Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

digunakan untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 );Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiaHalaman 12 dari

Utrdiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan

Bahwa terdakwa pernah menerima transfer uang ke rekening ibu dansaudara terdakwa dari saksi IIS; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenangdalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahterdakwa mempunyai alas hak yang sah secara hukum atas perbuatannyamenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut.Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlahterbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri

adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak ataumelawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika (pasal 1 butir 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atauHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2830/Pid.Sus/2020/PN Mdnpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu shabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan

Yk.Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan denganBerita Acara Pemeriksaan Urine tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telahmenggunakan narkotika / shabu ; 222 nnn nnnMenimbang, bahwa menurut Pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Narkotika golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan menurut Pasal 8 ayat

(2) dalamjumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic sertareagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ; Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh dan menggunakanNarkotika golongan berupa shabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi dan juga tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ; Menimbang

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Dengan demikian unsur initerpenuhi.Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukumPasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Tanjungsari Surabaya yang dibeli denganharga sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasainarkotika golongan bukan tanaman berupa 1 (Satu) poket NarkotikaGolongan jenis sabu sabu dengan berat + 0,38 gram denganplastik dan bungkus kecilnya (berat netto: 0.087 gram) tidak ada jjindari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi; dengan demikian

pembelaan dan selanjutnya mohon Putusan;Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksi, Para Terdakwa, bukti surat,yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yangterungkap dalam perkara ini, sebagai berikut:bahwa, pada hari Sabtu tanggal : 24 Nopember 2007 sekira jam 13.30 wib, di Jalanumum Dusun Karang Duren Desa Karang Semanding Kecamanatn BalungKabupaten Jember ada sekelompok siswa SMK PGRI 3 Tanggul melakukanpenghadangan terhadap tiga orang siswa SMK Tehnologi

Balung Jember, yangsedang menegendarai sepeda motor ;bahwa, diantara kelompok siswa SMK PGRI 3 Tanggul adalah para terdakwa, dimanapada waktu penghadangan para terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadappara korban yang merupakan siswa SMK Tehnologi Balung;bahwa, selain memukul para korban para terdakwa juga melakukan pengrusakanterhadap sepeda motor yang dikendarai para korban tersebut;e bahwa, maksud para terdakwa menghadang dan melakukan pemukulan adalah karenarasa solidaritas terhadap temannya

pada hari Kamis tanggal 13 September 2012sekira pukul 11.00 Wib;Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenispada bulan Oktober 2007 selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh)bulan di Pengadilan Negeri Depok;Bahwa Terdakwa menukar, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, atau menyalahgunakan Narkotika Gol.I bukantanaman jenis heroin tanpa ada ijin dari yang berwenang yaituMenteri di bidang Kesehatan serta bukan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

hari Kamis tanggal 13 September 2012sekira pukul 11.00 Wib;e Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara sejenispada bulan Oktober 2007 selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh)bulan di Pengadilan Negeri Depok;e Bahwa Terdakwa menukar, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan, atau menyalahgunakan Narkotika Gol.I bukantanaman jenis heroin tanpa ada ijin dari yang berwenang yaituMenteri di bidang Kesehatan serta bukan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalahsejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangantehnologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehinggadiharapkan pemanfaatan tehnologi dan informasi dapat

dilakukan secaraaman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilainilaiagama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapatdipungkiri bahwa tehnologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karenaselain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuanperadaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektifuntuk melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangantersebut maka Mahkamah Agung berpendapat

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentukbukan tanaman melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapbkan dalam UUNo.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Terdakwaperoleh dari membeli dengan Toni (Dpo); Bahwa barang bukti berupa: 1 linting daun ganja kering bekas dihisap dan 3paket kecil dibungkus plastik bening berisi Kristal Kristal putin yang didugashabu berada dalam kotak rokok sampoerna mild dan dibungkus dengankantong plastik warna hitam adalah milik Terdakwa; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Pigpelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnyadengan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telahtercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termuat seluruhnya danakan dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidanganselanjutnya akan dipertimbangkan

(Dpo) sehargaRp200.000,00 sedangkan 1 linting daun ganja kering Terdakwa perolehdari membeli dengan Toni (Dpo);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan dariketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, di mana terdakwatidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika, dan tidak sesuaidengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni hanya untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

dengan berat netto 0,2674 gram adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika. e Bahwa terdakwa menawerkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman tanpa mendapatijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan = IlmuPengetahuan dan Tehnologi

berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warnaputih dengan berat netto 0,2674 gram adalah benar mengandungmetamfetamina dan terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika. e Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabatyang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan = IlmuPengetahuan dan Tehnologi

Bahwa terdakwa menawerkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenangkarena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan lIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig danReagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

UtrMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasiKepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaanTerdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasobat dan Makanan untuk membeli narkotika golongan

Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak adajin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatanatupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa TimurNo.

Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabutersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangkapengobatan atupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa TimurNo.

Bahwa dalam membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada jjin daripejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.

Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2(dua) bungkus plastik klip isi narkotika jenis sabu sabu yang disimpanterdakwa di bawah rak TV di kamar terdakwa tersebut diatas;Bahwa dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebuttidak ada jjin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangkapengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.