Ditemukan 2647 data
I.G.A.A. Fitria Chandrawati, SH
Terdakwa:
Dior Ali M, ACC
246 — 136
Keterangan Ahli dalam pada sidang pra peradilan terkaitpenyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penipuan,pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa PutuCandrawati di Pengadilan Negeri Denpasar pada Jumat, 10 Juli 2020.9.
86 — 9
di produksi pil ya pil itu, sedangkan alat edarnya bisa sepeda, sepedamotor atau mobil dan lain sebagainya;Bahwa kalau statmen saya, itu ada supra tindak pidana yang tidak jujur dantidak beritikad baik serta berakibat hukum majelis hakim tidak bisamenentukan barang bukti yang mana dan akan dikembalikan kepada siapakarena pada saat majelis Hakim akan menentukan, barang bukti tersebuttidak ada, padahal kalau ada berita acara penyitaannya maka itu bisadituntut ganti kerugian atau masih dalam tahap pra
peradilan maka bisa dipra peradilankan, tapi karena sudah masuk di persidangan maka bisadidasarkan sebagai alasan ganti kerugian;Bahwa yang pertama, kalau kita bicara perobuatan pidana, maka sebelumada niat, ada motivasi, sebenarnya yang mempunyai motivasi orang yangmemproduksi pil, meminjamkan alat atau memodali orang lain untukmemproduksi, ketika motivasinya adalah untuk melanggar ketentuanUndangUndang dan untuk keuntungan yang sebesarbesarnya dari hasilyang diedarkan, maka itulah yang disebut
HENDRA JAYADI S AP bin H RUSLI EFFENDI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR TANAH BUMBU
74 — 30
Bahwa menanggapi dalildalil permohonan Pra Peradilan Pemohon /Tersangka HENDRA JAYADI, S. AP Bin H.
119 — 50
JPUharus berkesimpulan bahwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 3jo pasal 2 ayat (1) huruf a jo pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang. untuk menanggapi pentransferan Uang tersebut di atasizinkanlah kami mengutip pertimbangan hukum Putusan PraPeradilanNo. 28/Pra.Pid/2013/PN.Mdn tertanggal 18 Oktober 2013, dimanapada halaman 21 Putusan Prapid menyatakan :Halaman 67Putusan Sela Pengadilan TIPIKORNo.116/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa Pemohon Pra
Peradilan (Tono alias Asia) mungkirdalam hal ini, mentransfer uang sebesar Rp. 3.250.000.000, (tigamilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepadanya adalah untukmembayar utang sebesar Rp. 2.250.000.000, kemudian Tono AliasAsia kembali meminjam uang kepada Johan Tancho sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar) ;Bahwa dengan demikian jelas dan nyata tidak ada korelasi hukumantara rangkaian perbuatan sebagaimana dimuat dalam SuratDakwaan JPU tersebut ;4.
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
100 — 53
(foto copy sesuai dengan fotoGEDDY) jesesssscentssesensneeecminmennnneccemarrnnrennnneaseerencctneennenensest: Foto copy Surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal 26 April2018 yang diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasioleh Pemohon (Alamsyah selaku Direktur PT. Sarana VenturaSselaras dhi. Penggugat) dan Pemohon Il (AsrianiChotimatuzinah selaku Direktur PT.
1.AHMAD BASO
2.AGUSLAN
3.ALEX PANGAIBALI, S.Th
4.MUHAMAD SAFAR, SE
5.KHALID USMAN, SH.MH
6.MUHAMMAD ARMAN P
7.NURYADIN MERONDA
8.JEFRI
9.AGUS SUPRIADIN
10.MUH. RAMDHAN NOPERSA
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Direktur Reserse Kriminal UmumPolda Sultra
168 — 79
Baik bersamasama ataupun sendirisendri untuk dan atasnama selanjutnya disebut TERMOHON.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon danJawaban Termohon;Telah membaca dan memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan para pihak diPersidangan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan;Telah membaca dan memperhatikan suratsurat lainnya dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Januari2022 yang telah
111 — 38
lwan Harto (orang tua Tergugat IIV);Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti P19, P20, P22 berupaputusan Pengadilan Negeri Tangerang, setelah majelis cermati ternyataiirelavan untuk dipertimbangkan dengan pokok perkara a quo; Begitu jugahanya dengan bukti P26, menurut majelis juga tidak ada hubungannya denganpokok perkara ini; Adapun bukti P43 yang merupakan Tanda Bukti Lapor jugatidak bernilai apapun untuk mendukung dalil gugatan Pengggat, karena buktitersebut telah berujung dengan ditolaknya Pra
Peradilan yang diajukan olehPenggugat sebagaimana bukti T V15, sehingga harus dikesampingkan;Sedangkan bukti P45 yang hanya berupa Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, atas nama wajib pajak SitiHal.67 Putusan No. 383/Pat.G/2016/PN.
Melliana Siburian
Tergugat:
1.Zainal Arifin Hasibuan
2.Erna Br Ginting
3.Harianto Simbolon
4.Imah
5.Irwan
6.Peris Lubis
7.Lely Siregar
8.Soleh
9.Candra
10.Uli Amri Pohan
11.Sori P Lubis
12.Hasurungan Hasibuan
13.Camelia Simanjuntak
14.Janpiter Simatupang
121 — 24
Demikianlah yang mulia, mohon pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:Berhubung karena adanya gugatan yang dilakukan oleh keluargaJanpiter Simatupang atas nama Melliana Siburian kepada saya sebagaiTERGUGATIII pada tanggal 8 April 2020;Disini perlu Saya menjawab dan sekaligus menyampaikan kepada BapakHakim yang Mulia secara singkat,untuk dijadikan nantinya bahan dipersidangan perdata pra peradilan yang akan
Manosor Togatorop
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, Kasat Reskrim Polres Humbang hasundutan
193 — 55
dan menyatakanPEMOHON sebagai Kepala Desa merupakan Penyelenggara Negara adalah kelirudan sudah selayaknya Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara PraPeradilan ini untuk menolak dalil dari TERMOHON.Bahwa untuk itu sudah seharusnya Hakim Tunggal yang memeriksa danmengadili Perkara Aquo untuk menolak dalil hukum dari TERMOHONBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Pemohonmemohon dengan hormat kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarutungyang memeriksa dan mengadili perkara PRA
PERADILAN ini agar berkenanHalaman 58 dari 86 Putusan Prapid Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN TRTmenerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ataumenyatakan Permohonan Pemohon dapat diterima.Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti atas replikPemohon, Termohon mengajukan Duplik sebagai berikut :Bahwa dengan ini Termohon melalui Kuasa hukumnya mengajukan duplik atasreplik Pemohon (ic.MANOSOR TOGATOROP), yang pada pokoknya Termohontetap pada jawaban yang sudah diberikan dan menolak seluruh
NAHROWI
Tergugat:
1.TOLI
2.AGUS SOPYAN
3.Kombes Purn Polisi SUPARMO
129 — 62
Untuk itu seharusnyaPenggugat menunggu proses lebih lanjut sampai penetapanTersangka oleh pihak Kepolisian, setelah itu apabila jika tidak merasabersalah dapat dipersilahnkan mengajukan Gugatan Pra Peradilan;16. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Konvensi butir 19Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.
LAZUARDI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEPOLISIAN RESOR BINJAI
171 — 56
M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli tidak mengenal Pemohon dan para Termohon dan tidakada hubungan keluarga atau pekerjaan ; bahwa ahli adalah Dosen Pasca Sarjana IImu Hukum dan Notariat danKekretaris Prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah SumateraUtara tahun 2011 s/d sekarang ; bahwa Praperadilan mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHAPmengenai objek pra peradilan hal itu berkaitan dengan penetapantersangka terhadap seseorang, rehabilitasi, penyidikan dan
Terbanding/Penggugat I : PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL
Terbanding/Penggugat II : PT. MAKASSAR PHINISI SEASIDE HOTEL
Turut Terbanding/Tergugat II : FAHYUDDIN, AP.,MH.
Turut Terbanding/Tergugat III : SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si.
Turut Terbanding/Tergugat IV : H. BASO DG. TUWO
Turut Terbanding/Tergugat V : KASIM DG. LAU
Turut Terbanding/Tergugat VI : CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR
Turut Terbanding/Tergugat VII : LURAH MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
99 — 68
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM BERDASARKANPUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR 21/PID.PRA/2020/PN.MKS.serta mendirikan kembali gubukgubuk yang digunakan sebagaitempat berteduh dan istirahat ketika melakukan aktivitas mengelolatambak/empang di atas objek sengketa yang sebelumnya dirusakdan dibongkar oleh orangorang suruhan Para Penggugat;Peralihak Hak atas objek sengketa oleh lelaki Johannes Benny Tungkakepada Para Penggugat sesungguhnya dilakukan tidak secaratransparan dan/atau dilakukan secara sembunyisembunyi
343 — 103
PERMOHONAN TERMOHON PRA PERADILAN :Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon Praperadilan berpendapatbahwa dalildalil atau pernyataan Pemohon Praperadilan tentang penetapanTersangka terhadap sdr. Drs. H. Ali Surahman yang tidak di lengkapi dengan minimal2 (dua) alat bukti yang sah adalah tidak benar dan tidak berdasar, untuk ituTermohon Praperadilan meminta kepada Hakim Praperadilan Pengadilan NegeriMajalengka untuk :1.
194 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
safersa yusana sertana, saksi Ani Nuraini, Saksi Magdalene YuviSertana, saksi Dinie Hana Arumsari, saksi Suhartono dan Saksi AdechanTohami, sehingga dari hal tersebut secara formal telah terpenuhi adanyabukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penahanan tanpa harusmenilai apa yang menjadi isi dari keterangan saksisaksi yang telahdiuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut, karena apa yangditerangkan oleh saksisaksi tersebut adalah materi pokok perkara yangbukan menjadi wewenang Hakim pra
peradilan";Menimbang bahwa dari buktibukti surat yang diajukan oleh termohon yaituberupa P1, T1, T11, T12, T12A, T13, T18 dan T19 yaitu pemeriksaansaksi safersa yusana sertana, saksi Ani Nuraini, Saksi Magdalene YuviSertana, saksi Dinie Hana Arumsari, saksi Suhartono dan Saksi AdechanTohami, bukti mana bagi Hakim Pra Peradilan telah menganggap bahwahal tersebut telah cukup untuk memenuhi bukti minimal sebagaimana yangditentukan Pasal 184 KUHAP, sehingga dari hal tersebut secara formaltelah terpenuhi
177 — 124
Kapolsek Kebomas untuk segeramelanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi NomorLP/147MI/1988/RES.1081, selanjutnya diserahkan ke PenuntutUmum, untuk disidangkan adalah merupakan kewenangan danranah hukum pidana / pra peradilan, dan bukan ranah dari hukumperdata.
Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin
Termohon:
3.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
4.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
71 — 43
Penahanan Nomor SP.Han/62/V1/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018TANGGAPAN/JAWABAN TURUT TERMOHON :Halaman 48 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN CrpBahwa sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohonPraperadilan, maka kami sebagai Turut Termohon hanya akan menanggapi ataumenjawab khususnya yang menyangkut penerimaan berkas perkara dan sah atautidaknya tindakan penahanan lanjutan yang dilakukan oleh turut termohon terkaitperkara a quo sebagaimana termuat dalam poin.1 permohonan pra
peradilan karenahal tersebut menyangkut domain ataupun kewenangan dari Turut Termohonsedangkan terkait san atau tidaknya penyidikan, penangkapan dan penahananmerupakan domain ataupun kewenangan dari Termohon.Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf fb KUHAP dan Pasal 13 KUHAPPenuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untukmelakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan HakimBahwa pada tanggal 05 Juni 2018 penyidik telah memberitahukan danmenyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya
I WAYAN KETEL
Tergugat:
1.I KETUT SUDARTAMA
2.I NYOMAN SUKERTA
3.I WAYAN SUTAPA
60 — 70
tindak pidanamemalsukan surat dan mempergunakan surat palsu hanya berdasarkanpada bukti surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan yang menurutPenggugat di terbitkan oleh Penyidik Polda setelah Made Kuni meninggaldunia , hal itu. sengaja di lakukan oleh Penggugat bersama dengan paraoknum agar supaya terkait dengan surat Penghentian penyidikan danPenuntutan tersebut tidak di gugat oleh Made Kuni (almr) karena ParaTergugat selaku ahli waris tidak =mempunyai legal standing untukmengajukan gugatan pra
peradilan terkait dengan di terbitkannya suratpengentian penyidikan dan penuntutan tersebut .Bahwa terkait dengan surat gugatan pada posita No :7 ,8 ,9, dan 10 dapatpara Tergugat sampaikan bahwa kelihatannya Penggugat sangatlahkebingungan dan terlalu mengada ngada karena Penggugat mengatakanmerupakan perbuatan melawan hukum namun di satu sisi tidakmenjelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana telah di lakukanoleh Para Tergugat ,karena antara Penggugat dengan Para Tergugatmaupun dengan orang
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. NATURAL PERSADA MANDIRI DIWAKILI OLEH NICO FERNANDUS SINAGA, ST
2142 — 2045
Maka seharusnya yangdisita adalah hasil dari perbuatan tersebut, bukan alat yang disewakantadi;Bahwa seharusnya sejak awal langkah pra peradilan dilakukan untukmempertahankan hakhak dari pemilik barang;Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh Bahwa tujuan penyitaan dalam perkara pidana adalah upaya paksauntuk mencegah terulangnya perbuatan yang sama dengan alattersebut, untuk mencegah pengalihan dan untuk mencegahdihilangkannya barang bukti tersebut, sehingga dalam perkara ini yangdapat
JHONY LUKITO
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Ditreskrimum Polda Metro Jaya
85 — 55
Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara praperadilan aquo,Atau apabila Yang Terhormat Hakim Pra Peradilan yang memeriksa danmengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohondatang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dimuka, untukTermohon datang / hadir Kuasa Hukumnya yang masingmasing bernama:KOMBES POL VIKTOR T. SIHOMBING, S.I.K., M.Si., MH., AKBPAMINULLAH, S.H. AKBP .
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
271 — 1544
., M.H. yang menjelaskan bahwa selamaSurat Penangkapan yang keliru tersebut tidak diajukan upaya hukumberupa pra peradilan maka dianggap Sah ;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tidak dilampirkannyabukti tertulis pertimbangan pejabat yang berwenang dalam hal iniANKUM dari Penggugat dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan a quo(vide bukti P16 = bukti T.15), Majelis Hakim dengan berpedoman padaPasal 47 ayat (2) Perkap 19/2012 menilai bahwa pertimbangan pejabatyang berwenang dalam hal ini Ankum tidak