Ditemukan 2446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indrayanto indrianto indrayanti indriyana indianto
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
265 — 150
  • Indriyanto SenoAdji, SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UUNo. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinyamelainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengankeharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandangtercela oleh masyarakat;c.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 13 Mei 2015 — Hj.NADRA N.S.Ag Binti NAWAWI YAZID ;
84 — 23
  • Indriyanto Seno Adji dalam makalahnyadengan judul Meyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbaarhandelingyang disampaikan dalam diskusi terbatas di FHUI tanggal 1 Oktober 2002menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusanhukum (rechtsvervijning) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alin pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf bUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarayaitu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
392 — 153
  • Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi KebijakanAparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429),pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3wujud ;a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum atau untukmenguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - SONDANG BARITA N,ST
111 — 30
  • Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan FreisErmessen, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapatdiartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;2.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - FRENKY MARIO LUMBAN TOBING
207 — 277
  • Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan FreisErmessen, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapatdiartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok atau golongan;Putusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MdnHalaman 4452.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
214 — 38
  • SULUNG INDRIYANTO; Bahwa sekira bulan September 2014 saksi dihubungi oleh YUSmeminta bantuan untuk melakukan pengukuran proyek pekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna dan saksi diminta untukmenemui sdr. ROBI Bahwa Kondisi lapangan pada saat saksi mulai melakukan pekerjaanpengukuran di Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab. Natunatersebut yaitu untuk lokasi sudah bersih, dimana para pekerja sedangmembuat pagar seng keliling, penggalian tapak, penggalian untukpembuangan air.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 27 Juni 2016 — MUHAMMAD DAHRIL LUBIS Alias M. DAHRIL LUBIS
94 — 26
  • Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya denganjudul Meyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbaarhandeling yang disampaikandalam diskusi terbatas di FHUI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwa MahkamahAgung RI telah melakukan penghalusan hukum (rechtsvervijning) pengertian yang luasdari pasal 1 ayat (1) Undangundang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alihpengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf bUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
    Indriyanto Seno Adji dalam makalahnyatersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waline mengenaipengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga)wujud yaitu sebagai berikut:Halaman 830 dari 931 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2016./PN.Pdg1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum = atau untuk menguntungkankepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;2.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Agustus 2015 — -KABANG HIDAYAT BIN ARNATA -ENTIS SUTISNA BIN SARHASIM -ATIM BIN SUKARYA
98 — 10
  • Indriyanto Senoaji, SH.MH.,melawan hukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabilasuatu perouatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai darisegi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
96 — 15
  • Indriyanto Senoaji, SH.MH., melawanhukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila suatuperbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segiHalaman 528 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgkepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
153 — 55
  • Indriyanto Seno Adji, dalam bukunya PembalikanBeban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Prof.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 06-05-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
110 — 126
  • Vide Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 KPidSus2018 Putusan Nomor 515 KPidSus2017 Putusan Nomor 2702 KPidSus2016 Putusan Nomor 2022 KPidSus2016
Menimbang bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal formele wederrechtelijkheid dan melawan hukum materiel materiele wederrechtelijkheid hal mana sejalan dengan pendapat Prof Dr Bambang Poernomo SH sebagaimana dikutip oleh Prof Dr Indriyanto
kepentingan pribadi kelompok atau golongan
2 Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh UndangUndang atau peraturanperaturan lain
3 Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana
Vide Prof Dr Indriyanto
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 10 Februari 2016 — -BIMA ILHAM BASTAMAN, SE Als BIMA (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH., MH (JPU)
139 — 23
  • Perbuatan itu tidak patut dan tercela.Menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun2001 menyatakan Pengertian Melawan Hukum dalam tindak pidana korupsi dapatpula mencakup perbuatanperbuatan tercela yang menurut rasa keadilanmasyarakat harus dituntut dan dipidana, dengan maksud secara melawan hukummencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangannamun apabila perbuatan tersebut
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
396 — 124
  • bahwa sebagai salah satu bentuk delik korupsi, penerapanpasal gratifikasi dapat menggunakan system pembalikan beban pembuktianyang bersifat terbatas dan khusus, artinya ketika seorang Pegawai Negeri ataupenyelenggara Negara didakwa menerima gratifikasi senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka dia wajib membuktikan bahwa pemberiangratifikasi yang didakwakan bukan suap atau tidak berhubungan denganjabatan atau berlawanan dengan tugas atau kewajibannya;Menimbang, bahwa menurut INDRIYANTO
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
10292 — 4660
  • 463.1.280. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;463.1.281. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;463.1.282. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRIYANTO
    ke3) asiliatas nama DESI KURNIASARI PARDJO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama RESA LWGOWO SUHODO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama LIES RATNA GUMANTI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRSTTRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke2)dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asiliatas nama INDRIYANTO
    ke3) asli atasnama DESI KURNIASARI PARDJO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama RESA LWGOWO SUHODO;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama LIES RATNA GUMANTI;2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah(rangkap/copy/arsip ke2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke3) asli atasnama INDRIYANTO
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
201 — 68
  • Indriyanto Seno Adji, SH., MH., dalam bukunya Korupsi dan HukumPidana, Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2722 — 4676 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDRIYANTO SENO ADuJI, SH, MH., dalambuku "Korupsi dan Penegakan Hukum" Cetakan Pertama Tahun2009 halaman 18 menyatakan sebagai berikut: "Perlu diketahuibahwa mengingat ajaran "perbuatan melawan hukum materiil"telah dianggap sebagai pelanggaran azas legalitas sekaligusakseptasi dari analogi hukum yang tidak dikehendaki dalamhukum pidana, maka implementasi dengan fungsi negatif inilahyang mendapat toleransi dalam hukum pidana."
    Indriyanto Seno Adjie, meskipunsuatu perbuatan telah tidak sesuai dengan perumusan undangundang (melawan hukum secara formil), maka tidaklah selaluberarti perobuatannya itu seharusnya dihukum, karena masih adakeharusan meneliti dan membuktikan apakah perbuatannya yangtelah sesuai dengan perumusan undangundang itu sebagaiperbuatan melawan hukum secara materiel atau tidak. Terkaitdengan hal ini, di samping perbuatan PEMOHON KASASI(TERDAKWA IRJEN POL. DRS.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1203 — 939 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indriyanto Seno Adji, S.H. M.H., Korupsi:Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, (Jakarta: CV. DiaditMedia, 2007) hal. 439440).Mempidanakan kebijakan negara yang berdasarkan ketentuan bukansaja tidak dibenarkan dalam hukum sebagaimana penjelasan di atas,juga telah menjadi perhatian dan keperdulian masyarakat, karenadampak negatif dari kesalahan penerapan hukum terhadap kinerjapembangunan ekonomi Indonesia.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
178 — 71
  • Indriyanto SenoAdji, S.H., M.H., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);b. Bahwa, pengertian melawan hukum menurut Pasal ayat (1) sub a UndangUndangNomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya, melainkanmencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalampergaulan mesyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;c.