Tidak termasuk biaya untuk Pembangunan Musollah dan anakanakyatim piatu maupun kaum duaafa, hanya Allah S.W.T yang akanmembalas amal perbuatan Penggugat:;Bahwa Penggugat telah melakukan protes kepada Tergugat agarmelakukan Pemilihan Umum (Pemilu) Ulang di Wilayah Daerah Pemilihan(Dapil) IX Jawa Timur tersebut, tetapi tidak mendapat sambutan yang baikdari Tergugat, atau tidak dilakukan Pemilihan Ulang;Bahwa dari tindakantindakan Tergugat tersebut telah terbukti adanyakesalahan maupun kelalaian yang

ternyata kemudian putusan a guo membatalkan objekgugatan, padahal Pemilihan Umum Kepala Daerah sudahterlanjurterselenggara tanpa menyertakan pasangan calon dukungan Penggugatkarena digugurkan oleh KPUD setempat dengan alasan KepengurusanPenggugat tidak diakui, maka apabila hal itu terjadi, maka hasil PemilihanUmum Kepala Daerah sangat berpotensi akan digugat keabsahannya kePengadilan ;5 Bahwa apabila Putusan Pengadilan tentang hasil Pemilihan Umum KepalaDaerah ternyata mengharuskan dilakukannya pemilihan

ulang, maka dapatdibayangkan seberapa besar kerugian rakyat yang harus menanggung biayaPemilukada ulang ;6 Bahwa objek gugatan tersebut juga telah digunakan oleh pihak tertentu untukmelakukan intimidasi kepada kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional didaerah, terutama bagi Anggota Legislatif PPRN yang mendukung Penggugatdengan ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) bila mendukung Penggugat177 Bahwa dualisme kepengurusan DPP PPRN seperti sekarang ini telahmenjadikan suasana yang tidak kondusif ditengahtengah

Menawarkan kepada peserta Kongres terkait apakahperhitungan suara dapat dilanjutkan, padahal Tergugat II mengetahuidengan benar adanya kelebihan kertas suara yang ada dalam kotakSuara sejumlah 160 kertas suara, yang terjadi karena adanya PesertaKongres yang menggunakan Hak Suara lebih dari 1 (satu) kali,seharusnya terhadap kejadian semacam itu sudah menjadi kewajibanTergugat Il untuk mengambil sikap melakukan pemilihan ulang atasPemilihan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 20162019,sikap

Bahwa sikap Tergugat Il yang menawarkan kepada peserta Kongresterkait apakah perhitungan suara dapat dilanjutkan, padahal Tergugat Ilmengetahui dengan benar adanya kelebihan kertas suara yang ada dalamkotak Suara sejumlah 160 kertas Suara, yang terjadi karena adanya PesertaKongres yang menggunakan Hak Suara lebih dari 1 (Satu) kali dan/ atauadanya Anggota Luar Biasa (ALB) yang ikut memilih, seharusnya terhadapkejadian semacam itu sudah menjadi kewajiban Tergugat II untuk mengambilsikap melakukan pemilihan

ulang atas Pemilihan Ketua Umum Ikatan NotarisIndonesia Periode 20162019, sikap Tergugat II tersebut jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf b dan Pasal 12 Ayat 8 AnggaranRumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia tersebut, dan juga melanggar KodeEtik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 Ayat 11,dan karena itu jelassikap Tergugat Il tersebut terbukti telah dilakukan dengan cara melawanhukum;6.

Jkt.Pst.kejadian semacam itu sudah menjadi kewajiban Tergugat II untuk mengambilsikap melakukan pemilihan ulang atas Pemilihan Ketua Umum Ikatan NotarisIndonesia Periode 20162019, sikap Tergugat II tersebut jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 6 Ayat 1 huruf b, Pasal 12Ayat 8 dan Pasal 7 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesiatersebut, dan juga melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnyaPasal 3 Ayat 11, dan karena itu jelas sikap Tergugat II tersebut

Dalam hal ini Tergugat seharusnya melakukan tindakan demokratisdengan cara menunda pelantikan Kepala Desa Gunung Sereng untuk melakukaninvestigasi, dan apabila ditemukan buktibukti kecurangan maka diputuskanmelakukan pemilihan ulang, dan apabila tidak ditemukan bukti kecurangan barulahdiputuskan adanya pelantikan Kepala Desa Gunung Sereng aquo ;e Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (sebagaimanaterakhir diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008) pasal 27 ayat (1)huruf

maka sikap yang harus diambil Tergugat adalahmenolak dan mengembalikan Surat Dekan Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan Universitas Bengkulu Nomor 5519/UN30.3/PP/2013 tanggal 31Desember 2013 perihal Pengusulan Koordinator Program Studi MagisterPendidikan Matematika, dengan alasan usul pengangkatan yangdisampaikan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tersebutdidasarkan pada prosedur yang cacat hukum, dan memerintahkan DekanPutusan Perkara No. 03/G/2014/PTUNBKL Hal .11 dari 42 Hal.memproses pemilihan

ulang, dengan mempedomani ketentuan StatutaUniversitas Bengkulu;"6.

., tanggal 24 Pebruari 2016,sehingga bila gugatan tetap dikabulkan akan merusak TatananPemerintahan yang sudah berjalan dengan baik di Desa Sawotratap, apalagisampai adanya Pemilihan Ulang Kepala Desa Sawotratap, KecamatanGedangan, Kabupaten Sidoarjo, hal ini semakin mempersulit keadaan;4.

DALAM PENUNDAAN.Memerintahkan Kepada Bupati Musi Banyu Asin untuk melaksanakan pemilihanKepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasindilakukan pemilihan ulang periode 2015 2021 ; B. DALAM POKOK PERKARA.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya j2.

Para PENGGUGAT menyampaikan Petitum yang tidak memilikidasar hukum, ...untuk melakukan proses Pemilihan Ulang KepalaDesa Ceporan Tahun 2019... sebagaimana ditulis pada Gugatanhalaman 20 angka 5;Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata CaraPemilinan Dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mengatur Pemilihan Ulang Kepala Desa;Petitum tidak memiliki dasar hukum. Maka diperoleh pengetahuanbagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Gugatan obscuur libel;4.

Memerintahkan kepada TERGUGAT , TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill untukmengadakan pemilihan ulang komite sekolah SMAN 1 Rangkasbitung sesuai denganPeraturan dan perundang undangan yang berlaku.9.

) diPutusan Noror 6/Pdt.G/2016/PN.Rkb.53SMA Negeri 1 Rangkasbitung tahun ajaran 2014/2015 jumlahnya lebih dari jumlah tertentuyang ditetapkan oleh Menteri ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, majelisHakim berpendapat petitum ketujuh dari gugatan Penggugat tidak berdasar sehingga patutuntuk ditolak ;Menimbang, bahwa pada petitum kedelapan gugatan Penggugat adalah memintaMajelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmengadakan pemilihan

ulang komite sekolah SMAN 1 Rangkasbitung sesuai denganPeraturan dan perundang undangan yang berlaku., maka Mejelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahw a Penggugat tidak dapat membuktikan adanya prosedur yang tidaksesuai dengan hukum / peraturan perundang undangan dalam Pemilihan Pengurus KomiteSMA Negeri 1 Rangkasbitung Masa Bakti 2015 2018 sebagaimana telah dipertimbangkandalam pertimbangan hukum atas petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat darigugatan Penggugat sebagaimana

Tidak dilakukan pemilihan ulang;b. Melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan untuk calonsuara terbanyak pada TPS yang memiliki DPT terbesar;c. Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada TPSsebagaimana huruf b ditetapkan sebagai calon terpilih pemilinhanKepala Desa;5. Bahwa kesalahan DPT tersebut mengakibatkan DPT cacat hukumdan tak dapat digunakan dalam tahap pemungutan dan perhitungansuara.

pada poin 11 ada nama Rusmin Hasanpenduduk kota Ternate;Bahwa saksi tidak melihat Rusmin Hasan melaksanakan haknya padasaat pemungutan suara;Halaman 44 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABNBahwa ada gejolak setelah rapat panitia BPD menetapkan pemenang;Bahwa saksi tidak tahu ada saksi calon yang mendesak untuk ditetapkanpemenang;Bahwa saksi keberatan dengan hasil Pilkades Desa Waci;Bahwa saksi ajukan keberatan kepada ketua BPD secara lisan padatanggal 26 Oktober 2017;Bahwa tidak ada pemilihan

ulang karena peraturan menyatakan itu;Bahwa saksi lupa sejak kapan menjadi anggota BPD;Bahwa saksi lupa masa periode anggota BPD sampai tahun berapa;Bahwa saksi tidak pernah baca Surat Keputusan BPD dan tidak tahumasa bakti anggota BPD;Bahwa saksi tahu daftar pemilin sementara tapi lupa kapan melihat DPS;Bahwa sepengetahuan saksi DPT dikeluarkan hanya satu kali;Bahwa saksi lupa tanggal Daftar Pemilih Tetap;Bahwa saksi tahu ada pemilih tambahan;Bahwa jumlah pemilih tambahan pada TPS yaitu 18 pemilih

Pada Tanggal 18 Desember 2015 Tim Fasilitasi dan PenyelesaianSengketa Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mengadakanRapat terkait gugatan Pemilihan Kepala Desa Tengin Baru dengankesimpulan:1) Tuntutan Pemilihan Ulang atas dasar materi gugatan oleh calonKepala Desa a.n. Anmad Mauladin tidak dapat ditindaklanjuti olehTim Fasilitasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desakarena bukan terkait materi gugatan hasil penghitungan suara.2) Gugatan calon Kepala Desa Tengin Baru a.n.

Bahwa pada Tanggal 18 Desember 2015 Tim Fasilitasi danPenyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupatenmengadakan Rapat terkait gugatan Pemilihan Kepala Desa TenginBaru adapun hasil kesimpulan rapat adalah:1) Tuntutan Pemilihan Ulang atas dasar materi gugatan oleh calonKepala Desa a.n.

dimaksudpada ayat (4) selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebutdisampaikan oleh calon kepala desa yang keberatan ;(6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calonkepala desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikankepada BPD perihal keberatan tersebut ;(7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan denganhasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa ;Bahwa ternyata kemudian setelah dilakukan pemilihan

ulang dengan hasiljumlah suara sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, secara sepihakPanitia Pemilihan Kepala Desa Moiso melakukan verifikasi ulang terhadapDaftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan sebelumnya pada tanggal 28Mei 2016 tanpa melibatkan calon Kepala Desa nomor urut 3 atas nama IDRISPerkara Nomor. 20/G/2016/PTUN.ABN Halaman 21 dari 78 HalamanGULA dan malah menetapkan calon Kepala Desa nomor urut 4 atas namaJUFRI ABD RAJAK sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Moiso, sehinggaDPT

dimaksud padaayat (4) selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebutdisampaikan oleh calon kepala desa yang keberatan ;(6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calonkepala desa kepada Panitia Pemilihan,Panitia Pemilhan menyampaikankepada BPD perihal keberatan tersebut ;(7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan denganhasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa ;e Bahwa ternyata kemudian setelah dilakukan pemilihan

ulang dengan hasil jumlahsuara sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, secara sepihak PanitiaPemilihan Kepala Desa Moiso melakukan verifikasi ulang terhadap DaftarPemilih tetap (DPT) yang telah disahkan sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2016tanpa melibatkan calon Kepala Desa nomor urut 3 atas nama IDRIS GULA danmalah menetapkan calon Kepala Desa nomor urut 4 atas nama JUFRI ABDRAJAK sebagai calon Kepala Desa terpillh Desa Moiso, sehingga DPT tersebutmerupakan DPT yang tidak sah dan seharusnya

Dekan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Rektorpaling lama 30 (tigapuluh) hari sejak menerimai. dalam hal dekan terpilih sebelum ditetapkan dalamKeputusan Rektor berhalangan tetap, makadilakukan pemilihan ulang dengan prosedursebagaimana dimaksud pada ayat (3).m.

Dekan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Rektorpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerimai. dalam hal dekan terpilih sebelum ditetapkan dalamKeputusan Rektor berhalangan tetap, makadilakukan pemilihan ulang dengan prosedursebagaimana dimaksud pada ayat (3).d.

Demikian jugadengan keterangan saksi ARI RAHMAN PAWAI sebagai Ketua KPPS yangmenerangkan bahwa tanggal 2526 April 2019 Terdakwa masih berada di Masohikarena diminta oleh saksi untuk menuggu jangan sampai ada pemilihan ulang,sebab Terdakwa adalah salah satu saksi dari partai Gerinda untuk BapakLAITUPA.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan atau Penetapan baruPelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa Lapetan, Kecamatan Mantangai,Kabupaten Kapuas sesuai dengan Ketentuan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku.5.

Tidak termasuk biaya untuk Pembangunan Musoollah dan Anak anakYatim Piatu maupun kaum Duaafa, hanya Allah S.W.T yang akanmembalas amal perbuatan Penggugat.15.Bahwa Penggugat telah melakukan protes kepada Tergugat agarmelakukan PEMILIHAN UMUM (PEMILU) Ulang di Wilayah DaerahPemilinan (DAPIL) IX Jawa Timur tersebut, tetapi tidak mendapatSambutan yang baik dari Tergugat, atau tidak dilakukan Pemilihan ulang.16.Bahwa dari tindakan tindakan Tergugat tersebut telah terbukti adanyaKesalahan maupun Kelalaian

2014diberikan kepada pemilih yang tidak sah dan berhak dalam pemilihan aquo yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang undangan yang berlaku, Penggugat bersama sama dengan CalonKepala Desa bernomor urut 2 dan nomor urut 3 sesaat setelah selesaipenghitungan suara mengajukan protes yang menyatakan keberatan danmenolak hasil pemungutan suara tersebut kepada Panitia 11 danmeminta kepada Badan Permusyawaratan Desa Bengle untukmenyatakan batal hasil a quo dan memerintahkan Panitia 11 untukmengadakan pemilihan

ulang ;16.Bahwa, selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2012, Penggugatbersama dengan Calon Kepala Desa bernomor urut 2 dan 3 menindaklanjuti pelanggaran Pilkades tersebut dengan membuat Berita Acaratemuan atas pelanggaran Pilkades yang ditanda tangani oleh Penggugat,Calon Kepala Desa Bengle bernomor urut 2 dan 3 yang disaksikan oiehKetua Panitia 11 Pilkades Desa Bengle, Ketua Badan PermusyawaratanDesa Bengle dan Tim dari Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan)sebagai Tim Pengawas Pemilihan a quo

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada BPDTalagasari dan Panitia Pilkades Talagasari Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang untuk mengadakan pemilihan ulang pemilinanKepala Desa Talagasari kecamatan Cikupa periode 2013 2019 ;5.

tidak memenuhi syarat.oe e Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 9Tahun 2016, Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi;28.29.30.Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan mengikat ;Bahwa oleh karena surat Tergugat tersebut cacat hukum dan batal demi hukum,maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat untuk mencabut Objek sengketatersebut dan memerintahkan Badan Permusyawaratn Desa Kuala Dasal dan PanitiaPemilihan Kepalas Desa Kuala Dasal untuk melakukan pemilihan

ulang kepalaDesa Kuala Dasal;Bahwa perlu juga diketahui kalau terhadap ketentuan atas permasalahan DomisiliCalon Kepala Desa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor :128/PUUXII/2015, yang membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;Bahwa pada pokoknya dalildalil gugatan yang telah dikemukakan Penggugattersebut diatas telah didasarkan kepada faktafakta dan buktibukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan ;Berdasarkan alasanalasan

Bahwa, keinginan Para Penggugat sesuai Posita dan Petitumnya hanyakarena adanya dugaan kecurangankecurangan dalam proses pemilihanKepala Desa Satriajaya, merupakan dinamika politik dan wujuddemokrasi atas suatu pemilihnan di dalam masyarakat desa Satriajaya,menurut ketentuan sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa sebagai ground normnya, terhadap pemilihanulang tidak diatur adanya Pemungutan Suara Ulang dan/atau setidaktidaknya Pemilihan Ulang khususnya di Desa Satriajaya