Ditemukan 821 data
14 — 2
perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan,Kota Prabumulih pada tanggal 15 April 1992;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5)UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talakdan Rujuk yang diberlakukan dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun1954, dan Pasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip
16 — 7
tersebut denganmenyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal26 Agustus 2018 di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004,Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 danPasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, untuk tertip
15 — 9
pertimbanganpertimbangan yang telahdiuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut denganmenyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di KecamatanPrabumulih Timur, Kota Prabumulih, pada tanggal 01 Januari 2000;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 danPasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, untuk tertip
90 — 15
masingmasing nama Pemohon tertulis EKO PURNOMO, Tempat lahir diSragen, Tanggal lahir 1 Januari 1984, adalah yang benar (2 Foto copy Kartutanda penduduk dan kartu Keluarga ijazah terlampir); Bahwa dalam dokumendokumen Pemohon miliki tersebut diatas tertulisPARYANTO EKO PURNOMO tempat lahir di Sragen, tanggal lahir 1September 1984, adalah yang menunjukan subyek permohonan ini adalahsatu orang yang sama yaitu Pemohon 5 Bahwa maksud dan tujuaan Pemohon mengajukan permohonan penetapan iniadalah untuk tertip
16 — 7
Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusHalaman 7 dari 10 halamandidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif
OLAF M
37 — 1
Perkawinan Pemohon yang terlambat tersebut diKantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif JakartaPusat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku, karena dengan didaftarkannya perkawinan tersebut maka hubungan antaraPemohon dengan Elizabet T Darmasela secara hukum formil adalah suami istri dansetelah Elizabet T Darmasela meninggal dunia, maka status Pemohon adalah dudayang ditinggal mati istrinya, sehingganya adminitrasi kependudukan menjadi tertip
16 — 6
hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah
115 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Factidan Judex Juris, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkanoleh karena didasarkan pada "kekhilafan dan kekeliruan yang nyatayang sangat mencolok, membenarkan perbuatan itikad buruk danperbuatan melanggar hukum dan penyalahgunaan kekuasaan secarasewenangwenang;Alasan hukum kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang sangatmencolok kelima: Majelis Hakim Judex Facti dan Judex Juris, dalammemutus perkara a quo, kurang cukup pertimbangan hukumnya(onvoldoende gemotiverd) dan melanggar tertip
hukum acara perdata:1.Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara a quo tidak memberikanpertimbangan hukum kurang cukup (onvoldoende gemotiverd) danmelanggar tertip acara, karena tidak memberikan pertimbangan yangcukup atas perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige daads)dariTermohon Peninjauan Kembali yang menyalahgunakan kekuasaan(abuse of power) yang secara sewenangwenang dan mendadakmembekukan rekening Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal20 Maret 2010 pada saat kredit berjalan baik, aktif dan
lancar,belum jatuh tempo tanggal 21 Maret 2010 dan jumlah hutang masihdibawah plafon kredit Rp1.000.000.000,00 tanpa memberikan suratpemberitahuan atau surat peringatan terlebih dahulu;Bahwa demikian juga Majelis Hakim dalam memutus perkara a quokurang cukup memberikan pertimbangan hukumnya (onvoldoendegemotiverd) dan melanggar tertip acara oleh karena tidak memberikanpertimbangan yang cukup atas perbuatan melanggar hukum dariTermohon Peninjauan Kembali yang menyalahgunakan kekuasaan(abuse of power
hukum: PutusanPengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung harus dibatalkan karenatidak cukup pertimbangan hukumnya (niet voldoende gemotiverd) danterdapat ketidak tertiban dalam beracara;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan tersebut maka putusanMajelis Hakim a quo, tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan karena didasarkan pada kekhilafan dan kekeliruan yangnyata yang sangat mencolok yaitu, dalam memutus perkara a quo,kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiverd) danmelanggar tertip
14 — 7
Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
13 — 5
Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
28 — 9
Sedangkan surat nikah tersebut sangat perlu bagiPemohon dan Pemohon Il untuk memiliki bukti nikah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akanmelaporkan Penetapan Mahkamah Syariyah atas perkara ini kepada KantorHal. 2 dari 11 hal.
20 — 8
Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertio administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal
28 — 9
pernikahan Pemohon dan MA dan selama itu pula Pemohon dengan MAhidup bersama;Bahwa, suami Pemohon (MA) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari2015 karena sakit;Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dariMahkamah Syariyah Calang Kelas II, guna dijadikan sebagai alasan hukumuntuk mengurus akta kelahiran anak;Bahwa, suami Pemohon MA tersebut sampai beliau meninggal dunia tidakpernah cerai dengan Pemohon dan tidak pula pernah menikah lagi;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
32 — 10
selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki suratnikah,namun surat nikah tersebut hilang dalam bencana gempa bumidisertaii gelombang tsunami tanggal, 26 Desember 2004 di ;Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan Itsbat nikah dariMahkamah Syariyah Calang untuk mengurus keperluan administerasi hajidan umrah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
29 — 9
tempatdikediaman di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, yang duluKecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, sampai sekarang dan telahbergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 ( taga )anak bernama :anakanakanakBahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
27 — 9
mengambil tempatdikediaman di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, KabupatenAceh Jaya, sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri serta telah dikaruniai 3 ( empat ) anak bernama : 1) anak, 2)anak, 3) anak;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip
63 — 12
Enim dengan tugasnya yaitu : MelaksanakanPengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPMPPK di desa, Menjelaskanmaksud dan tujuan PNPMPPK kepada masyarakat, Memeriksa dan Menandatangani rencanakerja secara detail dan Rencana Penggunaan Dana, Memeriksa dan Menandatangani hasilsertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan, memimpin Tim PengelolaKegiatan dalam Rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi, Memeriksa buku Kas Umumdan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertip
40 — 4
selama proses persidangan tidak ditemukanalas an pembenar atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya,karenanya Terdakwa haruslah dijatuhkan pemidanaan yang setimpaldengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
sedang giatgiatnya memberantas peredaran Narkotika ;Perbuatan terdakwa sudah lebih dari satu kali ;HALHAL YANG MERINGANKAN :Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
meringankan:=> Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi;= Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang memiliki istri dananak yang harus dinafkahi;= Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang dan menyesaliperbuatnnya dan terdakwa berlaku sopan selamadipersidangan ;161 Adanya perdamaian antara keluarga terdakwadengan saksi korban dipersidangan ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
39 — 5
program pemerintahyang sedang gencargencarnya memerangi Narkoba ;HALHAL YANG MERINGANKAN :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;e Terdakwa menyesali perbuatannya ;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
dilakukan oleh terdakwa pada saatpemerintah sedang giatgiatnya memberantas peredaranNarkoba ; HALHAL YANG MERINGANKAN :Bahwa terdakwa mengaku dan berterus terang dipersidangan ; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannyaTerdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip
Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mentalgenerasi muda dan diri sendiri.Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa mengakuui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upayabalas dendam tapi lebin bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikapTerdakwa agar lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara,yang bedampak juga dalam mempertahankan tata tertip hokum
Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secaraobjektif, agar pemidanaan
27 — 3
januari 2011;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki surat nikah,namun surat tersebut telah hilang dalam musibah Gempa Bumi dan Tsunamipada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, di , Kabupaten Aceh Jaya.Sedangkan surat nikah tersebut sangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon IIuntuk memiliki bukti nikah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip