Itu sebabnya Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah

terjadi adalahsengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah UU KUP danUndangUndang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazim ada dalamproses pemeriksaan dan keberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objeksengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhiketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UUKUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

Pembahasan Pokok SengketaSehubungan dengan penjelasan/dalildalil umum Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akandibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajaka quo nyatanyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnyadan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem) sehingga sangat tidakadil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sebagai berikut:1.

terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, makayang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mintamerupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dankeberatan;Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuanformal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak;Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

Putusan Nomor 406/B/PK/PJK/2015 Menurut No Uraian Pemohon Banding Terbanding KOREKSI(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyeraha barang dan Jasa yg Terutang PPNa.1. Ekspor 300.613.076.602 292.573.618.308 (8.039.458.294)a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 964.279.203.900 1.265.339.164.239 301.059.960.339a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0 0a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 680.782.680 680.782.680a.5.

Putusan Nomor 408/B/PK/PJK/2015 MenurutNo Uraian Pemohon Banding Terbanding (Rp) Koreksi(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyeraha barang dan Jasa yg Terutang PPNa.1. Ekspor 270.169.004.487 286.698.963.545 16.529.959.058a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 864.027.826.780 1,164.386.369.761 300.358.542.981a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungu a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 41.689.830 41.689.830a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6.

ayat (2) UndangUndang Pengadilan PajakKarena Telah Memutus Permohonan Banding Pemohon PeninjauanKembali dengan Putusan Tidak Dapat Diterima Walaupun PutusanTidak Dapat Diterima Berdasarkan Pasal 82 UndangUndangPengadilan Pajak Selain Terkait Kekeliruan dan KewenanganHanya Dapat Diputus atas Sengketa Pajak Tertentu yang Bandingatau Gugatannya Tidak Memenuhi Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1)dan/atau ayat (6) UndangUndang Pengadilan Pajaka

Fotocopy UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajaka. Pasal 1 angka 5b. Pasal 2C. Pasal 31d. Pasal 33 ayat 1, selanjutnya diberi tanda bukti T1718. Fotocopy Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya diberi tandabukti T18;19. Fotocopy UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. UndangUndangNomor 16 Tahun 2009a. Pasal 1 angka 26;b.

Uraian Rp.1 Peredaran Usaha 1.695.536.822.2212 Harga Pokok Penjualan 1.436.990.584.1473 Laba Bruto 258.546.238.0744 Biaya Usaha 162.167.711.8075 Penghasilan Netto Dalam Negeri 96.378.526.2676 Penghasilan Dari Luar Usaha 46.626.129.3857 Penyesuaian Fiskal Positif 56.960.412.3658 Penyesuaian Fiskal Negetif 178.809.745.5459 Penghasilan Netto 21.155.322.47210 PPh Terhutang 6.329.096.60011 Kredit Pajaka. PPh Pasal 22 75.552.330b. PPh Pasal 23 369.287.192c.

Tentang Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajaka. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Il atas hartakekayaan berupa barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunanmaupun harta kekayaan yang tersimpan pada bank milik Turut Tergugatlll merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak agarPenanggung Pajak melunasi utang pajak, yang apabila tidak dilakukanpelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atasbarang/aset milik penanggung pajak.b.

ayat (2) UndangUndang Pengadilan Pajak Karena Telah MemutusPermohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali denganPutusan Tidak Dapat Diterima Walaupun Putusan TidakDapat Diterima Berdasarkan Pasal 82 UndangUndangPengadilan Pajak Selain Terkait Kekeliruan dan KewenanganHanya Dapat Diputus atas Sengketa Pajak Tertentu yangBanding atau Gugatannya Tidak Memenuhi Pasal 35 ayat (1)dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1),Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6) UndangUndangPengadilan Pajaka

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanc) Konsekuensi Hukum:Wajib Pajak in casu Penggugat dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak untukmenguji kepatuhan kewajiban perpajakan yang hasilnya berupa Laporan HasilPemeriksaan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak baik SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan (SKPKBT).2) Surat Tagihan Pajaka

perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Halaman 1 dari 110 halaman Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2016LATAR BELAKANGBahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa ("SKPKB PPN") PPN Masa Pajak Oktober2007 Nomor: 00005/407/07/091/12 pada tanggal 02 Maret 2012 denganperincian sebagai berikut: UraianMenurutPemohon Banding(Rp)MenurutTerbanding (Rp)Koreksi(Rp) Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 187/B/PK/PJK/201 7hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Latar Belakang;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa ("SKPKB PPN") PPN Masa Pajak Agustus2007 Nomor: 00003/407/07/091/12 pada tanggal 02 Maret 2012 denganperincian sebagai berikut: Menurut Pemohon MenurutKoreksiUraian Banding Terbanding(Rp)(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka

Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak BumiDan Bangunan Tahun 2013NOP.52.03.020.005.0270054.0,nama dan alamat wajib pajakA. IRI Dusun Pengondang RT.000 RW.00 Sakra Lombok Timuryang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak PratamaPraya tanggal 14 Januari 2013, dan setelah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materaidiatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.3 ;6.7.554.

Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali denganHalaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/2015Putusan Tidak Dapat Diterima Walaupun Putusan Tidak Dapat DiterimaBerdasarkan Pasal 82 UndangUndang Pengadilan Pajak Selain TerkaitKekeliruan dan Kewenangan Hanya Dapat Diputus atas Sengketa PajakTertentu yang Banding atau Gugatannya Tidak Memenuhi Pasal 35 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal40 ayat (1) dan/atau ayat (6) UndangUndang Pengadilan Pajaka

Ketidakjelasan Dasar Perhitungan Upah Mengacu SuratPemberitahuan Tahunan (SPT) Pajaka. Berdasarkan pada Petitum butir 7 halaman 6 Gugatan,PENGGUGAT menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim:"Menyatakan SPT Tahunan sebagai dasar perhitungan Upah,Insentif dan Bonus".b.

Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA.

/WPJ.06/KP.0203/2006tanggal 30 Januari 2006 atas sewa kendaraan PT Autosale LancarMandiri Pemohon Banding tidak memotong PPh Pasal 23.Dan di luar SKB tersebut telah Pemohon Banding potong dan setorPPh Pasal 23nya;PERHITUNGAN PPH PASAL 23 MENURUT PEMOHON BANDING;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka perhitungan PPhPasal 23 yang kurang dibayar adalah sebagai berikut: No Uraian Menurut Pemohon Banding1 PKP/DPP Rp 2.699.514.964,002 PPh Pasal 23 yang Terutang Rp 127.962.436,003 Kredit Pajaka

terjadi adalah sengketa pajak dan dasarhukum yang digunakan adalah UU KUP dan UndangUndang PP, makayang Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) mintamerupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dankeberatan.Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketapajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuanformal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UndangUndang Pengadilan Pajak.Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal PajakA

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TIDAKHARUS DIDAHULUI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAKa. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 21 sampaidengan 22 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemeriksaan BuktiPermulaan harus didahului dengan pemeriksaan pajak adalahmerupakan dalil yang keliru dan menyesatkan.b.

neto dalam negeri (34) (33.421.465.283)6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 37.613.311.6067 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto8 Penyesuaian Fiskal (96.495.899)9 Penghasilan neto luar negeri10 Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e 7 + 8.c + 9) 4.095.350.42411 Zakat 12 Kompensasi kerugian 4.095.350.42413 Penghasilan Tidak Kena Pajak 14 Penghasilan Kena Pajak ( (10 11 12 13) atau Nihil) 15 PPh Terutang (tarif x 14) 16 Penghasilan yang seharisnya tidak terutang PPh 17 Kredit Pajaka