Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter

Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter

lingkungan; Bahwa yang dimaksud dengan IPPKH (lIzin Pinjam PakailKawasan Hutan) adalah izin penggunaan kawasan hutan untukkepentingan di luar kegiatan kehutanan yang hanya dapat dilakukanuntuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis, antara lain:Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 81/Pid.BLH/2020/PN KbaOo religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman nonkomersial dan wisata rohanifo) pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara,minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter

IMMS ;Bahwa setelah C&C keluar, saksi kembali diminta LAM CHONG SAN untukmengurus rekomendari ET di Dirjen Minerba Jakarta dengan melampirkan dokumen: Study Kelayakan untuk smelter ;v UP OP;v C&C; Halaman 132 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby Pembayaran luran Tetap setiap tahun ;Setelah satu bulan keluar Rekomendasi ET dari Dirjen Minerba ; Setelah itu diajukan ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan ET, denganmelampirkan : vy Rekomendasi ET dari Dirjen Minerba ;v Akte Perusahaan

IMMS harus mendapatkan rekomendasi SPE dari DirekturPembinaan dan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba, dengan melampirkan :v RKAB; Rencana Produksi ; Rencana Eksport ; Pelabuhan yang akan digunakan untuk eksport ; IUP OP;C&C ; Study kelayakan smelter ;ET;SNL LK LK Setelah hampir dua bulan Rekomendasi SPE dari Direktur Pembinaan danPengusahaan Mineral Dirjen Minerba keluar, kKemudian Rekomendasi SPE tersebutdiajukan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di Jakarta, dengan melampirkan

IMMS dihentikan karena belumpunya smelter sesuai dengan peraturan Menteri ESDM ; Bahwa saksikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa terkait dengan Studi AMDAL Pembangunan Pertambangan Pasir Besi olehPemrakarsa PT. Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS), yang saksi ketahuimerupakan kajian/telaah ilmiah terkait dengan kegiatan analisis mengenai dampaklingkungan yang diminta oleh pemrakarsa ( PT. IMMS ) kepada CV. LINTASSUMBERDAYA LESTARI (CV. LSL) ;Bahwa CV.

karena saksi mempunyai usaha tambang sendiri di Sulawesi ; Bahwa saksi tidak ikut dapat kepengurusan PT IMMS ;Bahwa benar ada 2 alat berat milik saksi yang ikut disita oleh Kejaksaan, karenasaksi letakkan di rumah Lam Chong San di JI Arowana No. 91 Jember ; Bahwa 2 alat berat tersebut adalah :e 1 (Satu) unit Excavator merk Keihatsu EEX 07 / 921 C ( Warna kuning) ; e 1 (Satu) unit Bulldozer ( warna orange ) merk Hitachi No.seri DX75 M ;Bahwa 2 alat berat tersebut akan saksi gunakan untuk membuat smelter

Setjen/Kum. 1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan HutanPasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untukkepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukanuntuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, padaPasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluarkegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputipertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana,prasarana dan smelter

SK Bupati Minahasa Utara Nomor 194 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013tentang Surat Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup KegiatanPertambangan Bijin Besi, Pembangunan Pabrik Smelter/Baja,Pembangkit Listrik, Pembangunan Dermaga dan Relokasi Penduduk diDesa Ehe dan Kahuku Kecamatan Likupang Timur KabupatenMinahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;f.

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1976 berdirilah PT.Inalum sebuahperusahaan yang mengelola dan / atau memanfaatkan air Sungai Asahandengan cara memutar turbin guna mendapatkan tenaga listerik, dimanasebagian besar arus listerik yang dihasilkan tersebut dialirkan melalui transmissiline ke Kuala Tanjung untuk digunakan kepentingan peleburan aluminium(smelter plan);7.

tonKomoditas Ekspor 4 230,0%Ekspor tahun 2014: 1 juta tonEkspor tahun 2019: 3,3 juta ton5 Komoditas Impor 413,5%Impor tahun 2014: 7,4 juta tonImpor tahun 2019: 8,4 juta tonKomoditas Ekspor 4 13,9%Nilai ekspor 2014: USD235,68 jutaNilai ekspor 2019: USD268,54 jutaKomoditas Impor 4 48,9%Nilai impor tahun 2014: USD20,59 jutaNilai impor tahun 2019: USD30,65 juta oo f8o8F 980 8Pabrik tutupq PT WRP Buana Multicorpora, PT Indiglove, PTCatatan: 1, Peningkatan produksi dan ekspor didorong investasi baru smelter

Kawasan HutanProduksi; dan/atau b. kawasan hutan lindung; Pasal 4 ayat (2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatankehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. religi,meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial danwisata rohani; b. pertambangan meliputi pertambangan mineral,batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana,dan smelter; c. dst hingga huruf q.

Selama 1(satu) jam diperkirakan melintas 12 (dua belas) trukmengangkut bahan tambang dengan estimasi 1 (satu) trukdiperkirakan mengangkut 25 (dua puluh lima) ton per trukyang kemudian dikirimkan ke Smelter.3) Kegiatan perusahaan pertambangan biji nikel tanpa izin inijuga menjadi akses para pelaku pembalakan liar, sehinggadisepanjang jalan yang dibuka terdapat kayukayu balok.Kuat dugaan kayukayu tersebut akan diangkut tanpadokumen dan belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR.4) Terjadi kejanggalan dalam

Transaksipembanding adalah transaksi independen yangpaling sebanding kondisi transaksinya dengankondisi transaksi afiliasi berdasarkan hasil analisiskesebandingan;Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali melakukan transaksiafiliasi dengan Atlantic Copper dan PT Smelting.Kedua perusahaan afiliasi tersebut merupakanperusahaan smelter dengan open account sebagaipayment methoanya;Halaman 37 dari 105 halaman.

Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter

Apabila kondisinya ternyata eksportir telah memiliki smelter lebihdari 70% dan menurut Permendag menyatakan bebas bea keluar, makaPasal 82 ayat 6 UU Kepabeanan tidak dapat diterapkan;Ahli menjelaskan Pasal 53 ayat 3 UU Kepabeanan, apabila eksportirtelah melakukan pemberitahuan maka eksportir telah beritikad baik danapabila eksportir melakukan pembatalan ekspor maka wajibmemberitahukan pembatalan ekspor ke Bea Cukai sesuai perintahUndangUndang;Ahli menjelaskan terkait NHI yang menjadi dasar Bea Cukai

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmemiliki fasilitas smelter sehingga produkTermohon Peninjauan Kembali masih berupakonsentrat, yaitu konsentrat tembaga, emas, danperak.c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menjualproduk konsentrat tersebut ke beberapaperusahaan di dalam maupun luar negeri, baik keperusahaan afiliasi maupun ke perusahaan nonafiliasi.d.

RULIGUNAWANBahwa saksi bekerja di PT Jaya Abadi yang bergerak di bidangPeleburan Timah/Smelter ;Bahwa BBM yang digunakan untuk kegiatan tersebut yaituberupa BBM dari Solar Industri yang dipesan melalui PT PragaJaya yang saksi ketahui selaku agen solar ;Bahwa alamat tujuan pengisian BBM Solar dari PT Praga Jayatersebut diantarkan ke lokasi kerja PT Jaya Abadi yaitu ke arahIndustri daerah Ketapang dengan jumlah pembelian tergantungpemakaian;Bahwa PT Jaya Abadi dapat mengetahui bahwa solar yang diantaroleh

timah ;Bahwa saksi pernah melihat adanya sopir PT Praga Jaya yangbernama DODO dan EKO mengantar pesanan BBM Solar ke PTJaya Abadi BBM Solar dan Solar yang mereka antarkan selaludiperiksa , dan selalu dalam keadaan cukup ;Bahwa pengantaran yang dilakukan PT Jaya Abadi selain didalamkota juga termasuk diluar kota yaitu daerah Ketapang ;Bahwa sebagai pelanggan sejak tahun 2005 antara PT Jaya Abadidengan PT Praga Jaya sampai dengan saat ini masih berlanjuttanpa pernah adanya complain ;Bahwa untuk mesin smelter

Bukit Timah adalah smelter yang berlokasi di Pangkalpinang;Bahwa Saksi mengetahui susunan manajemen PT. Bukit Timah;Bahwa M. Chanafi adalah Direktur yang menggantikan Tan Suherman,sedangkan Wiranto Nurhadi adalah Vito (pbemegang saham) di PT. BukitTimah;Bahwa PT.

BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tok Kantor Cabang KualaTanjung, beralamat di Jalan Smelter Site Kuala Tanjung, Kec.Sei Suka, Kab. Batubara.Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 312/Pdt/2021/PT MDNDalam hal ini diwakili oleh Martinus Matondang selakuPemimpin yang memberikan Kuasa kepada Ghema ClaraNatra, SH., dkk, masingmasing pegawai PT.

Terdakwa.Bahwa sebelum pertemuan RULLY bilang sama Terdakwa menyuruh membawa datadata yang jelas lalu Terdakwa membawa pembayaran DP PT ASINDO, IUP produksi,IUP eksplorasi dan Terdakwa juga bilang pemilik ASINDO adalah TOTO SYAFRUDINtetapi telah dijual kepada Terdakwa serta telah dibayar RP.2,1 Milyar, sehingga sudahjelas didokumen tersebut TOTO SYAFRUDIN sebagai Direktur Utamanya.Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan lagi di Taman Anggrek waktu itu LIM HENGUNG bilang ada investor dari China mau bikin smelter

Larangan ini misalnya, terkait kerja sama antara pemegangHalaman 119 dari 190 PUTUSAN Nomor 119/PDT.G/2020/PN.JmbIUP dengan perusahaan smelter yang tidak memiliki izin (IUP atau IUPOperasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian) sebagaimanadiatur dalam Pasal 104 UU No. 4 Tahun 2009;Bahwa penetapan kuota ini menyangkut kinerja penerimaan negara,khususnya penerimaan negara bukan pajak yang menjadi target dariKementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Larangan ini misalnya, terkait kerja sama antara pemegangHalaman 153 dari 190 PUTUSAN Nomor 119/PDT.G/2020/PN.JmbIUP dengan perusahaan smelter yang tidak memiliki izin (IUP atau IUPOperasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian) sebagaimanadiatur dalam Pasal 104 UU No. 4 Tahun 2009.Menimbang, bahwa keterangan ahli dari Dr. Anmad Redi, S.H., M.H.,tersebut berkesesuaian dengan keterangan ahli dari Pihak Para Tergugat danPara Turut Tergugat atas nama Dr.

Mineral, sebagai peraturan untuk melaksanakanketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara, telah menimbulkan sikap pro dan kontra baik di kalangan AparatPemerintah Daerah, kalangan Professional maupun kalangan PengusahaPertambangan Mineral;Prinsipnya mereka menyetujui dilakukannya peningkatan nilai tambahterhadap hasil pertambangan mineral melalui kegiatan pemurnian bijihmineral dengan cara membangun smelter