiperubahan kuorum tidak dijabarkan terlebin dahulu. Dalil PENGGUGAT inimerupakan dalil yang mengadaada, mengingat PENGGUGAT sendirimembubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15September 2009.

Bahwa selanjutnya oleh karena PENGGUGAT telah membubuhkan tandatangannya dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 15 September 2009, maka haltersebut merupakan bukti yang sangat kuat bahwa PENGGUGAT telahmengetahui segala sesuai yang tercantum dalam pelaksanaan RUPSLB tahun2009.

PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September 2009 danmenyetujui segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September2009 tersebut.2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberian kuasadari TERGUGAT kepada TERGUGAT Il baik sebelum atau pada saatdiadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.

Bahwa pada saat RUPSLB tersebut TURUT TERGUGAT Il dan TURUTTERGUGAT IV hadir dalam rapat tersebut;565. Bahwa pada saat RUPSLB tersebut, TERGUGAT III selaku pimpinan rapat telahmenjelaskan mengenai agenda rapat kepada para peserta rapat dan seluruhpeserta rapat telah mengetahui agenda rapat.

Agricon;Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan, kemudian atas usulan dari AgustinaTandramihardja dan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 sahammengusulkan untuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangankepada Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Agricon melakukan pertemuan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan dihadiri oleh :Hal. 3 dari 16 hal. Put.

No. 1624 K/Pid/2011Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal25 Janui 2009 dilakukan kemudian atas usulan dari Agustina Tandramihardjadan Christicano Tandramihardja selaku pemegang 72 saham mengusulkanuntuk kembali dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dan atas dasar usulan itu kemudian dibuatlah undangan kepadaDireksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPSLB) yang akandilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2009, sehingga pada tanggaltersebut PT.

Nginden Semolo No. 42 Surabaya,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juli 2013,untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON Dalam hal ini mengajukan Permohonan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)terhadap :DIREKSI PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA : yangberalamat di Jalan Patimura No 2 Pandaan Pasuruan, dalamhal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SoehartonoSoemarto S.H., M.Hum., R.A. Zestiena C Asrini, SH.

Nugraha Ahmadaris Medika (selanjutnya disingkat sebagaiPT.SNAM) ; eeTelah pula meneliti bukti bukti surat yang diajukan dan mendengarpihakpihak yang terkait dalam permohonanIn, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangiltertanggal 18 Juli 2013 dibawah register No:202/PDT.P/2013/PN.BGL telahmengemukakan halhal sebagai berikut :Pemohon mengajukan Permohonan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

dan diberi kesempatan kepadapemohon untuk secepatnya memberikan laporan keuanganperusahaan a quo;Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 dalam forum RUPSLB, sekalilagi pemohon tidak dapat mempertanggungjawabkan keuanganperusahaan a quo selama dipimpin oleh pemohon dan berjanji akanmenyerahkan kepada Termohon secepatnya agar bisa dilakukan legalaudit; Bahwa berdasarkan pada RUPSLB pada tanggal 2 Desember 2010,ditunjuklah KAP J.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon point 3 sampai denganpoint 9, Termohon I tangapi sebagaiberikut : Permohonan yang diajukan oleh pemohon agar ketua pengadilanmenetapkan member ijin kepada pemohon untuk melakukansendiripemanggilan RUPSLB PT. SNAM, adalah permohonan yang tidakberdasar, dan seandainya Ketua Pengadilan Negeri mengabulkanpermohonan ini, maka dalam RUPS PT.

untukdiselengarakannya RUPSLB sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkapdipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa agar permohonan (verzoek/petition) pemohonselaku pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS dapat dikabulkan olehPengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Ayat (2) UUNo 40 tahun 2007, tentunya harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksuddalam UU Perseroan terbatas yang pada pokoknya :1.

Tetapi sampai pelaksanakan RUPSLB, DireksiTermohon tidak melaksanakan permintaan yang dimintakan Pemohon tersebut.Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mekasanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2008 untukpengesahan dan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan laporanauditor independen sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

Bahwa dalil dan pernyataan yang dipaparkan oleh Pemohon pada angka 7halaman 4 merupakan pengakuan secara implisit yang dinyatakan olehPemohon karena faktanya Pemohon mengetahui dan bahkan hadir sertamengetahui agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 23 Desember 2008 dan hasil RUPSLB tersebut telah dituangkankedalam Akta No. 72 tanggal 31 Desember 2008 (Akta No. 72), dimanabeberapa perubahan Aggaran Dasar Termohon tersebut adalah mengenai (i)penyesuaian Anggaran Dasar terhadap

,Termohon tetap memberikan laporan perusahaan dengan baik bahkan semualaporan keuangan periode tahun 20032007 telah dibuat oleh auditorindependen dan hasilnya telah dilaporkan pada saat RUPSLB tanggal 23Desember 2008;Bahwa dalil pada angka 3 tersebut bertentangan dengan fakta yangsebenarnya karena tanpa diminta oleh Pemohon mengenai penyelenggaraanRUPS, justru dengan jelas dan terperinci, rangkaian penyelenggaraan RUPSdan RUPSLB telah sedemikian rupa dilaksanakan oleh Termohon, namunbeberapa kali

tanggal16 Januari 2014 dan sebelum dilakukan RUPSLB tersebut, Direksi Termohonpada saat itu telah secara resmi mengundang Pemohon melalui undangantertulis tanggal 27 Desember 2013 dan undangan tersebut telah diterima olehsatpam yang menjaga rumah Pemohon.Bahwa hasil RUPSLB tanggal 16 Januari 2014 tersebut telah dituangkan dalamAkta No. 1 tanggal 3 Februari 2014 (Akta No. 1) dan bahkan telahdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimanadinyatakan dalam Surat Nomor AHUAH.01.1008231

International Islamic Boarding School pada tanggal23 Desember 2008, dan dalam RUPSLB tersebut Pemohon hadir dengan diwakilioleh Kuasa Hukumnya, namun kemudian dikarenakan tidak adanya kesepahamanantara Kuasa Hukum Pemohon dengan peserta RUPSLB lainnya, maka KuasaHukum Pemohon kemudian keluar dari ruangan rapat, namun demikian RUPSLBtersebut tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Pemohon ataupun Kuasa Hukumnya,dan kemudian RUPSLB tersebut telah mengambil beberapa keputusan, yangsalah satunya adalah mengenai

tahun2008 sampai dengan 2015;Bahwa Para Pemohon telah memperingatkan Termohon untuk segeramelaksanakan RUPSLB sebagaimana Surat tanggal 2 Desember 2015 danSurat tanggal 18 Januari 2016;Bahwa Termohon telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 25 Januari2016.

Namun demikian, pada RUPSLB tersebut sebagian besar pemegangsaham Termohon dengan para pengurus Termohon telah mengaturjalannya RUPSLB sehingga usulan Para Pemohon agar Termohonmembuat laporan keuangan tidak mendapatkan tanggapan di dalamRUPSLB tersebut adapun usulan Para Pemohon agar Termohon membuatlaporan keuangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 adalahdicatat sebagaimana notulen rapat;Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengingatkanagar Termohon melaksanakan usulan

Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

Menunjuk auditor dari kantor akuntan publik independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohon daritahun 2008 sampai dengan tahun 2015;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk mencapat RUPSLB:Menunjuk Para Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk mencapat RUPSLB:Menunjuk Para Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(Termohon) melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumRUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapatumum pemegang saham;5.

") Termohon dengan mata acara /agenda sebagai berikut("Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB"):10.1.

kepada para pemegang saham Termohon dalamrangka penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diminta oleh Pemohon.Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, DewanKomisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB diterima olehDewan Komisaris Perseroan.

Selain itu, melalui Permohonan PenetapanPenyelenggaraan RUPSLB, Pemohon juga meminta untuk diberikankewenangan dalam melakukan penunjukan Ketua RUPSLB serta Notarisyang akan membuat Berita Acara RUPSLB.Terhadap permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmelalui Penetapan No. 12/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Mei 2014("Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB") telah memutuskan untukmemberikan kewenangan kepada Pemohon guna melakukansendiripemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB Termohon

Bahwa sikap Direksi Termohon, yang notabene merupakan penanggungjawab atas segala bentuk pengurusan Termohon, dalam menolakmemberikan keterangan dalam setiap agenda RUPSLB berlanjut dengandiabaikannya isi Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB, khususnya butirkeenam yang memerintahkan Direksi Termohon untuk membawa seluruhbahanbahan yang terkait dengan mata acara/agenda RUPSLB Termohon.Pengabaian tersebut dilakukan Direksi Termohon pada saat Ketua Rapat didalam RUPSLB meminta Dokumendokumen Termohon berikut

P20 pgustus 2014 :Pengumuman Koran perihal Undangan Untuk MenghadiriBukti P21 RUPSLB Termohon, dimuat di Harian Bisnis Indonesia edisi 29Agustus 2014 ;: Akta Notaris No. 11 tertanggal 22 September 2014 perihal BeritaBukti P22 1 cara RUPSLB PT.

Karena itu, tindakan tersebut seharusnyadidahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuanpelepasan sahamdi hadapan RUPSLB Termohon, sebelum Termohonmembuat dan menandatangani akta pengikatan jual belisaham tanggal15 Juli 2009. Karena itu jika persetujuan RUPSLB Termohon tidakdijadikan sebagai landasan hukum terhadap tindakan penjualan saham,lalu apa landasan hukum yang digunakan oleh Termohon di dalammelakukan pengikatan penjualan saham tersebut?

Asasasas inisemestinya menjadi pilar di dalam transaksi mengalinkan saham danmenentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yang ditunjukoleh RUPSLB tersebut.

;(b) Mengapatransaksi tersebut sudah dilakukan tanggal 7 September2009, sementara RUPSLB untuk mendapatpersetujuan penjualanZCB tersebut dilaksanakan tanggal 15 Oktober 20097;(c) Mengapa tidak ada jaminan atas pembayaran ZCB tersebut olehMarshal Enterprise Ltd. ("MEL") kepada Termohon;(d) Apakah penerbitan ZCB saat itu sudah mendapatkan persetujuanRUPSLB dan Mengapa ZCB diterbitkan sebelum adanyapersetujuan RUPSLB?

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

Pada RUPSLB tanggal 21September2010, Berita Acara Rapat sesuaiAkta Nomor 20 tanggal 21Juni2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris diJakarta (BUKTI P.13);b. Pada RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009, Berita Acara Rapat sesuai AktaHal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 217 PkK/Padt/201443.44.VIIL.Nomor 32 tanggal 5 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, S.H, Notaris diJakarta (BUKTIP.14).c.

Rasico Industry adalah 3.865 saham, dengan dihadiri oleh2.020 saham, RUPS telah memenuhi kuorum karena telah melebihi % saham tambah 1.Karena telah memenuhi kuorum, maka putusan RUPSLB hari Rabu tanggal 24 Oktober2007 adalah sah dan dapat dilaksanakan.Dan salah satu putusan pada RUPSLB pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007 adalahmemerintahkan Roedy Marudut Panggabean untuk menuangkan putusan RUPSLB padaAkta serta memberikan kuasa kepada Roedy Marudut Panggabean untuk mengajukanpinjaman (kredit)

BUKTI T26Surat Undangan RUPSLB PT. Rasico Industry tanggal 1 Juli 2008 oleh Jacob Mandomoselaku pemegang saham PT. Rasico Industry kepada Randy Parsaoran Panggabean selakupemegang saham PT. Rasico Industry untuk RUPSLB tanggal 18 Jul 2008 di kantorNotaris Helena Kuntoro SH., dengan agenda pembubaran PT. Rasico Industry27. BUKTI T27Tanda Terima dan Surat Tanggapan atas undangan RUPSLB dari Randy ParsaoranPanggabean selaku pemegang saham PT.

Ltd., atas Notulen Rapat RUPSLB tanggal 23 September 2003.41. BUKTI T42Surat Keberatan tanggal 2 Oktober 2003 Tubagus Mansyur Abubakar selaku kuasa hukumAndreas pemegang 200 saham kepada Roedy Marudut Panggabean selaku Direktur UtamaPT. Rasico Industry Corp. Ltd. , atas Notulen Rapat RUPSLB tanggal 23 September 2003.42. BUKTI T43Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 74/PID /2018/PT BTNRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2003 untukmenyelenggarakan RUPSLB PT.

FAKTA HUKUM KREDIT PT RASICO INDUSTRY KEPADA BANK MEGATELAH MENDAPAT PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA (RUPSLB) PT. RASICO INDUSTRY.Bahwa terungkap berdasarkan keterangan saksisaksi Ny. Rita Pantini Boediarti, RoedyHidayat, Ria Cendrawati dan Keterangan Terdakwa bahwa pinjaman kredit PT. RasicoIndustry kepada Bank Mega telah mendapat persetujuan Rapat umum pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Rasico Industry.Bahwa adanya persetujuan pemegang saham PT.

akta otentik, yaitu Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.Rasico Industry No. 3, tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Raden MasSoediarto Soenarto, SH, SpN sebagaimana tercantum dalam tuntutan Saudara PenuntutUmum adalah tidak terbuktiSebaliknya segala keterangan yang ada dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.