Ditemukan 2744 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 71/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
7537
  • Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/ XIX .KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil PemeriksaanPKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada DinasKesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 danlampirannya serta tetap menggunakannya walaupun secara yuridisTergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVIII Sudah tidak memiliki kewenangan (oenbevoegdheid ratione temporis);Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena
    faktayang sebenarnya patut diduga palsu.Bahwa pemberian keterangan ahli tanpa disertai surat tugas dari Tergugat serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawanhukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata KerjaBadan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian Keterangan AhliBahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena
Register : 20-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Juni 2018 — BUDIANTO SALIM >< PT.RAZEDO GRUP SUKSES LIVE WELL GLOBAL CS
71192
  • ., maka Turut Tergugat II patut untuk dinyatakan lalai danteledor karena tidak mampu mengavwasi perdagangan produk yangnyatanyata dapat merugikan konsumen, hal mana seharusnya TurutTergugat Il lebih peduli terhadap fenomena peredaran obat palsuataupun obat yang memiliki izin yang sering terjadi di Indonesia....
Register : 30-11-2016 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 667 /Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Desember 2017 — BUDIANTO SALIM VS I. PT. RAZEDO GRUP SUKSES LIVE WELL GLOBAL.,Dkk
11432
  • ., maka Turut Tergugat II patut untuk dinyatakan lalaidan teledor karena tidak mampu mengawasi perdagangan produk yangnyatanyata dapat merugikan konsumen, hal mans seharusnya TurutTergugat Il lebih peduli terhadap fenomena peredaran obat palsuataupun obat yang memiliki izin yang sering terjadi di Indonesia....
Register : 10-04-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 384/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
Ida Bagus Putra
Tergugat:
1.Ida Bagus Anom Darmawan
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
231154
  • IDAAYU MADE MAYUN almarhum merupakan boedel waris yang masih utuhdan belum dibagikan kepada PENGGUGAT selaku anak angkat kedua orangtuanya tersebut, sehingga dalam keputusan pengadilan yang menyatakanTERGUGAT sebagai pemilik sah dari objek harta peninggalan orang tuaangkat PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan hukum, dan atas putusanputusan yang mengandung fenomena tidak bebas nilai tersebut harusnlahdinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum terhadap hukumHalaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor
Register : 09-09-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 02_Pdt_Sus_HKI_2016_PN Niaga Smg
Tanggal 27 Desember 2016 — DART INDUSTRIES, INC MARIANA DKK
731344
  • Banyaknya varian atas bentuk maupun konfigurasi botol airminum yang beredar luas dan umum dalam masyarakat sangat ditentukan olehselera pasar sebagai fenomena sosial yang terus berkembang mengikutiperkembangan tren dan jaman.Sebagai contoh, perkembangan bentuk botol air minum dapat dianggap serupadengan perkembangan sepatu olah raga yang bentuk maupun desainnyaserupa satu dengan yang lain.
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA PARE PARE Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Pare
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8243
  • Fenomena inilah yang terjadi in casu antara ParaPenggugat dan Tergugat. Para Penggugat melalui kuasahukumnya menginginkan dana pensiun yang menjadi obyeksengketa dari almarhum suami Tergugat agar dibagisebagaimana pembagian harta peninggalan pada umumnya(Hukuk Islam); Bahwa prinsip pembagian harta waris berdasarkan hukumwaris dikenal beberapa prinsip yaitu : Prinsip Ijbari, prinsipIndividual dan prinsip Bilateral.
Register : 29-10-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN BATAM Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.BTM
Tanggal 16 April 2014 — H. ANDI TAJUDDIN, MH; 1. OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM; 2. PT. DWI MITRA SUKSES
8236
  • Fenomena ini menunjukkan telah terjadi subsidi besarbesaran darirakyat pemilik tanah kepada pemilik modal.Asas yang dikedepankan dalam UndangUndang No 2 Tahun 2012 adalah asaskesepakatan dengan asas musyawarah untuk penetapan ganti rugi, diharapkan denganlahirnya undang undang ini, kasus seperti Kedung Ombo tidak terulang lagi karenamenurut Penggugat dalam kasus Kedung Ombo musyawarah tidak ada musyawarahselain ditentukan secara sepihak juga dijaga oleh Polisi dan Tentara yangmembawa senjata serta
Register : 07-07-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PID/2015/PT JAP
Tanggal 8 Juli 2015 — Pembanding/Terdakwa : YORIS KRAMANDONDO Alias JHON Diwakili Oleh : YUNUS BASARI
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUGIHARTO, SH
8828
  • Bahwa tidak ada jaminan bahwa pendidikandan pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan dapat membuat paranapi lebih baik, bahwa fenomena yang ada, lembaga pemasyarakatanmenjadi sarana pendidikan bagi napi untuk belajar tentang kejahatan,sehingga para pelaku tidak lebih baik dan sadar, melainkan setelahkeluar menjadi residivis,oleh karena itu pidana yang dijatunkan terhadapterdakwa yang masih dibawah umur dan adil apabila Terdakwa dipidanasetimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amarputusan
Register : 10-02-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 86/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 13 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : BANK CENTRAL ASIA KCU PURWOKERTO
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto
Pembanding/Tergugat III : AGUS SOEHARDI SH MH
Terbanding/Penggugat : ROBERTUS HARSENO
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga
10963
  • Pada akhirnya, Tergugat sampaikan, Penggugat telah menerimafasilitas Kredit, dan giliran harus melaksanakan kewajibannya,Penggugat membalasnya dengan Gugatan, fenomena ini adalahfenomena air Susu di balas dengan air tuba, oleh karena itu HARUSDITOLAK.Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan memutus danmemeriksa perkara serta mengadili;1. Dalam Eksepsi;Menerima eksepsi Tergugat dan III;Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;Il.
Register : 08-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bjw
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pemohon:
1.Mikael Bawo
2.Yohanes Raja
Termohon:
POLRI cq POLDA NTT cq POLRES NAGEKEO
15161
  • maka Hakim harus mampumemaknai maksud dan tujuan dari isi hukum terkait tentang kaedah pranatapraperadilan dengan mempertimbangkan tentang latar belakang pembentukanundangundang serta semua aspekaspek yang melandasi dibuatnya undangundang oleh pembuat undangundang, agar putusan yang diambil dapatmemberikan nilai keadilan, patut dan wajar serta dapat memberikankeseimbangan kepentingan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pranata praperadilan dalam hal obyek penetapantersangka menjadikan suatu fenomena
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 36/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
ROKUS JUMPA, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
205113
  • Ketika berhadapan dengan fenomena hukum seperti ituharusnya kita kembali pada asas hukum perlindungan bagi masyarakat ; Bahwa menurut pendapat ahli dapat dibenarkan secara hukum apabilakejahatan yang dilakukan pada rezim hukum lama diterapkan hukumannyaberdasarkan rezim hukum baru ; Bahwa menurut pendapat ahli, sebuah peraturan kebijakan itu lahir dariperaturan dimana administrasi Negara menggunakan kewenangannya untukmembuat kebijakankebijakan tetapi kebijakankebijakan yang dibuat itu harusHalaman4
Register : 29-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 18 Mei 2020 — Pemohon:
1.SUNARYO SADJAR
2.ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
1271191
  • Dalam kasuskongkrit, hukum dituntut agar mampu berinteraksi serta dapatmengakomodir kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dandinamika masyarakat merupakan fenomena yang harus ditindak lanjutioleh Hakim, agar tidak terjadi kepincangan antara laju gerak dinamikaperkembangan pemikiran masyarakat itu sendiri dengan berhentinyaperangkat hukum berupa undangudang yang bersifat statis ; Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN LboMenimbang, bahwa secara kongkrit Hakim harus dapatmensinergikan
Register : 21-10-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 172/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 6 Januari 2016 — SURTIKASARI
5514
  • Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap fenomena proposal dan LPJ hibahdari kelompok Bina Karya, Rahayu, Pemuda Harapan dan Muda Abadiyang dibuat oleh staf kesos Pemkot Banjar (Sdri. Surtikasari) . Apakahterhadap proposal proposal tersebut dilakukan verifikasi sesuai peraturanperundang undangan ? Apakah Pemotongan yang dilakukan Sdri.Surtikasari atas perintah terdakwa Ayi Misbah sesuai denngan peraturanperundang undangan.
    Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan dana aspirasi dewan / proposalhibah dari kegaiatan reses Ayi Misbah dengan fenomena pemotongan danahibah kelompok Bina Karya, Rahayu, Pemuda Harapan dan Muda Abadi.10. SaksiAY! MISBAH Bin H.
Putus : 20-02-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Februari 2009 — ARTALYTA SURYANI alias AYIN
361292 Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalahrekayasa, masalah proposal ternyata jelas dari fakta pembicaraan tersebutadalah sungguh suatu kejujuran Pemohon Kasasi/Terdakwa untukmemerintahkan seseorang yang dianggap dekat dengan Urip Tri Gunawanuntuk membujuk mengatakan yang sebenarnya dan sejujur jujurnya dalambentuk naskah atau tulisan untuk diungkapkan di hadapan judex facti(Pengadilan Negeri) dalam kesaksiannya sesuai pembicaraan yangdiperdengarkan dari rekaman tersebut, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwabingung dan shock melihat realita serta fenomena
Register : 18-03-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 32/PID.SUS/2015/PN.MGG
Tanggal 7 Juli 2015 — Nama Lengkap : WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO ; Tempat lahir : Magelang ; Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 31 Agustus 1984 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dsn.Medangan RT 03 RW 02 Ds.Tersan Gede Kec. Salam, Kab. Magelang Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
8123
  • untukmembuat pikiran tenang saja, dimana terdakwa dalam hal ini telah melanggar akantujuan peruntukan dari narkotika itu sendiri telah terjerumus ke dalamnya maka agar52terdakwa tidak lebih jauh terjerumus ke dalam pecandu narkotika atauketergantungan narkotika maka karena terdakwa sudah melakukan pelanggaranhukum maka agar penegakan hukum jalan maka terdakwa juga wajar dan pantasdijatuhi hukuman sebagai pengguna narkotika sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang bahwa juga sebagaimana fenomena
Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor No:04 / PLW.PAILIT / 2014 / PN.NIAGA.Sby./ Jo No. 09 / PAILIT / 2013 / PN.NIAGA.Sby
Tanggal 15 April 2014 — ALBERT RIYADI SUWONO, SH, M.Kn terhadap 1. ROBERT WILLIAM FOREMAN DKK
16266
  • perundangundangan ; 34 Bahwa Putusan Dewan Kehormatan AKPI No. 01/DKAKPI/2013 Tanggal 14 Pebruari2014 adalah bentuk campur tangan pihak luar atas kewenangan dan kemandiriankekuasaan kehakiman oleh Lembaga Yudisial (Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya), sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya yang memeriksa perkara in casu menyatakan putusan DewanKehormatan AKPI No. 01/DKAKPI/2013 Tanggal 14 Pebruari 2014 BATAL DEMIHUKUM ;35 Bahwa selain itu, terdapat fenomena
Putus : 16-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Desember 2014 — NAPSIAH, dkk. VS H. RASYIDIN MOCHTAR, dkk.
147234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Tinggi menolak Gugatan Penggugat,membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.Tim. adalah fenomena hukum yang harus dikhawatirkan,karena bisa merusak tatanan hukum di Negeri mi, knususnya di PengadilanNegeri Jakarta Timur;14.Praktek praktek pelanggaran hukum, mafia peradilan, akan sulit diberantas,apabila kenyataan di lapangan terjadi seperti kasus perkara Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.Tim. dimana Majelis Hakim Negeri sudah tepat mengambilkeputusannya berdasarkan
Putus : 08-03-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 8 Maret 2017 — NOVIA ROSALIN ARIYANI binti ARIRARIO NUMBAT BALANTEK
8452 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalau ada koreksi terhadap putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukanterhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksiterhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut;Bahwa pada kenyataannya Terpidana sudah menjalani pidana lebihdari 10 bulan di Lapas Narkotika Kasongan (terhitung sejakpenangkapan bulan Desember 2015) yang tentunya ini sangatmemberatkan Terpidana dan keluarga lainnya, sehingga jika pidanaini
Putus : 23-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 162/Pid.B/2017 /PN Ksp
Tanggal 23 Agustus 2017 — CASIDY TJUANDA ALS CASIDY ALS ALIANG TJU
19025
  • Namun terdapat segi lain yang perlu dilihatsehubungan dengan hakim mengkonstituir sebuah perkata itu, bahwa secarametodelogis serta ajaran filsafat ilmu, kebenaran hukum itu adalah kebenarankoherensi, artinya sebuah kebenaran yang bisa ditelusuri secara logika, bahwahukum itu adalah logis dan bernalar, itu artinya bahwa kebenaran hukumbukanlah merupakan kebenaran korespodensi (kebenaran mutlak), yangmeniscayakan sebuah fenomena sebagai absolut atau harga mati sebagaimana dianut dalam dunia keilmuan
Register : 18-03-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 34/PID.SUS/2015/PN.MGG
Tanggal 8 Juli 2015 — IRWAN SUPRIYADI Aliasa BAGONG Bin DARMO
568
  • itu sendiri telah terjerumus kedalamnya maka agar terdakwa tidak lebih jauh terjerumus yang bisa mengarah kedalam pecandu narkotika nantinya, sehingga karena terdakwa belum ada bukti yangmendukung bahwa dianya adalah pecandu atau sudah ketergantungan narkotika makakarena terdakwa sudah melakukan pelanggaran hukum maka agar penegakan hukumjalan maka terdakwa juga wajar dan pantas dijatuhi hukuman sebagai penggunanarkotika sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang bahwa juga sebagaimana fenomena