Ditemukan 2749 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-06-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — MUSIDOR B.V. >< TONY BUDIMAN ; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
957555
  • Bahwa dalam fenomena british invansion di dunia musik Amerika Serikatpada tahun 1960an, grup Musik The Rolling Stones merupakan salah satugrup musik dari Inggris yang ikut mempopulerkan musik rock Inggris diAmerika Serikat;5. Bahwa sepanjang perjalanan karirnya, grup musik The Rolling Stones telahmerilis 29 (Dua Puluh Sembilan) album, 18 (Delapan Belas) album Live danberbagai album kompilasi yang mana albumalobum tersebut telah terjuallebih dari 250 juta kopi.
Putus : 08-03-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 8 Maret 2017 — NOVIA ROSALIN ARIYANI binti ARIRARIO NUMBAT BALANTEK
8252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalau ada koreksi terhadap putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukanterhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksiterhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut;Bahwa pada kenyataannya Terpidana sudah menjalani pidana lebihdari 10 bulan di Lapas Narkotika Kasongan (terhitung sejakpenangkapan bulan Desember 2015) yang tentunya ini sangatmemberatkan Terpidana dan keluarga lainnya, sehingga jika pidanaini
Register : 18-03-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 32/PID.SUS/2015/PN.MGG
Tanggal 7 Juli 2015 — Nama Lengkap : WAHZUDI NUGROHO SUHANI BIN SUHONO ; Tempat lahir : Magelang ; Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 31 Agustus 1984 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dsn.Medangan RT 03 RW 02 Ds.Tersan Gede Kec. Salam, Kab. Magelang Agama : Islam ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
7623
  • untukmembuat pikiran tenang saja, dimana terdakwa dalam hal ini telah melanggar akantujuan peruntukan dari narkotika itu sendiri telah terjerumus ke dalamnya maka agar52terdakwa tidak lebih jauh terjerumus ke dalam pecandu narkotika atauketergantungan narkotika maka karena terdakwa sudah melakukan pelanggaranhukum maka agar penegakan hukum jalan maka terdakwa juga wajar dan pantasdijatuhi hukuman sebagai pengguna narkotika sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang bahwa juga sebagaimana fenomena
Putus : 15-04-2014 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor No:04 / PLW.PAILIT / 2014 / PN.NIAGA.Sby./ Jo No. 09 / PAILIT / 2013 / PN.NIAGA.Sby
Tanggal 15 April 2014 — ALBERT RIYADI SUWONO, SH, M.Kn terhadap 1. ROBERT WILLIAM FOREMAN DKK
15866
  • perundangundangan ; 34 Bahwa Putusan Dewan Kehormatan AKPI No. 01/DKAKPI/2013 Tanggal 14 Pebruari2014 adalah bentuk campur tangan pihak luar atas kewenangan dan kemandiriankekuasaan kehakiman oleh Lembaga Yudisial (Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya), sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya yang memeriksa perkara in casu menyatakan putusan DewanKehormatan AKPI No. 01/DKAKPI/2013 Tanggal 14 Pebruari 2014 BATAL DEMIHUKUM ;35 Bahwa selain itu, terdapat fenomena
Putus : 16-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Desember 2014 — NAPSIAH, dkk. VS H. RASYIDIN MOCHTAR, dkk.
133215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Tinggi menolak Gugatan Penggugat,membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.Tim. adalah fenomena hukum yang harus dikhawatirkan,karena bisa merusak tatanan hukum di Negeri mi, knususnya di PengadilanNegeri Jakarta Timur;14.Praktek praktek pelanggaran hukum, mafia peradilan, akan sulit diberantas,apabila kenyataan di lapangan terjadi seperti kasus perkara Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.Tim. dimana Majelis Hakim Negeri sudah tepat mengambilkeputusannya berdasarkan
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
20983666
  • Yang dimaksud bukti itu antara lain adanya putusan pengadilan yangmenentukan anak buahnya telah melakukan pelanggaran HAM Berat, atauberdasarkan bukti yang ada membuktikan anak buahnya telah melakukanpelanggaran HAM bBerat, yaitu adanya fenomena atau keadaan yangberkembang saat itu. Dengan demikian tidak perlu ada bukti yang formalputusan pengadilan terlebih dahulu.
    Kalau elemen kedua tidak terbuktitidak mungkin masuk unsur ketiga, dari elemen pertama, kedua,dan ketiga saling terkait;Bahwa keadaan waktu itu adalah bukti dan fenomena waktu itu,misalnya adanya teriakanteriakan dalam ruang tahanan.
    Jadibukan situasi politik saat itu, tetapi fenomena di dalam sekitarPomdam Jaya;Bahwa apabila ada penyimpangan dari isi perintah, maka sipelaksana itu terkait dengan pelanggaran Pasal 103 KUHPM.Kalau dalam konteks pelanggaran HAM kurang tepat, anakbuah melaksanakan perintah tidak sesuai perintah tidak bisaditerapkan; Bahwa pengawasan dilakukan secara bertingkat dan oleh semuastaf. Komandan tidak harus melakukan pengawasan satupersatu, jadi dilakukan pengawasan secara berjenjang.
Upload : 17-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg
KLHK sebagai Penggugat PT. WAIMUSI AGROINDAH, sebagai tergugatr
832520
  • Cuaca ekstrim akibat fenomena alam EINino yang terjadipada saat itu. Terlampir juga copy pembayaran gajigaji pekerja kebun yangbekerja ekstra dalam memadamkan api. (Bukti T7).Bahwa dalil Gugatan butir 4.5, 4.6, dan 4.7 yang menyatakan bahwa telahterjadi kKerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiarankebakaran adalah seluas 580 ha adalah dalil yang mengadaada dan tidakdilandasi dengan faktafakta ilmiah.
    Tetapi dikarenakan wilayahsebaran sebuah spesies atau takson yang bisa sangat luas, sehingga sangatkepada suatu fenomena yang dinamakan takson Lazarus, di mana sebuahspesies dianggap telah punah tetapi muncul kembali (Wikipedia, 2003)Suatu spesies dinyatakan punah bila anggota terakhir dari spesies tersebut mati.Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yangdapat berkembang biak dan membentuk generasi.
Register : 12-04-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.AB
Tanggal 26 Februari 2014 — PROF. DRS. JOHANIS A. PATTIKAYHATU, Pensiunan PNS, 73 tahun dan beralamat di Lorong Sawi No 35 RT 002/RW 03 Batu Gantung Dalam Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon bertindak selaku Ketua Mata Rumah Pattikayhatu/Pattijawaello Negeri Titawaai berdasarkan Rekomendasi Keluarga Besar Pattikayhatu/Pattijawaello tertanggal 31 Januari 2010. Selaku Penggugat ;------------------- M e l a w a n : 1. MELKIANUS RIRUMA, Selaku Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI, Beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-------- 2. BENDJAMIN SIHAY, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT II ;-------- 3. CORNELLES NOJA, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Bagian Tata Pemerintahan – Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, selaku TERGUGAT III ;-------- 4. IZHAK HITIJAHUBESSY, bertindak selaku Kepala Mata Rumah/Keturunan Hitijahubessy, beralamat beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT IV ;--------------------- 5. ZETH HEHANUSSA, bertindak selaku Kepala Mata Rumah/Keturunan HEHANUSSA, beralamat DI Jalan Dr. Siwabessy No 29 RT.003/RW.04 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selaku TERGUGAT V ;---------------------------------------- 6. WELMINCE HITIJAHUBESSY, selaku calon Kepala Pemerintah Negeri Titawaai dan beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau di Negeri Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku TERGUGAT VI ;
137122
  • sebagai UPU LATU(RAJA ADAT) Negeri Titawaai yaitu saudara YOSIAS HEHANUSSA,yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai UPU LATU (RAJAADAT) Negeri Titawaai Periode (2003 2009) maka di dalampersidangan ini di sampaikan oleh tergugat I sebagai Ketua SANIRINEGERI TITAWAAT dalam kewenangannya untuk menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat Negeri Titawaai di hadapan sidang yangmulia ini untuk dapat menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim yangmulia dalam memutuskan perkara ini demi menetralisir fenomena
    yangbernomor : 01 Tahun 2009 tertanggal 29 November 2009, yangmenetapkan Matarumah/keturunan Tergugat IV dan V serta Tergugat VIdan secara arif dan bijaksana berkenan mengembalikan sengketa inikepada badan Saniri Negeri Titawaai yang untuk selanjutnya membuatdan menetapkan pertauran negeri Titawaai yang baru yang menetapkanMatarumah/keturunan yang benarbenar berhak sebagaiMATARUMAH/ KETURUNAN PARENTAH berdasarkan ADATISTIADAT, maupun berdasarkan aturan perundangundangan yang28berlaku, demi menetralisir fenomena
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
169116
  • menjadikanMajelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petitapartium) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa ketentuan dalamPasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akantetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugasyudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secarakeseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukankebenaran substantif, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena
    PRADalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguhsungguhberupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hinggamenyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuasdiri terhadap fenomena yag tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukumsecara silogisme formal dimana UndangUndang sebagai premis Mayor dan faktahukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapathukum semata akan tetapi berusaha menggali
    dan menyelami fenomena yangtersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangkauntuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusanyang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkanputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguhsungguhmewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihakManapun guna menemukan
Putus : 23-08-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 162/Pid.B/2017 /PN Ksp
Tanggal 23 Agustus 2017 — CASIDY TJUANDA ALS CASIDY ALS ALIANG TJU
18725
  • Namun terdapat segi lain yang perlu dilihatsehubungan dengan hakim mengkonstituir sebuah perkata itu, bahwa secarametodelogis serta ajaran filsafat ilmu, kebenaran hukum itu adalah kebenarankoherensi, artinya sebuah kebenaran yang bisa ditelusuri secara logika, bahwahukum itu adalah logis dan bernalar, itu artinya bahwa kebenaran hukumbukanlah merupakan kebenaran korespodensi (kebenaran mutlak), yangmeniscayakan sebuah fenomena sebagai absolut atau harga mati sebagaimana dianut dalam dunia keilmuan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Juni 2015 — PIDANA - MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN
235121
  • Hingga kini, jumlah WNI di Suriah masih tercatat sebanyak2.458 orang;Bahwa adanya fenomena ISIS di negara Suriah dan semakinmeningkatnya jumlah teroris asing yang berbondongbondong keSuriah dalam rangka untuk bergabung dengan organisasi teroris,pada awal Agustus 2014 Pemerintah Indonesia memberlakukanlarangan untuk memberikan dukungan apapun kepada organisasiteroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berafiliasi kepadaAlQaedah.
    Menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan upayaKementrian Luar Negeri terkait fenomena ISIS pada tanggal 15Agustus 2014;Bahwa pemerintah Arab Suriah telah mengirimkan nota diplomatikkepada Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik ArabSuriah di Jakarta No.51/Dep/14 tanggal 14 September 2014 yangberisi pernyataan resmi terkait upaya pemerintah Suriah dalammenanggulangi aktivitas terorisme di wilayah teritorial Suriah, yangpada garis besarnya antara lain:Penanggulangan terorisme menempati
Putus : 28-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 28 Februari 2011 — Drs.H.SUPRIYATNA, MM. ;
5035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saudara Joko Adi Wibowodengan pongahnya masih berkeliaran bebas, dan masih mampu menipukesana kemari ;Rekan saya, Saudari Lia Marliana, SH,MSi sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan alias Pimpro, sama sekali tidak tersentuh oleh hukum,karena ada yang "melindunginya" dan saya bersyukur ;Dengan melihat fenomena tersebut, Dimanakah dan kemanakah KEADILANtersebut dapat DICARI DAN DIPEROLEH ?
Register : 15-02-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 20/Pid.Sus.LH/2016/P.N Liw
Tanggal 27 Juni 2016 — AMIRUL MUKMININ Bin HASAN SUEB
4718
  • Tjeenk Willijnk, 1985) ;n Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO :summum ius summa iniuria yang berarti the best law may lead to great injustice ataudalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilantertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadidalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atasPutusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada
Register : 19-07-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 11 Januari 2017 — Penggugat : 1. Drs. H.LEO IMSAR ADNANS vs Tergugat : REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)
271192
  • Fenomena Pemilihan Rektor USU Berbau Suap 16 M ?, berita Waspada Online,http://waspada.co.id 28 January 2016 dan isu Duduki Kursi Rektor USU RuntungHarus Bayar Rp. 16 Milar, Ini Tanggapan Todung Mulya berita Tribun Online,http//medan.tribunews.com 28 Januari 2016 ; g.
Register : 02-02-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PA Nanga Bulik Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
177139
  • Bahwa muatan isi surat perjanjian dalam perkawinan sebagaimana positaangka 6 di atas berkekuatan hukum bagi para pihak sebagaimanaYurispudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:69/PUUXIII/2015 tanggal 18 Oktober 2016 dalam dalil pertimbangan hukumhalaman 154 sebagai berikut:... ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu barumerasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selamadalam ikatan perkawinan. ...
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — JUMANTO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
23914777 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari datayang dihimpun Indonesan Corruption Watch (ICW),fenomena residivis korupsi atau orang yang pernahdijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembalimelakukan korupsi setelah selesai menjalani hukumanbeberapa kali terjadi dan tercatat seperti misalkan diSamarinda oleh Aidil Fitra/Ketua KONI Samarinda, JawaTimur oleh Mochammad Basuki/Ketua DPRD JawaTimur dan di Hulu Sungai Tengah oleh Abdul Latif/Bupati((https://www.antikorupsi.org/id/siaranpers/kpuharusjalanteruslarangmantannapikorupsinyaleg
Register : 09-08-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bgr
Tanggal 28 Agustus 2018 — Terdakwa
13332
  • dahulu ;Menimbang, bahwa walau sedemikian adanya dari segala hal yangmelatar belakangi terjadinya peristiwa yang telah membuat Anak ALIREDIANSYAH RANGKUTI Alias ALI Bin HUSEIN dan Anak Il FAZRI RAMADANAlias AJI Bin TAUHID PURWANTO menjadi pelaku Anak yang berhadapandengan Hukum, namun pada dasarnya hal tersebut merupakan fenomenadiantara kurangnya kesadaran atas rasa pengendalian diri dari emosiperkembangan jiwa di usia anak di bawah umur dengan berbagai faktor yangdapat melatar belakangi timbulnya fenomena
Register : 21-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR
Tanggal 18 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa : ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
Terbanding/Penuntut Umum : Ita Wahyuning Lestari, SH.
9931663
  • Fenomena ini termasuk dalam kategori Slipof the Tongue atau Spoonerism dalam Ilmu Psikiatri sebagaimana yangdijelaskan oleh Ahli Psikiatri Prof. Dr. dr. H.
Register : 18-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 55/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 29 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Agus Riyanto
Terbanding/Tergugat II : Firman H Simorangkir
Terbanding/Tergugat III : Ida Bagus Putu Widnyana
Terbanding/Tergugat IV : Salesius Guntur
6141
  • Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukumsebagai Aktualisasi Tradisi IImiah Vol 1 No 1 Juni 2014 maka tanggungjawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggungjawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Tergugat, Tergugat Il, Tergugugat Ill, Tergugat IV, untuk melakukanmaladministrasi dalam perkara ini;45.
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg
Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk – sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
772597
  • Terdapat fenomena alam unikdengan adanya goagoa alam dan sungai bawah tanah,; Hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Semarang CaverAssociation (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng(JMPPK) Rembang, terdata 49 goa yang tersebar di sekitar wilayahCekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goa yangmemiliki sungai bawah tanah aktif.
    Di dalam bentangalam karst terdapat fenomena alam unik dengan adanya goagoa alamdan sungai bawah tanah; Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di atas danhasil penelitian ESDM Jateng, Keputusan a quo bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;Keputusan a quo bertentangan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan;1.