surataslinya, namun kesemua bukti dimaksud tidak dibantah oleh Tergugat,sehingga dapat dipergunakan dalam pertimbangan hukum pada perkaraini;Menimbang, bahwa sesungguhnya keberadaan Advokasi koalisiwarga merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara danatau pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungidan mensejahterakan selurun warganya, dan advokasi kebijakan publiktermasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadapposisi tertentu berkenaan dengan kebijakan

publik tertentu, sehinggadapat memperbaiki kebijakan publik yang perlu dirubah;Menimbang, bahwa adapun koalisi Masyarakat Sipil MedanSumatera Utara telah melakukan gugatan kepada Wali Kota Medan, yangmeminta agar bentuk asli Lapangan Merdeka Medan dikembalikan untukdijadikan cagar budaya, tanpa ada bangunan usaha karena kondisiLapangan Merdeka Medan yang kini dikelilingi bangunan permanensebagai tempat usaha, dinilai telah mengurangi nilai sejarahnya.Bangunan tempat usaha ini juga disebut mempersulit

Hal ini yang mendasaripemikiran adanya pelimpahan wewenang (delegatif) dari Negara(eksekutif) kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagaipenyelenggara kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor37/Pid.Sus/2019/PN Mtk;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis

Pasal36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya.Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. pemulihan~ psikologis korban Konflik danpelindungan kelompok rentan;b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya,keamanan, dan ketertiban;c. perbaikan dan pengembangan lingkungandan/atau daerah perdamaian;d. penguatan relasi sosial yang adil untukkesejahteraan masyarakat;e. penguatan...(1)(2)neea ratine,OKPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 18 e. penguatan kebijakan

publik yang mendorongpembangunan lingkungan dan/atau daerahperdamaian berbasiskan hak masyarakat;f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, sertapeningkatan pelayanan pemerintahan;g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan,anakanak, lanjut usia, dan kelompok orang yangberkebutuhan khusus;h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatanreproduksi bagi kelompok perempuan;i. peningkatan pelayanan kesehatan anakanak; danj. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian danpemulihan aset korban Konflik.Bagian

., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di JalanStania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang PangkalpinangBangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal21 Februari 2019:Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 20 Putusan nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang

Dan kKewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilankeputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

., Penasihat Hukum/ Advokat yang berkantor pada MajelisHukum, HAM, dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah MuhammadiyahSurakarta, yang berkantor di JL.

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengantanggal 18 September 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Advokad atau Pengacaradari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung(PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Pgp., tanggal 26 Agustus2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua

Juga Pembeli Lelang membeli barang lelang karena percaya padaisi Pasal 8.5 MSAA (harus free & clear dari liens), sebab MSAAditandatangani oleh Ketua BPPN dan Menteri Keuangan RI danMSAA merupakan Kebijakan Publik Pemerintah RI yang semulaKebijakan Publik Pemerintah RI kemudian telah diakui dandikukuhkan menjadi *peraturan memaksa dalam berbagai MPR,perundangundangan dan di dalam LOI (Letter of Intent) antarapemerintah RI dan IMF (International Monetary Fund)";2.2.

MenteriKeuangan dan BPPN menandatangani MSAA (Master Settlementand Acquisition Agreement) pada tanggal 21 September 1998(bukti T18) yang merupakan kebijakan publik yang bersifatmemaksa yang isinya:Keluarga Salim harus menyerahkan seluruh harta kekayaannya baikberwujud dan tidak berwujud kepada Negara RI cq BPPN untukmengganti kerugian BLBI dan terhitung sejak tanggal 21 September1998, maka seluruh harta kekayaan milik Keluarga Salim baikberwujud dan tidak berwujud adalah menjadi milik Negara RI;Dari

Inti Pokok MSAA; MSAA adalah Kebijakan Publik (Public Policy) yang harus ditaatioleh Keluarga Salim dan semua pihak manapun termasukPenggugat.

Publik) dari Negara RI MSAA tersebutkemudian oleh TAP MPR dan berbagai perundangundangan dikuatkan menjadi Ketentuan memaksa.Untuk menyelamatkan kehancuran akibat ulah ParaObligor BLBI); Didirikan perusahaan induk (Holding Company) bernama PTHoldiko Perkasa yang dikontrol oleh Pemerintah RI yangberfungsi mengkoordinasikan seluruh harta kekayaan/aset yangHal. 24 dari 117 hal.

Pasal 11.3 MSAA mengikat siapapuntermasuk pihak ketiga (termasuk Penggugat), sekiranyapun benarsebagai kreditur), sebab MSAA adalah Public Policy (Kebijakan Publik)Negara RI untuk selamatkan kehancuran akibat ulah para Ob/ligor BLBI;Dan;BPPN atau lembaga penggantinya tidak digugat oleh Penggugat, padahalHal. 44 dari 117 hal.

., Muhamamad Farid Hidayat, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP).yang beralamat di Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Desa/Kel.

., Muhamamad Farid Hidayat, S.H, kesemuanya adalahAdvokat dan atau Pembela Umum pada Kantor LembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP).yangberalamat di JI. Anggajaya , Brojodento No. 294 Gejayan,Desa/Kel.

. ; BUDI WANDANI,SH ;NELSON AP PANJAITAN,SH, Advokat atau Pembela Umum pada KantorLemabaga Bantuan Hukum & studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), beralamat dijl.

., Advokat/Penasihat Hukum/KosultanHukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Hukum PerkumpulanLembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung sebagaiOrganisasi Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota PangkalpinangKepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Agustus 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca seluruh suratsurat dalam berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan

MenjadiAnggota Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir yang dibentukmelalui Keppres Nomor : 111 Tahun 2004.Halaman 12 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.22.Bahwa pada level kebijakan publik, Pemohon berkonitribusi melalui aktivitassebagai tim perumus RUU Komponen Cadangan (2003) dan RUU HukumPidana Militer (2003) yang di bentuk oleh Badan Pembinaan HukumNasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di JalanStania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang PangkalpinangBangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Mtk;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang

Pembelajaran dan sharing knowedge kebijakan publik, Pemerintah Daerahbagi organisasi masyarakat sipil untuk membantu ketercapaian danmewujudkan pemerintah yang baik(good government);Menyikapi dari kesimpulan Majelis Komisi sebagaimana Paragraf (6.5) darikesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh sungguh dan tidak beritikad baik dan tidak serius sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor :01 Tahun 2013;Halaman 18 dari 36 halaman Putusan

Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti;c. Ketua Forum Cendekia Kebangsaan (Forcenka) Jakarta;d. Managing Director Kantor Pengacara Prime Lawyer and PartnerJakarta;Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdwe. Koordinator Peneliti Kebijakan Publik Pranata PembangunanUniversitas Indonesia;f. Ketua Komisi Etika dan Profesi DPP Pusat Asosiasi Analis KebijakanIndonesia (AAKI);g. Ketua Dewan Pembina Yayasan Kesatuan Masyarakat MadaniIndonesia (KMMI);h.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP Pusat Kongres Advokat Indonesia(KAN);i. Dewan Penasehat LBH Advokasi Peduli Bangsa Kongres AdvokatIndonesia (KAI);Bahwa riwayat pendidikan dan latihan:a. Pendidikan/Pelatinan/Pengajaran Sosiologi Hukum dan Pidana diFakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;b. Pendidikan/Pelatihan/Pengajaran Sosiologi Hukum dan Kriminologi diFakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta;c.

Bukti T.1 6melaksanakan kebijakan publik yang dibuat olehPejabat Pembina Kepegawaian sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan(fotokopi sesuai dengan asili);: Pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyatakan Pegawai ASN bertugasmelaksanakan kebijakan publik yang dibuat olehPejabat Pembina Kepegawaian sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan(fotokopi sesuai dengan asili);:Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi

Karena yangsenasib dengan Tergugat sangat banyak jumlahnya.Sehingga perkara ini sesungguhnya perkara strukturalantara pembuat' kebijakan publik yang korup'~ melawanseluruh dalilkecuali terhadaphalduakui oleh Tergugattidak menjelaskansertifikatKarangasem.

., M.H. dan kawan kawan,kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pembela Umum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP).yang beralamat di Jl. Anggajaya , Brojodento No.294 Gejayan, Desa/ Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab.Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Telp dan Fax: 0274881694,Mobile: +621578574563/+628 1287893232 Email:lbh.sikapo@yahoo.com Berdasarkan Surat Kuasa Khususbermaterai cukup tertanggal 02 Januari 2021.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LawanPT.

., M.H. dan kawan kawan,kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pembela Umum pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP).yang beralamat di Jl. Anggajaya , Brojodento No. 294Gejayan, Desa/ Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov.D.l. Yogyakarta. Telp dan Fax: 0274881694, Mobile:+621578574563/ +46281287893232 Email: loh.sika ahoo.comBerdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 02Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LawanPT.