Dalam pembuatan perencanaan seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah dibentuk namun kenyataannyaperencanaan berupa pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) danRencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan atas arahan dan petunjuk dari Rahmat Jaya, S.H, kepada Terdakwa dan Malindas Saleleubaja, S.H, maka Terdakwa dan MalindasSaleleubaja, S.H, meminta kepada saksi Yendra Nurdin als Pak Ajoselaku Tim Teknis Pendamping Desa untuk membuatkan KerangkaAcuan Kerja

Dalam hal pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan swakelola oleh Kelompok Masyarakat seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat namun kenyataannya Kelompok Masyarakat tidak pernah diberitahu apa yang menjadi kewajibannya karena Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan selaku Pendamping Kecamatan tidak memberikan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan tersebut kepada Kelompok Masyarakat sehingga Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tidak mengetahuiadanya

Dalam pembuatan Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan realisasi Keuangan Tahap I, Tahap II dan Tahap III yang ditanda tanganioleh masingmasing Ketua Pokmas, Sekretaris Pokmas, BendaharaPokmas, yang diteliti oleh Pendamping Kecamatan yaitu MalindasSaleleubaja, S.H, serta disahkan oleh Rahmat Jaya, S.H, selaku Camat Pagai Selatan, seakanakan Surat tersebut mengandung kebenaran namun kenyataannya Surat tersebut sama sekali tidak diketahul dan tidak pernah ditandatangani oleh Pengurus Pokmas, sehingga

Membuat laporan realisasi keuangan kepada Pengguna Anggaran.+ Bahwa dalam pelaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 Rahmat Jaya, S.H selaku PenggunaAnggaran mengangkat Malindas Saleleubaja, S.H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pendamping Kecamatandengan tugas sebagai berikut:1. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bertugas :a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.b.

Selaku Tim Pendamping Kecamatan, mempunyai tugas :1) Melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanakankegiatan di lapangan.2) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana.3) Melakukan verifikasi atas laporan kemajuan pekerjaan.4) Melakukan verifikasi atas laporan penyelesaian dan seraj terimapekerjaan; dan5) Menyusun laporan pelaksanaan swakelola tingkat kecamatansecara keseluruhan.+ Bahwa selain Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan PembangunanInfrastruktur Perdesaan tahun 2018 ada pihak

Rudi Rinaldi, S.H.dan Mukhlisin S.H.I., masingmasing Ketua dan Pengurus LembagaPerlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI) yang semulasebagai Kuasa Hukum diubah menjadi hanya sebagai Pendamping;Bahwa namun demikian dalam perubahan gugatannya tindakan hukumLembaga Perlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI)sebagai pendamping Penggugat masih didasarkan pada Surat KuasaKhusus Nomor 01.1.SK/LPKKI.P/VIII/2013 tanggal 7 September 2013;Bahwa dengan demikian /egal standing LPKKI menjadi tidak

jelas karenadi satu sisi menyatakan bertindak sebagai pendamping Penggugat,namun di sisi yang lain dasar tindakannya sebagai pendampingdidasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 01.1.SK/LPKKI.P/VIII/2013tanggal 7 September 2013;B.

Rudi Rinaldi, SH.dan Mukhlisin S.H.I., masingmasing Ketua dan Pengurus LembagaPerlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI) yang semulasebagai Kuasa Hukum diubah menjadi hanya sebagai Pendamping;. Bahwa sesuai dengan Pasal 123 HIR, secara hukum gugatan hanyabisa diajukan oleh Penggugat atau kuasanya sehingga gugatan tidakdapat diajukan oleh Pendamping sebagaimana yang dilakukan oleh DwiRaharjo, H.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen juncto ketentuan pada PeraturanPemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dikutip di atas, apabilaLPKSM in casu Pendamping Penggugat melakukan kegiatanadvokasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat, maka LPKSM in casu Pendamping Penggugat harusmemenuhi syarat sebagai berikut:a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;b.

Bahwa dalam pengajuan gugatan a quo Pendamping Penggugatsama sekali tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:a. Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badanhukum atau yayasan dari Lembaga Perlindungan KonsumenKerakyatan Indonesia in casu Pendamping Penggugat (vide Pasal46 ayat (1) butir c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentangPerlindungan Konsumen); danb.

Bahwa saksi menerangkan Tim Pendamping Pengelolaan Dana DesaTingkat Kecamatan Pangalengan Tahun 2017, terdiri dari beberapapersonil yang terlibat didalamnya sesuai jabatan yang melekat padapejabat tersebut berdasarkan Keputusan Camat Pangalengan Kab.Bandung Nomor 15 tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 tentangPEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DANA DESATINGKAT KECAMATAN PANGALENGAN KAB.

Bandung, yaitu bahwa secaraex Officio sekcam ditugaskan sebagai Ketua Tim Pendamping Dana DesaTingkat Kecamatan Pangalengan Kab. Bandung (semua desa dikecamatan pangalengan ).

Memfasilitasi dan menyelesaikan permsalahan di tingkat desa danmelaporkan hasilnya kepada tim Fasilitasi tingkat KabupatenBahwa saksi menerangkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugastim pendamping kepada Camat Pangalengan selaku penanggung jawabtim pendamping .Bahwa saksi menerangkan semua tim pendamping memiliki tupoksi yangsama sesuai dengan pertelaahan tugas yang dijelaskan sebelumnya,sehingga tidak ada spesifikasi tugas khusus per personil tim pendampingBahwa saksi menerangkan Juklak dan

Bahwa saksi menerangkan tim pendamping juga melakukan verifikasiterhadap dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa tahap yangdibuat oleh desa lamajang.

Darwis Muis, M.Ma alias Darwis bin Abdul Muis Bdalam posisinya baik sebagai Sekretaris Dinas Tanaman Pangan danHortikultura Kabupaten Soppeng maupun sebagai Petugas Pendamping SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai Model Tahun Anggaran 2013 telahturut serta mengelola pelaksanaan Program Kegiatan PengembanganHal. 3 dari 43 hal. Put.

Darwis Muis, M.Ma selaku Sekretaris DinasTanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Soppeng sekaligus selakuPetugas Pendamping Kegiatan Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013 bersamasama dengan saksi Ir.

Darwis Muis,M.Ma selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura KabupatenSoppeng sekaligus selaku Petugas Pendamping Kegiatan PengembanganHal. 7 dari 43 hal. Put.

Darwis Muis, M.Ma selaku Sekretaris DinasTanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Soppeng sekaligus selakuPetugas Pendamping Kegiatan Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan baik sebagai Sekretaris DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng maupun sebagaiPetugas Pendamping SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai ModelTahun Anggaran 2013, yaitu menyelenggarakan pelaksanaan administrasidan

Bahwa ketika para penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH)desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan menerima amplop yang berisikanbuku tabungan bank BNI, kartu ATM, dan PIN ATM di kantor KecamatanBontonompo Selatan dari saksi Dian Eka yang merupakan pendamping dariProgram Keluarga Harapan Desa Jipang.

Bagi para penerima bantuan dana ProgramKeluarga Harapan (PKH) yang tidak mengumpulkan, terdakwa menyampaikan,apabila di kemudian hari terjadi permasalahan pihak pendamping akan lepastangan, sehingga para penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan(PKH) Desa Jipang menyerahkan buku tabungan, kartu ATM, dan PIN ATMmereka kepada terdakwa.

Bagi para penerima bantuan dana ProgramKeluarga Harapan (PKH) yang tidak mengumpulkan, terdakwa menyampaikan,apabila di kemudian hari terjadi permasalahan pihak pendamping akan lepastangan, padahal pada kenyataannya saksi Dian Eka tidak pernahmemerintahkan hal tersebut.

Dinging, menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) daripemerintah, dimana kemudian saksi Nurlia Dg Nurung dan saksi Sendong DgBaji dan para warga penerima lainnya menerima amplop yang berisikan bukutabungan bank BNI, kartu ATM, dan PIN ATM di kantor Kecamatan BontonompoSelatan dari Dian Eka yang merupakan pendamping dari Program KeluargaHarapan Desa Jipang.

(Biaya penginapan pendamping tidak ada)4.

Sleman Pansus Diikuti oleh 7 orang1. 1921 Mei 2011 Vill pendamping dariSekretariat DPRD2. 2628 Mei 2011 Kab.

Mengenaiuang uang harian, uang transportasi, uang akomodasi/penginapandipertanggungjawabkan seolaholah yang pendamping tersebut ikut sertamelaksanakan kegiatan meskipun kenyataannya tidak dan uang yangditerima oleh pendamping pun jauh lebih kecil dari yang ditandatangani dipertanggungjawabanBahwa benar yang menentukan personil pendamping kegiatan yaituSekretaris Dewan dalam hal ini sdr.

Setelah itu Kami menerima/mengambil uang harian untuk kegiatantersebut dari pendamping dan menandatangani tanda terima uangharian tersebut.

Edi Junaedi dibayarkan kepada para Pendamping dan paraAnggota Dewan yang sebenarnya tidak melaksanakan perjalanan dinas.

Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 228(dua ratus dua puluh delapan) orang peserta, panitia pendamping danHal. 9 dari 62 hal.

Nisedorus Nabun.Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatanfasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 156(seratus lima puluh enam) orang peserta, panitia pendamping danpelatin Hansip/Linmas sebesar Rp.14.040.000, (empat belas jutaempat puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 106 yangditerima oleh Drs.

Fransiskus Partono.Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatanfasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 138(seratus tiga puluh delapan), panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp.12.420.000, (dua belas juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 105 yangditerima oleh Ir.

Kemudian Ketua KKEPmenanyakan kepada Penggugat dan Pendamping Penggugat Aiptu Sahat Ambaritaapakah ada menghadirkan saksi dan barang bukti yang menguntungkan namunPenggugat maupun pendamping Penggugat menjawab tidak ada. Setelah selesaipemeriksaan selanjutnya ketua KKEP memerintahkan Penuntut untukmembacakan tuntutannya. Selanjutnya Ketua KKEP memberikan kesempatankepada Penggugat dan Pendampingnya mengajukan pembelaan dan Aiptu SahatAmbarita, SH.

Penggugat Kompol R.Napitupulu,SH dan Aiptu Sahat Ambarita,SH,SE telah menerima turunan BeritaAcara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penggugat dan pada saat dipersidanganKKEP, sidang KKEP tidak ada melarang pendamping untuk menjawab danmembantah pemeriksaan persidangan dan pendamping Penggugat ada mengajukanpembelaan supaya Penggugat tidak diberhentikan dari dinas Polri.

,SE adalah bertugas Bidang Hukum Polda Sumatera Utara yang telah memilikipengetahuan, keterampilan dan kemampuan beracara secara tehnis dan taktisdalam sidang KKEP yang hal ini adalah atas permintaan Penggugat sendiri dantelah memberi kuasa kepada pendamping Penggugat dan pendamping Penggugatbertugas mendampingi Penggugat berdasarkan Surat Perintah Kapolda SumateraUtara Nomor : Sprin/625/IV/2013/Bidkum tanggal 12 April 2013, sehinggapendamping Penggugat telah menuhi syarat sebagaimana ketentuan yang

Foto copy Surat dari KKEP Nomor : B/7/IV/2013/Propam tanggal 9 April2013 perihal undangan kepada Pendamping Terduga Pelanggaryang ditunjuk langsung Briptu Zendry Laurent, (Bukti T12) ;13. Foto copy Surat Perintah Kapolda Sumut Nomor : Sprin/ 625/ IV/ 2013/38Bidkum tanggal 12 April 2013 kepada KOMPOL R.NAPITUPULU, SH dan AIPTU SAHAT AMBARITA, SH.

Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum sidang ;b Menunjuk Pendamping ;c.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali/ pendamping terhadap MARSHANDA OCTAVIA FATMA YUSLIA khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan dalam mengikuti proses seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah ) ;

dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikandan sarana perpustakaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan perincian Dana DAK sebesar Rp 92.000.000,00 (sembilan puluhdua juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 8.000.000,00

No. 2031 K/Pid.Sus/201 4sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yangbersumber dari APBN (90%) sebagai dana DAK dan APBD (10%) sebagaidana pendamping dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikandan sarana perpustakaan

dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikan dansarana perpustakaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan perincian Dana DAK sebesar Rp 92.000.000,00 (sembilan puluhdua juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 8.000.000,00

No. 2031 K/Pid.Sus/201410)11)12)13)SPJ Keuangan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan SaranaPerpustakaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN 1 Bua TahunAnggaran 2007 (foto copy) ;SPJ Keuangan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan SaranaPerpustakaan Dana Pendamping SDN 1 Bua Tahun Anggaran2007 (foto copy) ;1 (satu) buku rekening tabungan Britama a.n.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata IntanNomor : 188.45 / 30 / PI / 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentangPembentukan Tim Pendamping Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD)Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2010 ;2. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata IntanNomor : 188.45 / 121/ PI / 2012, tanggal 22 Februari 2012 tentangPembentukan Tim Pendamping Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD)Tingkat Kecamatan Permata Intan, tahun 2012 ;3.

(lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana,namun fisik kegiatan pembangunan Pos Kamling hanya sebesar Rp.2.408.000, (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang manapertanggungjawaban kegiatan sudah dilaporkan oleh terdakwa sesuaidengan Rencana Penggunaan Dana Rp.5.500.000, (lima juta limaratus ribu rupiah).Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Laporan PertanggungJawaban Tahap yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapanganoleh Tim Pendamping Kecamatan Permata Intan

Pada belanja modal tidak langsung berupa pembangunan balai desatahap sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sesuaikwitansi tanda terima tanggal 27 September 2012 tidak ada tandatangan penerima dan tanpa didukung bukti yang sah dan valid.Bahwa sesuai mekanismenya, seharusnya Surat Pertanggung JawabanTahap Il yang dibuat tersebut dilakukan pengecekan di lapangan olehTim Pendamping Kecamatan Permata Intan yang ditunjuk sehinggaapabila ada kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yangtidak

LINDUNGAN Bin BOLA DULAH,INDAH MINI, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupaKeputusan Camat Permata Intan Nomor : 188.45/121/P1/2012 tanggal 22Pebruari 2012 tentang Pembentukan Tim pendamping pelaksanaan AlokasiDana Desa Tingkat kecamatan permata Intan, sudah ada ditunjuk Tim untukmelakukan verifikasi atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012namun Tim tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya ;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi HENDRI RIKARDO SILVANUS,S.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor :188.45 / 30 / PI / 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentang PembentukanTim Pendamping Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD) TingkatKecamatan Permata Intan, tahun 2010 ;2. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Permata Intan Nomor :188.45 / 121/ PI / 2012, tanggal 22 Februari 2012 tentang PembentukanTim Pendamping Pelaksaan Alokasi Dana Desa (ADD) TingkatKecamatan Permata Intan, tahun 2012 ;3.

dari Polda Riau;Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris dalam sidang kode etik;Bahwa sidang kode etik dilakukan sebanyak tiga kali yaitu tanggal10 Mei 2012, tanggal 19 Mei 2012 dan tanggal 24 Mei 201 2;Bahwa Penggugat hadir pada sidang kode etik;Bahwa pada sidang tanggal 19 Mei 2012 dengan acarapemeriksaan saksi, saksi penyidik dari Polres Kampar tidak datangsedangkan saksi dari propam datang menjelaskan bahwaPenggugat telah tidak melaksanakan tugas selama 100 hari;Bahwa Penggugat didampingi oleh pendamping

RAJAMIN NASUTION yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Wakapolsek Minas;Bahwa Saksi selaku pendamping bagi Penggugat pada sidang kodeBahwa setiap polisi yang di sidang kode etik boleh memilih sendiripendampingnya;= 22n nnn en nnn nn ennBahwa Saksi tidak tahu apakah setiap anggota Polri bisa menjadipendamping; 22222 no non nner nnn nee cee neces noneBahwa Saksi baru kali ini menjadi pendamping;Bahwa Saksi membaca berkas sebelum sidang kode

etik;Bahwa dalam rapat perwira kapasitas Saksi bukan sebagaiPENAGAMPING PErigQ UGA a ecsnse caesarean ne nmmeenmneemeeNBahwa sebagai pendamping maka kapasitas Saksi adalah memintakeringanan hukuman bagi Penggugat;Bahwa ada 3 (tiga) pendamping bagi Penggugat yaitu bapakZamzami, Bapak Pulungan dan Saksi sendiri;Bahwa Saksi memberikan pertimbangan agar diberikan keringananhukuman karena Penggugat di masa lalu maupun di akhir masaBese exit Eve gaan ana naa a.

Akreditorkembali mengirimkan Nota Dinas permohonan Pendamping dari BidkumPolda Lampung untuk mendapingi Terduga Pelanggar (Penggugat) melaluiNota Dinas Nomor : B/ND303/IV/2020/Propam tanggal 6 April 2020.

Halini bersesuaian dengan Pasal 45 ayat (1) Perkap No 19 tahun 2012tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polriyang menyatakan bahwa : Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjukPendamping, Akreditor meminta pengemban fungsi hukum untukmenunjuk pendamping bagi Terduga Pelanggar selama prosespemeriksaan;. bahwa dari permohonan pendamping untuk Terduga Pelanggar(Penggugat) dari Akreditor tersebut, Bidkum Polda Lampung berdasarSurat Perintah nomor : Sprin/69/IV/HUK.6.6/2020

maka kami wajibmenyiapkan pendampingnya dan kami siapkan dari bidang hukum poldauntuk menjadi pendamping penggugat sebanyak 2 orang;Bahwa, pada saat sidang kode etik, penuntut ada menyampaikanpersangkaan dan tuntutannya;Bahwa, ada salinan persangkaan dan tuntutan;Bahwa, salinan persangkaan dan tuntutan di berikan kepada pendamping(Bukti T14 dan T15);Bahwa, Penggugat tidak ada mengajukan saksi;Bahwa, Penggugat tidak pernah meminta Rio sebagai saksi;Bahwa, putusan pidana Penggugat sudah inkracht (

setelan mendapatkan Surat Keputusanpenunjukkan pendamping terlebin dahulu diberikan berkas Berita Acarapendahuluan dan Berkas pemeriksaaan pendahuluan pelanggaran KEPPuntuk kita pelajari, kKemudian langsung menyusun naskah pembelaanuntuk Penggugat dalam sidang kode etik;Bahwa, berkas tersebut menjadi dasar untuk membuat nota pembelaanpenggugat;Bahwa, saksi sebagai pendamping sudah 1 (Satu) tahun di PoldaLampung;Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNBL Hal 43Bahwa, permintaan pendamping dari propam dan ditunjuk

HS,S.H. sebagai Pendamping Terlapor in casu Penggugat menunjukkan bahwaPenggugat sesungguhnya sudah menerima hasil Pemeriksaan Pendahuluan yangdiwakili oleh saksi Supriyanto.

per Desember2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Murni TA.2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upahtenaga kerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAKbidang Kehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010tanggal 01 Desember 2010.1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam mode No.

Nomor: P.3/MenhutIV2011 tentang27petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan TA.2011 Bab Ill PENGGUNAAN DAN DANA PENDAMPING huruf B. Proporsipenggunaan, angka 1.

Nomor: P.3/MenhutIV2011 tentangpetunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan TA.2011 Bab Ill PENGGUNAAN DAN DANA PENDAMPING huruf B. Proporsipenggunaan, angka 1.

tanggal per Desember2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPJ DAK Murni TA.2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upahtenaga kerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAKbidang Kehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010tanggal 01 Desember 2010.1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam mode No.

per Desember 2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPJ DAK Murni TA.201 1Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.10) Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upah tenagakerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAK bidangkehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010 tanggal 01Desember 2010.11) 1 ( satu ) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam model No.

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec. Kayangan;

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec. Kayangan.

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec. Kayangan;

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec. Kayangan;

Kayangan;

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec.Kayangan;1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan September 2019 disusunoleh LAILATI SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDT)Kec. Kayangan.1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Oktober 2019 disusun olehLAILAT SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec.Kayangan;1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Nopember 2019 disusunoleh LAILAT SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)Kec.

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)Kec.

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec.Kayangan;1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Nopember 2019 disusunoleh LAILAT! SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)Kec. Kayangan;1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Desember 2019 disusunoleh LAILAT SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)Kec.

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur(PDTI) Kec. Kayangan;1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Februari 2019 disusunoleh LAILATI SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur(PDTI) Kec. Kayangan;1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Maret 2019 disusunoleh LAILATI SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur(PDTI) Kec. Kayangan;1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan April 2019 disusunoleh LAILATI SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur(PDTI) Kec.

Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)Kec. Kayangan;1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Juni 2019 disusunoleh LAILATI SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur(PDTI) Kec. Kayangan.1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Juli 2019 disusun olehLAILATI SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)Kec. Kayangan;1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Individu bulan Agustus 2019 disusunoleh LAILATI SURURI, ST. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur(PDTI) Kec.

Kesehatan Rp. 6.000.000, +JUMLAH = Rp. 100.000.000,Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, BEJO selaku Ketua TPKD Distrik Mutingdengan YOHANIS KONDOMO (Wakil Masyarakat/Ketua Forum MusyawarahDistrik/MUSDIS Distrik Muting) dan diketahui oleh TITUS SOMBA, SM.Hkselaku PJOK dan Pendamping Distrik Muting yaitu LUTHER NONI PASALLI danALEDA VINSA WATOPA menandatangani Surat Pernyataan KesiapanPenggunaan Dana (SPKPD) yang dalam surat tersebut menyatakan bahwakampung melalui Kelompok Masyarakat/TPKK bertanggungjawab

sepenuhnyaatas penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang telah disepakatioleh Musyawarah Kampung sesuai dengan Daftar Usulan Kampung yangditandatangani oleh terdakwa BENYAMIN TARSAN KEWAS MAHUZE AliasHal. 4 Pts.No.2/Tipikor/2014/PT.JPR5BENYAMIN MAHUZE Alias BENI selaku Ketua TPKK Kampung Afkab MakmurDistrik Muting dan diketahui oleh YOS LAURENSIUS MAHUZE selaku KepalaKampung Afkab Makmur dan pendamping distrik LUTHER NONI PASALLI danALEDA VINSA WATOPA dan Surat Penetapan Kepala

Pemberian makanan tambahan 12 bulan Rp. 6.000.000, +JUMLAH = Rp. 45.000.000,Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Pendamping Kabupaten Kegiatan PNPMMandiri Respek Kabupaten Merauke yaitu AGUNG DEDY PURNOMO danJOHANES mengirimkan surat perihal pencairan dana/pemindahbukuan BLMDistrik Muting kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Merauke yaitu surat Nomor :06/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 08 Oktober 2010 dan surat Nomor : 28/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 25 Oktober 2010, dimana melalui surat tersebutPendamping

Pemberian makanan tambahan12 bulan Rp.6.000.000, +JUMLAH = Rp. 45.000.000,Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Pendamping Kabupaten Kegiatan PNPMMandiri Respek Kabupaten Merauke yaitu AGUNG DEDY PURNOMO danJOHANES mengirimkan surat perihal pencairan dana/pemindahbukuan BLMDistrik Muting kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Merauke yaitu suratNomor : 06/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 08 Oktober 2010 dan surat Nomor :28/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 25 Oktober 2010, dimana melalui surattersebut Pendamping

JPR22TPKK Kampung Afkab Makmur Distrik Muting menandatangani RencanaPenggunaan Dana Tahap I sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah)dan Rencana Penggunaan Dana Tahap II sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), rencana penggunaan dana tersebut disetujui oleh YOSLAURENSIUS MAHUZE selaku Kepala Kampung Afkab Makmur dan TITUSSOMBA, SM.Hk selaku PJOK dan Pendamping Distrik Muting yaitu LUTHERNONI PASALLI dan ALEDA VINSA WATOPA dengan rincian sebagai berikut :1.

BDGSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

Pendamping Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi atas nama Saksi Agus Yayan alias Pupuh, dkk (sebanyak27 orang) sebesar Rp. 262.354.848, (tiga ratus sembilan puluh duajuta seratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah). Bahwa akibat perbuatan TerdakwaDrs.

perjalanan dinas tersebut sesuai denganSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

(Biaya penginapan pendamping tidakada);Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

(biaya penginapan pendamping dan biayatransportasi pendamping tidak ada);Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

Nomor: P.3/MenhutIl/2011tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidangkehutanan TA. 2011Bab Ill PENGGUNAAN DAN DANA PENDAMPING huruf B. Proporsipenggunaan, angka 1.

Miskal.DANA MURNI APBN yang terserap dengah dibuat pertanggungjawabanseolaholah diterima dengan jumlah total Rp. 51.675.000, (lima puluh satujuta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)DANA PENDAMPNG APBDBahwa dari dana pendamping setiap orang mendapat @ Rp. 25.000, (duapuluh lima ribu rupiah) dengan daftar nama dan tempat yang sama jumlah totaldana pendamping yang dibuat pertanggungjawabannya seolaholah diterimaoleh para petani Rp. 4.975.000, (empat juta sembilan ratus tujuh puluh limaribu rupiah

Sadr.Anta;Misran;Sajam;Kayat;Suhana;Sarodi;Asmad;Encu;Miskal.APBN yang terserap dengah dibuat pertanggungjawabanseolaholah diterima dengan jumlah total Rp. 51.675.000, (lima puluh satujuta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)DANA PENDAMPNG APBDBahwa dari dana pendamping setiap orang mendapat @ Rp. 25.000, (duapuluh lima ribu rupiah) dengan daftar nama dan tempat yang sama jumlah totaldana pendamping yang dibuat pertanggungjawabannya seolaholah diterimaoleh para petani Rp. 4.975.000, (empat juta

Sanankulon Kab.Blitar ;Bahwa saksi adalah pembantu pendamping Kec. Sanankulon Kab.Blitar, yang ditunjuk untuk menggantikan posisi pemdamping25sebelumnya yaitu Bu Susiani (sesuai SK), yang mengundurkan dirisebagai pendamping proyek tersebut, sehingga saksi yang kemudianditunjuk oleh pemerintah daerah Kab.

Blitar, untuk mengurusimasalah program JPES tersebut ;Bahwa tugas saksi sebagai pembantu pendamping proyek tersebutadalah membantu proses awal, sebelum proyek turun, jadi lebihbanyak ke penelusuran, sosialisasi tentang program pokja JPES, danbukan pendamping secara teknis ;Bahwa saksi bertugas menjadi pendamping proyek tersebut selama 3bulan, sejak bulan September 2007 sampai akhir bulan Desember2007 ;Bahwa program tersebut berasal dari Propinsi, sedangkan dana dariprogram tersebut berasal dari pemerintah

Blitar ;Bahwa besarnya dana proyek tersebut adalah sebesar Rp.58.000.000, dan dipergunakan untuk pembuatan jalan makadam ;Bahwa saksi tidak setiap hari mengikuti kegiatan dalam pengerjaanproyek tersebut dan saksi tidak ingat berapa kali melakukanpemantauan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek tersebut semua sudah sesuaidengan acuan yang ada atau tidak, karena ketika saksi ditunjuksebagai pembantu pendamping, proses pengerjaan proyek tersebutsudah berjalan sejak awal (sejak sebelum saksi ditunjuk

sampai selesaimendampingi proyek tersebut karena SK pendamping batas waktunyasampai akhir Desember, dan pendamping sudah lepas sama sekalimeskipun proyek belum tuntas ;Bahwa saksi tidak tahu dalam proyek tersebut ada sisa dana atautidak ;Bahwa semua dana dari pemerintah harus dipertanggung jawabkan,dan apabila ada sisa dana dalam proyek tersebut, tidak diperbolehkanlagi dibelanjakan untuk material dan harus dikembalikan kepadaNegara ;Bahwa menurut saksi, apabila dalam satu proyek terdapat sisa dana

Blitar ;Bahwa pada waktu pengajuan proposal pada termin I, adatim pendamping sejak dana akan dicairkan sebelum bulanDesember 2007, yaitu sekitar bulan Oktober Nopember2007, akan tetapi setelah bulan Desember 2007 dan proyekberjalan pada bulan Januari 2008, sudah tidak adapendamping, karena menurut pendamping proyek, masakerjanya (kontraknya) sudah habis pada akhir bulanDesember 2007 ;Bahwa terdakwa sudah berusaha bersama dengan perangkatdesa untuk membuat laporan pertanggung jawaban, tetapiKetua

Pemohon bersediamenerimanya; Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak adahubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka,Penetapan No. 0489/Pat.P/2019/PA.BL hal. 3 dari 14 halamansedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar ataudipinang ataupun dinikah oleh lakilaki lain, dan tidak ada paksaan dariSiapapun juga ;Bahwa berdasarkan Surat PerintahTugas telah hadir di persidangan Yulis Hastuti, SH.MH, umur 53 tahun, agamaIslam, jabatan Pendamping

SoetomoNomor 50 Telp (0342) 801080, memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa Pemohon dan calon besanya (Adung Susiono) telah menghadapkepada Pendamping Hukum P2TP2A Kabupaten Blitar;Bahwa anak Pemohon telah tidak sekolah serta telah bekerja;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2tahun mereka selalu berdua dan tidak bisa dipisahkan;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya menyatakan keinginanmenikah adalah atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan siapapun;Bahwa Pemohon

sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yangdilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama);Bahwa Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakatapabila tidak segera dinikahkan;Bahwa sebagai Pendamping Hukum telah berusaha secara maksimal untukmenyarankan agar pernikahan anak Pemohon sampai tercapai umur 19tahun akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tuacalon suami yang bernama Daroji bin Kartijan, umur 47 tahun, agama

/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Nur Laili Nomor1277/NST/86/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Blitar yang di telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.3);Asli Surat hasil wawancara yag dilakukan oleh Pendamping

tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syaratperkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang Undang Nomer 16 Tahun2019 sebagai perubahan terhadap UndangUndang Nomer 1 tahun 1974 harusterpenuhi umur 19 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Hasil WawancaraPedamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlingdungan Perempuan danAnak (P2TP2A) Blitar yang menyatakan bahwa apabila permohonan dispensasiini tidak dikabulkan maka akan terjadi halhal yang membuat kegalauan paraorang tua maka pendapat Pendamping