P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib MemilikiAMDAL menyebutkan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinyaberada di dalam kawasan lindung meliputi jenis rencana Usaha dan/atauKegiatan yang diizinkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN SnbSelama persyaratan sesuai pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan terpenuhi yaitu rencana usaha dan/atau kegiatanmasih

izin baru (PIPIB).Untuk pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilaksanakanselama pemrakarsa kegiatan dapat memenuhi segala persyaratan yangdiatur dalam ketentuan perundangundangan.Bahwa Ahli menjelaskan syaratsyarat sebelum izin lingkungan dikeluarkan,Pemrakarsa atau Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusundokumen lingkungan (AMDAL atau UKLUPL) sesuai dengan besaranrencana usaha dan kegiatan sebagaimana diatur pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.38/MENLHK/SETJEN

Bahwa dalam hal kewajiban penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPLterhadap CV HORIZONTAL tidak dapat ditentukan karena ahli tidakdiberikan informasi Skala/Besaran Kegiatan sebagaimana disebutkan padaPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup, Lampiran angka IV, Lampiran II dan Lampiran Ill.

Abhi menerangkan bahwa dalam Permen LHK No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Lampiran I.

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL:Dalam pasal 3 ayat (1):Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadaplingkungan hidup wajib memiliki Amdal.Pasal 3 Ayat (2):Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadaplingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas: pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun

Diktum KEEMPAT sebagai berikut :Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau Badan Otorita PengelolaKawasan Pariwisata Danau Toba wajib melaksanakan seluruhkewajiban pelepasan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversisebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor SK.921/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 dankewajiban sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi yang Dapat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan KawasanHutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubemur SumateraUtara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba,Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas +386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus)Hektar;3.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi AntarFungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan LindungSibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, DiKabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 (tigaratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;c.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan = NomorSK.155/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi AntarFungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisamenjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, di Kabupaten TobaSamosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 Ha;4.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara UntukPengembangan Wilayan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak diKabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas + 386,50 Ha;5.

Jombang yang sedang melakukan patrol rutinyakni Saksi Bowo Suryono dan Saksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasiuntuk mempertanyakan administrasi kelengkapan membawahasil hutanselanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebutmemang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan,Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN

Jombang yang sedang melakukan patrol rutinyakni Saksi Bowo Suryono dan Saksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasiuntuk mempertanyakan administrasi kelengkapan membawa hasil hutanselanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebutmemang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan,Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN

KPHJombang yang sedang melakukan patrol rutin yakni Saksi Bowo Suryono danSaksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasi untuk mempertanyakanadministrasi kelengkapan membawa hasil hutan selanjutnya Terdakwamengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebut memang diambil daridalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan, Surat AngkutanLelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/ MENLHK/ SETJEN

h.Menimbang, bahwa adapun dokumen yang diperlukan berdasarkan PermenLHK No: P.43/menlthksetjen/2015 adalah :Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK).Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B.LH/2021/PN NikPEN.2.4Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Surat angkut lelang (SAL) .Berdasarkan Permen LHK No: P.42 / MenihkSetjen / 2015 adalah :Surat keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK).Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/ SETJEN

/ KUM.1/ 11/ 2016 sebagaimana telah diubah denganP.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 adalah :Nota Angkutan.Nota Angkutan Lanjutan.Nota Perusahaan.Sedangkan yang berhak mengeluarkan dokumen yang menyertai hasil hutan adalah:SKSHHK adalah Tenaga Teknis PHPL dari Perum Perhutani/ Perusahaan.Nota Perusahaan adalah Perusahaan Industri Pengolahan Kayu.Nota Angkutan adalah pemilik hutan hak.Nota Angkutan Lanjutan adalah Perusahaan/ Penampung kayu bulat.Surat Angkutan Lelang adalah Pengawas Tenaga Teknis PHPL

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorNo.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, maka 6 (enam) ekor burung Red Lory (Eos bornea)berwarna merah tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungI.

/2019/PN DglKM HA1 HA2 Paraf ekspedisi darat dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per ekorditambah biaya pengiriman sejumlah Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) yangkemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh riburupiah) per ekor, diambil sendiri; Bahwa 6 (enam) ekor burung red lory (eos bomea) berwarna merah yangditemukan pada Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tersebutmerupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.P.106/MENLHK/SETJEN

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi; Bahwa Terdakwa ANDI ISRONI YUSUF Alias MAS RONI tidak memliki izinyang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memelihara,atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap sebagai satu kesatuandengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi.

Lhok Mambang mobil yang mereka kendaraidiberhentikan oleh sebuah mobil avanza hitam, lalu turun dari mobilbeberapa orang dan mengatakan bahwa mereka personil Polres Bireuen,lalu mobil dan isinya diperiksa, setelah diperiksa dan diketahui bahwaTerdakwa membawa siamang, dan diamankan ke Polres Bireuen; Bahwa siamang jantan tersebut akan dijual seharga Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah); Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk/ Setjen

/ Kum.1/ 12/ 2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ada 137 jenis satwa mamalia yangdilindungi, Owa siamang merupakan satwa mamalia yang dilindungiterdapat dalam nomor urut 70 dengan nama latin Symphalangussyndactylus; Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 pihak BKSDA Wilayah Lhokseumawe membawa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor owa siamangke kantor BKSDA Aceh sesuai dengan Berita

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ada 137 jenis satwamamalia yang dilindungi, owa siamang terdapat dalam nomor urut 70dengan nama latin Symphalangus syndactylus;= Bahwa hewan yang diperlihatkan merupakan kera tidak berekordan seluruh jenis kera

hanyauntuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur rumusan pasal ini, pertamatama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah satwa dalam perkara iniyaitu berupa 1 (satu) ekor Siamang termasuk ke dalam kategori satwa yang dilindungi atau tidak;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai jenisjenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa hargapatokan untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) yang berasal dari wilayahSumatera Kel. Meranti adalah Rp. 670.000/m* dan KelompokRimba Campuran adalah Rp. 370.000/m*, dan harga patokanuntuk Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah Rp. 310.000/m?

/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan yang Berasal dari Hutan Alam, Pengangkutan kayu bulat yangberasal dari hutan negara dapat dikenakan sanksi menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan : Pasal 83 ayat (1) huruf b Orang perseorangan yang dengansengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara

/ Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak diatur sebagai berikut Perlu dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usulhasil hutan hak kayu bulat yang diangkut.

P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa hargapatokan untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) yang berasal dari wilayahSumatera Kel. Meranti adalah Rp. 670.000/m* dan Kelompok RimbaCampuran adalah Rp. 370.000/m, dan harga patokan untuk KayuBulat Kecil (KBK) adalah Rp. 310.000/m*.

/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak).Benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 10.00 Wibbertempat di halaman parkiran Kantor Komisi Pemilihan Umum ProvinsiRiua Jalan Gajah Mada Pekanbaru ahli telah melakukan pengukuranterhadap kayu bulat yang telah disita dari terdakwa dengan hasil, sebanyak47 (empat puluh tujuh) batang sama

P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yangberlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutandan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.c.

Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan.d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei 2003,tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan luranKehutanan.Bahwa benar Ahli menjelaskan sebagai berikut yaitu :a.

Nota Angkutan adalah salah satu dokumen surat keterangan sah hasilhutan kayu yang digunakan untuk menyertai pengangkutan sesuaidengan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar Kelompok Jenis Meranti (Kruing) sebanyak 231 Keping =16,7936 M?

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, pengangkutan hasil hutan yang berasal darihutan alam dari kayu bulat yang mengalami proses perubahan bentukmenjadi kayu gergajian hanya dapat dilakukan pada IUIPHHK dan dalampengangkutannya wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu Olahan (SKSHHKKO) diterbitkan oleh GANISPHPL secara selfassement

seharusnya menggunakan dokumen berupa suratketerangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/Menlhk/ Setjen/2015 JoP.60/Menlhk/Setjen/Kum/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam.Bahwa benar perbuatan terdakwa bersamasama BUDI SAZALI BinAZHARUDDIN tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan melanggarketentuan pasal 16 Jo Pasal 88 ayat 1 huruf a Undang Undang RI nomor18 tahun 2013,

KantongSemar Kelam (Nepenthes clipeata) harus mempunyai izin dari PemerintahRepublik Indonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dariPemerintah Republik Indonesia terkait kepemilikan 30 ) individu Kantong SemarKelam (Nepenthes clipeata).Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam(Nepenthes clipeata) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftardalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.AtauKedua :Bahwa Terdakwa RAHMAN bin BANYU, pada hari Selasa tanggal

atau luar negara Indonesia harus mempunyai izin dari Pemerintah RepublikIndonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari PemerintahRepublik Indonesia terkait kepemilikan 30 (tiga puluh) individu Kantong SemarKelam (Nepenthes clipeata).Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam(Nepenthes clipeata) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftardalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN SagPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Membaca

Bahwa dari 12 (dua) belas batang kayu jati tersebut 6 (enam) batang adalahkayu jati milik terdakwa sendiri yang ditanam dan ditebang ditanahpemajakan rumah terdakwa sendiri dan telah dilakukan lacak balak olehpetugas Perhutani benar bahwa dibelakang rumah terdakwa di DusunSidomulyo Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Bojonegoro terdapat 2 (dua)buah tunggak jati bekas tebangan terdakwa dan sesuai dengan PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.48/MENLHK/SETJEN /KUM.1/8

/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi administratif.

No.Pol.S5234BD.Bahwa dari 12 (dua) belas batang kayu jati tersebut 6 (enam) batang adalahkayu jati milik terdakwa sendiri yang ditanam dan ditebang ditanahpemajakan rumah terdakwa sendiri dan telah dilakukan lacak balak olehpetugas Perhutani benar bahwa dibelakang rumah terdakwa di DusunSidomulyo Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Bojonegoro terdapat 2 (dua)buah tunggak jati bekas tebangan terdakwa dan sesuai dengan PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.48/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi administratif.Bahwa 6 (enam) batang kayu jati yang juga diangkut oleh terdakwa dalambentuk perseg!

8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat (2) dan (3)yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana dan hanyamelanggar sangsi administratif.

Sedangkan gambar 7karakter wajahnya yang kekar menunjukkan berkelamin jantan;Harimau Sumatera (Panthera tigris Sumatrae) dan Macan Tutul(Panthera pardus melas) termasuk jenisjenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor

/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu HarimauSumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Macan Tutul (Panthera pardusmelas) termasuk famili Felidae terdapat pada nomor urut 55 dan 56;Bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi ataubarangbarang yang dibuat dari

Satwa burung Merak Hijau (PavoMuticus) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi sebagaimanatercamtum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 171;Bahwa Merak Hijau atau dalam nama ilmiahnya Pavo Muticusmempunyai bulu yang indah.

Rusa Timor (RusaTimorensis) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut32;Bahwa Rusa Timor atau dalam nama ilmiahnya Rusa Timorensis adalahhewan mamalia pemamah biak (ruminan) yang termasuk

Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungli, yaitu :a) Burung Merak Hijau (Pavo Muticus) termasuk Famili Phasianidaeterdapat pada nomor urut 171;b) Rusa Timor (Rusa Timorensis) termasuk famili Cervidae terdapatpada nomor urut 32;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN NgwBahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 11 Ayat (1).Hasil penangkaran satwa

., Analis Permasalahan Hukumpada Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Setjen KementerianHukum Dan HAM RI., Ka. Pembinaan Bimbingan, dan TI KanwilKementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Ka. Seksi PelayananTahanan Rutan Kelas Surakarta dan Ka.

M.H., BromaManunggal Bilhag, S.H., S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., MohammadArnaz, S.H., dan Binta Afida Rahmatika, S.H., M.Kn dipersidangan dan ParaTergugat hadir kuasanya: Fiska Bella Kusuma, S.H., (Analis Hukum pada BiroHumas, Hukum, dan Kerja Sama Setjen Kementerian Hukum Dan HAM RI.) ,Awaluddin Kadriah, S.Hi., (Analis Permasalahan Hukum pada Biro Humas,Hukum, dan Kerja Sama Setjen Kementerian Hukum Dan HAM RI.) BudiYuliarno (Ka.

tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalahsuatu jenis satwa yang diduga populasinya di alam melimpah dandaerah sebarannya masih luas, serta belum diatur dalam peraturanperundangundangan;Bahwa Ahli menjelaskan, jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesiasampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1I/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yangdireduksi karena memiliki cacat yang dapat mereduksi volumelebih dari 40 % atau kayu lainnya yang ditetapkan olehDirektur Jenderal;Bahwa benar Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenisMeranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis Beliansejumlah 170 keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yangdihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN

Hutan;Bahwa Kayu jenis Meranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayujenis Belian sejumlah 170 keping = 4,6312 M3 tersebut tidak dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenis Merantisejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis Belian sejumlah 170keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yang dihasilkan daripohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN

Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan oleh terdakwaSAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN

Kayu jenis Belian sejumlah 170 keping = 4,6312 M3 tersebut tidakdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayujenis Meranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis BelianHal 19 Sampai 26 PUTUSAN Nomor 424/Pid.Sus.LH/2018/PN Ktpsejumlah 170 keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yang dihasilkandari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/ SETJEN

MenhutlI/2014 tentang Penetapan Harga PatokanHasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti RugiTegakan dan Pengganti Nilai Tegakan :Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagaiberikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan olehterdakwa SAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yangpada pokoknya sebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656/Menlhk/Setjen

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara yang pada pokoknyasebagai berikut:Berawal ketika saksi Riyanto mendapatkan informasi adanya pembalakan liardi hutan didaerah Sungai Kenak Desa Peniti Kecamatan Segedong KabupatenMempawah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapbkan sebagai Kawasan HutanDengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai tempat penelitian yang diserahkanpengelolaannya kepada Universitas Tanjung Pura berdasarkan Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 656/Menlhk/Setjen

ikut dalam penindakan terhadap pembalakan liar tersebut, karena Saksimerupakan salah seorang yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas KehutananUniversitas Tanjung Pura Pontianak untuk melakukan penindakan terhadappembalakan hutan yang terjadi di Sungai Kenak Desa Peniti Dalam IlKecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;Bahwa yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan tersebut sebagaiKHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) adalah Surat keputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656 / Menlhk / Setjen

Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar:Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor. 336/Pid.BLH/2020/PN MpwPSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) kayu kelompok Campuranyaitu Rp.500.000 x 10% x 7,7044 M? x 2 = Rp. 770.440, (Tujuh ratus riobu empat ratusempat puluh Rupiah);b.

Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar:Ganti Rugi Tegakan kayu kelompok Campuran yaitu Rp 500.000, x7,7044M$ x 2= Rp. 7.704.400,(Tujuh juta tujuh ratus empat ribu empatratusrupiah);Kerugian Negara bellum termasuk kerusakan lingkungan yangdiakibatkannya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam;C.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.85 / MENLHK Setjen / Kum.1/ 11 / 2016tanggal 04 November 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang bersal daru Hutan Hak;Bahwa benar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 jo.

P.48/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan, dan berdasarkan Pasal 4 Ayat (4)bahwa Pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yangmengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari HutanNegara.

/Kum.1/10/2019 tentang PenataUsahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau NotaAngkutan jika kayu bulat kecil tersebut berasal dari hutan haksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPenata Usahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran = KayuTangkapan/Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah RiauDITPOLAIRUD LP

/Kum.1/10/2019 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayuyang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutan jika kayu bulat kecil tersebutberasal dari hutan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbuktimelakukan pengangkutan kayu bakau dengan ukuran campuran ke

Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah IV JambiNomor 80/BPHP.IV/TU/UM/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.Bahwa dokumen Yang Harus di miliki untuk mengangkut, menguasai ataumemiliki Kayu Bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Meranti danJenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) adalah Surat Keterangan Sahnyahasil Hutan Kayu Kayu Bulat ( SKSHHKKB) ;Bahwa Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN

Hakim Hakim HakmKetua Anggota Anggota P.48/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam .Sedangkan untukkayu bulat jenis Kayu Durian dokumen yang harus dimiliki adalahmenggunakan dokumen berupa Nota Angkutan yang dikeluarkan olehPemilik Kayu; Bahwa perbuatan Terdakwa JHON KENEDI Als JHON Bin JUSUH

Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) wajib dilengkapi dengan dokmenberupa Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Bulat ( SKSHHKKB) sedangkan untuk kayu bulat jenis Kayu Durian wajib dilengkapi dengandokumen berupa Nota Angkutan; Bahwa perbuatan pengangkutan kayu bulat oleh Terdakwa JHON KENEDIAls JHON Bin JUSUH tanpa dilengkapi dengan dokumen tersebut telahmelanggar aturan yang mana berdasarkan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlthk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlthk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam bahwapengangkutan kayu bulat Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Merantidan Jenis Kayu Balam) dan Kelompok Rimba Campuran (Jenis Kayu KayuMedang Kuning dan Jenis Kayu Terentang) oleh Terdakwa JHON KENEDIAls JHON Bin JUSUH

WIDODO Bin SUNAR Bahwa dapat Ahli jelaskan yang di maksud dengan Hasil HutanKayu, Kayu Hasil Hutan, Surat keterangan sahnya hasil hutan, NotaAngkutan, dan Nota perusahaan yaitu :Hasil Hutan Kayu adalah Hasil Hutan berupa Kayu Bulat, KayuBulat Kecil, Kayu Olahan, atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan (pasal 1 angka 13 Undangundang No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan),Sedangkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen

/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam, Pasal 1 angka 23, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yangditerbitkan melalui SIPUHH.Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.LH/2021/PN JmbNota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untukmenyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10

Dengandemikian jenis kayu tersebut merupakan hasil hutan Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17Oktober 2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan alam, Pasal 11 ayat 2 poin b, pengangkutan kayu olahanberupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan atau ke industriprimer harus disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK). SKSHHK diterbitkan secara online melalui aplikasiSIPUHH.

P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasihutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.C.

Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan.d.

Pada titik koordinat (1) S 55.046 (Lintang Selatan) E.101 59'46.132(Busur Timur)Dan selanjutnya titik koordinat diplotting kedalam: Peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 878/MenhutII/2014tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I NomorSK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di ProvinsiRiau.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentangkawasan hutan Provinsi RiauDiperoleh titik koordinat dimaksud di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec.Ukui, Kab. Pelalawan dengan status sebagai Hutan Produksi (HP).Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli Kerusakan Tanahdan Lingkungan di Kawasan Hutan (Hutan Tanaman Kehidupan/TK) DesaLubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui Kab. Pelalawan oleh Ahli DR.

Pada titik koordinat (1) S 55.046 (Lintang Selatan) E.101 5946.132(Busur Timur)Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 138/Pid.B/LH/2021/PN PlwDan selanjutnya titik koordinat diplotting kedalam:Peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 878/MenhutlI/2014tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi RiauSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I NomorSK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang perubahanperuntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di ProvinsiRiau.Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentangkawasan hutan Provinsi Riau;Diperoleh titik koordinat dimaksud di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec.Ukui, Kab.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tentangperubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan diProvinsi Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tentangkawasan hutan Provinsi Riau.

tersebutdengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Pelangan,Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan system Barteryaitu menukar dengan 4 (empat) bungkus rokok .Bahwa Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster) adalahmerupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenisjenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/SETJEN

dan Ekosistemnya) ;Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yangdilindungi atau yang tidak dilindungi (Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8 Tahun 1999tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung)) ;Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakan satwadan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari teluryang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalam lingkungan terkontroldan atau dari anakan yang diambil dari alam (PERMENLHKRI NomorP.20/MENLHK/SETJEN

jenis tumbuhan dan satwa liaryang dilindungi atau yang tidak dilindungi (Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8Tahun 1999 tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung));> Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakansatwa dan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakandari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalamlingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alamHalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtr(PERMENLHKRI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN

Bahwa Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster)adalah merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindimgi dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, serta Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, yang

jenis tumbuhan dan satwa liaryang dilindungi atau yang tidak dilindungi (Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8Tahun 1999 tentang Jenisjenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung));> Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu PengembangbiakanHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtrsatwa dan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakandari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalamlingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam(PERMENLHKRI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN

melaporkan kepada Dinas Kehutananagar dilakukan terlebih dahulu pengecekan oleh Dinas Kehutananapakah pohon tersebut tumbuh dikawasan hutan atau tidak selanjutnyadibuatkan berita acara;Bahwa meskipun kayu berjenis meranti dan timbalun (yang juga masukkelompok jenis meranti) dibudidayakan di hutan hak, jika dilakukanpengangkutan, tetap harus disertai dengan nota angkutan maupun notaangkutan lanjutan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan RlNomor: P.48/Menlhk/Setjen

/Kum.1/8/2017 Tahun 2017 ~~ TentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RINomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.Bahwa untuk pengangkutan kayu jenis meranti dan timbalun (yang jugamasuk kelompok jenis meranti) yang berasal dari hutan alam,berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RINomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tahun 2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu

/Kum.1/8/2017 Tahun 2017Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan RI Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN MrjTentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak; Bahwa menurut pengetahuan ahli untuk pengangkutan kayu jenis merantidan timbalun yang berasal dari hutan alam, berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan RlNomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum. 1/10/2019 Tahun 2019

disertai dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan yang merupakan dokumen dokumen bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimanadiatur dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2013;Menimbang, bahwa kayu berjenis meranti dan timbalun dibudidayakandi hutan hak apabila akan dilakukan pengangkutan, tetap harus disertai dengannota angkutan maupun nota angkutan lanjutan berdasarkan ketentuan dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RlNomor: P.48/Menlhk/Setjen

/Kum. 1/8/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RlNomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016 Tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganjelas terlinat pada waktu ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan dokumententang keabsahan apa yang ia angkut.