Ditemukan 245 data
70 — 18
Melakukan pembinaan manajemen agribisnis, pengembangan kelembagaan, danDe Menyampaikan laporan tingkat kabupaten kota ke provinsi.Menimbang, bahwa benar terdakwa Ir. Drs.
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
154 — 23
maka pemenang lelangdilindungi hukum; Bahwa sepanjang dilakukan petugas resmi dan prosedurnya benardiikuti, pembeli lelang tidak perlu tahu apakah harga pantas atau tidak; Bahwa dalam kondisi seperti di atas, tidak ada kewajiban pemegangHak Agunan; Bahwa ketika sudah beralin hak milik kepada pemegang lelang,seharusnya objek diserahkan, jika Kreditur tidak menyerahkan objeklelang kepada pemenang lelang yang harus dapat dilakukan adalahdilaporkan ke Polisi, pemenang lelang menguasai secara de facto dande
Terbanding/Tergugat II : PT. Bathara Jaya Sartika
Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat I : NY. DAISY ASOKA SAKTI
66 — 45
telah melakukan penyalahgunaan berupapenyimpangan dana yang seharusnya diperuntukkan atau dialokasikanuntuk pendanaan PROYEK, telah diselewengkan oleh TERGUGATHalaman 70 dari,165 Putusan No.62/Pdt/2017/PT SMR17.18.Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi sebagaimana telah diuraikandiatas dan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi yangtidak pernah memberikan pertanggungjawaban secara accountable danauditable (dapat diterima secara akutansi dan dapatdipertanggungjawabkan terhadap audit), maka secara de facto dande
298 — 262
Bahwadalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat tendensiusdan tidak berdasar hukum sama sekali karena tidak ada manipulasi hukum maupunpenggelapan fakta hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena:1. tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat Illterkait dengan kepemilikan modal asing dalam bidang perkebunan kelapa sawit yangdikelola Tergugat menurut peraturan perundangundangan di Indonesia pada saatRUPSLB 29 November 2006; danDe andaikatapun
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
615 — 423
sebagaimana termuat dalam dokumen AMDAL akantetapi pada kenyataannya lahan tersebut sama sekali tidakpernah dikuasai olehterdakwa/pembading sejak HGUditerbitkan;Bahwa berdasarkan fakta persidangan, titik api berasal darilahan yang dikuasaidan dikelola oleh masyarakat hal tersebit diperkuat oleh pernyataan para saksi dipersidangan sehinggasangatlah tidak adil jika pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada terdakwa/pembanding,terkecuali lahantersebut berada dalam penguasaan mutlak secara de facto dande