Ditemukan 2744 data
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
75 — 37
Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/ XIX .KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil PemeriksaanPKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada DinasKesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 danlampirannya serta tetap menggunakannya walaupun secara yuridisTergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVIII Sudah tidak memiliki kewenangan (oenbevoegdheid ratione temporis);Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena
faktayang sebenarnya patut diduga palsu.Bahwa pemberian keterangan ahli tanpa disertai surat tugas dari Tergugat serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawanhukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata KerjaBadan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian Keterangan AhliBahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena
71 — 192
., maka Turut Tergugat II patut untuk dinyatakan lalai danteledor karena tidak mampu mengavwasi perdagangan produk yangnyatanyata dapat merugikan konsumen, hal mana seharusnya TurutTergugat Il lebih peduli terhadap fenomena peredaran obat palsuataupun obat yang memiliki izin yang sering terjadi di Indonesia....
114 — 32
., maka Turut Tergugat II patut untuk dinyatakan lalaidan teledor karena tidak mampu mengawasi perdagangan produk yangnyatanyata dapat merugikan konsumen, hal mans seharusnya TurutTergugat Il lebih peduli terhadap fenomena peredaran obat palsuataupun obat yang memiliki izin yang sering terjadi di Indonesia....
Ida Bagus Putra
Tergugat:
1.Ida Bagus Anom Darmawan
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
231 — 154
IDAAYU MADE MAYUN almarhum merupakan boedel waris yang masih utuhdan belum dibagikan kepada PENGGUGAT selaku anak angkat kedua orangtuanya tersebut, sehingga dalam keputusan pengadilan yang menyatakanTERGUGAT sebagai pemilik sah dari objek harta peninggalan orang tuaangkat PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan hukum, dan atas putusanputusan yang mengandung fenomena tidak bebas nilai tersebut harusnlahdinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum terhadap hukumHalaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor
731 — 344
Banyaknya varian atas bentuk maupun konfigurasi botol airminum yang beredar luas dan umum dalam masyarakat sangat ditentukan olehselera pasar sebagai fenomena sosial yang terus berkembang mengikutiperkembangan tren dan jaman.Sebagai contoh, perkembangan bentuk botol air minum dapat dianggap serupadengan perkembangan sepatu olah raga yang bentuk maupun desainnyaserupa satu dengan yang lain.
82 — 43
Fenomena inilah yang terjadi in casu antara ParaPenggugat dan Tergugat. Para Penggugat melalui kuasahukumnya menginginkan dana pensiun yang menjadi obyeksengketa dari almarhum suami Tergugat agar dibagisebagaimana pembagian harta peninggalan pada umumnya(Hukuk Islam); Bahwa prinsip pembagian harta waris berdasarkan hukumwaris dikenal beberapa prinsip yaitu : Prinsip Ijbari, prinsipIndividual dan prinsip Bilateral.
82 — 36
Fenomena ini menunjukkan telah terjadi subsidi besarbesaran darirakyat pemilik tanah kepada pemilik modal.Asas yang dikedepankan dalam UndangUndang No 2 Tahun 2012 adalah asaskesepakatan dengan asas musyawarah untuk penetapan ganti rugi, diharapkan denganlahirnya undang undang ini, kasus seperti Kedung Ombo tidak terulang lagi karenamenurut Penggugat dalam kasus Kedung Ombo musyawarah tidak ada musyawarahselain ditentukan secara sepihak juga dijaga oleh Polisi dan Tentara yangmembawa senjata serta
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUGIHARTO, SH
88 — 28
Bahwa tidak ada jaminan bahwa pendidikandan pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan dapat membuat paranapi lebih baik, bahwa fenomena yang ada, lembaga pemasyarakatanmenjadi sarana pendidikan bagi napi untuk belajar tentang kejahatan,sehingga para pelaku tidak lebih baik dan sadar, melainkan setelahkeluar menjadi residivis,oleh karena itu pidana yang dijatunkan terhadapterdakwa yang masih dibawah umur dan adil apabila Terdakwa dipidanasetimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amarputusan
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto
Pembanding/Tergugat III : AGUS SOEHARDI SH MH
Terbanding/Penggugat : ROBERTUS HARSENO
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga
109 — 63
Pada akhirnya, Tergugat sampaikan, Penggugat telah menerimafasilitas Kredit, dan giliran harus melaksanakan kewajibannya,Penggugat membalasnya dengan Gugatan, fenomena ini adalahfenomena air Susu di balas dengan air tuba, oleh karena itu HARUSDITOLAK.Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan memutus danmemeriksa perkara serta mengadili;1. Dalam Eksepsi;Menerima eksepsi Tergugat dan III;Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;Il.
1.Mikael Bawo
2.Yohanes Raja
Termohon:
POLRI cq POLDA NTT cq POLRES NAGEKEO
151 — 61
maka Hakim harus mampumemaknai maksud dan tujuan dari isi hukum terkait tentang kaedah pranatapraperadilan dengan mempertimbangkan tentang latar belakang pembentukanundangundang serta semua aspekaspek yang melandasi dibuatnya undangundang oleh pembuat undangundang, agar putusan yang diambil dapatmemberikan nilai keadilan, patut dan wajar serta dapat memberikankeseimbangan kepentingan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pranata praperadilan dalam hal obyek penetapantersangka menjadikan suatu fenomena
ROKUS JUMPA, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
205 — 113
Ketika berhadapan dengan fenomena hukum seperti ituharusnya kita kembali pada asas hukum perlindungan bagi masyarakat ; Bahwa menurut pendapat ahli dapat dibenarkan secara hukum apabilakejahatan yang dilakukan pada rezim hukum lama diterapkan hukumannyaberdasarkan rezim hukum baru ; Bahwa menurut pendapat ahli, sebuah peraturan kebijakan itu lahir dariperaturan dimana administrasi Negara menggunakan kewenangannya untukmembuat kebijakankebijakan tetapi kebijakankebijakan yang dibuat itu harusHalaman4
1.SUNARYO SADJAR
2.ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
127 — 1191
Dalam kasuskongkrit, hukum dituntut agar mampu berinteraksi serta dapatmengakomodir kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dandinamika masyarakat merupakan fenomena yang harus ditindak lanjutioleh Hakim, agar tidak terjadi kepincangan antara laju gerak dinamikaperkembangan pemikiran masyarakat itu sendiri dengan berhentinyaperangkat hukum berupa undangudang yang bersifat statis ; Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN LboMenimbang, bahwa secara kongkrit Hakim harus dapatmensinergikan
55 — 14
Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap fenomena proposal dan LPJ hibahdari kelompok Bina Karya, Rahayu, Pemuda Harapan dan Muda Abadiyang dibuat oleh staf kesos Pemkot Banjar (Sdri. Surtikasari) . Apakahterhadap proposal proposal tersebut dilakukan verifikasi sesuai peraturanperundang undangan ? Apakah Pemotongan yang dilakukan Sdri.Surtikasari atas perintah terdakwa Ayi Misbah sesuai denngan peraturanperundang undangan.
Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan dana aspirasi dewan / proposalhibah dari kegaiatan reses Ayi Misbah dengan fenomena pemotongan danahibah kelompok Bina Karya, Rahayu, Pemuda Harapan dan Muda Abadi.10. SaksiAY! MISBAH Bin H.
361 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalahrekayasa, masalah proposal ternyata jelas dari fakta pembicaraan tersebutadalah sungguh suatu kejujuran Pemohon Kasasi/Terdakwa untukmemerintahkan seseorang yang dianggap dekat dengan Urip Tri Gunawanuntuk membujuk mengatakan yang sebenarnya dan sejujur jujurnya dalambentuk naskah atau tulisan untuk diungkapkan di hadapan judex facti(Pengadilan Negeri) dalam kesaksiannya sesuai pembicaraan yangdiperdengarkan dari rekaman tersebut, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwabingung dan shock melihat realita serta fenomena
81 — 23
untukmembuat pikiran tenang saja, dimana terdakwa dalam hal ini telah melanggar akantujuan peruntukan dari narkotika itu sendiri telah terjerumus ke dalamnya maka agar52terdakwa tidak lebih jauh terjerumus ke dalam pecandu narkotika atauketergantungan narkotika maka karena terdakwa sudah melakukan pelanggaranhukum maka agar penegakan hukum jalan maka terdakwa juga wajar dan pantasdijatuhi hukuman sebagai pengguna narkotika sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang bahwa juga sebagaimana fenomena
162 — 66
perundangundangan ; 34 Bahwa Putusan Dewan Kehormatan AKPI No. 01/DKAKPI/2013 Tanggal 14 Pebruari2014 adalah bentuk campur tangan pihak luar atas kewenangan dan kemandiriankekuasaan kehakiman oleh Lembaga Yudisial (Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya), sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya yang memeriksa perkara in casu menyatakan putusan DewanKehormatan AKPI No. 01/DKAKPI/2013 Tanggal 14 Pebruari 2014 BATAL DEMIHUKUM ;35 Bahwa selain itu, terdapat fenomena
147 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Tinggi menolak Gugatan Penggugat,membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.Tim. adalah fenomena hukum yang harus dikhawatirkan,karena bisa merusak tatanan hukum di Negeri mi, knususnya di PengadilanNegeri Jakarta Timur;14.Praktek praktek pelanggaran hukum, mafia peradilan, akan sulit diberantas,apabila kenyataan di lapangan terjadi seperti kasus perkara Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.Tim. dimana Majelis Hakim Negeri sudah tepat mengambilkeputusannya berdasarkan
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalau ada koreksi terhadap putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukanterhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksiterhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut;Bahwa pada kenyataannya Terpidana sudah menjalani pidana lebihdari 10 bulan di Lapas Narkotika Kasongan (terhitung sejakpenangkapan bulan Desember 2015) yang tentunya ini sangatmemberatkan Terpidana dan keluarga lainnya, sehingga jika pidanaini
190 — 25
Namun terdapat segi lain yang perlu dilihatsehubungan dengan hakim mengkonstituir sebuah perkata itu, bahwa secarametodelogis serta ajaran filsafat ilmu, kebenaran hukum itu adalah kebenarankoherensi, artinya sebuah kebenaran yang bisa ditelusuri secara logika, bahwahukum itu adalah logis dan bernalar, itu artinya bahwa kebenaran hukumbukanlah merupakan kebenaran korespodensi (kebenaran mutlak), yangmeniscayakan sebuah fenomena sebagai absolut atau harga mati sebagaimana dianut dalam dunia keilmuan
56 — 8
itu sendiri telah terjerumus kedalamnya maka agar terdakwa tidak lebih jauh terjerumus yang bisa mengarah kedalam pecandu narkotika nantinya, sehingga karena terdakwa belum ada bukti yangmendukung bahwa dianya adalah pecandu atau sudah ketergantungan narkotika makakarena terdakwa sudah melakukan pelanggaran hukum maka agar penegakan hukumjalan maka terdakwa juga wajar dan pantas dijatuhi hukuman sebagai penggunanarkotika sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa juga sebagaimana fenomena